cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
dinamikahukum@unik-kediri.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas kadiri Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Published by Universitas Kadiri
ISSN : -     EISSN : 26217228     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
FOKUS Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat memiliki fokus pada pemikiran serta penelitian bidang ilmu hukum dan humaniora. Kami menerima naskah-naskah empiris maupun normatif dimana empirik mencakup penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk menguji hipotesis atau teori-teori hukum. Empirik juga dapat meneliti berbagai aspek hukum, seperti kebijakan publik, proses peradilan, atau perilaku hukum individu atau korporasi. Kami juga menerima naskah-naskah hasil penelitian dan pemikiran normatif, dimana normatif bermakna hasil karya pemikiran dan penelitian teoretis serta filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum dan konsep-konsep hukum. Jurnal hukum normatif dapat mengeksplorasi konsep hukum seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, atau hak asasi manusia, dan bagaimana konsep-konsep ini diimplementasikan dalam hukum. Meskipun terdapat perbedaan antara karya ilmiah hukum empirik dan normatif, keduanya dapat saling melengkapi dalam memahami permasalahan hukum. Penelitian empiris dapat memberikan data dan fakta tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik, sedangkan penelitian normatif dapat memberikan dasar teoretis dan filosofis untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang lebih baik dan lebih adil. SKUP Skup utama Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat adalah hasil penelitian dan pemikiran insan yustisia pada bidang Hukum, sosiologi hukum, hukum adat, perkembangan hukum, sosiologi hukum, filosofi hukum, kemanfaatan hukum tak tertutup pula pada pelaksanaan undang-undang dan regulasi, evaluasi kebijakan hukum, praktik-praktik hukum, kenotariatan, dokumen-dokumen hukum, agraria, hukum pajak, fiskal, hukum acara, hukum medis, obat dan pangan terlebih lagi di jaman modern ini hukum telematikan, perdagangan online, perjanjian-perjanjian online dan lain sebagainya dimana masih memiliki muatan bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
 4   5   6   7   8 
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA Jeffry Simson Supardi
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.273 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v5i2.4654

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menyuguhkan arah pembentukan hukum di Indonesia dan jugasebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Penelitian dilaksanakan melaluimetode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkandata daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadianyang marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketertiban di dalam masyarakatyang berhubungan dengan kenyataan hukum yang berlaku Filsafat hukum berupayamemecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikanbahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup danberkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistim hukum yang berlakusuatu masa, disuatu tempat sebagai Hukum Positif..Kata Kunci : Asuransi, Unit Link, Pencucian Uang
LEGALITAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA Paulus Bing Adiputra; Djokoe Heroe Soewono
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.3 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v5i2.4656

Abstract

ABSTRAKBappenas menghitung menghitung pembangunan IKN tahap pertamahingga 2024 membutuhkan dana Rp 110 triliun. Dana itu akan dipakai untukmembangun infrastruktur dasar, seperti perumahan, Istana Negara, jalan utama,jalan penghubung, jalur akses logistik, jembatan, bendungan, sampai Pelabuhan.Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatannormatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer beruparegulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Hukum dan kekuasaan merupakan duahal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Pemerintah harusterus meningkatkan pengawasan terhadap penanaman modal terutama terhadappenanaman modal asing agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidakmerugikan kepentingan nasional serta dapat memberikan manfaat bagikesejahteraan rakyat Indonesia.Kata Kunci : Sinergitas, Kekuasaan, Hukum
PERANAN KEBIJAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA Harsono Njoto; Habib
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.224 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v5i2.4657

Abstract

ABSTRAKHukum ketenaga kerjaan diartikan sebagai himpunan peraturan baik tertulismaupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerjapada orang lain dengan menerima upah. Pengertian itu identic dengan pengertianhukum perburuhan. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaanyaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahanhukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Hukum dankekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu samalain. Dampak negatif dari upah minimal dirasakan oleh kelompok yang sangatrentan. Perubahan kondisi pasar tenaga kerja, seperti pekerja perempuan, muda danyang tingkat pendidikan rendah. Fleksibilitas kerja hingga upah minimum lebihbesar dari -0,3 bagi perempuan dan pekerja muda. Artinya setiap 10% kenaikanupah minimum yang sebenarnya menyebabkan penurunan lapangan kerja wanitadan kamu muda menyumbang lebih dari 3%.Kata Kunci : Kebijakan, Hukum, Ketenagakerjaan.
HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL MASYARAKAT Ikhwan Al Jufry; Retnoningsih Setyawati
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.605 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v6i1.4662

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menyuguhkan fakta bahwa Sistem hukum kolonial sudahtidak berlaku lagi dan hukum yang berlaku sekarang adalah sistem hukum nasionalIndonesia. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitupendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukumprimer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Hukum dan kekuasaanmerupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain.kekuasaan tanpa ada sistem aturan maka akan terjadi kompetisi seperti halnya yangterjadi di alam. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang dan berhak melakukanapapun kepada siapa saja. Sedangkan hukum tanpa ada kekuasaan dibelakangnya,maka hukum tersebut akan “mandul” dan tidak bisa diterima denganbaik oleh masyarakat.Kata Kunci : Hukum, Keadilan, Sosial
KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA Crhirto William; Wijaya, Timotius Daniel
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i1.4665

Abstract

ABSTRAKKeberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijustifikasi olehketentuan hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional. Menurut Pasal24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatannormatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer beruparegulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Dengan demikian pengadilan dalammengadili tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan(justice seekers atau kustisiabelen) dan berusaha mengatasi segala. Hambatan danrintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang adil, bersih, obyektif danprofessional.Kata Kunci : Kehakiman, Merdeka, Kekuasaan
KEPENTINGAN HUKUM DAN KEKUASAAN Prijo Santoso; Yok Sunaryo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.561 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v6i1.4666

Abstract

ABSTRAKHubungannya dengan hal tersbut di atas, maka sesungguhnya perludipahami akan makna dari filsafat hukum. Filsafat hukum mempersoalkanpertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Penelitian dilaksanakanmelalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yangmenggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang adadengan kejadian-kejadian Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbedanamun saling mempengaruhi satu sama lain. Pada dasarnya hakekat hukum yangideal sebagai obyek filsafat hukum tentunyamempersoalkan pertanyaan-pertanyaanyang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang “hakikat hukum”,tentang “dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum”, merupakan contohcontoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafathukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif.Kata Kunci : Kepentingan, Hukum, Kekuasaan
PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH di KOTA SURABAYA Mas Rara Tri Retno Herryani; Zaenal Arifin
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v6i1.4667

Abstract

ABSTRAKPertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh industriindustri asing terutama dalam property seperti dibangunnya Gedung pencakarlangit, mall, apartemen, plaza dan hodtel berbintang di setiap tahunnya. Sehinggasebagai kota besar, Kota Surabaya memiliki banyak permasalahan terutamamengenai lingkungan. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaanyaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahanhukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Hukum dankekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu samalain. Konsep Good Environmental Governance menurut Nur Faisah dan Andi LuhurPrianto yaitu bagaimana kita mengelola dan berinteraksi dengan lingkungan dalambingkai konseptual. Environmental Governance menitikberatkan pada kebutuhanuntuk memahami dan mengelola adanya hubungan timbal balik atau feedbackekosistem anatara dengan sistem social. Di dalam Undang-Undang N0.32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa salah satu urusanpemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota adalah penegendalian lingkunganhidup termasuk permasalahan sampah.Kata Kunci : Prinsip, Good Environmental, Governance.
EKSISTENSI PENERAPAN TRIAS POLITICA DALAM PEMISAHAN KEKUASAAN YANG SEJAJAR BESERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEKUATAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN Reynaldi Jodi Witardi; Stefanus Sianturi
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v5i1.4705

Abstract

AbstrakTrias politica merupakan konsep kekuasaan pemerintah yang padaawalnya diciptakan oleh John Locke dan disempurnakan olehMontesquieu. Penerapan sistem pemisahan kekuasaan trias politicamembagi kekuasaasn pemerintah menjadi kekuasaan legislatif, eksekutifdan yudikatif. Dalam penerapanya terdapat berbagai polemik yang ada didalamnya yang mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan. Dalampenerapannya juga tidak ada suatu payung perundang-undangan yangmendefinisikan lembaga negara independen secara definitif, sehinggaeksistensi dari lembaga negara independen tidak memiliki suatu dasaryang kuat. Penerapan pembagian kekuasaan dari negara lain, padalembaga negara independen mereka memiliki satu kekuasaan sendiri yangdiakui secara sah lewat pemisahan kekuasaan pemerintahan berupa fourthbranch of government. Dengan menerapkan fouth branch government inidiharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang stabil dan mampumenciptakan kepuasan publik pemerintahan serta menghindari adanyaintervensi dari lembaga lain.Kata Kunci : Trias Politica; Eksistensi; Lembaga Negara Independen; FourthBranch.
STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI OLEH SUBJEK HUKUM ASING Yosua Simon Suganda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v5i1.4706

Abstract

AbstrakPertumbuhan penduduk yang cepat yang tidak diiringi dengan peningkatan luas lahan dapatmenimbulkan masalah besar dalam jangka panjang, seperti mahalnya harga tanah. Oleh karenaitu reklamasi perlu dilakukan agar dapat membantu masyarakat untuk memiliki tanah denganharga yang terjangkau. Namun, reklamasi tidak bisa dilakukan tanpa mengikuti syarat danketentuan dari pemerintah. Tulisan ini dibuat agar kita dapat mengetahui siapa saja yang berhakmelakukan reklamasi, subjek hukum apa saja yang dapat melakukan reklamasi. Penulisan inimenggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan metode analisis yuridis kualitatif.Dengan mengikuti semua persyaratan hukum subjek hukum orang dan badan dapat melakukanreklamasi, baik subjek hukum lokal maupun asing.
LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE REGULATION AS A LEX SPECIALIST IN INDONESIAN NATIONAL LAW POLITICS Ghannesdeva Nadia Yossita
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v4i1.5313

Abstract

Abstractvillages, since the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, are gettingstronger and exist as autonomous regions with the authority to regulate and managetheir own affairs even down to budget and welfare matters. The law clearly statesvillage regulations as statutory regulations stipulated by the Village Head after beingdiscussed and agreed upon with the Village Consultative Body. This can be thought ofas a small constitution where the Village looks like a small state that has its owngovernment, they are ready with a village head who carries out the rules and has thecharacter of an executive and also a deliberative council that looks like a villageparliament that enforces these regulations and it is like a legislative body. This can leadto legal uncertainty because of the many interpretations, especially the interpretation ofArticle 8 of Law Number 12 Year 2011 regarding the status, position and existence ofVillage Regulations in the hierarchy of statutory regulations in Indonesia. Furthermore,it has an impact on village government, namely the existence of legal uncertainty, onthe one hand to carry out the wheels of government, the village government must havea legal basis, namely village regulations, but on the other hand, village regulations areno longer listed in the hierarchy of State statutory regulations.Key words : Village Law, Legal Number 06 year 2014, Village political

Page 6 of 11 | Total Record : 109

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 1 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 2 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT More Issue