Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Publik Online di Pemerintah Kota Banjarmasin Ahmad Zaky Maulana; Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Information technology in the government environment has an important role in providing a convenient access to various aspects of public service activities. However, there is the need to analyse the public satisfaction as the means for monitoring and evaluation for the online public services provided. This paper aims to analyse the level of community satisfaction to the online public information services for the City of Banjarmasin. A quantitative approach is used to analyse the data, and the calculation of the community satisfaction index is modified from the basic calculation method on public services that have been published by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. Each score of the question is weighted and accumulated and then classified. The results of the study showed that the community satisfaction index for the online public information services for the City of Banjarmasin was 71.66 or in the category of less satisfied. This condition is due to some users experiencing technical problems when accessing the website. User satisfaction for the updated information: 64% were dissatisfied, 35% satisfied, and 1% dissatisfied. User satisfaction for speed access: 79% dissatisfied, 14% satisfied, and 7% dissatisfied. Satisfaction for the availability of the regulation: 80% less satisfied, 10% satisfied, and 10% dissatisfied. User satisfaction for the website appearance: 58% satisfied, 41% less satisfied, and 1% dissatisfied. User's purpose for accessing the website: 45% for data / information updates, 24% for research needs and 15% for work or assignments. To increase the satisfaction index, the City of Banjarmasin needs to prioritize in improving the online-based public information service through direct and indirect support on aspects of the number and level of HR education, data availability and information processing, budget and facility limitations, and IT mastery constraints and software quality. Abstrak Teknologi Informasi di lingkungan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam hal memberikan kemudahan pada berbagai aspek kegiatan pelayanan publik. Namun demikian perlu adanya data kepuasan publik sebagai bahan monitoring dan evaluasi bagi setiap pelayan publik dalam menyediakan layanan informasi berbasis online. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik online lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan melalui pendekatan kuantitatif dimana perhitungan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan modifikasi metode perhitungan pada pelayanan publik yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2014. Setiap skor pertanyaan akan diberi bobot dan diakumulasikan dan kemudian diklasifikasikan. Hasil kajian menjelaskan bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik berbasis online lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar 71,66 atau dalam kategori kurang puas. Kondisi tersebut disebabkan sebagian pengguna mengalami permasalah teknis pada saat mengakses website. Kepuasan pengguna terhadap update informasi, 64% kurang puas, 35% puas, dan 1% tidak puas. Kepuasan pengguna terhadap kecepatan akses, 79% kurang puas, 14% puas, dan 7% tidak puas. Kepuasan terhadap ketersediaan regulasi, 80% kurang puas, 10% puas, dan 10% tidak puas. Kepuasan pengguna terhadap tampilan website, 58% puas, 41% kurang puas, dan 1% tidak puas. Para pengguna umumnya memanfaatkan website tersebut 45% untuk kebutuhan update data/informasi, 24% kebutuhan penelitian dan 15% untuk pekerjaan atau tugas. Untuk meningkatkan indeks tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu memprioritaskan peningkatan layanan informasi publik berbasis online melalui dukungan langsung maupun tidak langsung pada aspek jumlah dan tingkat pendidikan SDM, aspek ketersediaan data dan proses pengolahan informasi, aspek keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta kendala penguasaan IT dan kualitas software.

Analisis Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Regional development is part of the efforts by a region to spur socio-economic development, including a lowering the inequalities that occur between regions and preservation of environmental sustainability in the region. The purpose of this paper is to explore the conditions of economic development in the area of Hulu Sungai Selatan District as one of the districts in the Kandangan Mainstay Area and its surroundings. The method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach, based on secondary gathered from Statistical Bureau of Hulu Sungai Selatan Regency and is analysed using entropy. The results of the analysis show that the area is evenly distributed. The entropy analysis also shows that the Kandangan Subdistrict area is the most evenly distributed region and the Telaga Langsat Subdistrict area is the region with the most uneven activity intensity. Of the nine sectors that co-exist, the sector that is relatively evenly distributed in each region is the agriculture sector of rice and secondary crops, while the electricity, gas and clean water sector are the most uneven sector. However, the development conditions of the production activities of the 8 agricultural commodities of rice and secondary crops as a sector that is evenly distributed in each region, based on entropy analysis of its distribution in each region are relatively uneven. Keywords : Regional economic development, entropy analysis, mainstay area Abstrak Pengembangan wilayah merupakan bagian dari upaya suatu wilayah untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, diantaranya penurunan kesenjangan yang terjadi antar wilayah dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut. Tujuan tulisan ini yaitu menggali kondisi pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu kabupaten di Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya. Penelitian ini dikaji secara deskriptif kualitatif dengan metode kuantitatif, berdasarkan data sekunder yang diambil dari BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian di analisis menggunakan analisis entropy. Hasil analisis menunjukkan pengembangan ekonomi wilayah berdasarkan anlisis entropy menunjukkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif merata. Hasil analisis entropy menunjukkan wilayah Kecamatan Kandangan sebagai wilayah dengan aktifitas paling merata dan wilayah Kecamatan Telaga Langsat menjadi wilayah dengan intensitas aktifitas paling tidak merata. Dari 9 sektor yang ada, sektor yang relatif merata di setiap wilayah adalah sektor pertanian tanaman padi dan palawija, sedangkan sektor listrik, gas, dan air bersih merupakan sektor yang paling tidak merata. Akan tetapi, kondisi perkembangan aktifitas produksi dari 8 komoditas pertanian tanaman padi dan palawija sebagai sektor yang relatif merata di setiap wilayah, berdasarkan analisis entropy penyebarannya di setiap wilayah relatif tidak merata.

Strategi Pengembangan Wisata Susur Sungai Kota Banjarmasin dan Peranan Media Massa Lokal dalam Mempublikasikan Hartiningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

“River cruises” based tourism is one of work programs developed by the City of Banjarmasin's. In order for the existence of tourist destinations to be known by the society, one of the required roles of mass media is to publish all related information and activities surrounding it. Therefore, the aim of this study was to determine the strategy of developing a river cruise in the city of Banjarmasin by Culture and Tourism Agency of City Banjarmasin and the role of local mass media for its publication. Through the qualitative descriptive approach, the results of the study show that various strategies were carried out by some agencies on the development of river cruise, in addition to cooperating with the private sector / CSR especially for the funding, socialization for a clean lifestyle, preserve the environment and tourists' hospitality. Local mass media (Banjarmasin Post) and Duta TV, both quantitatively and qualitatively play an active role in publicizing the river cruise. it was published in various forms, especially news, photo news, as well as public service advertisements that Duta TV shows every day. However, the reviews were lacking in depth and the shows are only cursory. In order for the community to get better information about the river cruise, mass media ought to provide deeper and more comprehensive analysis of the potential of the tourist destinations and their social phenomenon. Abstrak Wisata berbasis susur sungai merupakan salah satu program kerja yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Agar keberadaan destinasi wisata dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas salah satunya diperlukan peran media massa untuk melakukan publikasi. Karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi pengembangan wisata susur sungai di Kota Banjarmasin oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin serta peranan media massa lokal dalam mempublikasikan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif hasil penelitian menujukkan, berbagai strategi dilakukan Dinas terhadap pengembangan wisata susur sungai, yaitu melakukan kerjasama dengan beberapa dinas yang berkompeten, di samping menggandeng pihak swasta dalam penyertaan modal, melakukan pembinaan terhadap pola pikir/mindset mereka berupa pola hidup bersih, memelihara keindahan lingkungan, dan welcome terhadap wisatawan. Media massa lokal SKH Banjarmasin Post) maupun Duta TV baik secara kuantitatif maupun kualitatif berperan cukup aktif mempublikasikan wisata susur sungai. Publikasi dimuat dalam berbagai bentuk, yakni pemberitaan (news), berita foto, serta iklan layanan masyarakat yang oleh Duta TV ditayangankan setiap hari. Hanya saja ulasan analisis berita kurang mendalam dan tayangan pun hanya sepintas. Agar masyarakat mendapat masukan, dan informasi lengkap dan optimal tentang wisata susur sungai, hendaknya media massa memberikan ulasan analisis yang lebih mendalam dan lengkap terhadap potensi destinasi wisata serta fenomena sosialnya.

Penilaian Risiko Kerja Pada Pekerja Pencetak Batu Bata di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Ihya Hazairin Noor; Ratna Setyaningrum
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Informal industry needs support from health sector in order to create high productivity and higher profit. Brick molding is one of informal-type jobs which classified in the charcoal industry, non-metal excavation and crafting. Traditional brick industry is commonly found in Gudang Tengah Village, Sungai Tabuk Sub- District, Banjar Regency. Brick makers are facing danger in every work routine of theirs. Risks like falling, slipping, stumble, and drowning will be happen if the workers are tired, they will lose concentration and stability which lead to accidents. Main purpose of this study is to observe the highest risk job in brick molding industry. This study is analytical observation of Job Safety Analysis sheet as instrument. Population of this study is all of the brick-making workers in RT 6 of Gudang tengah Village. The result of this study set material picking, molding, drying and burning as the top priority. Recommendation those given are starting Health and Safety Unit (UKK), development, training, and promotion of safe working. Abstrak Usaha sektor informal perlu dukungan kesehatan kerja agar mengalami keberhasilan dan dapat menciptakan produktivitas kerja yang tinggi. Pencetakan batu bata merupakan salah satu pekerjaan informal yang tergolong di sektor industri arang, galian bukan logam dan kerajinan umum. Industri batu bata tradisional banyak dijumpai di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Perajin batubata menghadapi bahaya pada setiap tahap pekerjaannya. Risiko terjatuh, terpeleset, tersandung, dan tenggelam dapat terjadi. Bahaya tersebut terjadi jika pekerja sedang mengalami kelelahan sehingga kehilangan konsentrasi dan keseimbangan dan akhirnya terjadi kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan rangkaian kerja yang memiliki risiko tertinggi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Instrument penelitian yang digunakan adalah lembar Job Safety Analysis. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pekerja pencetak batu bata di RT 6 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai tabuk. Tahapan pekerjaan yang ditetapkan sebagai prioritas tertinggi adalah proses cetak, mengambil sebagian bahan baku, proses penjemuran dan proses pembakaran. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk menggalakkan program Pos UKK, pembinaan, pelatihan dan sosialisasi terkait bekerja dengan aman.

Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kalimantan Selatan M. Arief Anwar; Gusti Syahrani Noor; Ahmad Zaky Maulana; Yudhi Putryanda; Wajidi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Based on the Regulation Number 10 of 2009 concerning Tourism, tourism development is needed to encourage equal opportunityfor business, earn the benefit and be able toface the challenges of the dynamic changing of the system. One of the objectives of tourism development is to increase economic growth; improve community welfare; eradicatingpoverty; overcome unemployment;preserve nature, environment and resources; andpreserving and advancing culture. The development of natural attractions willprovide benefits in boostingpeople's welfare through the development of tourismpotential by elevating the local wisdom of the community. This is in line with one of South Kalimantan's developmentpriorities, which is to realize South Kalimantan as one of the national tourist destinations. To realize this, it is deemed necessary to conduct a study related to the development of tourism based on local wisdom. Thepurpose of this study is to analyze the distribution of natural tourism objects based on local wisdom that can be developed as a leading tourist attraction in South Kalimantan, as well as an overview of existing local community and marketing access,facilities, environment, social culture and local wisdom. In addition, this study also analyzed the problems and constraints of developing local wisdom-based tourism in South Kalimantan. The analytical method used is a descriptive qualitative approach by describing and interpreting all data and information obtained in thefield in accordance with theproblem and research objectives. In general, the results of the study show that local wisdom-based natural tourism can be developed in South Kalimantan, namely Banjarmasin and Batola river cruise, Rutas river cruise, Lok Baintan Floating Market, Gedambaan Beach, Rindu Alam Beach, Takisung Beach, Timan's Hot Water Tourism,, Swamp Buffalo Nature Tourism,Lake Abstrak Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Salah satu tujuan dari pembangunan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; serta melestarikan dan memajukan kebudayaan. Pengembangan objek wisata alam akan memberikan keuntungan dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi wisata dengan mengangkat kearifan lokal masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan Kalimantan Selatan adalah mewujudkan Kalsel sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Untuk mewujudkan hal itu dipandang perlu melakukan suatu kajian terkait pengembangan wisata berbasis kearifan lokal. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis sebaran objek wisata alam berbasis kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata unggulan di Kalimantan Selatan, serta gambaran akses, sarana prasarana, lingkungan, sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat dan pemasaran yang telah ada. Selain itu kajian inijuga menganalisis permasalahan dan kendala pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kalsel. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memaparkan dan menginterpretasikan semua data dan informasi yang diperoleh di lapangan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.Secara umum hasil penelitian menunjukan wisata alam berbasis kearifan lokal yang dapat dikembangkan di Kalimantan Selatan yaitu Susur Sungai Banjarmasin dan Batola, Susur sungai Rutas ,Pasar Terapung Lok Baintan, Pantai Gedambaan, Pantai Rindu Alam, Pantai Takisung, Wisata Air Panas Desa Timan Kec. Hantakan, Wisata Alam Kerbau Rawa, Destinasi Wisata Danau Baruh Bahinu, Air Terjun Lano, dan Pendulangan Intan Pumpung. Permasalahan utama dalam pengembangan Wisata Alam Berbasis Kerifan local di Kalsel antara lain dari sisi lunturnya nilai kearifan lokal masyarakat setempat akibat tergerus arus modernisasi ,masalahpengelolaan, SDM, maupun kesadaran masyarakat terkait sapta pesona.

Kebijakan Pengendalian Kanker Melalui Pelaksanaan Tes Iva (Inspeksi Visual Asam Asetat) Dalam Upaya Deteksi Dini Kanker Leher Rahim di Banjarbaru M. Zainur Rasyid; Maliani
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In the world, changes in patterns of disease from infectious diseases to non-infectious, including Indonesia. One non-infectious disease is cancer. WHO issued a resolution on the war on cancer. Because of the resulting high morbidity and mortality rates, it is indicated in all countries in the world to carry out cancer control programs nationally. The cancer control policy in Indonesia is strengthened by the issuance of Kepemenkes RI No.1163/Menkes/SK/X/2007regarding the working group for controlling cervical and breast cancer. Ca. Cancer ranks second in cancer to women after breast cancer. According to WHO 490,000 women in the world each year are diagnosed with Ca. cancer and 80% are in developing countries including Indonesia. The key to a success of the Ca.Cancer control program is screening followed by adequate treatment. Early detection of Ca. Cancer can be done with a screening program through a method that is cheaper, easier and simpler but has a fairly high diagnostic accuracy, among others, by efforts to down staging that is an effort to get more early Ca. Cancer findings through visual inspection by applying acidic applications acetate (IVA). The IVA method can be applied as an alternative screening in Banjarbaru because it has proven effective in capturing precancerous lesions and is easy to apply in the field. The results of IVA's coverage in Banjarbaru City are still very low, in 2017 only 4,87%. To increase the coverage of IVA test in Banjarbaru, there needs to be a strong commitment from policy makers to support the implementation of IVA tests, increase the socialization of the importance of IVA tests as an effort to prevent and control Ca. Servic and improve access to IVA test services in community. Abstrak Di dunia telah terjadi perubahan pola penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit non infeksi, termasukjuga di Indonesia, yang salah satunya adalah kanker. WHO telah mengeluarkan resolusi perang terhadap kanker. Karena tingginya angka kesakitan dan kematian yang diakibatkannya maka diisyaratkan pada semua negara di dunia untuk melakukan program pengendalian penyakit kanker secara nasional. Kebijakan pengendalian penyakit kanker di Indonesia diperkuat dengan diterbitkannya Kepmenkes RI nomor 1163/Menkes/SK/ X/2007 tentang Kelompok Kerja Pengendalian penyakit Kanker Leher Rahim dan Payudara. Kanker Leher rahim menempati urutan kedua penyakit kanker yang diderita perempuan setelah kanker payudara. Menurut WHO, 490.000 perempuan di dunia setiap tahunnya didiagnosa terkena kanker leher rahim dan 80% berada di negara berkembang termasuk Indonesia. Kunci keberhasilan program pengendalian kanker leher rahim adalah skrining yang diikuti dengan pengobatan yang kuat. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan metode yang lebih murah, mudah dan sederhana tetapi memiliki akurasi diagnostik yang cukup tinggi antara lain dengan upaya down staging, yaitu upaya mendapatkan lebih banyak temuan kanker leher rahim stadium dini melalui inspeksi visual dengan melakukan aplikasi asam asetat (IVA). Metode IVA diterapkan sebagai skrining alternatif di kota Banjarbaru karena terbukti efektif dalam menjaring lesi prakanker serta mudah untuk diterapkan dilapangan. Hasil cakupan IVA di Kota Banjarbaru masih sangat rendah, pada tahun 2017 hanya sebesar 4,87%. Untuk meningkatkan cakupan tes IVAdi Kota Banjarbaru, perlu adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tes IVA, meningkatkan sosialisasi pentingnya tes IVA sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit kanker leher rahim dan meningkatkan akses pelayanan tes IVAdi masyarakat.

Problematika Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Menunjang Sektor Pariwisata Di Kalimantan Selatan Muhammad Riswan; Hartiningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Creative economy is closely related to the tourism sector, in which the purpose of traveling is usually to see natural scenery, enjoy culinary, and buy souvenirs. However, the lack of coordination and connectivity between the creative economy and the tourism sector in South Kalimantan raise some problems in its development. Therefore, it is necessary to conduct research concerning the sector with the aim to analyze the problems faced and formulate a creative economic development policy in supporting the tourism sector. The research is qualitative with descriptive method, using an in-depth interview technique, observation and focus group discussion for data collection method. Informant was determined by purposive sampling at 2 cities and 11 districts in South Kalimantan. The dominant sector for creative economiy are the fashion, culinary and performing arts sub-sectors. The object of South Kalimantan's tourist attractions mainly are; Loksado natural tourism, Kuin and Lok Baintan floating market tours, Bajuin natural objects, Batakan beach, Takisung beaches, Pagatan beach and Angsana beach. The Main Problems surrounding the sectors are; institutional, human resources, financial, market access, connectivity, and synergy between stakeholders. Policies that can be implemented to deal with the abovementioned problems are frequent socialization, sectorization, focus on regency's featured products, and cultural approaches. abstrak Ekonomi kreatif erat kaitannya dengan sektor pariwisata, di mana tujuan melakukan perjalanan biasanya untuk melihat pemandangan alam, menikmati kuliner, serta membeli cinderamata. Namun lemahnya koordinasi dan belum adanya konektivitas antara ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan menimbulkan permasalahan dalam pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh sektor pariwisata dan merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam menunjang sektor pariwisata. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan focus group discussion. Informan ditentukan secara purposive sampling pada 2 kota dan 11 kabupaten di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa potensi ekonomi kreatif yang terdapat pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan cenderung pada sub sektor fashion , kuliner, dan seni pertunjukan. Objek daya tarik wisata andalan Kalimantan Selatan, di antaranya ; wisata alam Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wisata pasar terapung Kuin dan Lok Baintan, objek alam Bajuin, pantai Batakan dan Takisung di Kabupaten Tanah Laut, wisata alam pantai Pagatan dan pantai Angsana di Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil Penelitian juga menemukan bahwa permasalahan yang ada dalam pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan antara lain adalah kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, akses pasar, konektivitas, dan sinergisitas. Kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan di antaranya sosialisasi regular, sektoralisasi, fokus pada produk unggulan, serta pendekatan budaya.

Melestarikan Bekantan: Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Sungai Rutas, Kabupaten Tapin Yudhi Putryanda
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Rutas River village,Tapin Regency of South Kalimantan have attractive conditions, namely the existence of a tomb of Datu Muning used as objects of religious tourism and proboscis monkey.The proboscis monkey is the mascot of the island Borneo can be found in the wild in a pilgrimage to the religious attractions.It became one of the characteristic local wisdom is in this village. This research aims to provide an overview of the existing conditions of local wisdom based on the tourism in the River Rutas Village in associated with efforts to preserve the Bekantan and make the plan innovation programme visit religious tourism and nature. This research was conducted in the year 2017 in the village River Rutas, Tapin Regency using primary data and secondary data.This research using qualitative method with descriptive analysis that is to interpret and describe the various sources of information and data obtained in the field and describes in general the local wisdombased nature tourism in the village River Tapin Regency Rutas relates to the existence of the Borneo mascot. This research indicates ( Still lack the infrastructure to become a major obstacle in the development of tourism in the village River Rutas, Tapin Regency, ( has not been an influx of tourism sector as the dominant sector in the regional development of tourism padahak supporting the sector was able to increase the self sufficiency of the area more quickly. The Government of Tapin Regency should focus on developing this tourism as a goal in regional development. So the program activities carried out by each SKPD can support this tourism activity. Abstrak Desa Sungai Rutas Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan memiliki kondisi menarik yaitu adanya makam Datu Muning yang dijadikan sebagai objek wisata religi dan Bekantan. Bekantan yang merupakan maskot pulau Kalimantan dapat dijumpai di alam bebas dalam perjalanan ziarah ke objek wisata religi tersebut. Hal ini menjadi salah satu ciri khas kearifan lokal yang ada pada desa ini. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran tentang kondisi eksisting wisata berbasis kearifan lokal di Desa Sungai Rutas dikaitkan dengan upaya melestarikan Bekantan sekaligus mensukseskan rencana inovasi program kunjungan wisata religi dengan wisata alam. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 di Desa Sungai Rutas, Kabupaten Tapin dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu dengan menginterpretasikan dan mendeskripsikan berbagai informasi dan sumber data yang diperoleh di lapangan dan menggambarkan secara umum wisata alam berbasis kearifan lokal di Desa Sungai Rutas Kabupaten Tapin berkaitan dengan adanya Bekantan yang menjadi maskot Kalimantan. Hasil penelitian menunjukan ( Masih minimnya infrastruktur menjadi kendala utama dalam pengembangan wisata di Desa Sungai Rutas, Kabupaten Tapin, ( Belum masuknya sektor pariwisata sebagai sektor utama dalam pembangunan daerah padahal pariwisata merupakan sektor penunjang yang mampu meningkatkan kemandirian daerah lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Tapin hendaknya memfokuskan pengembangan wisata ini sebagai salah satu goal dalam pembangunan daerah. Sehingga program kegiatan yang dilakukan oleh tiap SKPD dapat mendukung kegiatan wisata ini.

Gerakan Affirmasi Untuk Kesetaraan: Kuota 30%, Peran DPIA dan Representasi Perempuan Aceh di Parlemen Tri Fitriani Puspitasari
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This paper discusses the Affirmation Movement conducted by Aceh women in improving their representation in Parliament. Women now have a more open opportunity to engage in policy-making, especially with regard to budgeting and women's empowerment in politics. The purpose of this paper is to identify three things, first, it is necessary to have a strong female character to win female candidates in legislative elections in Aceh. Second, that there is a significant difference between Deliberative democracy initiated by Habermas and the Acehnese women's movement. Third, look at any movements carried out by the DPIA to win female candidates. The method used is the explanatory Qualitative method and using Participatory Action Research (PAR) for data collection method, where researchers are directly involved in several movement agendas.There are numerous social organizations that grew up after the Helsinki negotiations focusing on women's empowerment. The organizations then formed a network called Inong Aceh Inshore Center and held the Great Congress of Aceh Women named DPIA (Duek Pakat Inong Aceh). One of the DPIA's agenda is to win women candidates in legislative and political education elections. The main question of this paper is "What is the strategy of Aceh women in doing affirmative movement to improve women representation in parliament? And why is that strategy necessary? To answer these two questions, the author uses the Theory of Liberal Feminism and Deliberative Democracy Theory. The two theories found that there is a difference between Liberal Feminism through women's Affirmation movement in America and Australia Affirmation with Afrirmative movement in Aceh. In Aceh, women are faced with a very strong religious dogma, religious dogmas like strictly prohibited women lead this also affects the solidity of the Acehnese women's movement. In the theory of Deliberative Democracy, dialogue is carried out by interest groups to government actors, it turns out that in Aceh Women's Movement the interest groups that propose to the government are also purely governmental actors. This paper also discusses the shift of women movement after DPIA III, the shift of women movement then adjusts to social condition of Aceh society today. Religious dogma is still a barrier, and used by a group of people to bring down women candidates who go forward as leaders. The recommendations proposed to women's groups are to provide political education for women and the regeneration of women's primary leadership in the DPIA. Abstrak Tulisan ini membahas tentang GerakanAffirmasi yang dilakukan oleh perempuanAceh dalam meningkatkan keterwakilanperempuan di Parlemen. Saat ini perempuan memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk terlibat di alam pembuatan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan budgeting dan pemberdayaan perempuan dalam politik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dua hal pertama, perlu ketokohan perempuan yang kuat untuk memenangkan kandidat pere mpuan pada pemilu legislatif di Aceh. Kedua,bahwa ada perbedaan yang signifikan antara demokrasi Deliberatif yang digagas oleh Habermas dengan pergerakan perempuan Aceh. Ketiga, melihat gerakan apa saja yang dilakukan oleh DPIA untuk memenangkan kandidat perempuan. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif eksplanatif dengan pengumpulan data menggunakan Participatory Action Research ( yakni peneliti terlibat langsungdalam beberapa agenda gerakan. Banyak sekali organisa si organisasi sosial yang tumbuh pasca perundingan Helsinki yang memfokuskan diri dalam pemberdayaan perempuan. Organisasi organisasi tersebut kemudian membentuk jaringan dalam sebuah wadah Balai Syura Inong Aceh dan mengadakan Kongres Besar Perempuan Aceh bernama DPIA Duek Pakat Inong Aceh Salah satu agenda DPIAini adalah memenangkan kandidat perempuan dalam pemilu legislatif dan pendidikan politik. Pertanyaan pokok tulisan ini adalah “Bagaimanastrategi perempuan Aceh dalam melakukan ge rakan affirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di perlemen? dan mengapa strategi tersebut diperlukan? Untuk menjawab dua pertanyaan ini, penulis menggunakan Teori Feminisme Liberal dan Teori Demokrasi Deliberatif. Dengan dua teori tersebut ditemukan bahwa ada perbedaan antara Feminisme Liberal melalui gerakan Affirmasi perempuandi Amerika dan Australia Affirmasi dengan gerakan Affirmasi di Aceh. Di Aceh, perempuan dihadapkan pada dogma agama yang sangat kuat, dogma agama seperti perempuan haram memimpin ini juga mempengaruhi soliditas gerakan perempuan Aceh. Pada teori Demokrasi Deliberatif, dialog dilakukan oleh kelompok kepentingan kepada aktor pemerintah, ternyata dalam Gerakan perempuan Aceh kelompokkepenti ngan yang memberikan usulan kepada pemerintah adalah juga murni aktor pemerintah. Tulisan ini juga membahas tentang pergeseran gerakan perempuan setelah DPIA III, pergeseran gerakan perempuan kemudian menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Aceh saat ini. Dogma agama masih jadi batu sandungan, dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan kandidat perempuan yang maju sebagai pemimpin. Rekomendasi yang diajukan kepada kelompok perempuan adalah dengan memberikan pendidikan politik bagi peremp uan dan regenerasi kepemimpinan perempuan utamanya dalam DPIA.

Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia Latifa Suhada Nisa
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia has a high prevalence of stunting case, that is around 36%. Various efforts have been made by the government to tackle stunting problems through various policies, regulations and numbers of interventions. This paper aims to describe the policies and regulations that addressed the stunting problem in Indonesia. Indonesia already has a number of policies and regulations for stunting prevention, which is manifested in the form of specific and sensitive interventions. Specific interventions are carried out in the health sector by focusing on the first 1000 Days of Life (HPK) program, while sensitive interventions are carried out through providing access to clean water and sanitation. In addition to health, socio-economic factors are also known to affect stunting, such as poverty, education level, and family income. Stunting prevention requires crosssector cooperation and is carried out thoroughly. Policies and regulations that exist at the central level must also be followed by follow-up at the village level and involve not only the health sector but also other related sectors. The community-based response system needs to be improved, because of the high awareness of the community about the importance of balanced nutrition, environmental sanitation and hygiene is a big capital to reduce stunting rates. Abstrak Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting yang tinggi, yaitu sekitar 36%. Berbagai upaya telah dilakukanpemerintah untuk menanggulangi masalah stunting me lalui berbagai kebijakan dan regulasi serta melalui sejumlah intervensi. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan dan regulasi tentang penanggulangan stunting di Indonesia. Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi penanggulangan stunting yang diwujudkan dalam bentuk intervensi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif.Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan dengan memfokuskan pada program 1000 Hari Pertama Kehidupan ( sedangkan intervensi sen sitif di antaranya dilakukan melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi. Selain kesehatan, faktor sosial ekonomi juga diketahui berpengaruh terhadap stunting, seperti masalah kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga. Penanggulangan stu nting perlukerjasama lintas sektor dan dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan dan regulasi yang ada di tingkat pusat, harus juga diikuti dengan tindak lanjut di daerah hingga tingkat desa dan melibatkan tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor terk ait lainnya. Sistem penanggulangan berbasis masyarakat perlu ditingkatkan lagi, karena kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya gizi seimbang, sanitasi dan kebersihan lingkungan merupakan modal yang besar untuk menekan angka stunting.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Nur

Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone
+6281251712813

Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com

Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Nur

Contact Email jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone +6281251712813

Journal Mail Official admin@jkpjournal.com

Editorial Address Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Nur

Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone
+6281251712813

Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com

Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA