cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Antonius Denny Firmanto
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6283108502368
Journal Mail Official
suwandi@apji.org
Editorial Address
Jl. Bondowoso No.2, RW.2, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Published by Universitas Katolik Widya Karya Malang
ISSN : 29864445     EISSN : 29863287     DOI : 10.59581
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum dan Sosial Politik baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 256 Documents
 13   14   15   16   17 
Tinjauan Penerapan Sanksi Kasapekang Di Desa Adat Dewasana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Ida Bagus Gede Giri Putrayasa; Ni Nyoman Sukerti
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1218

Abstract

The purpose of writing this research is to find out the regulation of kasapekang sanctions and the implementation of kasepekang sanctions imposed on residents in Dewasana Traditional Village based on the perspective of Human Rights (HAM). The research that the researcher conducted was empirical research using a statutory approach, case approach, facts and comparisons. The results of the study show that the regulations that guarantee the existence of customary law communities are regulated according to Indonesian positive law in the 1945 Constitution article 18b paragraph 2 and also village awig-awig, especially the Dewasana Customary Village related to kasapekang sanctions are regulated in the village awig-awig in pawos 69. Kasepekang sanctions when viewed from a human rights perspective can lead to human rights violations because they are contrary to the formulations in the 1945 Constitution. For the implementation of kasepekang sanctions imposed on residents of Desa Adat Dewasana, it has been carried out in accordance with awig-awig pawos 69. In its implementation, the stage of imposing sanctions is considered quite mild, but it can also cause human rights violations.
Cryptocurrency Bitcoin Dalam Pengupahan Karyawan Indonesia Rizki Firmansyah, Mohammad
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1321

Abstract

. In the development of this massive information system, all countries in the world are competing to modernize to benefit their countries, not only in the form of technology, but also into the economic field. In the economy is also known as a payment system that can be carried out by a person or a company in making transactions and so on. Transactions in the realm of companies can also be associated with the payment of salaries to employees or laborers. In paying wages to employees, of course, you can use any currency depending on the agreement by both parties, namely the company and the employees themselves. For example, payments using Bitcoin as a means of paying wages or salaries to laborers. This research uses an analytical descriptive method in the form of a literature study by discussing how the legality of Bitcoin in Indonesia as a means of payment and how to guarantee employee rights paid through Bitcoin..
Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Masalah Perceraian Di Indonesia: (Studi Kasus Putusan PN Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2022/Pn Tbn) Fadhli, Muhammad Rois
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1322

Abstract

. Indonesia is a state based on law whose administration of government power is based on law not power, the law is certainly used as a tool to fulfill the balance between Indonesian people in interacting, one of which is for the sake of achieving balance in the household. In the household, it has also been regulated regarding the elimination of domestic violence, namely Law No. 23 of 2004. In conducting this research, the researcher uses a deductive method of thinking research and raises two main issues what are the factors that cause violence in the household and how is the effectiveness of the application of Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence in divorce issues in Indonesia.
Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Arifin, Zainal; Rumawi, Rumawi
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1352

Abstract

The management of oil and gas (Migas) in Indonesian energy law has witnessed a shift towards national control, including provisions in the 1945 Constitution that establish natural resources as state wealth. Law No. 22/2001 regulates various technical, economic, environmental, and community participation aspects of the oil and gas sector. Decisions by the Constitutional Court (MK) have clarified the state's ownership of Migas resources in accordance with the constitution. Renewable energy is crucial for Indonesia's sustainable development, with collaboration between the government and the private sector aimed at increasing the penetration of renewable energy, overcoming financial barriers, and protecting the environment. The MK's decision regarding Law No. 22/2001 supports state sovereignty, the interests of the people, and the goals of preserving natural resources and sustainable development. The key issue at hand is the nature of oil and gas management in Indonesian energy law and whether the legal considerations in the Constitutional Court's decision No. 36/PUU-X/2012 align with Indonesian energy law. The research method employed in this study is a normative juridical approach, also referred to as doctrinal research, which involves the examination of legal documents and literature. Through this research, Indonesia aims to fulfill its commitment to reducing environmental impact and dependence on fossil fuels through renewable energy sources.
Pelestarian Lingkungan Sebagai Bentuk Penegakan Hak Asasi Manusia Bahaj, Marisa
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1354

Abstract

Hak asasi manusia merupakan sebuah hak fundamental yang diberikan oleh tuhan TME. Kepada sebuah individu yang disebut manusia. Hak asasi ini tidak diberikan dan dicampurtangani oleh pihak eksternal, karena HAM merupakan sebuah hak yang menjadi keharusan atau kodrati dari seorang manusia sejak ia lahir. Dalam hak dasar manusia, kita juga mengenal mengenai hak untuk tinggal di lingkungan yang sehat. Untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, harus adanya sebuah rasa sadar diri untuk senantiasa selalu menjaga lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup dibutuhkan agar alam selalu Lestari dan terjaga, karena dalam praktisnya, manusia sangat berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan alam dan sangat membutuhkan alam sebagai tempat tinggal manusia, sehingga pelestarian lingkungan hidup juga berkaitan dengan Hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif.
Analisis Yuridis Peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Pratistita, Made Wipra; Irwan Triadi
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1357

Abstract

Pembangunan Industri Pertahanan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional yang diwujud nyatakan dalam berbagai bentuk regulasi sampai dengan implementasinya yang dilakukan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait peran dari Komite Kebijakan Industri pertahanan pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Metode Penelitian yang di pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Melalui metode kajian penelitian normatif, Peneliti bermaksud untuk melakukan suatu kajian terhadap perubahan peran KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebagai hasil kajian, peneliti menemukan bahwa peran dari Komite Kebijakan Indutri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan negara dipindahkan kepada Kementerian pertahanan
Model Penyelesaian Konflik Sosial Hutan Adat Pubabu Di Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Serfina Hoar Klau; Robertus Robertus; Johannis N. Kallau
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1389

Abstract

This study aimed to describe the model of social conflict the resolution costumary forest Pubabu. The focus of this research study is history of forest position Pubabu costumary, root of the problem of social conflict the traditional forest Pubabu and model of conflict resolution the costumary forest social Pubabu. The method of this study is qualitative oriented. Some techniques of data collecting in this study are interview, field observation, field note and document study. Technicques of data collectin in this study is interactive by Miles and Huberman with itssteps of process: data collecting, reduction, verification, data presentation. The results obtained from this study as follows: 1). Costumary forest and costumary society, 2). Cooperation of between the community and the government so that happened the social conflict of the costumary forest Pubabu in the management of costumary forest by society and government with base perspective and aimed of different which one of start conflict the costumary forest of logging in the year 2003, 2006, 2008, 3). Minister of the environment of regulation the number 83 year 2016 about is social forestry that 5 offer concept are: village forest, community forest, plant forest society, costumary of forest and community partnership. But of the 5 it concept offers, aspirations of costumary society is costumary forest; The forest owned by indigenous people previously it was a state forest or not state forest. Costumary forest are owned by community and the forest by community and the forest management costumary it managed by indigenous peoples. This concept becomes aspiration costumary society Pubabu, the beginning of the struggle until now.
Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Ogie Nuggraha; Durohim Amnan
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1446

Abstract

Issuance of General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD and Regency/City DPRD, special wabil Article 8 paragraph (2) raises a new polemic because it is felt to deny the value of the struggle for democracy and the rule of law principle which has been painstakingly built so far sucks. The regulation is considered to reduce and distort the instrument of struggle for women's groups known as the affirmative action quota for women's representation of 30% in Parliament. The purpose of this study is to describe the problems that occur and discuss them in depth through methodological analysis. The research method that the author uses in this work is normative-juridical research with a library research approach which is coupled with gender theory and democratic principles and which is linked to the theme of this research discussion and uses qualitative methods. Research results Based on the description above, the authors conclude that Article 8 paragraph (2) PKPU 10/2023 is contrary to the principles of non-discrimination and the substantive equality and justice approach because it is not in line with the spirit of The Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW ) which is further regulated in Law no. 7/1984 concerning the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Furthermore, the PKPU is not in line with the idea of ​​equality contained in the body of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia such as Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (3), Article 28H paragraph (2), and Article 28I paragraph (2). Article 8 paragraph (2) PKPU 10/2023 does not follow up on the essence of the legal norms of Article 245 Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.  
Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024 Fathol Bari
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.1468

Abstract

Preventing criminal acts of money politics in general elections is an important effort to maintain election integrity and the sustainability of democracy. The practice of money politics can threaten democratic principles, such as justice, participation and accountability. To overcome this problem, public education, information campaigns and community involvement play a crucial role in building public awareness of the dangers of money politics. This article discusses several key issues related to money politics, including factors that influence people to become involved in money politics, the negative impact of money politics on the integrity of elections and democracy, as well as effective strategies for building public awareness. Apart from that, this article also highlights the important role of public education, information campaigns and community involvement in preventing money politics in the 2024 elections. Through this collaborative effort, it is hoped that the public can be actively involved in honest, fair and transparent elections and avoid the rise of politics. Money.
Different Treatment Bagi Eksil Korban Peristiwa 1965 di Eropa Yohanes Victor Baro Bitan Lamatokan; Robertus Wijanarko
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.1527

Abstract

This article examines the differential treatment of so-called exiles, people who were sent abroad either to study or to work. During the events of 1965-1966, their passports were revoked. They lived by moving from one country to another in search of a "home" that would accommodate them. The exiles traveled to various countries, including the Netherlands, France, Germany, Sweden and the United States. During this time, they experienced various difficulties, economically, socially and psychologically. Economically, they struggled to find work, socially, they experienced discrimination and psychologically, they were deeply traumatized and haunted by fear. The story of the suffering they experience contradicts the rights they should get as Indonesian citizens when they are abroad. The theoretical framework used is John Locke's liberalism, which clearly supports the equal rights of every citizen to ultimately create harmony between them. It is this equality of rights that this study aims to investigate. This research uses a qualitative approach that draws on literature, internet pages and interview narratives. As a result of the research, one of the exiles interviewed admitted that he was still proud to be an Indonesian citizen even though he did not get the same treatment as an Indonesian citizen.

Page 15 of 26 | Total Record : 256

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik