Dinamika Hukum Dan Masyarakat
FOKUS Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat memiliki fokus pada pemikiran serta penelitian bidang ilmu hukum dan humaniora. Kami menerima naskah-naskah empiris maupun normatif dimana empirik mencakup penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk menguji hipotesis atau teori-teori hukum. Empirik juga dapat meneliti berbagai aspek hukum, seperti kebijakan publik, proses peradilan, atau perilaku hukum individu atau korporasi. Kami juga menerima naskah-naskah hasil penelitian dan pemikiran normatif, dimana normatif bermakna hasil karya pemikiran dan penelitian teoretis serta filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum dan konsep-konsep hukum. Jurnal hukum normatif dapat mengeksplorasi konsep hukum seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, atau hak asasi manusia, dan bagaimana konsep-konsep ini diimplementasikan dalam hukum. Meskipun terdapat perbedaan antara karya ilmiah hukum empirik dan normatif, keduanya dapat saling melengkapi dalam memahami permasalahan hukum. Penelitian empiris dapat memberikan data dan fakta tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik, sedangkan penelitian normatif dapat memberikan dasar teoretis dan filosofis untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang lebih baik dan lebih adil. SKUP Skup utama Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat adalah hasil penelitian dan pemikiran insan yustisia pada bidang Hukum, sosiologi hukum, hukum adat, perkembangan hukum, sosiologi hukum, filosofi hukum, kemanfaatan hukum tak tertutup pula pada pelaksanaan undang-undang dan regulasi, evaluasi kebijakan hukum, praktik-praktik hukum, kenotariatan, dokumen-dokumen hukum, agraria, hukum pajak, fiskal, hukum acara, hukum medis, obat dan pangan terlebih lagi di jaman modern ini hukum telematikan, perdagangan online, perjanjian-perjanjian online dan lain sebagainya dimana masih memiliki muatan bidang ilmu hukum.
Articles
109 Documents
<![CDATA[Hukum Perburuhan Dimata Kaum Buruh ]]>
<![CDATA[Sufajar, Didik]]>
<![CDATA[ Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.27 KB)
|
DOI: 10.30737/dhm.v3i1.3713
<![CDATA[Abstrak Hukum perburuhan terfokus pada mereka (buruh) yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha/majikan). Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan. hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan meliputi: 1). Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; 2). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3). Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/ serikat buruh; 4). Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding; dengan pengusaha. Kata Kunci: Hukum perburuhan, buruh, pengusaha.]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Khotijah, Siti]]>;
<![CDATA[Airin, Bintang]]>;
<![CDATA[Thoriq, Asyrof]]>
<![CDATA[ Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.815 KB)
|
DOI: 10.30737/dhm.v3i1.3715
<![CDATA[Abstrak: Permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia akan bertambah dengan adanya pengeksploitasian dan keberadaan pekerja anak. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Kebanyakan dari para pekerja anak tidak sempat lagi menikmati masa bermain atau bersekolah sebagaimana anak-anak yang lain. Mereka yang belum cukup umur itu, bekerja keras layaknya orang dewasa, baik di sektor formal maupun informal. Upaya penyelamatan masa depan pekerja anak diperlukan model pemecahan yang bersifat holistik-komprehensif. Dari berbagai pendekatan yang bisa dilakukan, diantaranya melalui pendekatan yang bersifat client centered (berpusat pada klien/pekerja anak) yang merupakan pendekatan manajemen kasus. Kata kunci: Pekerja anak, Eksploitasi, dan Indonesia.]]>
<![CDATA[MAFIA TANAH MENURUT KEBIJAKAN UNDANGUNDANG PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Hidayatulloh, Mokhamad Arif]]>
<![CDATA[ Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.793 KB)
|
DOI: 10.30737/dhm.v3i1.3716
<![CDATA[ABSTRAK Indonesia adalah negara agraris (pertanian) yang kepemilikan terhadap tanah mempunyai tempat yang krusial bagi sebagian masyarakat Indonesia khususnya buat faktor-faktor produksi. Keberadaan tanah mempunyai kiprah yang sangat penting sekali oleh rakyat Indonesia sebagai akibatnya tanah sebagai kebutuhan kesejahteraan rakyat, sehingga banyak tanah yang dimiliki oleh masyarakat maka akan sejahtera kehidupan masyarakat tersebut. Dengan begitu pentingnya tanah yang dimiliki oleh masyarakat maka kehidupan rakyat maka semakin cepat naik harga tanah di daerah wilayah eksklusif. Harga sebuah tanah yang fantastis maka tanah naik dengan harga sangat jauh tidak sinkron pada satu atau 2 tahun ke atas merupakah suatu hal yang perlu dilihat memperhatinkan perihal penyebab dalam melejitnya pada harga pertanahan pada negara ini. Rakyat Indonesia sangat perlu sekali berfikir taraf tingginya terhadap informasi lingkungan/ agraria seperti perkara pertanahan di negara Indonesia, karena ketika berpikir tingkat tinggi sangat diharapkan buat menumbuhkan pada sikap positif didalam berbagai lingkungan yang melalui kemampuan menemukan ide pemikiran untuk memecahkan perseteruan lingkungan masyarakat. Tidak menjadi misteri awam, bahwa tingginya sebuah harga pertanahan di kota besar merupakah permainan dari mafia-mafia tanah. Diambil dari petunujuk teknis pencegahan, pemberantasan mafia-mafia tanah, mafia tanah merupakan individu, bisa kelompok serta badan hukum yang melakukan tindakan yang di sengaja buat melakukan kejahatan dan bisa mengakibatkan dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. keberadaan mafia tanah merupakan konflik yang sudah sangat meresahkan warga. Sampai sekarang banyak laporan-laporan konflik pembangunan juga kemasyarakatan yang dapat dipicu oleh mafia tanah yang membuat menjadi masalah yang tidak ada ujung pangkalnya. Dalam perkara pertanahan yang marak tersebar sangat menyampaikan akibat negatif bagi Negara juga warga . keliru satu perkara pertanahan bisa disebabkan sebab mafia tanah. Mafia tanah membuahkan timbulnya pertarungan dan konkurensi tanah dimana mana. buat menyikapi hal hal semacam ini diharapkan wewenang pada penanganan konflik serta juga sengketa pertanahan serta pencegahan bagi para mafia tanah buat tak melakukan hal yang melanggar aturan dan merugikan Negara dan rakyat. Kata Kunci : Mafia Tanah, Pertanahan, Kebijakan]]>
<![CDATA[Menyebarkan berita hoax dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun ]]>
<![CDATA[Maulana, Muhammad Danang]]>
<![CDATA[ Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.059 KB)
|
DOI: 10.30737/dhm.v3i1.3717
<![CDATA[Abstrak Pokok masalah yang dibahas pada artikel ini adalah sanksi yang akan diberikan kepada penyebar berita hoax diinternet yang berdasarkan pada undang undang. Hal ini perlu dibahas agar masyarakat paham mengenai dampak serta resiko yang didapat apabila menyebarkan berita yang tidak benar demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Dengan adanya internet sebagai sarana paling mudah untuk memberi atau mencari informasi yang apabila tidak digunakan dengan bijak akan memunculkan masalah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk mengurangi penyebaran berita hoax dimasyarakat terdapat beberapa undang undang yang dapat menjerat pelaku penyebar berita hoax sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi yang diberikan tentunya harus jelas dan tegas agar oknum yang menyebarkan hoax merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kata Kunci : hoax, dampak, sanksi]]>
<![CDATA[HUKUM PERKAWINAN USIA DINI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mas'ud, M Adi]]>
<![CDATA[ Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (789.89 KB)
|
DOI: 10.30737/dhm.v3i2.3845
<![CDATA[Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkawinan anak di bawah umur dipandang dari sistem hukum Indonesia dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan anak di bawah umur. Manfaat adanya artikel ini agar kedepannya masyarakat sadar akan bahayanya perkawinan usia dini, karena selain merugikan untuk masa depan anakn tersebut juga merugikan daerah karena kurangnya pendidikan.]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Khotijah, Siti]]>;
<![CDATA[Airin, Bintang]]>;
<![CDATA[Thoriq, Asyrof]]>
<![CDATA[ Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.773 KB)
|
DOI: 10.30737/dhm.v3i2.3847
<![CDATA[Abstrak: Permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia akan bertambah dengan adanya pengeksploitasian dan keberadaan pekerja anak. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Kebanyakan dari para pekerja anak tidak sempat lagi menikmati masa bermain atau bersekolah sebagaimana anak-anak yang lain. Mereka yang belum cukup umur itu, bekerja keras layaknya orang dewasa, baik di sektor formal maupun informal. Upaya penyelamatan masa depan pekerja anak diperlukan model pemecahan yang bersifat holistik-komprehensif. Dari berbagai pendekatan yang bisa dilakukan, diantaranya melalui pendekatan yang bersifat client centered (berpusat pada klien/pekerja anak) yang merupakan pendekatan manajemen kasus. Kata kunci: Pekerja anak, Eksploitasi, dan Indonesia.]]>
<![CDATA[KEJELASAN STATUS HUKUM ANAK YANG TERLAHIR KARENA PERNIKAHAN SIRI ORANG TUA CLARITY OF LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN DUE TO A PARENT'S MARRIAGE ]]>
<![CDATA[Heriyanto, Heriyanto]]>
<![CDATA[ Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.492 KB)
|
DOI: 10.30737/dhm.v3i2.3848
<![CDATA[Abstrak Pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam akan tetapi memenuhi syarat dan rukun agama sehingga sah secara agama akan tetapi tidak secara hukum bagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undangundang Perkawinan yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan. Keturunan yang sah diatur di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetang perkawinan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sahâ€, berdasarkan undang-undang tersebut maka anak yang dilahirkan dari pernikahan siri orang tua tidak memiliki kejelasan status hukum dan dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan ditetapkan “bahwa anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya†hal tersebut berpengaruh pada pencatatan akta kelahiran yang hanya dituliskan nama ibunya saja. Status pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat beserta anaknya dapat diakui secara hukum dengan cara pasangan suami istri mengajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama. Jadi kejelasan status hukum anak yang terlahir karena pernikahan siri orang tuanya adalah tidak di akui dalam pandangan hukum atau hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, anak tersebut bisa di akui oleh negara dengan syarat orang tuanya melakukan itsbat nikah. Kata Kunci : Anak, Status Hukum, Pernikahan siri, Itsbat Nikah]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA UNTUK SI KAYA DAN SI MISKIN ]]>
<![CDATA[Sufiyah, Putri Cahya]]>
<![CDATA[ Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.486 KB)
|
DOI: 10.30737/dhm.v3i2.3850
<![CDATA[ABSTRACT The state of Indonesia is a state of law. People will definitely be punished if they are caught violating the applicable laws in the country. However, law enforcement is often considered unfair to some people. In Indonesia, the people tend to be divided into several social classes. Even though everyone has been guaranteed the right to get equal treatment before the law, the facts on the ground show that violators of the rule of law will definitely get punishment according to their social class. This is what makes the emergence of a term that "the law will be blunt up and pointed down". This study aims to find out more about legal cases committed by the rich (upper class people) and the poor (lower class people). The method used in this research is qualitative. The results of this study indicate that there is legal discrimination in similar legal cases committed by the rich (upper class people) and the poor (lower class people). Keywords: Law Enforcement, Rich, Poor]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Fauzi, Muhammad Amin]]>
<![CDATA[ Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.412 KB)
|
DOI: 10.30737/dhm.v3i2.3851
<![CDATA[Abstrak Perkawinan adalah bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Pada realita kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat. banyak wanita hamil karena zina yang salah satu faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan diantara pria dan wanita, tanpa berpikir akibat. Kata Kunci : Pernikahan, Hukum islan, Hukum positif Marriage is a part of the dimension of life that has the value of worship, so it is very important. Humans who are physically and mentally healthy certainly need a mate to create peace, peace and prosperity in married life. In the reality of community life, it is inevitable to have pregnancy outside of marriage. Getting pregnant outside of marriage is an act that is basically not recommended by religion, because religion teaches humans about virtue, however this practice we still encounter in many societies. many women get pregnant because of adultery, one of the factors is due to too free association between men and women, without thinking about the consequences. Keywords : Marriage, Islamic Law, Positive Law]]>
<![CDATA[JUDICIAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 13 OF 2006 CONCERNING PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS ]]>
<![CDATA[Edi Setiono]]>;
<![CDATA[Harsono Njoto]]>
<![CDATA[ Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.174 KB)
|
DOI: 10.30737/dhm.v5i1.3854
<![CDATA[Abstract The criminal justice system in Indonesia based on the Criminal Code (KUHAP) is too focused on the perpetrator and pays less attention to the victim. This can be seen in the lack of regulations contained in the Criminal Procedure Code that discusses the existence of crime victims. Thus, the position of a crime victim here is only as a witness in a criminal case which is solely to prove the suspect / defendant's guilt. The importance of a crime victim getting attention is based on the idea that the victim is the party who is aggrieved in the event of a crime, so that he should receive attention and service in order to provide protection for the interests of the victim, the crime victim is basically the party who suffers the most in an act. criminal. This study uses a descriptive method which aims to describe, summarize various conditions, various features or a description of certain conditions or variables. Thus it can be interpreted that the depiction or study of the data in the analysis is temporary, meaning that it can change according to developing circumstances and times. Every perpetrator of a criminal act must be held accountable for his actions where the rule of law is made to be obeyed, therefore if someone violates it must be subject to sanctions. In Indonesia, every sentence is imposed solely because someone has committed a crime. Keywords: legal protection, victim, crime]]>
