cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711-418873
Journal Mail Official
jurnallexstricta@stihpada.ac.id
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 29636639     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Artikel Hukum yang dipublikasikan pada jurnal ini merupakan Hasil Karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen yang telah memenuhi Pedoman Penulisan bagi Penulis (Author Guidelines) yang telah ditentukan oleh Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum. Semua artikel yang dikirimkan oleh penulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini ditelaah melalui peer review process. Jadwal penerbitan setahun 3 (tiga) kali pada bulan April, Agustus, Desember. Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada Metode Penulisan Ilmiah dan petunjuk penulisan sebagai terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
ANALISIS YURIDIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG TERHADAP DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Reza Hendrawan
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.021 KB) | DOI: 10.46839/lexstricta.v1i3.13

Abstract

AbstrakCSR dapat didefinisikan sebagai tangung jawab moral suatu perusahaan terhadap strategicstakeholdersnya, terutama masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasionalnya. Dengan permasalahan yakni :1.Bagaimana konsekuensi hukum bagi perseroan terbatas (PT) yang tidak melaksanakan kewajiban CSR? 2.Seperti apa penerapan CSR PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) terhadap dampak pembuangan limbah cair kepada masyarakat lingkungan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian berdasarkan Pasal 34 ayat (l) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur bahwa Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa : (a).Peringatan tertulis, (b).Pembatasan kegiatan usaha, (c).Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal atau (d).Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. penerapan CSR PUSRI yaitu melaksanakan Communication Relation, Community Service, dan Community Empowering. Kesimpulan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Perma Nomor 13 Tahun 2016 pasal 23 tentang Penjatuhan Pidana. Disarankan bahwa diharapkan kepada Direktur Utama PUSRI dan Jajaran Direksi untuk lebih memperhatikan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR perusahaan dengan menggunakan pola pencegahan sebelum terjadi dan penanggulangan setelah terjadi akibat dampak pembuangan limbah cair dari PUSRI. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Hukum & Implementasi AbstractCSR can be defined as a company's moral responsibility to its strategicstakeholders, especially the communities around its work and operational areas. With the problem, namely: 1.What are the legal consequences for a limited liability company (PT) that does not carry out CSR obligations? 2.What is the csr application of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) on the impact of liquid waste disposal on the environmental community? The research methods used are normative juridical and empirical juridical. The results of the study based on Article 34 paragraph (l) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, stipulate that Business Entities as referred to in Article 5 that do not fulfill the obligations as found in Article 15 may be subject to administrative sanctions in the form of: (a). Written warning, (b). Restrictions on business activities, (c). Freezing of business activities and/or capital facilities or (d). Revocation of business activities and/or investment facilities. THE implementation of PUSRI CSR is to carry out Communication Relations, Community Service, and Community Empowering. The conclusion based on Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 stipulates that the Company that carries out its business activities in the field of and / or related to natural resources is obliged to carry out CSR. Perma No. 13 of 2016 article 23 concerning Criminal Convictions. It is recommended that it is expected for the President Director of PUSRI and the Board of Directors to pay more attention to the company's obligations in implementing the company's CSR by using a pattern of prevention before it occurs and countermeasures after it occurs due to the impact of liquid waste disposal from PUSRI.
ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN NOMOR PRINT-1800/L.6. 16/Eoh.2/12/2021 Andy Wijaya; Herman Fikri; Fatria Khairo
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.997 KB) | DOI: 10.46839/lexstricta.v1i3.14

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menganalisa mengenai Dasar Pertimbangan Penyelesaian Perkara dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print- 1800/L.6.16/Eoh.2/12/2021. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan akan berfokus kepada inventarisasi hukum positif, temuan hukum dalam kasus in concreto, asas dan doktrin hukum. Data-data dalam penelitian ini berasal dari berbagai data hukum primer dan juga sekunder. Data hukum primer dalam artikel ini berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan subjek pembahasan, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Adapun data hukum sekunder berupa berbagai pengertian mengenai hukum dalam data primer. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. 3) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan : (a) Keadilan; (b) Kepentingan umum; (c) Proporsionalitas; (d) Pidana sebagai jalan terakhir; dan (e) Cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara yang terdapat dalam surat ketetapan penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print-1800/L.6./16/ Eoh.2/12/2021 yaitu : 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor Sarana Prasarana, 4) Faktor Masyarakat, 5) Faktor kebudayaan. Kata Kunci : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, Lakalantas Ringan AbstractThis research was conducted with the aim of being able to analyze the Basis for Consideration of Case Settlement in the Decree of Termination of Prosecution of the Musi Banyuasin District Attorney's Office Number Print- 1800 / L.6.16 / Eoh.2 / 12/2021. This research will be carried out using a normative legal approach and will focus on the inventory of positive law, legal findings in cases in concreto, legal principles and doctrines. The data in this study comes from various primary and secondary legal data. The primary legal data in this article comes from various laws and regulations that are still relevant to the subject of discussion, such as Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, as well as the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice). The secondary legal data is in the form of various understandings of the law in the primary data. The results of this study found that prosecutors always act based on the law by heeding religious norms, decency, decency, and are obliged to explore and uphold the human values that live in society, and always maintain the honor and dignity of their profession. Prosecutions that are conducted independently for the sake of justice based on law and conscience. 3) The termination of prosecution based on restorative justice shall be carried out on the basis of: (a) Justice; (b) Public interest; (c) Proportionality; (d) Criminal as a last resort; and (e) Fast, simple and light cost. Meanwhile, the factors that are obstacles in resolving the case contained in the decree of termination of prosecution of the Musi Banyuasin District Attorney's Office Number Print-1800 / L.6./ 16 / Eoh.2 / 12/2021 are: 1) The legal factors themselves (Law), 2) Law Enforcement Factors, 3) Infrastructure Factors, 4) Community Factors, 5) Cultural factors.
ANALISA HUKUM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 65/PUU-VIII/2010 DIHUBUNGKAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERISTIWA PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Muhammad Johan Aria Putra; Firman Freaddy Busroh; Marsudi Utoyo
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (829.187 KB) | DOI: 10.46839/lexstricta.v1i3.15

Abstract

Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, memperluas makna saksi dan keterangan saksi. Putusan hasil pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan makna saksi dan keterangan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP yaitu orang yang dapat memberikan keterangan dalam tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Perubahan makna saksi dan keterangan saksi melindungi hak tersangka dalam pembelaan melalui pengajuan saksi a de charge. Pendekatan yuridis normatif penelitian melakukan penelusuran kepustakaan meninjau keselarasan KUHAP, sistem pembuktian dan putusan MK memberikan penilaian relevansi saksi yang meringankan. Mahkamah menilai keseimbangan hak antara tersangka/terdakwa sebagai individu dan masyarakat/negara diwakili oleh penyelidik. MK tidak memberikan batasan dalam makna perluasannya. Penilaian keabsahan pembuktian keterangan saksi dipenegak hukum. Para penegak hukum, wajib melaksanakan putusan bersifat final, serta erga omnes. Pada putusan MK seharusnya mempertimbangkan asas hukum berlaku secara internasional sehingga putusan, dapat dilaksanakan tanpa perdebatan.Setelah mengkaji asas equality before the law, konsekuensi hukum pelanggaran ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi menekankan pada due process of law, aspek prosedur memperoleh bukti. Kata Kunci: a de charge, equality before the law, due process of law AbstractDecision of the Constitutional Court Number: 65/PUU-VIII/2010, expands the meaning of witnesses and witness statements. Decision on the review of Law Number 8 of 1981 against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Changes in the meaning of witness and witness testimony in Article 1 point 26 and number 27 of the Criminal Procedure Code, namely a person who can provide information about a crime that he does not always hear , he saw, and he experienced it himself. Changes in the meaning of witnesses and witness statements protect the suspect's rights in defense through the submission of witnesses a de charge. The research-normative juridical approach conducts a literature search reviewing the alignment of the Criminal Procedure Code, the evidentiary system and the Constitutional Court's decision to provide an assessment of the relevance of mitigating witnesses. The Court assessed the balance of rights between the suspect/defendant as an individual and the community/state represented by the investigator.The Constitutional Court does not provide limitations in the meaning of its expansion. Assessment of the validity of the testimony of witnesses in law enforcement. Law enforcers are obliged to implement final decisions, as well as erga omnes. The Constitutional Court's decision should consider internationally valid legal principles so that decisions can be implemented without debate. After reviewing the principle of equality before the law, the legal consequences of violating the provisions of Article 116 paragraphs (3) and (4) of the Criminal Procedure Code, the Constitutional Court's decision emphasizes the due process of law, procedural aspects of obtaining evidence.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN SUKARAMI KOTA PALEMBANG Maya Puspa Rivanita; Masnun Sari; Muhammad Rizvy Qaswieny; Doran Saragih; Willy Cahyadi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.548 KB) | DOI: 10.46839/lexstricta.v1i3.16

Abstract

Abstrak Pengelolaan sampah selama ini di Kota Palembang belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Adapun yang menjadi permasalahan adalah 1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan 2. Sejauh manakah Peraturan Daerah Kota Palembang No.3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Sukarami Kota Palembang ini berjalan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian tesis ini adalah Jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwasannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Palembang Khususnya Kecamatan Sukarami belum terealisasikan dengan baik karena terdapat beberapa faktor penghambat, salah satunya ialah minimnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah (penyediaan bak sampah) dan jam pembuangan sampah, serta minimnya personil dari Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP). Saran kepada pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat serta pembentukan kerjasama pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Palembang (DLHK) dan Kecamatan atau Kelurahan untuk penanggulangan sampah, begitu pula dalam hal penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) agar lebih maksimal lagi, sehingga Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Palembang Khususnya Kecamatan Sukarami ini berjalan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja AbstractManagement rubbish During not yet in Palembang City in accordance with method and technique management that trash insightful environment so that raises impact negative to health Public and environment . As for who became the problems are 1. How is the implementation of Regulation Number 3 of 2015 concerning Management of Household Waste and Household-like Waste in the District Sukarami City of Palembang and 2. So far kid Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning Management of Household Waste and Household-like Waste in Sukarami District , Palembang City walk as should . Type study thesis this is Jenny sresearch normative empirical that is study studied law implementation provision law positive ( legislative ) and event law certain happened in Public To use reach goals that have been determined . From the results of the study, it was concluded that Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning Management of Household Waste and Household-like Waste in Palembang City, especially Sukarami District , has not been implemented properly because there are several inhibiting factors, one of which is the lack of facilities and infrastructure provided by the government ( provision of trash cans) and hours of garbage disposal, as well as the minimum personnel from Civil Servant Officer ( SatpolPP ). Suggestions to the government should provide facilities that meet the needs of the community and the establishment of cooperation with the Department Environment Life and Cleanliness Palembang City (DLHK) and the District or Kelurahan for waste management , as well as in Thing enforcement law is carried out Civil Servant Officer ( SatpolPP ) to be more optimal again, so that the Regional Regulation of the City of Palembang Number 3 of 2015 concerning the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste in Palembang City, Especially the Sukarami District, is running as it should.
ANALISA HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Hibza Meiridha Badar; Joemarthine Chandra; Sujoko Bagus; Rico Roberto; A. Kori Kuntji
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.315 KB) | DOI: 10.46839/lexstricta.v1i3.17

Abstract

AbstrakBirokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Bagaimana analisa hukum terhadap penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Faktor apa saja yang terjadi kendala dalam peroses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan melalui dua proses penyelesaian yaitu melalui proses litigasi berdasarkan Peraturan Mahkama Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dan non litigasi. Hambatan yang ditemukan dalam proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Antara lain hambatan yang ditemukan dapat terjadi karena kurangnya pemahaman pemohon keberatan terhadap proses administratif dalam pengajuan sengketa keterbukaan informasi publik yang menyebabkan salahnya prosedur penyelesaian yang dilakukan pemohon keberatan. Diharapkan kedepannya perlu dilakukan revisi undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Diharapkan untuk lebih ditingkatkan edukasi/sosialisasi kepada badan publik dan masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi. Kata Kunci : Analisa Hukum, Komisi Informasi, Sengketa AbstractBureaucracy is an important instrument in society whose existence cannot be avoided. Bureaucracy is a logical consequence of accepting the hypothesis that the state has a mission, namely to prosper its people. Therefore the state must be directly involved in producing public goods and services needed by its people. How is the legal analysis of public information dispute resolution at the Information Commission of South Sumatra Province. What factors occur as obstacles in the Public Information Dispute Resolution process.The research used is a normative legal research method. Settlement of Public Information Disputes can be carried out through two settlement processes, namely through a litigation process based on the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2011 concerning Procedures for Settlement of Public Information Disputes in Court and non-litigation. Barriers found in the Public Information Dispute Resolution process. Among other things, the obstacles found could occur due to the applicant's lack of understanding of the administrative process in filing a public information disclosure dispute which led to wrong settlement procedures carried out by the objection applicant. It is hoped that in the future it will be necessary to revise Law number 14 of 2008 concerning public information disclosure. It is hoped that there will be more education/ outreach to public bodies and the public as information applicants or users Keywords: Legal Analysis, Information Commission, Disputes
UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIKA PALSU Apriani, Meni; Yuseva, Yuseva; Dedison, Dedison; Kusmiran, Heli; Firdaus, M. Agung
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i1.21

Abstract

AbstrakPemalsuan kosmetika tidak hanya sekedar pemalsuan merek, tetapi juga merupakan tindakan yang membahayakan jiwa manusia apabila isi dari Kosmetika tersebut tidak sesuai atau tidak jelas. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran dan dipakainya kosmetik illegal. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik illegal. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dan suatu keadaan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah dalam hal peredaran dan pemakaian kosmetik ilegal di Kota Palembang ini adalah dengan cara melakukan pengawasan serta pembinaan kepada seluruh pelaku usaha. Upaya yang dilakukan masyarakat terhadap beredarnya kosmetik ilegal ini adalah bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan dan dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Simpulan, Tanggung Jawab Pemerintah dalam hal peredaran dan pemakaian kosmetik ilegal dengan pengawasan dan upaya hukum melalui pengadilan. Rekomendasi Diharapkan agar pelaku usaha juga seharusnya dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk kosmetik yang dijual secara jelas dan terbuka, konsumen juga harus lebih berhati-hati sebelum membeli suatu produk dan tidak langsung percaya dengan kosmetik yang dijual dengan harga murah. Kata Kunci : Kosmetik Palsu, Pemerintah, Tindak Pidana. AbstractCounterfeiting cosmetics is not just brand counterfeiting but is also an act that endangers human life if the contents of the cosmetics are inappropriate or unclear. What is the government's responsibility towards the circulation and use of illegal cosmetics? What legal remedies can the community take against the distribution of illegal cosmetic products? The research method uses an empirical juridical method because this research aims to describe in full the legal aspects and a situation that occurs in the field. The results of the study show that the Government's responsibility in terms of the circulation and use of illegal cosmetics in Palembang City is to supervise and guide all business actors. Efforts made by the community against the distribution of illegal cosmetics are for consumers who feel disadvantaged by business actors, they can make several efforts to resolve their disputes through the courts and through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). In conclusion, it is the responsibility of the government in terms of the distribution and use of illegal cosmetics with supervision and legal remedies through the courts. Recommendations It is hoped that business actors should also be able to provide information to consumers regarding cosmetic products that are sold in a clear and open manner, consumers should also be more careful before buying a product and not immediately trust cosmetics that are sold at low prices. Keywords: Fake Cosmetics, Government, Crime
PERAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Caniago, Risky; Baba, Nurul Mutia; Ghufron, Habibul; Saharudin, Saharudin; Madina, Fitrisia
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i1.22

Abstract

AbstrakHutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan memberikan kontribusi bagi negara berupa pajak dan kesejahteraan rakyat dari nilai log kayu yang ada. Bagaimana Proses Peradilan Terhadap Pelanggaran Hukum Kehutanan. Apakah hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Metodologi adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah. Di samping penyidik khusus ada pejabat penegak hukum lain yang juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, yaitu penyidik dari Polri, Kejaksaan dan dari TNI Angkata Laut, dan Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yang berasal dari peraturan perundangundangan yang mengatur kehutanan, yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan. Kesimpulan, proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah. Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan. Kata Kunci : Peneggakan Hukum, Kehutanan, Kejhatan AbstractForests are natural resources that are renewable and contribute to the state in the form of taxes and people's welfare from the value of existing logs. What is the judicial process for violations of forest law. What are the obstacles to law enforcement against crimes in the forestry sector. The methodology is normative legal research which is legal research conducted by examining literature.The results of the research show that the process of investigating crimes in the forestry sector is regulated specifically, namely that it is carried out by Investigating Officers of Civil Servants within the Ministry/Forestry Service both at the central and regional levels. In addition to special investigators, there are other law enforcement officials who also have the authority to investigate crimes in the forestry sector, namely investigators from the National Police, the Attorney General's Office and the Navy, and law enforcement against crimes in the forestry sector experiences several obstacles, both juridical in nature, originating from regulations the laws governing forestry, namely the formulation of forestry offenses cannot reach the intellectual perpetrators of crimes in the forestry sector. In conclusion, the process of investigating crimes in the forestry sector is regulated specifically, namely to be carried out by Investigating Officers of Civil Servants within the Ministry/Forestry Service both at the central and regional levels. Law enforcement against crimes in the forestry sector experiences several obstacles, both of a juridical nature, namely the formulation of forestry offenses cannot reach the intellectual perpetrators of crimes in the forestry sector. Keywords: Law Enforcement, Forestry, Crime
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Iskandar, Taufik; Mauluddin, Mauluddin; Rudi, Rudi; Utoyo, Marsudi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i1.23

Abstract

AbstrakE-commerce adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan beli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli. Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat bukti, sudah dilakukan sejak tahun 1977 melalui Undang-undang Dokumen Perusahaan yang menentukan bahwa mikrofilm yang berisi rekaman dokumen suatu perusahaan dapat diajukan sebagai alat bukti di Pengadilan bila kelak timbul gugatan. Menurut Undang-undang Dokumen Perusahaan alat bukti dokumen elektronik merupakan bagian dari alat bukti surat, sedangkan dalam Undang-undang Tipikor secara tegas menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen eletronik merupakan perluasan dari alat bukti pertunjuk. Karena surat elektronik berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik telah diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam tindak pidana khusus di luar KUHP sejajar dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP merupakan jenis alat bukti yang baru, maka diharapkan penyidik, penuntut humum, penasehat hukum dan hakim mempunyai pemahaman tentang alat bukti elektronik ini. Dalam pemeriksaan perkara pidana, diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah telah melakukan tindak pidana, maka hakim harus menjatuhkan pidana maksimum sesuai tuntutan jaksa, agar terdakwa menjadi jera dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi. Kata Kunci : Alat Bukti, Bukti Elektronik, Dokumen AbstractE-commerce is a trade transaction that allows buying and selling without having to meet directly between the seller and the buyer. This trading system requires a strong sense of trust between one another, between sellers and buyers. Recognition of electronic evidence as evidence that can be submitted to court and recognized as valid evidence has been carried out since 1977 through the Company Documents Act which stipulates that microfilm containing recordings of company documents can be submitted as evidence in court if it arises in the future. lawsuit. According to the Company Documents Law, electronic document evidence is part of documentary evidence, while the Corruption Law explicitly explains that electronic information and electronic documents are an extension of demonstrative evidence. Because electronic letters in the form of electronic information or electronic documents have been recognized as one of the legal means of evidence in special crimes outside the Criminal Code, parallel to the legal evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code, which is a new type of evidence, it is hoped that investigators, public prosecutors, advisers law and judges have an understanding of this electronic evidence. In examining criminal cases, it is hoped that the judge will impose a sentence based on two valid pieces of evidence and the judge will gain confidence that it is the defendant who is guilty of committing a crime, so the judge must impose the maximum sentence according to the prosecutor's demands, so that the defendant becomes deterrent and the community's sense of justice is fulfilled. Keywords: Evidence, Electronic Evidence, Documents
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA Suswita, Yeni; Fadlullah, Hery; Nurjannah, Nurjannah; Hard, Pasten; Utoyo, Marsudi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i1.24

Abstract

AbstrakPengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud sering dikenal dengan istilah “barang bukti”. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti. Bagaimana Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana. Metodologi penelitian bersifat deskriftif, yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penyelidikan menunjukan Tanggungjawab penydidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang, maka tanggungjawab ini adalah tanggungjawab penyidik pada tingkat penyidikan. Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI, dalam Bab VI Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Oleh Pemilik. Kesimpulan, Tanggungjawab penyidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang dan Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI. Agar setiap permohonan peminjaman barang bukti, penyidik dapat meminjamkkan barang bukti tersebut kepada pihak yang menjadi korban dengan tidak meminta biaya-biaya yang terlalu tinggi. Kepada para korban atau pemilik yang ingin meminjam barang butki untk melakukan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2010 kepada atasan penyidik. Kata Kunci : Barang Bukti, Penyidikan, Pinjam Pakai. AbstractThe court conducts an examination process known as proof. For the purposes of proof, the presence of objects involved in a crime is also very necessary. These objects are often known as "evidence". The problem in this study is how investigators are responsible for evidence. What is the Process of Borrowing and Using Evidence in Criminal Cases. The research methodology is descriptive, namely normative juridical research. The results of the investigation show that the investigator's responsibility for evidence starts from the moment the item is confiscated by the investigator, so since then if the evidence is damaged or lost, then this responsibility is the responsibility of the investigator at the investigation level. The process of borrowing and using evidence in criminal cases can be carried out by the owner of the evidence based on KAPOLRI Regulation Number 10 of 2010 concerning Procedures for Managing Evidence within the POLRI, in Chapter VI Procedures for Borrowing and Using Evidence by Owners. In conclusion, the investigator's responsibility for evidence starts from the moment the item is confiscated by the investigator, so since then if the evidence is damaged or lost and the Borrowing and Use of Evidence Process in a Criminal Case can be carried out by the owner of the evidence based on KAPOLRI Regulation Number 10 of 2010 concerning Management Procedures Evidence in the Police Environment. So that every application for borrowing evidence, the investigator can lend the evidence to the victimized party without asking for exorbitant fees. To victims or owners who want to borrow evidence to carry out the correct procedures in accordance with KAPOLRI Regulation Number 10 of 2010 to investigator superiors. Keywords: Evidence, Investigation, Borrowing
ANALISIS HUKUM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERWALIAN ANAK KANDUNG YANG MASIH DI BAWAH UMUR Merchiano, Rexy; Syafariansyah, Mohd.; Effendi, Erwan; Ichandri, Irman; Sadli, Sadli
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i1.25

Abstract

AbstrakPerkara Permohonan Perwalian Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Plg yang diajukan ke Pengadilan Agama Palembang, dalam amarnya mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak kandungnya. Sementara, Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Sehingga, sebenarnya untuk menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, orang tua tidak membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari permohonan-pemohonya itu untuk kepentingan anaknya, dengan pertimbangan, dalam hal pengurusan surat-surat berharga. Meskipun, Dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diantaranya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 Komplikasi Hukum Islam serta pasal 389 KUH Perdata. Dari penelitian ini prosedur dan penetapan perwaliannya sesuai dengan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata. Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk memenuhi syarat kepentingan mengurus hak anak-anak atas bagian harta dari peninggalan ayah kandung nya. Kata Kunci : Putusan Hakim, Permohonan Penetapan, Perwalian. AbstractThe case for Petition for Guardianship Number 227/Pdt.P/2022/PA.Plg which was submitted to the Palembang Religious Court, in its ruling granted the petitioner's request by designating the Petitioner as the guardian of his biological child. Meanwhile, Article 47 of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage explains that 1) Children who have not reached the age of 18 (eighteen) years or have never been married are under the authority of their parents as long as they are not deprived of their authority. 2) Parents represent the child regarding all legal actions inside and outside the Court. So, actually to become guardians for their biological children in carrying out legal actions, parents do not need a guardianship stipulation from the Religious Courts. The research method in this research is normative legal research. The Panel of Judges considered that the purpose of the petitions was for the benefit of their children, taking into consideration the management of securities. Although, and the legal basis used by the Panel of Judges in deciding this case includes Law Number 16 of 2019 jo. Article 107 Complications of Islamic Law and Article 389 of the Civil Code. From this study, the procedure and determination of guardianship are in accordance with civil law based on the provisions of Article 345 of the Civil Code. The reason for the Petitioners in submitting the application for the determination of guardianship to the Court is to fulfill the requirements for the interests of taking care of the children's rights to the share of the assets inherited from their biological father. Keywords: Judge's Decision, Application for Determination, Guardianship.

Page 2 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 3 (2024): April Vol. 2 No. 2 (2023): Desember Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus Vol. 1 No. 3 (2023): April Vol. 1 No. 2 (2022): Desember Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus