cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Antonius Denny Firmanto
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6283108502368
Journal Mail Official
suwandi@apji.org
Editorial Address
Jl. Bondowoso No.2, RW.2, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Published by Universitas Katolik Widya Karya Malang
ISSN : 29864445     EISSN : 29863287     DOI : 10.59581
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum dan Sosial Politik baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 256 Documents
 11   12   13   14   15 
AKIBAT HUKUM DIREKSI DARI IKTIKAD BURUK TERHADAP PENYUSUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN (Studi Kasus: Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst) Aisyah Aisyah; Amilia Amir Saputra; Sumriyah Sumriyah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.602

Abstract

Direksi di dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan sebagai nyawa bagi perseroan. mengurusi perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan beserta itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. oleh sebab itu kehadiran direksi sangat penting bagi perseroan. Salah satu kewajiban Direksi yang harus dilakukan adalah membuat laporan tahunan. Laporan tahunan perseroan memiliki kepentingan yang besar bagi pemegang saham. Jika direksi beriktikad tidak baik dalam menyusun laporan tahunan dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di antara pemegang saham. Seperti kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst menyatakan direksi tidak pernah membuat laporan tahunan perseroan sejak berdirinya PT tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sehingga tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab serta akibat hukum direksi terhadap iktikad tidak baik dalam membuat laporan tahunan. Sehingga hasil dari penelitian ini berdasarkan UU PT menyatakan bahwa direksi memiliki tanggung jawab, tugas, dan wewenang dalam menyusun laporan tahunan. Akibat hukum dapat timbul apabila direksi melakukan perbuatan yang merugikan pemegang saham atau perseroan dalam membuat laporan tahunan.
Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam konteks perusahaan keluarga dengan dikaitkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan keluarga di PT Citra Muamalat Mandiri. Mu´amalah Rosita; Hosin As Ari; Sumriyah Sumriyah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.604

Abstract

Bisnis keluarga adalah jenis usaha unik yang menghadapi sejumlah tantangan dan peluang. Tiga isu utama yang sering muncul dalam bisnis keluarga adalah prinsip kepemimpinan, kepemilikan, dan manajemen. oleh karena itu anggota keluarga sebagai pemegang ssaham memiliki peranan oenting dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pemegang saham minoritas dalam perusahaan keluarga sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Keterbatasan perlindungan hukum ini dapat berdampak pada hak-hak pemegang saham minoritas dan integritas operasional perusahaan keluarga secara keseluruhan. Dalam jurnal ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan keluarga yaitu di PT Citra Muamalat Mandiri dikaitkan dengan prinsip-prinsip manajement perusahaan keluarga. Oleh karena itu Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deduktif. Pengumpulan data berupa teori-teori berbagai sumber dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Citra Muamalat Mandiri dalam melindungi pemegang saham minoritas sudah sesuai dengan UU yang berlaku.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMEGANG SAHAM MINORITAS BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI Ahmad Gharizi; Nurma Amalia Sholihah; Sumriyah Sumriyah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.605

Abstract

Konsolidasi atau yang dikenal peleburan merupakan salah satu upaya dan strategi perseroan terbatas untuk memajukan perusahaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi konsolidasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Di dalam perusahaan perseroan terdapat 2 (dua) jenis pemegang saham yang sama-sama memiliki hak untuk ada dalam RUPS, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas atau majority stockholder adalah pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk mengawasi suatu perusahaan karena kepemilikan saham yang lebih dari 50 % saham. Sedangkan pemegang saham minoritas definisinya tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Proses konsolidasi terdapat RUPS yang melibatkan semua pemegang saham. Pemegang saham minoritas menjadi perhatian karena kedudukannya masih lemah diantara pemegang saham mayoritas. Kedudukan yang lemah ini, pemegang saham sangat perlu dilindungi demi keadilan bagi setiap pemegang saham. Kedudukan pemegang saham dalam proses konsolidasi perseroan terbatas masih lemah dan wajib mendapatkan perlindungan jika mendapat perlakuan tidak adil dalam proses konsolidasi tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI-ONLINE (E-COMMERCE) Khalish Aunur Rahim; Siti Novita Rahmah Siregar; Dio Marcelino Hutauruk; Sherly Berliana; Ayu Puspita Sari; Said Al Farid Basid; Helmi Bintang Purba; Fauzan Mahfudin
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.607

Abstract

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce online menjadi topik penting di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online pada platform e-commerce. Melalui kajian literatur dan analisis peraturan yang berlaku, penelitian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam transaksi online. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya peraturan yang jelas dan efektif dalam melindungi konsumen, seperti hak pembatalan dan pengembalian uang, perlindungan terhadap penipuan, dan penyelesaian sengketa yang adil dan bijaksana. Sementara banyak negara telah mengadopsi peraturan yang mengatur transaksi online, masih ada tantangan dalam menerapkan dan menegakkan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana perlindungan hukum konsumen dapat ditingkatkan dalam transaksi e-commerce online.
PENYALAHGUNAAN OBAT SEBAGAI SARANA UNTUK MENGGUGURKAN KEHAMILAN DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Nabila Aulia Nurahma; Mohammad Nizar Zulmi
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.608

Abstract

.Penyalahgunaan zat terkait aborsi adalah masalah utama dengan risiko kesehatan dan etika. Praktek ini melibatkan penggunaan obat-obatan yang tidak diatur dan dilakukan tanpa pengawasan medis yang ketat. Fokus utama artikel ini adalah pada penyalahgunaan obat-obatan yang digunakan sebagai alat aborsi. Artikel ini menyajikan ketentuan hukum penyalahgunaan narkoba sebagai sarana aborsi dari perspektif hukum pidana Indonesia dan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Indonesia dan Islam memperlakukan penyalahgunaan narkoba sebagai sarana untuk mengakhiri kehamilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artinya, penulis tidak menggunakan satu sampel pun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dan penulis mengidentifikasi secara sistematis sumber-sumber yang terkait dengan objek. Setelah menerima data, penulis menganalisis data peraturan hukum yang diperoleh pada subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, penyalahgunaan zat dalam aborsi membawa hukuman yang berbeda untuk dokter, pelaku aborsi dan pelaku aborsi. Hukuman terberat menurut hukum pidana Indonesia adalah penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar bagi pelaku tindak pidana yang dikenai hukuman Ta’zir menurut hukum pidana Islam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMILIK POLIS ASURANSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCAIRAN POLIS ASURANSI. Rezha Zulfikar Abdillah; Muhamad Ridwan; Sumriyah Sumriyah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.613

Abstract

Jasa asuransi di Indonesia semakin lama semakin diminati oleh khalayak masyarakat umum di indonesia. Hampir setiap risiko transaksi menggunakan jasa asuransi telah menjadi kebutuhan hidup sebagaian masayarakat Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi tumbuh pesat dilihat dari jumlah premi yang berhasil dihimpun oleh perusahaan asuransi.oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap asuransi harus didukung dengan perbaikan kinerja perusahaan asuransi. KUHP, KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian sebagaimana diperbaharui melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang polis asuransi. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen menetapkan tentang bagaimana perlindungan bagi perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Asuransi. Sengketa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi merupakan sebuah sengketa yang lazim untuk dialami oleh konsumen dikarenakan perusahaan jasa asuransi tidak mampu memberikan kewajiban yang menjadi sebuah hak oleh konsumen pemegang polis asuransi sehingga sudah seharusnya terdapat sanksi pidana bagi pelanggar UUPK termasuk bagi perusahaan asuransi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN HADIAH PIRING KECAP SEDAAP PT. WINGS SURYA YANG TIDAK SESUAI Betsy Jouva Putri Arisandi; Marisa Laura; Fitriandini Fitriandini; Yool Fernando; Elisabeth Octaviani; Irgi Fahrezi Tampatty; Jones Junior Nathanael; Saddam Alfarizi; Muhammad Azhar; Silvana Fatimatul Zahra
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.614

Abstract

Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah sebagai upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen, sebab ada kalanya pelaku usaha melanggar kewajibannya sehingga hak-hak konsumen menjadi tidak terpenuhi, seperti yang terjadi dengan seorang konsumen yang tidak diberikan hadiah yang sesuai ketika membeli sebuah produk kecap sedaap di supermarket, di mana seharusnya ia mendapatkan hadiah piring keramik sebagaimana yang tertera di label produk kecap sedaap tersebut, tetapi ia justru diberikan hadiah piring kaca. Penelitian ini menganalisis terkait apakah konsumen tersebut termasuk yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menganalisis terkait hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang dilanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menganalisis terkait pertanggungjawaban PT. Wings Surya atas dilanggarnya hak konsumen tersebut. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konsumen yang dimaksud termasuk ke dalam konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan terdapat beberapa hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang dilanggar yang diatur, yaitu pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta PT. Wings Surya dapat diminta pertanggung jawabannya atas dilanggarnya hak konsumen karena di produk kecap sedaap tersebut terdapat logo dengan keterangan Wings Food yang berhadiahkan gratis piring keramik tersebut, yang mana Wings Food merupakan salah satu produk dari PT. Wings Surya.
Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal Sholikhatus Hidayati; Nuril Mochammad Ichtisom; Sumriyah Sumriyah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.621

Abstract

The study aimed to analyze the concept of a Limited Liability Company after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially concerning the concept of capital association paradigm. This normative legal research uses a statutory, conceptual and comparative approach. The results shows that after the enactment of the Job Creation Law, there is a new form of legal entity, namely an Private Company which is specifically for MSE actors with the aim of facilitating business development for MSE actors by being able to form a legal entity with only one person as the founder/shareholder. This has indicated a change in the paradigm of Limited Liability Companies as a capital association. It is in the form of expansion of the concept of a Limited Liability Company where the establishment of a Private Company for MSEs was founded by 1 (one) person. This is nothing new considering Article 7 paragraph 5 and paragraph (7) of the Company Law that a company can be established only by one shareholder as in the establishment of BUMN and BUMD which is also regulated in the BUMN Law and PP. 45 of 2005 which allows the shares of Persero to be wholly owned by the state.
Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Incest Menurut Kuhp (UU No 1 Tahun 2023) Indonesia Dengan Malaysia Penal Code Siti Januhairiyah Hasyim; Desy Sofiana
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.624

Abstract

The purpose of writing this article is to compare the arrangements for the crime of incest under the Indonesian Criminal Code and the Malaysian Penal Code Act. The comparison includes the similarities, differences and advantages and disadvantages of each of these laws and regulations. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The data collections uses literature study techniques and data analysis. Based on a comparison of the arrangements for the crime of incest under the Indonesian Criminal Code and the Malaysian Penal Code Act, there are several similarities, differences, advantages and disadvantages of each of these arrangements. So from this comparison we can find several advantages of the Malaysian Penal Code Act, there are several similarities, differences, advantages and disadvantages of each of these arrangements. So from this comparison we can find several advantages of the Malaysian Penal Code Act regulations regarding the crime of incest which can be input for the renewal of Indonesian Criminal Code regulations. That way, the regulation of incest crimes in Indonesia will be better.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan Nabiella Putri Nastiti; Christina Febriani Silalahi; Adisty Maharani; Anzira Sania Deshiva; Mita Riza Rahmanda; Goldman Mediyana; Reza Dio Wijatmika; Alief Anugrah; Mustika Mega Wijaya
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.626

Abstract

This research aims to examine the legal protection provided by law to a child who becomes a worker in protecting and maintaining the legal rights and growth and development rights of a child. As well as providing knowledge for a child who will become a worker and for a business owner in employing a child into the workforce so that both parties understand their respective rights and obligations. This research was conducted in order to contribute to the legal protection of a child so that the growth and development of children can be guaranteed and protected properly and is intended to be useful for readers and add insight that is so important in applying special treatment for a child who becomes a worker.

Page 13 of 26 | Total Record : 256

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik