cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Fageh
Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id
Phone
+6281553520091
Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id
Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27764540     EISSN : 27763323     DOI : https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal is a forum for academics, observers of law, judges, practitioners, politicians and parliamentary members to embody the results of their researches in the form of scientific articles
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2024): May" : 7 Documents clear
Kompleksitas Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Masa Jabatannya Kevyn, Kevyn Frizdo Fardata; Hayati, Nyoman Nidia Sari
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i1.400

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pencopotan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR pada akhir tahun lalu yang dianggap telah bertentangan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan UUMK yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini yaitu: pertama, kasus pemberhentian salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu belum bisa dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alasan DPR dalam kasus tersebut yaitu hakim MK yang bersangkutan telah menganulir peraturan yang dibuat oleh DPR sehingga menurut DPR lebih baik hakim tersebut diberhentikan. Kedua, Dampak dari keputusan paripurna DPR tentang pemberhentian salah satu hakim Mahkamah Konstitusi di tengah masa jabatannya yaitu dampak positif memberikan ruang agar dilakukan perbaikan kembali terhadap UUMK dengan menambahkan norma baru yang mengatur tentang mekanisme recall atau penarikan hakim MK oleh masing-masing lembaga pengusul hakim tersebut. Kemudian dampak negatif dari kasus ini yaitu mengacu kepada prinsip dari independensi hakim yang diketahui bahwa prinsip tersebut merupakan suatu hal vital yang harus ada dalam kekuasaan kehakiman.
Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Auliadi, Mohammad Iqbal Alif; Pradana, Omy Fajar Reza; Intansari, Laila; Arifin, Samsul
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i1.544

Abstract

Artikel ini meneliti mengenai konsekuensi pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap berlakunya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana berpusat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh hakim MK dapat mengurangi legitimasi dan integritas putusan yang dihasilkan. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan Ahli Hukum dan juga masyarakat karena Anwar Usman dianggap membentangkan karpet merah terhadap putra sulung dari presiden Joko Widodo yang mana merupakan keponakan dari Anwar Usman. Anwar Usman dianggap melanggar kode etik dari hakim konstitusi dan mencoreng marwah Mahkamah Konstitusi sebagai “The Guardian of Constitution” karena putusan tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap dinamika politik nasional. Artikel ini menyarankan perlunya penegakan kode etik yang lebih ketat dan transparan untuk memastikan bahwa putusan MK tetap memiliki otoritas hukum yang tidak terkontaminasi oleh pelanggaran etik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas hakim konstitusi dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.
Konsep Good Governance Dalam Transparansi Anggaran Dana Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah Alfan, Thariq; Umam, Khotibul; Anwar, Iskandar Fahmi; Qomaruzzaman, Ahmad
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i1.576

Abstract

The level of public trust in political parties in Indonesia is currently experiencing a decline due to the lack of transparency by political parties regarding financial reports, activities, and the membership structure of political parties. This is exacerbated by many individuals within political parties who are involved in corruption cases or misappropriation of party funds. As a result, the public expects that the budgets of political organizations must be transparent for the public to trust political parties, which are organizations that reflect the hopes and desires of society. The current study seeks to grasp political parties' attempts to attain budget transparency to actualize the concept of good governance from the standpoint of fiqh siyasah. This study is a juris-normative study, which is a legal study that is constructed conceptually through law-in-books by exploring legal and non-legal literature. According to the findings of this study, budget transparency in political parties is one aspect of achieving good governance. In fiqh siyasah, budget transparency is an obligation as ordered by Allah SWT through QS. al-Baqarah (2): 282 and 283. In addition, some hadiths describe the nature of Abu Bakr Ash Siddiq's openness in managing the finances of Baitul Mal. Therefore, transparency of the fund's budget is an obligatory effort by every political party in Indonesia to ensure good governance.
Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Desa Anti Korupsi Rohmah, Elva Imeldatur; Faizah, Isniyatin
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i1.577

Abstract

Kepala dan perangkat desa adalah unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berperan dalam melaksanakan program-program pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Namun, mereka berpotensi terlibat dalam KKN yang merugikan kepentingan umum dan menghambat kemajuan desa. Salah satu faktor yang diduga memicu terjadinya KKN adalah masa jabatan mereka yang begitu lama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa memiliki urgensi yang tinggi dalam rangka mencegah dan memberantas KKN di desa. Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa dapat memberikan dampak positif, antara lain: (1) meningkatkan kinerja dan akuntabilitas; (2) mendorong regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan desa; (3) mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya desa; dan (4) memperkuat partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa juga memiliki urgensi yang sangat besar dalam mewujudkan desa anti korupsi.
Dinamika Dalam Penanganan Konflik Sosial di Era Internet Hartanto, Hartanto; Biramasi, Arifin; Murdoko, Murdoko
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i1.578

Abstract

Penelitian ini membahas konflik sosial yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dan konflik. Maka memerlukan faktor/upaya untuk mengurangi persinggungan atas perbedaan, perbedaan dapat terjadi dan berkembang menjadi konflik. Menurut perspektif kontemporer tentang konflik, konflik adalah konsekuensi logis dari interaksi manusia dan merupakan salah satu konflik sosial yang menjadi isu nasional. Namun, masalahnya bukan sebatas meminimalkan atau menahan konflik, tetapi upaya-upaya menyelesaikannya dengan benar sehingga tidak merusak hubungan atau organisasi. Konflik dapat membahayakan atau justru menguntungkan suatu hubungan (relasi sosial), tergantung motif dan penyelesaiannya. Konflik menimbulkan emosi yang kuat, jadi harus menggunakan akal sehat untuk menyelesaikan masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, memanfaatkan data sekunder, untuk menjawab rumusan masalah konflik sosial dalam undang-undang tentang penanganan konflik sosial di era internet. Potensi konflik lebih mudah dan lebih cepat tersebar di era internet. Unsur sosiologis dalam pembentukan undang-undang (norma) hanya sering kali bersifat artifisial atau hanya bersifat menempel untuk memenuhi syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangannya. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial belum tersosialisasi dengan baik atau bahkan terdapat masalah dalam penyusunannya, sehingga konflik sosial masih sporadis terjadi. Pemerintah maupun pejabat partai politik ke depannya perlu menghindari penggunaan dikotomi orang kaya dan orang miskin dalam kaitannya untuk menjalankan program/kebijakan.
Evaluasi Pemilu 2024: Urgensi Framing Regulation Terhadap Pembatasan Gerak-Gerik Buzzer Nafidza, Siti Habbatin
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i1.611

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) harus menegakkan landasan asas luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, fenomena buzzer yang menyebarkan informasi menyesatkan, ujaran kebencian, dan kampanye negatif di media sosial berpotensi melanggar asas bebas dan jujur. Aktivitas buzzer tersebut kerap dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk mempengaruhi opini publik dengan cara yang tidak etis. Meskipun telah diatur secara umum dalam UU ITE, belum ada regulasi yang secara khusus membatasi gerak-gerik buzzer dalam konteks pemilu. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi urgensi pembentukan framing regulation guna membatasi aktivitas buzzer yang menyimpang dari asas-asas pemilu. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji fenomena buzzer, dampaknya terhadap integritas pemilu, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatur aktivitas buzzer berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia melalui pemilu yang berintegritas dan menjunjung tinggi asas-asas yang telah ditetapkan.
Efforts to Prevent and Handle Sexual Violence in Higher Education Farida, Anis; Handoko, Priyo
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i1.649

Abstract

This research explains various efforts to prevent and overcome sexual violence in higher education. This research uses normative research methods with a legislative and historical approach and analyzes the problems raised by legal protection theory and legal theory as a social engineering tool. The Chancellor of UIN Sunan Ampel formed a Task Force for the Prevention and Control of Sexual Violence. The Task Force Team is tasked with outreach to work units within the UIN Sunan Ampel environment. The outreach is carried out by holding lectures via Zoom meetings or face-to-face and by making short educational videos about efforts to prevent and handle sexual violence. In addition, it also provides a hotline channel to report acts of sexual violence, providing a space to receive direct reports from victims and assistants them. This effort aligns with the promulgation of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. From a progressive legal perspective, legislation is expected to encourage social change in society, especially the environment, in terms of preventing and dealing with sexual violence in higher education environments to create safe university institutions free from sexual violence.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): November Vol. 5 No. 1 (2025): May Vol. 4 No. 2 (2024): November Vol. 4 No. 1 (2024): May Vol. 3 No. 2 (2023): November Vol. 3 No. 1 (2023): May Vol. 2 No. 2 (2022): November Vol. 2 No. 1 (2022): May Vol. 1 No. 2 (2021): November Vol. 1 No. 1 (2021): May