Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Dinamika Hukum Dan Masyarakat

DMH
Website

Published by Universitas Kadiri

ISSN : - EISSN : 26217228 DOI : -

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

FOKUS Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat memiliki fokus pada pemikiran serta penelitian bidang ilmu hukum dan humaniora. Kami menerima naskah-naskah empiris maupun normatif dimana empirik mencakup penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk menguji hipotesis atau teori-teori hukum. Empirik juga dapat meneliti berbagai aspek hukum, seperti kebijakan publik, proses peradilan, atau perilaku hukum individu atau korporasi. Kami juga menerima naskah-naskah hasil penelitian dan pemikiran normatif, dimana normatif bermakna hasil karya pemikiran dan penelitian teoretis serta filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum dan konsep-konsep hukum. Jurnal hukum normatif dapat mengeksplorasi konsep hukum seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, atau hak asasi manusia, dan bagaimana konsep-konsep ini diimplementasikan dalam hukum. Meskipun terdapat perbedaan antara karya ilmiah hukum empirik dan normatif, keduanya dapat saling melengkapi dalam memahami permasalahan hukum. Penelitian empiris dapat memberikan data dan fakta tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik, sedangkan penelitian normatif dapat memberikan dasar teoretis dan filosofis untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang lebih baik dan lebih adil. SKUP Skup utama Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat adalah hasil penelitian dan pemikiran insan yustisia pada bidang Hukum, sosiologi hukum, hukum adat, perkembangan hukum, sosiologi hukum, filosofi hukum, kemanfaatan hukum tak tertutup pula pada pelaksanaan undang-undang dan regulasi, evaluasi kebijakan hukum, praktik-praktik hukum, kenotariatan, dokumen-dokumen hukum, agraria, hukum pajak, fiskal, hukum acara, hukum medis, obat dan pangan terlebih lagi di jaman modern ini hukum telematikan, perdagangan online, perjanjian-perjanjian online dan lain sebagainya dimana masih memiliki muatan bidang ilmu hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 109 Documents

3 4 5 6 7

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Feri Ramaji; Mas Rara Dwi Retno Heryani
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK Tenaga honorer merupakan pegawai tidaktetap yang bekerja di instansi pemerintah dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya. Namun setelah penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum bagi pegawai honorer sebab dalam ketentuantersebut pegawai honorer dihapuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum bagi pegawai honorer setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 20014 tentang Apparatur Sipil Negara. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (Applied law research) yaitu penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

DISTRIBUTION OF INHERITANCE BASED ON INHERITANCE LAWS THAT APPLY IN INDONESIA A STUDY OF THE EXISTENCE OF A SUBSTITUTE INHERITANCE (PLAATSVERVULLING) Intan Whetaning Mentari; Zainal Arifin
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Abstract The law of inheritance is a series of provisions in which in connection with the death of a person, the consequences in the material field are regulated, namely: the result of the transfer of inheritance from a deceased person to an heir, both in their relationship between themselves and with a third party. The inheritance law system in Indonesia still has a plurality of legal arrangements, among others, there are three inheritance law systems that are valid and accepted by the Indonesian people, namely for native Indonesian citizens the customary inheritance law is still in effect which is regulated according to the composition of the customary community, which is patrilineal, matrilineal and parental / bilateral. In addition, Muslim families carry out inheritance in accordance with Islamic inheritance law. While some people use civil inheritance law. This type of research used in writing this thesis is normative legal research that focuses on positive law. Normative legal research is research that uses statutory analysis as primary legal material. The primary legal material is also supported by books, expert opinion, mass media, newspapers and magazines as secondary legal materials. Because our country adheres to positive law, in other words we obey and obey a set of principles and rules of written law that are currently in force and are binding in general or specifically and must be enforced. In this case the distribution of inheritance can be carried out based on Customary Law, Islamic Law and the Civil Code, therefore for the distribution of inheritance it must remain in the corridor of each law, here we discuss this inheritance problem using Permendagri No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous Law Communities, Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law and the Civil Code. Keywords: customary inheritance law, Islamic inheritance law, civil inheritance law.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME Mamik Retnowati; Habib Habib
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAKSI Setiap penyelenggaraan reklame, diwajibkan untuk mempunyai izin. Namun pada kenyataannya di Kabupaten Tulungagung penyelenggara reklame masih belum menaati peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame yang mewajibkan penyelenggara reklame untuk memperoleh izin. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraaan Reklame di Kabupaten Tulungagung? (2) Sanksi apa saja yang diberikan bagi para penyelenggara reklame yang melanggar perizinan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak penyelenggara reklame. Sedangkan data sekunder adalah hasil studi dokumentasi, dan kepustakaan serta hasil penelusuran dari internet yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung hanya dilaksanakan oleh penyelenggara yang berizin dan pihak instansi yang menerbitkan izin. Masih banyak ditemukan reklame yang tidak berizin yang tidak memenuhi pertimbangan lingkungan (2) Sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan penyelenggaraan reklame belum maksimal karena dipengaruhi faktor sarana dan prasana serta faktor masyarakat. Simpulan penelitian ini (1) Ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya terlaksana, ketentuan hanya dilaksanakan oleh penyelenggara reklame yang mempunyai izin dan pihak instansi yang menerbitkan izin. (2) Sanki perizinan reklame belum maksimal karena dipengaruhi faktor sarana dan prasana serta faktor masyarakat. Saran peneliti (1) Perlu adanya alokasi anggaran untuk sosialisasi, penambahan personil dan alat untuk kegiatan penertiban reklame. (2) Pemberian sanksi administrasi yang lebih tegas berupa denda kepada penyelenggara yang tidak menaati peraturan. (3) 2 Penetapan besaran nilai pajak reklame sebaiknya memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi masyarakat. Kata Kunci: Reklame, Peraturan Penyelenggaraan Reklame, Sanksi, Izin.

KEBIJAKAN FORMULASI PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Nancy Fitriana; Prijo Santoso
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK Meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku anak, atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah pada tindakan kriminal,mendorong untuk memberikan perhatian dalam proses penanggulangannya. Pemberian sanksi/hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana juga memerlukan perhatian yang serius, sanksi yang diterima oleh seorang anak dirasakan memberatkan dan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya. Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata membalas perbuatan yang dilakukan tetapi juga untuk mensejahterakan atau memperbaiki anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus tetap terjamin karena perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan bathin serta bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan terhadap perkembangan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kebijakan formulasi pelaksanaan pidana penjara jangka pendek bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar? 2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan pidana penjara jangka pendek bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan sociolegal yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi pidana penjara jangka pendek diatur dalam instrumen hukum internasional yakni International Covenant on Civil and Political Rights,Standar Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice, United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty. Selain itu, instrumen hukum nasional pun telah mengatur pengenaan pidana penjara jangka pendek terhadap anak sebagimana termaktub dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan pidana penjara jangka pendek terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar berdasarkan teori efektifitas telah efektif dalam memberikan pembinaan dengan ukuran kefektifan baik secara pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. 2 Kesimpulan yang didapat bahwa Pelaksanan pidana penjara jangka pendek dalam prakteknya terdapat kekurangan namun pada intinya tujuan yang dicapai sebagaimana yang telah didapatkan penulis di lokasi penelitian dalam pemberian pembinaan cukup efektif. Tahap integrasi terlihat jelas dimana pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar melakukan komunikasi dengan lembagalembaga Pembinaan lainnya termasuk Organisasi Masyarakat /LSM untuk mengawasi maupun membahas mengenai pembinaan yang terbaik bagi anak-anak dalam pelaksanaannya sehingga kelak dapat diterima oleh masyarakat mana saja. Kata Kunci :Efektifitas, Pidana Jangka Pendek dan Lembaga Pemasyarakatan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES Nila Audina Indratiwi; Totok Minto Leksono
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang berkonflik Dengan Hukum. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara optimal. Pada prinsipnya perlindungan anak dilakukan atas dasar pertimbangan yang terbaik bagi anak. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa secara garis besar hak dan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak dan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana selain telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pun telah memenuhi kriteria prinsip azas perlindungan hukum. Selain itu, dalam Undangundang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapatkan perlakuan dan sanksi yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam undang-undang ini diatur dengan jelas mengenai batas usia, sanksi pidana dan tindakan. Batas usia minimun anak yang dapat dipidana adalh 12 tahun. Diversi diatur dalam undang-undang ini sebagai upaya untuk menyelamatkan anak dari pidana.

ASPEK EPISTEMOLOGI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM Ferry Eka Sandy
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAKHukum dari suasana yang supranatural (das sollen) menjadi suasana yangnatural (das sein) maka hukum harus membumi. Ketika hukum itu membumi,makai a harus bersentuhan dengan keanekaragaman ilmu yang tumbuh danberkembang di bumi ini. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaanyaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahanhukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Hukum dankekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu samalain. Di dalam negara harus ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, kekuasaaneksekutif dan kekuasaan federatif yang mengurus hubungan-hubungan luar negeri.John Locke menghidupkan kembali pandangan tentang suatu ikatan kontraktualantara raja dan para kaula negara, seperti Magna Charta di Inggris pada tahun 1215maupun Blijde Inkonst pada tahun 1356 di Benua Eropa.Kata Kunci : Epistemologi, HAM, Hukum.

HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN Auliya Eka Sancaka
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAKPenelitian ini menyuguhkan fakta Hukum dan kekuasaan merupakan duahal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum adalah suatusistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Penelitian dilaksanakan melaluimetode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkandata daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadiankejadian yang marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu Kekuasaan dalambeberapa definisi tersebut di atas hanya diartikan sebagai suatu ‘pembatasan’ dantidak perluasan alternatif-alternatif tingkah laku atau perilaku politik. Definisi lainyang sebenarnya juga tidak komprehensif diutarakan oleh Parsons dan Deutch yangmenganggap kekuasaan sebagai alat tukar-menukar dan alat pembayaran yangunggul di dalam politik. Menurut pandangan ini, seorang politisi memperolehkekuasaan dalam bentuk dukungan dari para konstituen dan memberi kekuasaandalam bentuk keputusan-keputusan kebijaksanaan. Penggunaan kekuasaan yangefektif dan efisien seringkali dinamakan penguasaan (control).Kata Kunci : Hukum, Kekuasaan, Tingkah Manusia

KOMPLEKSITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Suciati Puspa Putri
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAKPenelitian ini akan membahas tentang bagaimana upaya-upaya yangdilakukan oleh negara dalam menyelesaikan problem penegakan hukum yangdihadapi sebagai wujud melindungi warga negara. Penelitian dilaksanakan melaluimetode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkandata daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadiankejadian yang marak terjadi dalam Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkanketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara laindengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugasmenegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, sertadidasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendakdicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukanmempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yangbersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggipenggorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangatbirokratis..Kata Kunci : Kompleksitas, Penegakan Hukum, Perkembangan

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN KONSEP KEADILAN YANG BERKETUHANAN Ellen Villa Nirwana Semesta
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAKPenelitian ini membahas konsepsi Sidharta tentang bangunan dan sistem hukumdalam mengkaji masalah penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yangdigunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untukmengkaji penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari kajian filsafat hukum danpenegakan hukum dilihat dari konsep Sidharta dalam menciptakan hukum yangberkeadilan. Konsep-konsep hukum yang berkembang dewasa ini merupakankelanjutan dari hukum yang didasarkan pada kekuasaan politik yang sentral.Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitumemprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (law enforcement) selalubertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapanatau das sollen, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan das sein.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Ketuhanan, Keadilan

PENGARUH TIMBAL BALIK HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN Riky Boedi Suciningrum
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAKKekuasaan secara psikologis dan sosiologi ialah sebuah potensi yangberpengaruh terhadap masyarakat. Kekuasaan dapat dimiliki oleh seorangpemimpin apabila keinginan dan keputusannya ditaati oleh pengikutnya sesuaidengan motivasi untuk memperoleh keuntungan dan kenikmatan dari apa yangdiberikannya. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitupendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukumprimer berupa regulasi yang ada dengan Hukum adalah Kumpulan peraturan yangterdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan eratdengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalampelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaanpenegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum.Kata Kunci : Timbal Balik, Hukum, Kekuasaan

Page 5 of 11 | Total Record : 109

3 4 5 6 7

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 1 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 2 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo

Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id

Phone
+6281556414792

Journal Mail Official
dinamikahukum@unik-kediri.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas kadiri Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizki Yudha Bramantyo

Contact Email rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id

Phone +6281556414792

Journal Mail Official dinamikahukum@unik-kediri.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas kadiri Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri

Location Kota kediri, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo

Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id

Phone
+6281556414792

Journal Mail Official
dinamikahukum@unik-kediri.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas kadiri Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA