Garuda - Garba Rujukan Digital

Ragam Arsitektur Masjid Tradisional Banjar Kalimantan Selatan dan Makna Simbolisnya Wajidi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The traditional Banjar mosque in South Kalimantan is interesting to study because in addition to having diversity in architectural model that is relatively the same, it also contains a symbolic meaning as a reflection of the influence of pre-Islamic culture in the construction and the decoration. This study aims to: (1) find out the Banjar traditional mosque construction; (2) find out the effect of pre-Islamic ornamentation that reflects the relationship between Islam and the culture of Banjar traditional mosque architecture. The location of research is in Banjarmasin, Tapin regency, Hulu Sungai Selatan regency, and Tabalong regency in which the mosques are categorized as the traditional Banjar mosque. This study is a qualitative descriptive study with an anthropological, historical, cultural and, religious approach method. The results showed that even though all mosques in Banjar have the same roof overlapping, the traditional Banjar mosques have differences from the other Indonesian traditional mosques. The difference is mainly in the form of variations roof, floor construction stage, carving or decoration (ornaments) that each is influenced by the local culture and environment. Abstrak Masjid tradisional Banjar Kalimantan Selatan menarik untuk dikaji karena selain memiliki keragaman modelarsitektur yang relatif sama, juga mengandung makna simbolis sebagai cerminan adanya pengaruh budayapra-Islam dalam konstruksi dan ragam hiasnya. Kajian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui gambarankonstruksi masjid tradisonal Banjar; (2) Mengetahui pengaruh ragam hias pra-Islam yang mencerminkanhubungan antara Islam dan budaya pada arsitektur masjid tradisional Banjar. Penelitian ini mengambiltempat di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tabalongyaitu di tempat masjid tradisional Banjar berada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatifdengan metode pendekatan antropologis, sejarah, budaya dan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa meski sama-sama beratap tumpang (bertingkat), masjid tradisional Banjar di Kalimantan Selatanmempunyai perbedaan dengan masjid tradisional Indonesia lainnya. Perbedaan tersebut terutama dalamvariasi bentuk atap, kontruksi lantai panggung, ukiran atau ragam hias (ornamen) yang masing-masingdipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat.

Peringatan Dini Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) Berdasarkan Curah Hujan di Provinsi Kalimantan Selatan Wulan Sari Rasna Giri Sembiring; Dian Eka Setyaningtyas; Akhmad Wahyudin
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dengue hemorrhagic fever (DHF) is a disease caused by dengue virus through the bite of Aedes aegypti mosquito as the main vector. These mosquitoes have a very vulnerable lifestyle to climate change where one of them is rainfall. DHF control programs have been comprehensive so far but have not succeeded in reducing morbidity and mortality. The number of patients tends to increase and spread more broadly especially in the rainy season. The effects of rainfall are very important on the prevalence of DHF, therefore it is necessary as a tool to predict incidents and the risk of DHF events. South Kalimantan Provincial Health Office noted since 2010 to 2015 fluctuation occurred DHF incidence that even had an increase in death to 2-fold. The purpose of this study is to examine the relationship and influence of rainfall on the occurrence of DHF, determine the early warning model of DHF incidence based on rainfall, and formulate recommendations for controlling the incidence of DHF in order to improve the degree of public health in South Kalimantan. Design used is the ecology time trend series with secondary data obtained retrospectively. The relationship between rainfall and dengue occurrence was measured by Spearman correlation whereas early warning model or prediction of DHF incidence based on rainfall was obtained by simple linear regression test. The test results showed there was a significant positive relationship and influence between rainfall and dengue occurrence. DHF incidence shows a linear increase in line with increased rainfall. Based on the model of linear equation (Y = -71,629 + 0,806X) states that the addition of every 1 mm of rainfall will increase the incidence of DHF by 0.81 cases / incidence. So with the result government is expected to be able to maximize the DBD control program ahead of the rainy season. abstrak Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamukAedes aegypti sebagai vektor utama. Nyamuk ini memiliki pola hidup sangat rentan terhadap perubahaniklim dimana salah satunya adalah curah hujan. Program pengendalian DBD selama ini telah berlangsungkomprehensif namun belum berhasil menurunkan angka kesakitan maupun kematian. Jumlah penderitacenderung meningkat dan penyebarannya semakin luas terutama pada musim hujan. Efek dari curah hujansangat penting terhadap prevalensi DBD sehingga diperlukan sebagai alat untuk meramalkan insiden danrisiko kejadian DBD. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sejak tahun 2010 hingga 2015terjadi fluktuasi kejadian DBD yang bahkan sempat terjadi peningkatan kematian hingga 2 kali lipat. Tujuandari penelitian ini untuk menguji hubungan dan pengaruh curah hujan terhadap kejadian DBD, menentukanmodel peringatan dini kejadian DBD berdasarkan curah hujan, serta merumuskan rekomendasi pengendaliankejadian DBD dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan.Desain yangdigunakan adalah ekologi time trend series dengan data sekunder yang diperoleh secara retrospektif.Hubungan antara curah hujan dan kejadian DBD diukur dengan korelasi Spearman sedangkan modelperingatan dini kejadian DBD berdasarkan curah hujan dihasilkan dengan uji regresi linier sederhana. Hasiluji menunjukan terdapat hubungan dan pengaruh yang nyata positif antara curah hujan denga kejadian DBD.Kejadian DBD menunjukkan peningkatan yang linier seiring dengan peningkatan curah hujan. Berdasarkanmodel persamaan linier (Y= -71,629 + 0,806X) menyatakan bahwa penambahan setiap 1 mm curah hujanakan meningkatkan kejadian DBD sebesar 0,81 kasus/kejadian. Sehingga dengan hal tersebut pemerintahdiharapkan dapat lebih memaksimalkan program pengendalian DBD menjelang musim hujan.

Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif Wimmy Haliim
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i1.108

People's needs are often considered trivial by bureaucrats who sit in the government of a country. They tend to carry out and make programs or policies with top-down development, but the compatibility between what is needed by the people and what is done by the government is often different. Therefore, a more bottom-up approach must be present in the policy making process that is within the body of government. One of the goals of writing this article is the desire to strengthen the role of the community in the policy-making process that is considered important. The writing of this article uses the use of normative writing models. So that it uses a conceptual approach to explain to readers the importance of the concept of participatory leadership in development policy. Participatory leadership is leadership that bases its policy makers on a mature process of deliberation (deliberation process) by involving the public, so that development policies that are born can answer the needs and improve the socio-economic capabilities of the public. The concept of participatory leadership can be applied to every public official in the central to regional government environment, the government's goal to carry out comprehensive bureaucratic reform can be achieved. Also, the community will be far more independent and strong. The independence and strength of the community, in addition to being used to participate in the planning process, are also very much needed as an external party in monitoring and evaluating development policies. Keywords: Participation, Development Policy, Participatory Leadership Abstrak Kebutuhan rakyat seringkali dianggap hal yang sepele oleh birokrat yang duduk didalam pemerintahan sebuah negara. Mereka memiliki kecenderungan melakukan dan membuat program atau kebijakan dengan pembangunan yang bersifat top-down, namun kesesuaian antara apa yang dibutuhkan rakyat dengan yang dikerjakan oleh pemerintah sering kali berbeda. Maka dari itu, pendekatan yang lebih bottom-up harus hadir didalam proses pembuatan kebijakan yang ada didalam tubuh pemerintah. Salah satu tujuan penulisan artikel ini adalah keinginan untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses pembuat kebijakan yang dinilai penting. Penulisan artikel ini menggunakan penggunaan model penulisan normatif. Sehingga didalamnya menggunakan pendekatan konseptual untuk menjelaskan kepada pembaca pentingan konsep kepemimpinan partisipatif dalam kebijakan pembangunan. Kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang mendasarkan pembuat kebijakannya pada proses pertimbangan yang matang (proses deliberasi) dengan mengikutsertakan publik, sehingga kebijakan pembangunan yang lahir bisa menjawab kebutuhan dan meningkatkan kemampuan sosial-ekonomi publik. Konsep kepemimpinan partisipatif ini bisa diaplikasikan pada setiap pejabat publik yang ada dilingkungan pemerintahan pusat hingga daerah, tujuan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh bisa tercapai. Selain itu, masyarakat akan jauh lebih mandiri dan kuat. Kemandirian dan kekuatan masyarakat, selain bisa digunakan untuk ikutserta dalam proses perencanaan, juga sangat dibutuhkan sebagai pihak eksternal dalam pengawasan hingga evaluasi kebijakan pembangunan. Kata Kunci: Partisipasi, Kebijakan Pembangunan, Kepemimpinan Partisipatif.

Produktivitas Sapi Peranakan Ongole Dengan Pemberian Pakan Berbasis Limbah Jagung Di Kabupaten Tanah Laut,Kalimantan Selatan Suryana; Muhammad Yasin; Muhammad Syakir
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The productivity of ongole cross cattle (PO) will be better if the adequacy of the feed is met well, one of the feed material that can be used as cattle feed is corn waste that is carried out with a system of integration between corn and cattle. The purpose of this paper is to provide information on the potential and utilization of maize waste biomass, as feed ingredients to increase the productivity of PO cattle.South Kalimantan Province. This activity was carried out in Batu Tungku village. Tanjung Dewa, Panyipatan Sub-district, Tanah Laut District, South Kalimantan, in 2015. The material used is farmer's ongole cross female, with 3 (three) treatments and 1 (one) control, each treatment consisting of 5 tails. The design of the assessment of feeding treatment given were: A = control / feed pattern of farmers, B = (20 kg corn stover + 2 kg concentrate + urea molasses multinutrient block / UMMB), C = (25 kg corn stover +2 kg concentrate + urea molasses Multinutrient block), and D (30 kg kg corn stover + 2 kg concentrate + urea molasses multinutrient block). The parameters observed were: a) corn stover production (T/Ha), b) feed consumption and conversion, c) daily weight gain (d) body condition score, (e) percentage of feed palatability, and d) . The result of the study showed that the average of the highest PO cattle at ± 0.08 kg / head / day, on the treatment of 30 kg of feed + 2 kg concentrate + UMMB, with profit rate of Rp. 21.150 / head / day. From the results of the assessment it can be concluded that feeding based on corn waste needs to be accompanied by additional feeding in the form of concentrate, UMMB, mollases and drinking water. Abstrak Produktivitas sapi peranakan ongole (PO)akan lebih baik apabila kecukupan pakan terpenuhi dengan baik, salah satu bahan pakan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan sapi tersebut adalah limbah tanaman jagung yang dilaksanakan dengan sistem integrasi antara tanaman jagung dengan ternak sapi.Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan informasi tentang potensi dan pemanfaatan biomasa limbah tanaman jagung (brangkasannya), sebagai bahan pakan untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi PO. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Batu Tungku eks UPT Transmigrasi Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pada tahun 2015. Materi yang digunakan adalah sapi peranakan ongole (PO) betina milik petani, dengan 3 (tiga) perlakuan dan 1 (satu) kontrol, masing-masing perlakuan terdiri atas 5 ekor. Rancangan pengkajian perlakuan pakan yang diberikan adalah: A = kontrol/pakan pola petani, B = (20 kg brangkasan jagung + 2 kg konsentrat + urea molasses multinutrien block/UMMB), C = (25 kg brangkasan jagung + 2 kg konsentrat + urea molasses multinutrien block), dan D (30 kg kg brangkasan jagung + 2 kg konsentrat + urea molasses multinutrien block). Parameter yang diamati adalah: a) produksi brangkasan jagung, b) konsumsi dan konversi pakan, c) pertambahan berat badan harian (PBBH), d) skor kondisi tubuh (SKT), e) persentase palatabilitas pakan, dan d) perhitungan analisis ekonomi sederhana. Hasil pengkajian menunjukkan bahwarata-rata PBBH sapi PO tertinggi sebesar ± 0,08 kg/ekor/hari, pada perlakuan pemberian 30 kg pakan + 2 kg konsentrat + UMMB, dengan tingkat keuntungan sebesar Rp. 21.150/ekor/hari. Dari hasil pengkajian dapat disimpulkan bahwa pemberian pakan berbasis limbah jagung perlu disertai dengan pemberian pakan tambahan berupa konsentrat, UMMB, mollases dan air minum yang cukup.

Penggunaan Insektisida Rumah Tangga di Daerah Endemis Demam Berdarah Dengue Kabupaten Hulu Sungai Utara Suryatinah; Sri Sulasmi; Nita Rahayu
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) still be a health problem in Indonesia. Aedes aegypti as a main vector of DHF. Vector controls do to minimize vector population. It must has integrate effort such as chemicalchemical?, biology, radiation and mechanic. This research aimed to describe the use of household insecticides in 3 (three) endemic DHF area at Hulu Sungai Utara District. This was descriptive research done using cross sectional design. Analize unit is household insecticides at 100 house which ABJ survey in 3 (three) location research. This research used interviews with questionnaires. The results showed mayority household insecticides at endemic DHF areas is dimeflutrin. Mayority household insecticides used at night, once a day and more than 5 years. In 2 (two) endemic DHF areas mostly used coil and 1 (one) endemic DHF area mostly used aerosol. Time, frecuency and duration of household insecticides can make DHF trasmition and vector resistant. Abstrak Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Di Indonesia yang menjadi vektor utama dari penyakit DBD adalah Aedes aegypti. Upaya untuk menurunkan kepadatan populasi nyamuk Aedes aegypti sampai serendah mungkin dilakukan dengan cara pengendalian vektor terpadu. Beberapa pengendalian vektor antara lain kimiawi, biologis, radiasi, dan mekanik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penggunaan insektisida rumah tangga yang digunakan di 3 (tiga) daerah endemis DBD di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 yaitu Kelurahan Sungai Malang, Kelurahan Antasari dan Desa Kota Raja. Unit analisis adalah insektisida rumah tangga yang ada di 100 rumah tangga tempat survei Angka Bebas Jentik di 3 (tiga) lokasi penelitian. Informasi penggunaan insektisida diperoleh dari wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode univariat menggunakan pivot table yang kemudian digambarkan dalam grafik. Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas insektisida rumah tangga yang paling banyak digunakan di 3 (tiga) daerah endemis DBD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dimeflutrin. Penggunaan insektisida rumah tangga kebanyakan dilakukan pada malam hari dengan frekuensi setiap hari selama lebih dari 5 tahun. Insektisida rumah tangga paling banyak diaplikasikan dengan cara dibakar atau formulasi coil di 2 (dua) daerah endemis sedangkan di 1 (satu) daerah endemis paling banyak menggunakan aerosol. Waktu penggunaan, frekuensi pemakaian dan lama pemakaian insektisida dapat menjadi faktor yang memungkinkan masih terjadinya proses transmisi DBD dan penyebab resistensi pada vektor DBD.

Motivasi, Pola Komunikasi dan Tantangan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Selatan) Hartiningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Law No. 14 of 2008 on the Transparency of Public Information (KIP) of the Transitional Article instructs the KI (Information Commission) to be established immediately. Establishment of Provincial Information Commision at least 2 years after the law is enacted. The Government of South Kalimantan Province reflects the order by issuing Local Regulation No. 12 of 2014, regarding the Transparency of Public Information in the Provincial Government of South Kalimantan Province and issuing SK (Letter of Decision) of establishment of Information Commision. The main tasks of Information Commision include: deciding the dispute of public information. In completing the tasks some of the urgent problems examined include: how the motivation of the community using Information Commision services to dispute resolution, how communication patterns resolve information disputes, and what challenges Information Commision in implementing it's task ?. The purpose of the research is to know: community motivation using Information Commision service, communication pattern built by Information Commision, and Information Commision challenge in carrying out the task of resolving information dispute. The results showed: Community motivation using Information Commision services for dispute resolution is quite high, and predicted to increase. 3 (three) communication patterns: written, direct communication and new media built Information Commision quite precisely, effectively, and communicative in resolving information disputes. Not ready and still low awareness of Public Agency on the implementation of Transparency of Public Information Law and the occurrence of differences of perception between the dispute settlement of information that is Information Commision with the Administrative Court of the State Administrative Court (KUN) becomes a major challenge for KI, to encourage Information Commision immediately communicate by sitting one table discussing together the same application of dispute resolution in accordance with the requirements of the Transparency of Public Information Law. Abstrak Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal Peralihan memerintahkan KI (Komisi Informasi) segera dibentuk. Pemberntu kan KI Provinsi paling lambat 2 tahun sejak peraturan diundangkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merefleksikan perintah itu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014, tentang KIP dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) pembentukan KI. Tugas pokok KI diantaranya : memutuskan sengketa informasi publik. Dalam menyelesaikan tugas tersebut beberapa permasalahan yang urgen diteliti antara lain : bagaimana motivasi masyarakat menggunakan layanan KI terhadap penyelesaian sengketa, bagaimana pola komunikasi menyelesaikan sengketa informasi, dan apa yang menjadi tantangan KI dalam mengimplementasikan tugasnya?. Tujuan penelitian untuk mengetahui : motivasi masyarakat menggunakan layanan KI, pola komunikasi yang dibangun KI, dan tantangan KI dalam melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa informasi. Hasil penelitian menunjukkan : Motivasi masyarakat menggunakan layanan KI untuk penyelesaian sengketa cukup tinggi, dan diprediksi terus meningkat. 3 (tiga) pola komunikasi : tertulis, komunikasi langsung dan media baru yang dibangun KI cukup tepat, efektif, dan komunikatif dalam menyelesaikan sengketa informasi. Belum siap dan masih rendahnya kesadaran Badan Publik terhadap pelaksanaan UU KIP dan terjadinya perbedaan persepsi antara lembaga penyelesaian sengketa informasi yakni KI dengan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) menjadi tantangan utama bagi KI, hingga mendorong KI segera mengkomunikasikan dengan duduk satu meja membahas secara bersama-sama penerapan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang dikenhendaki UU KIP.

Implementasi Kewenangan Desa: Dinamika, Masalah, Dan Solusi Kebijakan Gunawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Based on Law No. 6 of 2014 about Village (desa), there are four types of authority in village (desa) administration. In Village Administration implementation, there's always interpretation distortion that causes contradiction with other stakeholders. This study aim to discover how far does the implementation and implication of Village Administration authorities, specialy authorities that come from local village administration rights of orign. The Study use qualitative-descriptive approach. Main study locus is on 6 district (desa) and 3 nagari (similar to desa) that purposively chosen and located in three regencies in three provinces. This study conclude that the regulation of Village Authorities as stated in The Village, Rural Area Development and Transmigration Minister Decree 1, 2015 hasn't reach and/or implemented in the Village level. Currently, there's still perception differences in interpreting the Village Authorities, and also dispute between Regencies and Village Authorities and between Village and private sectors authorities. It is highly recommended to review the Village Authorities regulations and to intensively socialize the regulation to the village officials through village stakeholders and societies participation. Abstrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki 4 (empat) jenis kewenangan. Namun dalam implementasi kewenangan desa tersebut, seringkali terjadi distorsi yaitu berupa perbedaan pemahaman dan penafsiran, sehingga menimbulkan gesekan ataupunsengketa dengan pihak lain. Studi ini bertujuan mengevaluasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta mengetahui sejauhmana implementasi beserta implikasi kewenangan desa, khususnya kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Lokus studi adalah 6 (enam) desa dan 3 (tiga) nagari yang dipilih secara purposif dan tersebar di 3 (tiga) kabupaten pada 3 (tiga) provinsi.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialiasi regulasi tentang kewenangan desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 belum diselenggarakan sampai pada tataran desa.Sampai saat ini, masih terdapat perbedaan persepsi dalam menafsirkan kewenangan desa, seringnya terjadi sengketa antara kewenangan kabupaten dengan kewenangan desa serta kewenangan desa dengan pihak swasta. Direkomendasikan untuk mereviu regulasi/kebijakan tentang kewenangan desa dan melakukan sosialisasi secara intensif sampai ke tataran pelaksana dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dan masyarakat di desa. Abstrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki 4 (empat) jenis kewenangan. Namun dalam implementasi kewenangan desa tersebut, seringkali terjadi distorsi yaitu berupa perbedaan pemahaman dan penafsiran, sehingga menimbulkan gesekan ataupunsengketa dengan pihak lain. Studi ini bertujuan mengevaluasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta mengetahui sejauhmana implementasi beserta implikasi kewenangan desa, khususnya kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Lokus studi adalah 6 (enam) desa dan 3 (tiga) nagari yang dipilih secara purposif dan tersebar di 3 (tiga) kabupaten pada 3 (tiga) provinsi.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialiasi regulasi tentang kewenangan desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 belum diselenggarakan sampai pada tataran desa.Sampai saat ini, masih terdapat perbedaan persepsi dalam menafsirkan kewenangan desa, seringnya terjadi sengketa antara kewenangan kabupaten dengan kewenangan desa serta kewenangan desa dengan pihak swasta. Direkomendasikan untuk mereviu regulasi/kebijakan tentang kewenangan desa dan melakukan sosialisasi secara intensif sampai ke tataran pelaksana dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dan masyarakat di desa.

Dampak Tingginya Prevalensi TRICHURIS TRICHIURA Terhadap Kebijakan Pengobatan Massal Kecacingan Di Tiga SD di Kabupaten Tanah Bumbu Paisal; Budi Hairani; Erly Haryanti; Listiana Indriyati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Soil transmitted helminth (STH) is a neglected parasitic disease with a high prevalence in the world. The prevalence of STH in elementary school children in Indonesia was 31.8%, while the prevalence of STH for Tanah Bumbu District was 56.6%, with the most common species was T. trichiura (81%). The objectives of this study were to obtain STH prevalence rates for schoolchildren in SD Juku Eja, SD Sungai Lembu and SD Sepunggur, and to assess the conformity of the Ministry of Health's mass deworming policy with the most prevalence of worm species. The study was conducted in February 2015. The sample of the study was all elementary school students of class I-VI in selected schools. Fecal examination using the direct method. The statistical test using chi square test between the variables of worm infection and the variable of schools. Respondents were 348 people and a third (35.1%) were worm infected. Among the three schools, primary school with the highest infection regardless of worm species was SD Juku Eja (77%) followed by SD Lembu River (15.6%). There was a significant difference between the prevalence of worms for each elementary school. Among the 122 respondents who suffered from worms, 49.2% were single infections of T. trichiura. The mass deworming guidelines released by the Ministry of Health are slightly different from the effective treatment for T. trichiura infection, ie on the number of days of administration. In the Ministry of Health's mass deworming guidelines, albendazole was given a single dose while the specific treatment of T. trichiura infection, albendazole was given 3 times for 3 consecutive days. Because the dominant infection at this study was T. trichiura, it is recommended to change the dose of albendazole treatment in the mass treatment, from single dose administered to 3 times for 3 consecutive days. Abstrak Kecacingan merupakan penyakit parasit terabaikan yang banyak diderita oleh penduduk dunia. Prevalensi pada anak sekolah dasar di Indonesia sebesar 31,8%. Sedangkan untuk Kabupaten Tanah Bumbu, prevalensi kecacingan mencapai 56,6% dan spesies yang paling banyak ditemukan adalah T. trichiura (81%). Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data prevalensi kecacingan pada anak sekolah di SD Juku Eja, SD Sungai Lembu, dan SD Sepunggur, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian menilai kesesuaian kebijakan pengobatan massal kecacingan Kementerian Kesehatan dengan prevalensi spesies cacing yang paling banyak ditemukan. Penelitian dilakukan pada Februari 2015. Sampel penelitian adalah seluruh siswa SD kelas I-VI di sekolah terpilih. Pemeriksaan tinja menggunakan metode langsung. Uji statistik menggunakan uji chi square antara variabel status kecacingan dengan variabel tempat bersekolah. Responden sebanyak 348 orang dan sepertiganya (35,1%) positif kecacingan. Dari ketiga sekolah, SD yang memiliki infeksi paling tinggi tanpa memandang spesies cacing adalah SD Juku Eja (77%) disusul SD Sungai Lembu (15,6%). Terdapat perbedaan bermakna antara kejadian kecacingan untuk setiap SD. Dari 122 orang responden yang mengalami kecacingan, sebanyak 49,2% adalah infeksi tunggal T. trichiura. Pedoman pengobatan massal kecacingan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sedikit berbeda dengan pengobatan efektif untuk infeksi T. trichiura, yaitu pada jumlah hari pemberian. Pada pedoman pengobatan massal Kementerian Kesehatan, albendazol diberikan dosis tunggal sedangkan pengobatan spesifik infeksi T. trichiura albendazol diberikan 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Karena infeksi dominan di lokasi penelitian adalah T. trichiura, disarankan untuk mempertimbangkan dosis pengobatan albendazol pada pengobatan massal, dari pemberian dosis tunggal menjadi pemberian sebanyak 3 kali selama 3 hari berturut-turut.

Penguatan Koordinasi Fungsional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Pembangunan Berbasis IPM (Studi Kasus di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat) Suwarli
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Achievement of the Human Development Index is one of the success performance indicator of government agencies and national development are realized in the form of the development program set out in planning documents, such as the Local Government Work Plan. This study was conducted in March-June 2016. The research location in Sambas District, The purpose of this study are analyzed the level of strengthening functional coordination on local government work plan documents include are preparation, implementation, and result evaluation to accelerate of HDI achievement. The approach of this study is qualitative method were analyzed use triangulation and descriptive statistical.The results showed that the level of strengthening functional coordination of RKPD based on HDI in Sambas Regency is classified as strong category.In the preparation stages has a score of 2.33, the implementation evaluation stage has a score of 2.32 and the evaluation stage of the results have a score of 2.30. These results indicate that the process of coordination in the preparation RKPD in Sambas district already has a good performance. Synergy and effective coordination among the internal bureaucracy is a key to success Abstrak Pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja instansi pemerintah dan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2016. Lokasi penelitian di Kabupaten Sambas.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat penguatan koordinasi fungsional terhadap dokumen perencanaan tahunan RKPD Kabupaten Sambas sejak tahap awal penyusunan, evaluasi pelaksanaan, dan evaluasi hasil yang berorientasi pada percepatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis data menggunakan pendekatan triangulasi dan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penguatan koordinasi fungsional RKPD berbasis IPM di Kabupaten Sambas termasuk kedalam kategori kuat. Pada tahap awal penyusunan memiliki skor 2.33, tahap evaluasi pelaksanaan memiliki skor 2.32 dan tahap evaluasi hasil memiliki skor 2.30. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses koordinasi dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Sambas sudah memiliki kinerja yang baik. Sinergitas dan koordinasi yang efektif antar internal birokrasi menjadi salah satu kunci keberhasilannya.

Urgensi Kebijakan Menetapkan Kelembagaan Penelitian Dan Pengembangan di Daerah Teguh Narutomo
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Charges against research-based policy has become a claim that is prevalent in hampi rsemua parts of the world, not least in Indonesia. But skill practice that applies particularly in almost all governance in the region are responsible for the spending policies in the region apparently still can not realize its full potential. In fact many are born without a policy based on research and not least the policy could tridak operations and should be revised or even withdrawn. The urgency to implement policies based on research and development is becoming increasingly important because of better demand field, theory and rules have been urged to be realized. This condition makes the importance of an institution that performs research and development functions in the region. This study uses qualitative research with case study approach. The results of this study conclude that the research and development function can not be ruled out and should be applied in the implementation of local government by establishing research and development institutions in the region. Abstrak Tuntutan terhadap kebijakan berbasis riset sudah menjadi tuntutan yang lazim di hampir semua belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Tetapi praktik yang berlaku khususnya di hampir semua penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran kebijakan di daerah ternyata masih belum bisa merealisasikannya secara maksimal. Pada kenyataannya banyak kebijakan yang lahir tanpa didasari oleh riset dan tidak sedikit kebijakan tersebut tidak bisa operasional serta harus direvisi atau bahkan dicabut kembali. Untuk itu urgensi menerapkan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan menjadi semakin penting karena baik tuntutan lapangan, teori maupun aturan udah mendesak untuk direalisasikan. Kondisi ini membuat pentingnya sebuah lembaga yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan sudah tidak bisa dikesampingkan dan harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan membentuk lembaga penelitian dan pengembangan di daerah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Nur

Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone
+6281251712813

Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com

Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Nur

Contact Email jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone +6281251712813

Journal Mail Official admin@jkpjournal.com

Editorial Address Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Nur

Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone
+6281251712813

Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com

Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA