cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Nur
Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id
Phone
+6281251712813
Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com
Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan
Published by Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov Kalimantan Selatan
ISSN : 20856091     EISSN : 27156656     DOI : 10.47441/JKP
Core Subject : Education,
Other
The scope of JKP is as follows: Government empowerment (government capability, regional finance, government facilities and infrastructure). Community empowerment (population and employment, community welfare, social conditions, politics and culture) Regional development (public facilities, regional economy, physical condition, environment and natural resources). Development in the fields of health, education and economy.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 163 Documents
 6   7   8   9   10 
Hubungan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Dalam Penggunaan Larvasida Temepos di Kota Banjarmasin M. Rasyid Ridha; Khairatun Nisa; Siti Aisyah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The use temefos an attempt to control the mosquito Aedes aegypti in the pre-adult stage is used in the District of North Banjarmasin, Banjarmasin City as dengue endemic areas. The purpose of this study to determine the knowledge and attitudes of people in using time-fuse. The study design used is explanatory research using questionnaires by simple accidental sampling. Results showed no relationship between attitude, experience of use, frequency of use and knowledge of the behavior of people in using time-fuse in the District of North Banjarmasin.Based on the results of logistic regression analysis showed only experience (p = 0.058 Exp. B = 3.164) and attitude (p = 0.027 Exp. B = 4.542) effect on people's behavior in using time-fuse in Banjarmasin.There is a need for counseling about the use of temepos, especially regarding the mechanism of the ways and doses used. Abstrak Penggunaan temefos merupakan upaya pengendalian nyamuk Aedes aegypti pada tahap pra dewasa yang digunakan di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota banjarmasin sebagai daerah endemis DBD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan dan sikap masyarakat dalam menggunakan temefos. Desain penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan menggunakan kuisioner secara simple accidental sampling. Hasil Penelitian menunjukkan ada hubungan antara sikap, pengalaman penggunaan, frekuensi penggunaan dan pengetahuan dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan temefos di Kecamatan Banjarmasin Utara. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik didapatkan hasil hanya pengalaman (p = 0,058 Exp.B = 3,164) dan sikap (p = 0,027 Exp.B = 4,542) yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam menggunakan temefos di Kota Banjarmasin.Perlu dilakukan penyuluhan mengenai penggunaan temepos, khususnya mengenai mekanisme cara dan dosis yang digunakan.
Karakteristik Inovasi Daerah Berbasis Potensi Wilayah di Kota Bandung dan Kabupaten Sleman Ray Septianis Kartika
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional potentials have the power to develop local innovation. Potential natural resources with the support of human resource assets, became one of the indicators of strengthening innovation. The problem in this study is how the characteristics of regional innovation and what factors influence the formation of innovation characteristics. The purpose of this study is to know the characteristics of innovation and to identify factors inhibiting the characteristics of innovation. The study method used descriptive explorative with qualitative approach through interview guidance. The informants are Bappeda, Social Bureau and related SKPD. The technique of analysis is qualitative data analysis with data triangulation. The results of the study identified the characteristics of regional innovation in Bandung and Sleman Regency consisting of innovation, innovation, innovation and easy observation. Characteristic inhibiting factors are (1) government and society policy in proposing innovation idea, (2) territorial thematic mapping which includes identification of type and distribution of regional superior economic potential (3) cooperation with development of OVOP center in Bandung, (4) The existence of local capacity building (natural resources, human, institutional), (5) enormous natural potential, (2) strong government involvement in giving salak cultivation training, (3) SOP cultivation of salak, (4) innovation replication, and (5) intellectual property of salak. Potensi wilayah memiliki kekuatan untuk dapat mengembangkan inovasi daerah. Sumber daya alam potensial dengan didukung aset sumber daya manusia, menjadi salah satu indikator penguatan inovasi. Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana karakteristik inovasi daerah dan faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan karakteristik inovasi. Tujuan kajian ini mengetahui karakteristik inovasi dan mengidentifikasi faktor penghambat karakteristik inovasi. Metode kajian menggunakan deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif melalui pedoman wawancara. Informannya adalah Bappeda, Biro Sosial dan SKPD terkait. Teknik analisanya adalah analisa data kualitatif dengan triangulasi data. Hasil kajian mengidentifikasi karakteristik inovasi daerah di Kota Bandung dan Kabupaten Sleman terdiri dari keunggulan inovasi, kemudahan inovasi, uji coba inovasi dan mudah diamati. Faktor penghambat karakteristik yaitu (1) kebijakan merintah dan masyarakat dalam mengusulkan ide inovasi, (2) pemetaan tematik kewilayahan yang di dalamnya mencakup identifikasi jenis dan persebaran potensi ekonomi unggulan wilayah (3) adanya kerjasama dengan pengembangan sentra OVOP di Kota Bandung, (4) Adanya pembangunan kapasitas lokal (sumber daya alam, manusia, kelembagaan), (5) potensi alam yang sangat besar, (6) kuatnya pelibatnya pemerintah dalam memberikan pelatihan budidaya salak, (7) adanya SOP budidaya salak, (8) replikasi inovasi, dan (9) HAKI budidaya salak. Metode dan alat analisis apa yang digunakan, perlu disinggung di dalam abstrak.
Pelaksanaan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dinas Pendidikan di Kalimantan Selatan Latifa Suhada Nisa
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of transparency is a one way of good governance action to increase publics services. The aims of' this study were to identified and analized the implementation, problems and strategies on transparency implementation in the regional education offices. This study was conducted in March – November 2016 in the 13 regencies/city. The data were collected by literature study, kuesioner, deep interview and obeservation. Scooring, base statistics and descriptive qualitative method were used to analized. The results showed that 10 of 14 overnment education department have the value below 66.67% that means the transparency has not implemented well. The problems in transparency implementation were the lacking of regulation, information canter, low human resources, and budgeting. The strategies to overcome that problems were by behavioral; institutional; and social politics-laws approaching. The good team work, good will/political will from leader, regulation about standart education services need to be build, in other hand society’s coopertive behavior in implementation of public services etics also needed. Abstrak Pelaksanaan transparansi merupakan salah satu wujud pelaksanaan good governance sebagai upaya peningkatan pelayanan pada sektor public. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan, kendala, dan strategi dalam mengatasi kendala pelaksanaan transparansi pada dinas pendidikan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – November 2016, pada dinas pendidikan di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi literatur, kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi. Analisi data dilakukan melalui teknik skoring dengan analisis statistic sederhana dan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 10 dinas pendidikan memiliki nilai di bawah 66,67% atau tidak melaksanakan prinsip transparansi. Kendala pelaksanaan prinsip transparansi, yaitu tidak adanya regulasi terkait pelaksanaan prinsip transparansi, tidak tersedianya bidang khusus yang menangani pemberian informasi, minimnya sumber daya manusia, dan pendanaan/penganggaran .Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu melalui pendekatan behavioral; institusional; dan sistem social politik dan hukum. Penyelesaian kendala pelaksanaan prinsip good governance perlu dilakukan melalui pembetukan tim kelompok kerja, perlu adanya good will/political will dari setiap pimpinan dan kepala daerah, perlu menyusunan Peraturan Gubernur/ Peraturan Walikota/ Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan, dan perlu sikap kooperatif dari masyarakat dalam pelaksanakan etika pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Kebijakan Pengendalian Diare Berdasarkan Analisis Spacial Faktor Penyebab Diare di Kabupaten Tanah Bumbu DickyAndiarsa; Ika Setianingsih; Sri Sulasmi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The numbers of diarrhea cases in Indonesia generally and Tanah Bumbu District in particularly are still quite high. Limited access to clean water, sanitation, and behavior clean and Healthy Lifestyle (PHBS) are factors that affect the incidence of diarrhea. These three factors are also related to the state of the environment and the local socio-cultural spatially. Therefore the purpose of this study was to identify the factors that cause diarrhea in Tanah Bumbu regency by Geospatial method approach. Cross-sectional study design with observational analytical held for the total sample of 501 households from 6 Primary health care selected, respondents had experienced diarrhea and registered at the local health center. Observations and interview carried out via a questionnaire in order to know the characteristics of respondents, factors environmental sanitation, and PHBS. Examination of water samples carried out to determine the bacteriological contamination. Analyses were performed with Geographical Information System (GIS) approach. The results show that there are differences parents’work, the quality of water resources, usage, and water treatment in cases of diarrhea in the city and village area. The poor of water source (unimproved) is also closely related to that presence of the agent contamination of the water was checked. In all areas of health centers showed that diarrhea can have an impact to nearby settlements in socio-environmental. Based on the map of the area at risk of diarrhea indicates that most areas of the six health centers had high risk zone. Abstrak Kasus diare di Indonesia secara umum dan di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya masih cukup tinggi. Keterbatasan akses air bersih, sanitasi lingkungan , dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan factor yang mempengaruhi kejadian diare. Ketiga faktor tersebut terkait pula dengan keadaan lingkunagn dan sosial budaya masyarakat setempat secara spasial. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab diare di Kabupaten Tanah Bumbu dengan pendekatan metode Geospasial. Penelitian ini menggunakan pendekatan observasional analitik dengan desain studi cross-sectional. Jumlah sampel sebanyak 501 rumah tangga dari 6 wilayah kerja puskesmas terpilih. Populasi adalah seluruh masyarakat di 12 wilayah kerja puskesmas di Kab Tanah Bumbu. Responden pernah mengalami diare dan terdaftar di puskesmas setempat. Observasi dengan form observasi dan wawancara menggunakan kuisioner untuk dapat mengetahui karakteristik responden, faktor sanitasi lingkungan, dan PHBS. Pemeriksaan sampel air dilakukan untuk mengetahui cemaran bakteri. Analisis dilakukan dengan pendekatan Sistem Informasi Geografi (SIG). Hasil menunjukan bahwa terdapat perbedaan pekerjaan kepala keluarga, kualitas sumber air, pemakaian dan pengolahan air pada kasus diare yang ada di kota maupun di desa. Kualitas sumber air yang tidak bagus (unimproved) juga berhubungan erat dengan keberadaan agen cemaran pada air yang diperiksa. Semua wilayah puskesmas menunjukan bahwa diare dapat berdampak ke pemukiman terdekat secara socio-enviromental. Berdasarka peta wilayah risiko diare menunjukan bahwa sebagian besar wilayah puskesmas berzona risiko tinggi terhadap kasus diare.
Perspektif Peran Para Pemnagku Kepentingan dan Peta Permasalahan Pengembangan Wisata Desa Sawarna Kabupaten Lebak Provinsi Banten Mohammad Sofyan Budiarto
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective are to determine the various issues and the role of stakeholders in the development of Tourism of Sawarna village. This study used qualitative descriptive method. The data analysis used Problem Tree Analysis and Stakeholder Analysis. The results of the analysis showed the tourism sector’s contribution to earnings Sawarna village community is low, because the number of tourists had been fluctuating. Three main problems areidentified: revenue from business services sector is still low, tourism promotion is not optimal and less comprehensive infrastructure. Stakeholder analysis results indicate that the Central Government, Provincial Government of Banten, Lebak District Government and investors heve high leverage and low risk while Perhutani and PTPN VIII has a low impact and low risk. Sawarna village government and rural communities Sawarna have high leverage and high risk in the development of travel, while the Non Governmental Organization (NGO) and has led organizations impact and low risk. Lebak regency government as a leader on implementing strategy needs to plan and reformulate strategies of tourism development of Sawarna village by involving the role and influence of all stakeholders. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan dan menganalisa peran serta pengaruh para Pemangku kepentingan dalam pengembangan objek wisata desa Sawarna. Penelitian ini menggunakan Metode diskriptif kualitatif. Analisa data dengan menggunakan Probem Tree Analisis dan Stakeholder Analisis. Hasil analisis menunjukan konstribusi sektor pariwisata desa Sawarna terhadap pendapatan Masyarakat rendah, karena jumlah wisatawan berfluktuatif. Terdapat tiga masalah utama yaitu mendapatkan dari sektor usaha jasa masih rendah, promosi wisata belum optimal dan infrastruktur yang kurang memadahi. Hasil analisis stakeholder menunjukan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak dan investor memiliki pengaruh tinggi dan resiko rendah sedangkan Perhutani dan PTPN VIII memiliki pengaruh rendah dan resiko rendah. Pemerintah desa Sawarna dan masyarakat Desa Sawarna memiliki peran tinggi dan resiko tinggi dalam pengembangan wisata, sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi kepemudaan memiliki pengaruh dan resiko rendah. Pemerintahan Kabupaten Lebak sebagai penanggung jawab pengembangan harus merencanakan dan merumuskan kembali strategi pengembangan wisata desa Sawarna dengan melibatkan peran dan pengaruh semua pemangku kepentingan.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran di Wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang Devi Triady Bachruddin; Guntur Fernanto; Bani Adi Darma; Oki Oktaviana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.122

Abstract

The role of local government is needed in improving services and awareness to increase the fulfillment of birth certificates. As of March 2019, the coverage of birth certificate ownership in Banten province only reached 78.24%, which is below the national average of 88.66%. This study aims to find out the problem of the low coverage of birth certificate ownership in the Banten Province, specifically in the City of Serang and Serang District. This research uses quantitative and qualitative methods, conducted from April to June 2019. The results showed the factors causing the low ownership of birth certificates in Serang City were the lack of public awareness in urban areas to have a birth certificate and the non-optimal presence of SMARTDUKCAPIL as an online-based population administration service application. Whereas in Serang District, the distance of the sub-district to the district capital and lack of presence of the Disdukcapil UPT in each district were the main factors. The strategy that can be implemented are developing human resources, optimizing and developing facilities and infrastructure, increasing cooperation networks, and increasing public awareness ABSTRAK Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan kesadaran keluarga untuk peningkatan pemenuhan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Gambaran masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran terjadi di wilayah provinsi Banten. Sampai dengan bulan Maret 2019, cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di wilayah Provinsi Banten baru mencapai 78,24% jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 88,66%. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mix methode), dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2019. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth-interview) dengan informan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Banten serta Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selain itu dilakukan studi literatur dan telaahan dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan sampai dengan bulan mei 2019 cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun di wilayah Kabupaten Serang baru mencapai 69,88%. Kecamatan Cinangka dan Tanara merupakan daerah di Kabupaten Serang yang cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun paling kecil. Sampai dengan bulan mei 2019, cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah ini baru mencapai 54,01% dan 55,69%. Cakupan akta kelahiran penduduk usia 0- 18 di wilayah Kota Serang baru mencapai 80,44%. Kecamatan Serang merupakan wilayah dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 paling kecil diantara wilayah lainnya (hanya 76,56%). Jarak bukan merupakan faktor penghambat kepemilikan akta kelahiran di Kota Serang. Hasil analisis regresi korelasi memperlihatkan kecenderungan semakin jauh jarak kecamatan dari pusat kota semakin tinggi cakupan kepemilikan akta kelahirannya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Serang yang menunjukan bahwa jarak kecamatan dengan ibu kota Kabupaten mempengaruhi cakupan kepemilikan akta kelahiran.
Literacy Hub (L-hub): Studi Strategi Literasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kota Baubau) Herie Saksono
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i1.124

Abstract

Literacy is still a problem in various regions. The times’ development has also changed the spectrum of literacy, so literacy is not just the ability to read, write, and count. The results of the measurement of various international institutions prove how the condition of literacy has deteriorated. How is the management of literacy carried out by the Government, Regional Government and the community? What should literacy stakeholders do in an effort to develop a cultural literacy? This study aims to describe the condition of literacy in the region, encourage the presence of the Government and Regional Governments to initiate extraordinary agenda of literacy implementation, and provide understanding to the public regarding the availability of public participation space to actualize literacy culture. This study used a descriptive qualitative approach to describe literacy in the area with a case study method in Baubau City. The study concluded the importance of rearranging literacy management in an integrated manner - Central and regional by involving stakeholders in literacy. It is recommended that the Baubau City Government initiate the Literacy Hub (L-Hub) which will be an accelerator of the development of cultural literacy by prioritizing the active role and collaboration between community elements. In addition, it is necessary to create a conducive climate that supports ecosystem literacy and literacy as a lifestyle for the sake of the creation of literate generations that will accelerate the realization of the city of literacy. Abstrak Literasi masih menjadi problematika di berbagai daerah. Perkembangan zaman turut merubah spektrum literasi, sehingga literasi tidak sekedar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Hasil pengukuran berbagai institusi internasional membuktikan betapa terpuruknya kondisi literasi. Bagaimana pengelolaan literasi yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat? Apa yang harus dilakukan para pemangku kepentingan literasi dalam upaya mengembangkan budaya literasi? Kajian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi literasi di daerah, mendorong kehadiran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menginisiasi extraordinary agendapenyelenggaraan literasi, dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait ketersediaan ruang partisipasi publik untuk mengaktualisasikan budaya literasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan literasi di daerah dengan metode studi kasus di Kota Baubau. Kajian menyimpulkan pentingnya menata kembali manajemen literasi secara terintegrasi - Pusat dan daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan literasi. Direkomendasikan agar Pemerintah Kota Baubau menginisiasi Literacy Hub(L-Hub) yang akan menjadi akselerator pengembangan budaya literasi dengan mengedepankan peran aktif dan kolaborasi antarelemen masyarakat. Selain itu, diperlukan penciptaan iklim kondusif yang mendukung ekosistem literasi dan pembiasaan berliterasi sebagai gaya hidup demi terciptanya generasi literat yang akan memercepat terwujudnya kota literasi.
Peningkatan Profesionalitas Menuju Legitimasi Praktik Humas Pemerintah Indonesia Erlinda Puspita Ningrum
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.127

Abstract

Public relations as an occupational group struggles for legitimacy in society so that they need to move toward professionalization. This study investigated the Indonesian government's public relations efforts in professionalizing the field. Since 2015, under the recent presidency of Joko Widodo, there is enthusiasm toward a new government initiative called Government Public Relations (GPR) which signals professional competencies. How this GPR initiative relates to the professionalization of public relations underpins this study. In doing so, it applied two qualitative approaches: first, a constructive approach to the structure of professionalization by reviewing six government policies related to the practice and profession of public relations; second, an interpretive approach to the perceptions and reflections of those government policies by in-depth interviewing ten practitioners from both central and regional government agencies. In Indonesia, the findings showed that licensing is at the forefront of the professionalization of public relations mainly through education, training, expertise, skills, ethical codes, and professional association. The emergence of ICT urged the enhancement of public relations professional roles in creating good governance, including the openness of public information and public involvement. Although these concepts are partially understood by practitioners due to decentralization and early phase implementation, Indonesian government public relations is ‘on the move to becoming professionals.’ Based on these findings, this study showed that the professionalization of government public relations, including the creation of good governance, is a mutual relationship working in a cycle process in the provision of a democratic political system. To implement this process, it is important to consider public sector characteristics in the creation of government policies to make it fully understandable, achievable, and sustainable. Keywords: Professionalism, Public Relations, Indonesian Government ABSTRAK Hubungan Masyarakat (Humas) sebagai salah satu kelompok okupasi sulit mendapatkan pengakuan di masyarakat, sehingga perlu meningkatkan profesionalitas. Sejak tahun 2015, dibawah pemerintahan Joko Widodo, ada antusiasme terhadap program pemerintah bernama Government Public Relations (GPR) yang mensyaratkan kompetensi profesi humas. Bagaimana GPR mempengaruhi peningkatan profesionalitas humas pemerintah melatarbelakangi studi ini. Penelitian terdahulu mengidentifikasi tiga cara peningkatan profesionalitas, yaitu bottom-up, top-down, dan kolaborasi. Studi ini menginvestigasi upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan praktisi humas pemerintah untuk membuat sektor ini lebih profesional. Untuk itu, digunakan dua pendekatan kualitatif: pertama, pendekatan konstruktif tentang praktik dan profesi humas pemerintah dengan meninjau enam kebijakan publik; kedua, pendekatan interpretatif melalui wawancara secara mendalam terhadap persepsi dan refleksi sepuluh praktisi humas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah tentang penerapan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa di Indonesia, licensing atau SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Humas menjadi syarat pertama untuk meningkatkan profesionalitas humas pemerintah, diikuti dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang mencakup pendidikan, pelatihan, keahlian, keterampilan, kode etik, dan asosiasi profesi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) turut mendorong peningkatan peran humas pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui keterbukaan informasi publik dan partisipasi publik. Walaupun baru separuh dipahami oleh praktisi karena faktor desentralisasi dan tahap awal implementasi, kedua hal ini mendorong humas pemerintah bergerak menuju profesionalisme. Studi ini menunjukkan bahwa proses peningkatan profesionalitas humas pemerintah merupakan hubungan yang timbal balik dalam sebuah siklus dengan dukungan sistem politik demokratis. Untuk mengimplementasikan proses ini, pembuatan kebijakan publik perlu mempertimbangkan karakteristik unik sektor pemerintahan agar dapat sepenuhnya dipahami, diterima, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Profesionalitas, Hubungan Masyarakat, Pemerintah Indonesia
Penilaian Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Bagi Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Novi Prawitasari; Dewi Sartika
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.128

Abstract

JFT is required to be able to produce scientific papers to support the Credit Score (AK). However, scientific papers produced are still relatively minimal, due to the lack of competence in writing scientific papers. The purpose of this study is to analyze the needs in writing scientific papers by JFT in East Kalimantan Province. This type of research is quantitative with data collection techniques through surveys using an online questionnaire. The research respondents consisted of lecturers, widyaiswara, and researchers. Data were analyzed descriptively using a frequency table. 24.2% of respondents stated that the biggest obstacle in scientific writing is the preparation of design research, preparation of research instruments (21.1%), determining research method (27.6%), the collection and data processing (12.7%), and conducting data analysis and drawing conclusions (8.3%). The need for developing scientific writing capacity for JFT is a competency-based training and hands-on practice, building a scientific writing innovation, and utilizing writings from senior researchers how to write a scientific journal. Keywords: Competency Improvement, Scientific Writing, Specialized Functional Officer ABSTRAK Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) disyaratkan harus mampu menghasilkan karya tulis ilmiah agar dapat menunjang penambahan Angka Kredit (AK). Akan tetapi karya tulis ilmiah yang dihasilkan masih terbilang minim, hal ini disebabkan kurangnya kompetensi para JFT dalam menulis karya ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penulisan makalah ilmiah oleh JFT di Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data melalui survei menggunakan form kuesioner online. Responden penelitian terdiri atas dosen (20 orang), widyaiswara (20 orang), dan peneliti (50 orang). Data dianalisis secara deskriptif menggunakan tabel frekuensi. Berdasarkan hasil análisis data, 24,2% responden menyatakan kendala terbesar dalam penulisan ilmiah adalah penyusunan desain riset (proposal riset), penyusunan instrumen penelitian (21,1%), menentukan metode penelitian yang tepat (27,6%), tahap pengumpulan dan pengolahan data (12,7%), melakukan analisis data dan menarik kesimpulan (8,3%), serta kendala lainnya sebanyak 6,2%. Kebutuhan pengembangan kapasitas menulis ilmiah bagi JFT dalam penelitian ini adalah pelatihan berbasis kompetensi dan praktik langsung (dibantu oleh mentor yang kompeten dan berpengalaman), membangun budaya inovasi penulisan (penelitian) ilmiah, serta memanfaatkan tulisan/jurnal dari peneliti senior tentang tahapan penelitian dan tata-cara penulisan jurnal ilmiah. Kata Kunci: Peningkatan Kompetensi, Penulisan Ilmiah, Jabatan Fungsional Tertentu
Pembangunan Masyarakat melalui Penegakan Keadilan Sosial terhadap Akses Ilmu Pengetahuan Menuju Knowledge Society Prakoso Bhairawa Putera; Muhammad Zulhamdani
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.129

Abstract

Social justice in the field of science is the key to achieving a knowledge society. Indonesia as a developing country is also trying to develop science. However, not all Indonesians have access to formal education and other sources of knowledge. The development of science led a nation that had the ability to create and shape advanced civilizations. This paper is based on a literature study and official government data related to education access. Social justice towards science will be achieved by creating a balance in access to knowledge and the availability of sources of knowledge. The decreasing level of illiteracy indicates that the community has received a proper education. There are five aspects to achieving progress in a knowledge-based society namely infrastructure, content, affordability, diversity, and human capacity. Keywords: Community Development, Education Access, Social Justice, Knowledge Society ABSTRAK Kemajuan dan kemakmuran telah dirasakan oleh berbagai negara di beberapa negara Amerika utara, eropa, dan beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan dan China. Kemajuan ini diperoleh karena penguasaan ilmu pengetahuan di negara mereka. Indonesia sebagai negara berkembang juga berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun selama ilmu pengetahuan di sebarkan secara tidak merata, negara ini sulit untuk bangkit dari keterpurukan tersebut. Kemajuan bangsa hanya diperoleh jika masyarakat Indonesia telah mendapatkan keadilan sosial dalam bidang ilmu pengetahuan. Keadilan sosial dalam bidang ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai sebuah masyarakat pengetahuan atau knowledge society. Dalam membentuk masyarakat pengetahuan yang berkeadilan sosial setidaknya ada lima aspek yang perlu diperhatikan, yakni infrastruktur fisik, konten pengetahuan, keterjangkauan, keberagaman, dan kapasitas manusia. Kata Kunci: Pembangunan Masyarakat, Akses Pendidikan, Keadilan Sosial, Masyakarat Berpengetahuan

Page 8 of 17 | Total Record : 163

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025 Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024 Vol 18 No 2 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.18 NO.2 DESEMBER 2023 Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023 Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN More Issue