cover
Contact Name
Sri Astutik
Contact Email
rio.unitomo@gmail.com
Phone
+628123137066
Journal Mail Official
rio.unitomo@gmail.com
Editorial Address
Jl. Semolowaru no 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia Telp: (031) 592 5970 Fax: (031) 593 8935
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
ISSN : 25812033     EISSN : 25809113     DOI : https://doi.org/10.25139/lex.v6i2
Core Subject : Social,
Lex Journal is a scientific journal published by the Faculty of Law, Dr. Soetomo University which will be published regularly every six months. In July and December containing articles in the form of articles, studies, and research results. This journal is published as a forum to provide space for law and justice observers in their contribution to the development of law. Editors accept independent writings which can be in the form of articles, studies, and research results related to the field of law and justice, in Indonesian and English according to the writing style.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2023): December" : 7 Documents clear
Perilaku Diskriminasi Gender dalam Pandangan Socio Legal (UU No. 7 Tahun 1984) Sari, Ameliya Ratna; Alvandi, Agung; Putri, Nasya Aliyyah; Khairani, Nisya Hamidah; Zafarina, Yusabihu; Febrianty, Yenny
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v7i2.7289

Abstract

Seringkali perempuan dianggap lemah dengan keterbatasannya dan laki-laki sangat mendominasi karena mampu mengatasi segala hal, sehingga tanpa disadari tindakan diskriminatif akan selalu terjadi dalam tatanan sosial dan meluas di sepanjang kehidupan. Diskriminasi gender tersebut berupa wujud kekerasan maupun psikologis. Dalam hal ini diperlukan pandangan sosiologi hukum untuk mengupayakan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan mendapat perlindungan hukum yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif sosiologi hukum dan dampak yang diakibatkannya, serta solusi untuk mengatasi diskriminasi gender dalam kerangka sosiologi hukum. Metodologi penelitian khusus ini melibatkan pemanfaatan metode penelitian kualitatif di lingkungan perpustakaan dan teknik analisis isi deskriptif untuk analisis data. Kesimpulan yang diperoleh dari analisis ini adalah untuk memitigasi pertumbuhan kesenjangan gender di semua bidang kehidupan, penting bagi setiap individu untuk memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi mengenai peran dan tugasnya masing-masing. Dengan hal ini memerlukan komitmen yang teguh untuk mematuhi prinsip-prinsip yang mengatur keberadaan manusia.
Pencemaran Food Waste dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Orias, Marco; Zaenal, Hery Kurniawan
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v7i2.7661

Abstract

This research discusses the impact of food waste on the environment, especially in the context of environmental pollution and statutory regulations. This research provides practical understanding for the community about managing food waste so that it does not cause negative impacts. This research uses a case approach and a normative approach. In this research, it is stated that food waste contributes around 6% of total global greenhouse gas emissions. Waste management in Indonesia is still considered not optimal, with capacity in most districts/cities below 50%. With food waste, food waste disposal activities can produce methane gas, contributing to global warming. Environmental problems and the impact of food waste need to be addressed through legal approaches and public awareness. This research highlights the importance of adopting the circular economy concept and increasing the role of waste banks in waste management. However, it is still necessary to change overall waste management patterns to achieve a sustainable environmental balance.
Penyelesaian Sengketa Pekerja dalam Perjanjian Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial Satriawan, Deki
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v7i2.7762

Abstract

The number of Indonesian citizens who are adults and have reached a productive working life is not commensurate with the existing and available jobs. Most of the workforce in Indonesia has low education, this causes their bargaining position in obtaining work to be low. Work is the main source of income for livelihood, survival and life of all people. Obtaining a job and earning a good and decent income is the basic right of every human being. The Indonesian government has created legislation regarding employment to regulate the relationship between workers and employers. However, there are still many violations committed by employers in making work agreements. The reason is because the position of workers is weak due to the lack of available jobs. So that when looking for work, workers are willing to enter into a work agreement, without paying attention to the rights they lose when entering into a work agreement. Settlement of employment disputes between workers and employers regarding work agreements can be resolved in the industrial relations court. Legal protection for workers in employment agreements is necessary due to their weak position.
Perlindungan Hukum Bagi Rahasia Nasabah Bank Mardika, Nanda Aulia; Siahaan, Daud Sofyan T; Seraf, Yarra Raja; Hardy, Tiara Aulia; Siswajanthy, Farahdinny
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v7i2.8859

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang mengupayakan adanya perlindungan hukum dilakukan bank terhadap rahasia nasabah dengan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang rahasia bank dan mengkaji cara mudah mencegah kebocoran data dari nasabah bank. penelitian ini menggunakan data hukum yaitu evidensi hukum primer dan evidensi hukum sekunder. Penelitian ini fokus pada penelitian kepustakaan yang artinya menyelami lebih dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen perbankan sangatlah penting, mengingat kedudukan pengusaha dan konsumen dalam hal ini bank dan nasabah seringkali timpang. Maka diaturnya peraturan tentang upaya perlindungan terhadap rahasia bank ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terus mencegah adanya kebocoran data dari nasabah bank.
Implikasi Obstruction of Justice terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Haikal, Muhamad Fikri
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v7i2.8862

Abstract

This article discusses the concept and regulation of Obstruction of Justice in the Indonesian criminal justice system and its implications for the protection of witnesses and victims. The main issues raised are how the concept and regulation of Obstruction of Justice impact witness and victim protection. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that the criminal act of Obstruction of Justice can hinder fair law enforcement and negatively impact the protection of witnesses and victims. Effective protection is crucial to maintaining the integrity of the criminal justice system.
Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia Prayuda, Hilman; Alfurqan, Imam; Sridiani, Ni Wayan
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v7i2.9007

Abstract

Selama ini banyak diskriminasi yang telah dirasakan oleh penghayat/penganut aliran kepercayaan akibat perlindungan hukum yang tidak konsisten, seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen tertentu bagi anak-anak mereka, hingga akses terhadap pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jaminan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat penganut aliran kepercayaan, tantangan dalam pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan, dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan pengakuan dan jaminan terhadap prinsip HAM, antara lain dapat dilihat dalam materi muatan konstitusinya yang memberikan materi pengaturan secara khusus terhadap bidang HAM, dan peraturan-peraturan di bawahnya. Sementara tantangan dalam pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan yakni masih banyak aparat yang belum bisa membedakan mana pembatasan dan pengaturan HAM, sehingga ketika diturunkan kebijakan teknisnya menjadi diskriminatif. Oleh karena itu, negara wajib untuk menghormati (to respect), membela atau melindungi (to protect), dan negara wajib untuk memenuhi (to fulfill) hak konstitusi masyarakat penganut aliran kepercayaan dalam tataran praktiknya.
Enforcing State Ethics: Quo Vadis Law on Ethics of State Officials Kusuma, Lalu Aria Nata
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v7i2.9038

Abstract

Various ethical violations committed by state officials today are very concerning. In fact, there has been a legal product in the form of MPR Decree No. VI/MPR/2001 concerning the Ethics of National Life (MPR Decree No. VI/MPR/2001) which should be used as a guiding star. Unfortunately, the existence of MPR Decree VI/MPR/2001 is almost forgotten and unaware of its existence. This research aims to examine the existence of MPR Decree VI/MPR/2001 and the idea of forming the Law on Ethics of State officials. The research method used is normative legal research, using a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that the weak binding force of the MPR Decree as a legal product in the hierarchy of laws and regulations and the absence of an effective supervision and enforcement mechanism have implications for the neglect of the MPR Decree, which in this case includes the provisions regulated in the MPR Decree VI/MPR/2001. Reflecting on these conditions, it is necessary to regulate the issue of the ethics of state officials in a Law on Ethics of State officials to ensure the administration of the state based on moral and ethical values. The existence of the Law on Ethics of State officials will later regulate the code of ethics and code of conduct of state officials, as well as regulate an independent external ethics supervisory institution in the form of the State Officials Ethics Court.

Page 1 of 1 | Total Record : 7