cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711-418873
Journal Mail Official
jurnallexstricta@stihpada.ac.id
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 29636639     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Artikel Hukum yang dipublikasikan pada jurnal ini merupakan Hasil Karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen yang telah memenuhi Pedoman Penulisan bagi Penulis (Author Guidelines) yang telah ditentukan oleh Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum. Semua artikel yang dikirimkan oleh penulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini ditelaah melalui peer review process. Jadwal penerbitan setahun 3 (tiga) kali pada bulan April, Agustus, Desember. Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada Metode Penulisan Ilmiah dan petunjuk penulisan sebagai terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 458/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST TERHADAP PROSES TERJADINYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Sari, Raden Ayu Widya; Oktalia, Sari; Elmer, Evien; Sigit, Kgs M Lukman; Siregar, Josua Martua
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i2.19

Abstract

Abstract The PKPU application can be submitted before or after the bankruptcy application. The aim of PKPU itself is to achieve peace between debtors and all creditors. However, if the peace plan is not achieved or the court rejects the peace plan, the court is obliged to declare the debtor bankrupt. The research method in this writing is normative legal research with empirical material. The results of research into the judge's considerations in decision Number 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding the PKPU process are actions based on the law and his beliefs as a judge, considering all the factors contained in the existing trial facts carefully. juridical, sociological and philosophical assessments. Meanwhile, the legal consequences of the appointment of administrators are causing legal action from the debtor in PKPU, regarding the debtor's debt in PKPU, reciprocal agreements, handover of debtor's goods, rental agreements, work agreements, legal consequences for ongoing cases against debtors in PKPU, for debt set-offs. , and towards debtor participants and debt guarantors. Recommendation, Judges need to master the issues and legal basis for resolving problems, judges' understanding of knowledge outside of law such as economics, business, accounting is very necessary to resolve PKPU disputes. Apart from that, there is a need for outreach or general seminars, especially for the general public or entrepreneurs, related to the field of bankruptcy and PKPU. Keywords: PKPU, Management, Legal Consequences, Judge's Consideration.
ANALISIS YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Melati, Annisa Fitri Arrum; Syawaludin, Syawaludin; Utoyo, Marsudi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i2.20

Abstract

Abstract Restorative Justice is an approach to justice that focuses on the needs of victims and perpetrators of crime, and involves community participation, rather than implementing the principle of punishing perpetrators accompanied by the judge's considerations. Crimes committed by children are basically inseparable from various life pressures, both economic and social. As a result, quite a few children become perpetrators of crimes or crimes. This research uses a Normative Juridical research method using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. For children's cases, diversion must be carried out in every examination of children's cases from investigation, prosecution to examination at trial, taking into account: the category of crime, the age of the child, the results of social research from the father, the support of the family and community environment. The judge's authority is to examine and decide on children's cases at the first level with a single judge and as a facilitator in diversion. The advice that can be given is that children who commit crimes must still receive protection in the juvenile criminal justice system. One of them is implementing restorative justice using the diversion method, and judges who have the authority to examine and decide on children's cases must be proactive in encouraging restorative justice using the diversion method. Keyword : Restorative Justice, Juvenile Crimes, Judge’s Authority, Diversion
IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN INDONESIA SETELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA Agustian, Muhamad Yosi; Anwar, Joni; Meilansyah, Andri; Sari, Yunita; Ajadillah, Muhammad
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i2.26

Abstract

Abstrak Metode Omnibus Law digunakan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat, Kemudian Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan dalam penulisan ini adalah implementasi Omnibus Law dalam sistem pengupahan ketenagakerjaan Indonesia dan kedudukan Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia serta faktor-faktor apakah yang menjadikan penolakan terhadap Omibus Law. Kesimpulan, Implementasi Omnibus Law belum sepenuhnya dapat di implementasikan dan kedudukan Omnibus Law diatur di dalam Pasal 64 ayat (1a) dan (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Faktor-faktor penolakan terhadap Omnibus Law karena adanya konflik regulasi. Saran, hendaknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum dimasyarakat dan dalam proses pembentukan Omnibus Law ini haruslah melibatkan publik secara transparansi dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Kata Kunci: Cipta Kerja, Omnibus Law, Pengupahan, Sistem Hukum Indonesia.
MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NARKOTIKA YANG TELAH MENDAPATKAN KEKUATAN HUKUM YANG TETAP (INCRAHT) Muhaimin, M. Sigit; Kesuma, Derry Angling; Arista, Windi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i2.27

Abstract

Abstract Narcotics are substances or drugs originating from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups as mentioned in attachment to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The destruction of evidence in narcotics cases is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Head of BNN Number 7 of 2010 concerning Technical Guidelines for Safe Handling of Confiscated Narcotics Items. Keywords: Destruction, Storage, Narcotics
BARANG BUKTI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA Darizta, Fitri; Sufitri, Selin; Firdaus, Herlina; Fathony, Muhamad; Sari, Desti Indah
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i2.29

Abstract

Abstrak Pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yangdidasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalupasti benar. Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan Mengenai Barang Bukti dan Alat bukti Dalam Hukum Acara Pidana Barang bukti secara yuridis formal dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah, Kedudukan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedudukan dan kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti. Barang bukti secara yuridis formal dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kedudukan dan kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti. Ketentuan pasal 184 KUHAP tidak relevan pada kasus tertentu, perlu ditinjau kembali dan dilakukan pembaharuan serta mengikuti perkembangan zaman dimana barang bukti dapat dimasukkan sebagai alat bukti yang sah.Bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Advokad untuk memahami tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan perkembangan penggunakan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi, agar mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi. Kata Kunci : Alat Bukti, Barang Bukti, Pembuktian.
ANALISA KONSEP RECHTERLIJK PARDON DALAM PROSES MEDIASI PERKARA DIVERSI Zulkarnain, Zulkarnain; Effendi, Yulian; Sazilli, M.; Irawan, Hengki; Sekentiananda, Novandro Ari
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i3.30

Abstract

Abstrak Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tindak Pidana ringan di perbolehkan melakukan perdamaian bahwa perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Perdamaian antar pelaku dan korban dengan diikuti penggantian kerugian dan pemaafan hanya berfungsi meringankan pemidanaan terhadap pelaku dan permohonan maaf boleh dilakukan Diversi bahwa dalam perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan perdamaian adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Khusus untuk peradilan pidana anak, sudah mengakomodasi perdamaian melalui diversi, permohonan maaf boleh dilakukan Diversi dalam perkara pidana tindak pidana ringan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara diantara mereka, supaya praktik perdamaian memiliki legitimasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kata Kunci : Diversi, Mediasi, Perkara Pidana
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MEMUTUSKAN KONTRAK PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH SECARA SEPIHAK Fikri, Herman; Hertanto, Doni; Maharani, Murti; Ramadhanty, Andini Chairani; Mulyadi, Mulyadi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i3.31

Abstract

Abstrak Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah adalah salah satu sarana untuk menggerakkan roda perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional, karena pengadaan barang dan jasa terutama terkonsentrasi pada sektor publik mengacu pada penggunaan anggaran negara. Banyak faktor yang menyebabkan seringnya terjadi wanprestasi atau cidera janji pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembatalan perjanjian kontrak secara sepihak masih dapat dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikarenakan wanprestasi atau cidera janji tersebut. Kata Kunci: Perjanjian/Kontrak, Pengadaan Barang, Jasa
ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH HAKIM DITINJAU DARI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DI KOTA PALEMBANG Akrom, Choirul Nur; Octavianus, R.; Nirwan, Nirwan; Putra, Muhammad Arif Syah; Arista, Windi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i3.33

Abstract

Abstrak Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum diharapkan mampu memberikan jawaban yang membuat para peyalahgunaan narkotika dapat kembali hidup sebagaimana mestinya, oleh sebab itu dalam kenyataannya putusan yang diberikan oleh hakim berupa hukuman penjara dan bukan rehabilitasi. Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari SEMA Nomor 4 tahun 2010 di Kota Palembang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Sema itu sendiri hal tersebut dapat terlihat dari data yang ada di BNN 3 tahun terakhir 2020-2022 yang terindikasi pecandu sebanyak 1.433 orang yang dilanjutkan penyidikan sebanyak 100 orang. Faktor-faktor penghambat tidak dapat diterapkannya hukum secara maksimal terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Palembang, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN dan adanya membatasi ruang gerak Penegak Hukum diantaranya Sema Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Dan Rehabilitasi Sosial. Kata Kunci : Sema Nomor 4 tahun 2010, Korban, BNN
ANALISIS HUKUM PENGAWASAN PELAKSANAAN TENDER PROYEK PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA PALEMBANG Abidin, Zainal; Supardiansah, Supardiansah; Syamsuddin, Syamsuddin; Utoyo, Marsudi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i3.34

Abstract

Abstrak Memiliki banyak hasil alam merupakan suatu penyebab banyaknya pedagang yang datang ke Palembang untuk membeli barang dagangan yang berupa rempah-rempah, getah kayu pewarna, lilin, gading gajah, dan timah. Pedagang-pedagang ini umumnya datang dari Jawa, Cina, Arab, India, Malaka dan Eropa. Para pedagang singgah di Palembang dalam jangka waktu yang lama karena menunggu pasang surut air laut serta perubahan arah angin. Pada masa ini, mereka membuat perkampungan-perkampungan tersendiri. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Palembang terhadap Pembangunan dalam mewujudkan Pembangunan yang diinginkan di Kota Palembang, pengawasan tentang pembangunan di Kota Palembang, secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD dilaksanakan secara baik dan profesioanl sesuai dengan ketentuan yang ada dengan pertimbangan beberapa aspek diantaranya: a) Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan tentang tender; b) Pengawasan terhadap pengadministrasian; c) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh mitra Pemerintah Daerah Kota Palembang; dan d) Pengawasan pembentukan panitia tender yang bersih dari KKN. Melihat permasalahan tersebut selalu timbul, maka diharapkan kepada Anggota DPRD Kota Palembang, yang menjalankan salah fungsinya dalam pengawasan terhadap pembangunan di Kota Palembang, secara serius dan professional, agar pencapaian pembanguna dapat dilakukan secara maksimal. Kata Kunci: Analisis, Tender Proyek, Swasta
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JURU PAKIR LIAR DI KOTA PALEMBANG Busroh, Firman Freaddy; Alfatiri, Akrim Mualif; Indrawan, Wawan; Joni, Joni; Firmansyah, Firmansyah
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i3.35

Abstract

Abstrak Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalamkebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadiumumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Bentuk izin resmi penyelenggaraan parkir, adalah tempat parkir umum, tempat parkir insidentil, tempat parkir khusus, taman parkir, gedung parkir dan tempat parkir pool, dan Pungutan parkir Liar dikategorikan sebagai pungli bahwa Pungutan Parkir Liar merupakan pungli, Sanksi Pidana Pungutan Liar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal Pasal 368 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Kata Kunci: Parkir, Pungli, Tindak Pidana.

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 3 (2024): April Vol. 2 No. 2 (2023): Desember Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus Vol. 1 No. 3 (2023): April Vol. 1 No. 2 (2022): Desember Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus