cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
dinamikahukum@unik-kediri.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas kadiri Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Published by Universitas Kadiri
ISSN : -     EISSN : 26217228     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
FOKUS Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat memiliki fokus pada pemikiran serta penelitian bidang ilmu hukum dan humaniora. Kami menerima naskah-naskah empiris maupun normatif dimana empirik mencakup penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk menguji hipotesis atau teori-teori hukum. Empirik juga dapat meneliti berbagai aspek hukum, seperti kebijakan publik, proses peradilan, atau perilaku hukum individu atau korporasi. Kami juga menerima naskah-naskah hasil penelitian dan pemikiran normatif, dimana normatif bermakna hasil karya pemikiran dan penelitian teoretis serta filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum dan konsep-konsep hukum. Jurnal hukum normatif dapat mengeksplorasi konsep hukum seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, atau hak asasi manusia, dan bagaimana konsep-konsep ini diimplementasikan dalam hukum. Meskipun terdapat perbedaan antara karya ilmiah hukum empirik dan normatif, keduanya dapat saling melengkapi dalam memahami permasalahan hukum. Penelitian empiris dapat memberikan data dan fakta tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik, sedangkan penelitian normatif dapat memberikan dasar teoretis dan filosofis untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang lebih baik dan lebih adil. SKUP Skup utama Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat adalah hasil penelitian dan pemikiran insan yustisia pada bidang Hukum, sosiologi hukum, hukum adat, perkembangan hukum, sosiologi hukum, filosofi hukum, kemanfaatan hukum tak tertutup pula pada pelaksanaan undang-undang dan regulasi, evaluasi kebijakan hukum, praktik-praktik hukum, kenotariatan, dokumen-dokumen hukum, agraria, hukum pajak, fiskal, hukum acara, hukum medis, obat dan pangan terlebih lagi di jaman modern ini hukum telematikan, perdagangan online, perjanjian-perjanjian online dan lain sebagainya dimana masih memiliki muatan bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
 5   6   7   8   9 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KOTA KEDIRI Isom Nur Salim
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v4i1.5314

Abstract

AbstrakPembangunan tidak hanya diartikan sebagai bidang fisik saja, namun jugapembangunan manusia yang secara tidak langsung bisa jadi penentu keberhasilanpembangunan suatu negara. Oleh karena itu Program pembangunan yang dirancang,seharusnya bercirikan “of, for and by people”. Pembangunan manusia merupakansebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki Iebih banyakpilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan.Mendasarkan pada karakter permasalahan maka penelitian ini menggunakanpendekatan desktiptif eksplanatori. Teknik penentuan informan dengan teknikpurposive sampling, yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertyentu. Teknikpengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dataterkumpul dan dianalisis, maka hasil penelitiannya sebagai berikut : Pembangunanbidang pendidikan relatif maju karena sudah hampir tidak dijumpai lagi penduduk kotakediri yang buta huruf dan buta aksara, pendidikan mulai dari PAUD sampai denganmenengah atas baik negeri maupun swasta sudah relatif lulus dengan 100 % dan paraalumninya banyak yang diterima di Perguruan Tinggi ternama. Pembangunan dibidangekonomi relatif maju, hal ini didasarkan pada sekotor banyaknya UMKM dan industriyang ada di kota Kediri, serta terus menurunya tingkat kemiskinan di kota Kedir.Pembangunan di bidang kesehatan relatif maju dan penduduk kota Kediri relatif sehat,pelayanan kesehatan berjalan cepat dan lancar demikian juga dengan penanganankesehatan. Hal ini didasarkan pada banyaknya PUSKESMAS dan PUSKESMASPembantu di setiap kecamatan maupun kelurahan. Adanya Rumah Sakit baik negerimaupun swasta, seperti Rumah sakit Daerah Gambiran, Rumah Sakit Bhayangkara,Rumah Sakit Tentara, Rumah Sakit Babtis.Kata Kunci : Pembangunan Manusia. Pendidikan, Kesehatan dan Ekponomi
PEMBERDAYAAN SENDANG MARKINAH DI ERA WABAH COVID 19 DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PLAOSAN, WATES KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR Veta Iska Dinantyas
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v4i1.5315

Abstract

AbstraksiDampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), dunia dalam kehidupansehari-hari mengalami krisis, baik krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis sosial yanghampir terjadi di segala kehidupan, tidak terkecuali di Indonesia. Kebijakan pemerintahtentang pembatasan sosial terhadap seluruh masyarakat Indonesia berdampak padamenurunnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di dusun Temboro desaPlaosan kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Kondisi demikian mendorong masyarakatuntuk berupaya memberdayakan. Sendang Markinah guna memulihkan kesejahteraan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan focus penelitian antara lainkesetaraan, partisipasi, kemandirian dan berkelanjutan. Teknik penentuan informanmenggunakan teknik purposive dan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan analisisinteraktif dari Milles dan Huberman.Hasil penelitian sebagai berikut : Masyarakat melalui kepemimpinan tokohmasyarakat duduk bersama bekerja sama mulai membersihkan, menata membangunsedemikian rupa, sehingga tampak indah, mempesona dipadu dengan kerindanganpohon yang ada sehingga menyejukan bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Semuamasyarakat dengan berbagai lapisan sosial dengan berbagai kemampuan yang dimilikiserta perangkat desa berpartisipasi aktif membangun sendang Markinah menjadi objekwisata. Dalam upa menmgembangkan dan memberdayakan sendang Markinah tersebuttanpa bantuan dari manapun (BERDIKARI), yang kemudian Sendang Markinah inipunmenjadi objek wisata dan didaftarkan ke pemerintah kabupaten, sehingga masyarakatmemperoleh manfaat dari keberadaan sendang Markinah yang dapat meningkatkankesejahteraan sosial. Kemudian keberadaan sendang Markinah dikelola olehmasyarakat Temboro dengan melibatkan Karang Taruna, dan sendang Markinah diisiikan serta berbagai burung-burung liar.Kata Kunci : Pemberdayaan, Kesejahteraan sosial
ANALISA AMAR PUTUSAN RICHARD ELIEZER: HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN DITINJAU DARI TEORI POSITIVISME HUKUM Prana Kurnia Wibowo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i1.5345

Abstract

ABSTRAKSistem peradilan pidana Indonesia belakangan ini adalah mengenai pemidanaanRichard Eliezer yang sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Penelitiandilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirikyang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang adadengan kejadian-kejadian hubungan antara hukum dengan kekuasaan juga dapatdilihat pada sebuah proses peradilan. Dimana Indonesia menganut asas yangmenyatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum (Asas Fiksi Hukum).Pada saat seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan hukum yang telahdiundangkan, maka harus menerima konsekuensi untuk mendapatkan sebuahbentuk hukuman. Majelis hakim sebagai sebuah bentuk kekuasaan juga menjadipenentu apakah seseorang bersalah atau tidak dalam sebuah perkara.Kata Kunci : Putusan, Hukum, Eliezer.
HAK KARYAWAN PERUSAHAAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Rizky Dwi Sarjo Prawiro
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i1.5346

Abstract

ABSTRAKPada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri merupakan aturan bakuuntuk kedua belah pihak, baik pengusaha maupun karyawan, yang diterbitkan agarproses bisnis yang melibatkan keduanya berjalan seimbang. Penelitiandilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirikyang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang adadengan kejadian-kejadian Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbedanamun saling mempengaruhi satu sama lain. Langkah maju bagi pekerja meraihhak-haknya masih kurang karena disebabkan dari naiknya harga pangantransportasi bagi pekerja hidup layak untuk makan bisa saja layak tapi untuk hakhaklainya seperti tempat tinggal masih belum ada kemajuan.Kata Kunci : Hak Karyawan, Perusahaan, Ketenagakerjaan.
HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Stella Putri Cahyono
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i1.5347

Abstract

ABSTRAKDalam kehidupan masyarakat, kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukumkarena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (lawmaking). Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitupendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukumprimer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian kekuasaan dalamkaitannya dengan masalah kenegaraan, dapat dibedakan ke dalam dua kelompok,yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara berkaitandengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dandamai. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untukmengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dankelompokkelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosialdapat berjalan secara lancar.Kata Kunci : Hukum, Sistem, Kekuasaan
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA Annisa Nur Rosyidah; Nazwa Rafi’ivanka
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPartai politik memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan pemerintah diberbagai tingkatan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.Sebagai perwujudan dari kehendak politik masyarakat, partai politik secara aktifterlibat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan, serta berperan sebagaipenghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dipandang sebagaiproses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yangdilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yangdibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusanakhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi parapelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadipenentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsisebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politikmasyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan.
DENDA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA NEGARA Leo Maulana; Revan Edytiya
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKorupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas pada stabilitas sosial danekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsidikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya pemberantasanterkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untukmengeksplorasi bentuk denda sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tindakpidana korupsi kepada negara dan mengkaji alokasi denda tersebut. Metodepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan yang menganalisis regulasi terkait.
Pengaruh Politik Hukum terhadap Kesehatan Masyarakat di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi Ismaidar; Tamaulina Br. Sembiring; T. Ikhsan Ansyari Husny
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKArtikel ini mengkaji hubungan antara politik hukum dan kesehatanmasyarakat di Indonesia, dengan fokus pada dampak kebijakan hukum terhadapsistem kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatifdan empiris untuk menganalisis berbagai kebijakan kesehatan dan implementasinyadalam konteks Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki pengaruhsignifikan terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Berbagai produk hukum telahdihasilkan untuk mengatur sistem kesehatan nasional, namun implementasinyamasih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan infrastruktur kesehatan,keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal.Upaya reformasi kebijakan kesehatan yang disarankan mencakup penguatansistem kesehatan primer, peningkatan anggaran kesehatan, pemerataan fasilitaskesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Keberhasilanimplementasi kebijakan kesehatan juga bergantung pada koordinasi antarpemangku kepentingan, konsistensi implementasi, dukungan anggaran yangmemadai, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.Kata Kunci: Politik hukum, kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan,Indonesia, sistem kesehatan nasional
PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASTRA HONDA MOTOR TERHADAP KERUSAKAN RANGKA ESAF YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Nadela Febria Putri; Suharto; Ali Huristak Hartawan Hasibuan
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban dari PT. Astra HondaMotor yang telah merugikan konsumen atas terjadinya kerusakan pada rangkaESAF melalui dua aspek, yaitu pertanggungjawaban dari pelaku dan metodepenyelesaian sengketa yang relevan. Tujuan penelitian ini menganalisis tanggungjawab PT. Astra Honda Motor terhadap cacat produk rangka ESAF menurutUndang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmenganalisis penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT. Astra HondaMotor terkait cacat produk rangka ESAF dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan legalresearch (normatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PT. Astra HondaMotor perlu mempertimbangkan faktor hukum, etika bisnis, dan komitmenterhadap kepuasan pelanggan agar penyelesaiannya dilakukan secara adil dantransparan. Pertama, faktor hukum meliputi: PT. Astra Honda Motor perlubertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti rangka ESAF yang cacat,memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, dan memberikaninformasi tentang cacat produk dengan jelas kepada konsumen. Kedua, etikabisnis dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan meliputi: PT. Astra HondaMotor berkewajiban untuk menanggapi keluhan konsumen secara cepat danefektif serta memastikan keamanan produknya. Metode penyelesaian sengketayang digunakan untuk persoalan cacat produk rangka ESAF melalui jalur nonlitigasi, terutama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dapatmemberikan ganti rugi secara cepat dan efisien.Kata Kunci: kerugian, perlindungan konsumen. pertanggungjawaban hukum
EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Raditya Feda Rifandhana; Indro Budiono; Bambang Angkoso; Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalahPresidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diaturoleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahanpusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebutPeraturam Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalammembuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agendakerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya,adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan UndangUndang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendirimembuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikanpresiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakanMenteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpolpemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasaldari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang samadalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara diIndonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar NegaraKesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan JenisPenelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, sertaTeori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini.Kata Kunci : Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UUPengangkatan Menteri

Page 7 of 11 | Total Record : 109

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 1 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 2 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT More Issue