Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum dan Sosial Politik baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Articles
256 Documents
<![CDATA[Analisis Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Singapura: BITs Tentang Promosi Dan Perlindungan Industri Yang Ditandatangani Tahun 2018 Dan Berlaku Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Friska Sitanggang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.427
<![CDATA[International bilateral agreements in the form of investment have an important role and significance in promoting development growth and economic progress. Through such agreements, the host country has the opportunity to attract foreign investors to operate and invest in various sectors in its territory. As a result, the home country can freely invest in various industrial sectors in the host country. The home country and the host country conclude an agreement in the form of international bilateral agreements called "investment promotion and protection agreements" or bilateral investment treaties/BITs. One such agreement is the international bilateral agreement between Indonesia and Singapore on industrial promotion and protection signed in 2018 and effective in 2021, which will be discussed in this journal.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PADA PT GARAM PERSERO DI KABUPATEN PAMEKASAN ]]>
<![CDATA[Hilman Wahyudi]]>;
<![CDATA[Sumriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.496
<![CDATA[Tangggung jawab sosial lingkungan merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan komunitas luas.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh PT GARAM PERSERO berjalan sesuai dengan undang undang,tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk apa yang telah dilakukan oleh PT GARAM PERSERO. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan Undang-Undang dan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan didalam jurnal ini merujuk pada deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi..Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT GARAM PERSERO melakukan sesuai perintah Pasal 74 UU No 40 Tahun 2009 Undang undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal serta Peraturan pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas ini dilakukan dengan beberapa tahap dan jenis,diantaranya dari segi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Terbuka ]]>
<![CDATA[Putri Pramudita]]>;
<![CDATA[Annisa Annisa]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.497
<![CDATA[Salah satu prinsip perlindungan hukum terhadap pengelolaan perseroan terbuka yaitu transparansi dalam pengelolaannya. Kewajiban disclosure atau transparansi (keterbukaan informasi) dalam pengelolaan suatu perseroan merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan prinsip Good Corporate Governance. Ketidakadilan yang dialami pemegang saham minoritas tersebut memberikan dampak yang merugikan bagi para pemegang saham, maka demokrasi perusahaan perlu juga ditumbuhkan dengan memberi kemungkinan kepada pemegang saham minoritas untuk memiliki upaya perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbuka harus diutamakan dan menjadi target utama dalam regulasi hukum. Penelitian hukum ini meneliti bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana upaya hukum pemegang saham minoritas terkait dengan perlindungan hukum tersebut. Kajian hukum ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif, yaitu kajian yang mengkaji seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan.]]>
<![CDATA[PERAN PENTING TEKNOLOGI DIGITAL BLOCKCHAIN DALAM UPAYA MENGURANGI KASUS KORUPSI PENGGELAPAN SURAT BERHARGA ]]>
<![CDATA[Moch. Ravy Mauludy Baza]]>;
<![CDATA[Moh. Agil]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.524
<![CDATA[Keresahan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah akibat banyak sekali oknum pemerintah yang melakukan tindak korupsi. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya optimalisasi kasus korupsi di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan berkembang pesat saat ini. Kehadiran sebuah teknologi tersebut membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka korupsi terhadap pengelolaan keuangan di Indonesia. Kehadiran Blockchain Open Ladger System memberikan sebuah solusi untuk pengelolaan keuangan dalam rangka mengurangi angka korupsi di Indonesia. Penulisan artikel ini mengacu kepada uraian permasalahan diatas dengan menerapkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dalam era society 5.0. Metode yang digunakan yaitu literature review yang bersumber kepada penelitian terdahulu. Hasil dari pembahasan ini menunjukan bahwa Blockchain Open Ladger System merupakan sistem yang bergerak dalam proses transparansi pengelolaan keuangan. Dalam sistem ini masyarakat dapat mengetahui dengan jelas arah perputaran anggaran keuangan negara yang berjalan sehingga apabila terjadi penyelewengan atau ketidaksesuaian akan dapat langsung terdeteksi pelaku atau permasalahannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Zainudin Hasan]]>;
<![CDATA[Nathaniel Benecia Simanjuntak]]>;
<![CDATA[M. Al Barade Umaru Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.527
<![CDATA[Perlindungan anak yaitu segala aktivitas dalam melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya untuk bisa berpartisipasi, berkembang, tumbuh, dan hidup dengan maksimal berdasarkan martabat dan harkat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan pada anak adalah wujud penganiayaan yang disertai dengan tindakan kekerasan baik secara emosional atau fisik yang berakibat buruk kepada tumbuh kembang anak. Dari hal tersebut, sehingga permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus dilakukan untuk mencegah tindakan yang tidak diharapkan. Dibutuhkan sistem perlindungan terpadu sebagai wujud pencegahan kekerasan pada anak. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialiasi mengenai undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta dampak kekerasan kepada pembentukan karakter dan kesehatan anak, melaksanakan pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa lokasi di Bandar Lampung, melakukan audiensi ke sekolah-sekolah, membentuk program sekolah ramah anak, membangun puskesmas ramah anak dan ruang kreativitas, serta melakukan konseling terkait kekerasan pada anak dibawah umur]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Parate Executie ]]>
<![CDATA[Rahmadi Indra Tektona]]>;
<![CDATA[Moh. Ali]]>;
<![CDATA[Anang Suindro]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.533
<![CDATA[In general, there are laws that provide protection to banks as lenders to obtain repayment of their debts when the debtor is in default, this is stated in Article 1131 of the Civil Code which reads: "All assets of the Debtor, whether movable or immovable, whether existing ones or those that will be in the future become dependents/guarantees. Debtor's assets, both movable and immovable, both present and future will become dependents/guarantee for their debts. One of the characteristics of the UUHT is that it is easy and certain to execute, which means executing the mortgage certificate. must be carried out but can still provide legal certainty for interested parties, in this case, the auction seller, auction buyer and auctioneer. Therefore, in carrying out executions based on parate execution, it must be able to provide convenience and legal certainty for all interested parties.]]>
<![CDATA[Crime Victims in Indonesia's Criminal Justice System Based on The Criminal Procedure Law (KUHAP) ]]>
<![CDATA[Santriana Santriana]]>;
<![CDATA[Desi Anisah]]>;
<![CDATA[Satria Indra Kesuma]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.539
<![CDATA[The purpose of this study is to examine how crime victims are treated by Indonesia's criminal justice system. This scientific study was written utilizing the normative legal research method, which employs a statutory approach (act approach). The study's findings demonstrate that Indonesia's criminal justice system, which is based on the Criminal Code (KUHAP), places an undue emphasis on offenders and minimal emphasis on victims. The absence of provisions in the Criminal Procedure Code that address the existence of victims of crime is one indication of this. As a result, the crime victim in this instance serves simply as a witness to establish the defendant's guilt in a court of law. In actuality, victims of crimes as much as criminals face the issue of justice and respect for human rights.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Ditinjau Dari UU 31/2014 Dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Alifia Nur Basanti]]>;
<![CDATA[Tajul Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.546
<![CDATA[A justice collaborator are suspect, defendants or convicts but work together with law enforcement officials to provide information in uncovering criminal acts that have occurred. The aim of the research is to analyze the legal protection of justice collaborators in terms of Law 31/2014. This study uses normative legal research methods with qualitative data. The results of the study show that (1) Legal protection for justice collaborators in terms of Law Number 31 of 2014 explained in article 5 that law enforcement officials have the obligation to provide protection and assistance to justice collaborator from legal entities so that they feel safe from threats which will come. (2) Legal protection for justice collaborators in terms of five basic principles or commonly called Maqashid Asy-Syariah which can be concluded that Islam highly upholds the protection of human rights, which in this case is legal protection for justice collaborators who have important services in helping officials Law enforcers uncover a crime.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ]]>
<![CDATA[Diyan Ibaidah Ayogi]]>;
<![CDATA[Chusnia Chusnia]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.547
<![CDATA[Company dissolution and legal protection of shareholder rights are regulated based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in Indonesia. The journal discusses the procedure for dissolving a company, the reasons for dissolving, and options for filing a lawsuit against the court for dissolving a company when a dispute arises between shareholders. The author emphasizes the importance of legal protection for shareholders and the need for clear regulations in the Indonesian Limited Liability Company Law. Normative legal research methods (normative legal research). The results of this study indicate that the procedure for dissolving a company based on Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies can apply for the dissolution of a company through a district court. There are shareholder rights that must be protected and shareholders must exercise their rights through adequate procedures that have been determined by the company.]]>
<![CDATA[BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI ]]>
<![CDATA[Abd. Majid]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.557
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandantanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum atas kerugian nasabah asuransi terhadap kasus gagal bayar ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum atas kerugian nasabah asuransi terhadap kasus gagal bayar ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa akibat yang dilakukan oleh masyarakat berakibat dalam perusaahaan yang akan berpengaruh besar pada perusahaan asuransi, hilangkan kepercayaan masyarakat menimbulkan dampak yang besar. perusahaan asuransi memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat awam yang juga menggunakan jasa asuransi dapat memahami prosedur dan isi dari kontrak yang diperjanjikan, karena ketika klaim asuransi ditolak maka yang dirugikan adalah pengguna asuransi karena telah menaruh harap yang besar pada asuransi namuntidak dapat meminta pemenuhan haknya. Persoalan ini berakibat pada munculnya rasa tidak percaya masyarakat akan lembaga asuransi serta menimbulkan rasa ketidakadilan]]>
