Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Berdaya Journal Evidence Of Law Jurnal Perspektif Hukum Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat IPTEKS
Prayuda, Hilman
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia Prayuda, Hilman; Alfurqan, Imam; Sridiani, Ni Wayan
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v7i2.9007

Abstract

Selama ini banyak diskriminasi yang telah dirasakan oleh penghayat/penganut aliran kepercayaan akibat perlindungan hukum yang tidak konsisten, seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen tertentu bagi anak-anak mereka, hingga akses terhadap pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jaminan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat penganut aliran kepercayaan, tantangan dalam pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan, dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan pengakuan dan jaminan terhadap prinsip HAM, antara lain dapat dilihat dalam materi muatan konstitusinya yang memberikan materi pengaturan secara khusus terhadap bidang HAM, dan peraturan-peraturan di bawahnya. Sementara tantangan dalam pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan yakni masih banyak aparat yang belum bisa membedakan mana pembatasan dan pengaturan HAM, sehingga ketika diturunkan kebijakan teknisnya menjadi diskriminatif. Oleh karena itu, negara wajib untuk menghormati (to respect), membela atau melindungi (to protect), dan negara wajib untuk memenuhi (to fulfill) hak konstitusi masyarakat penganut aliran kepercayaan dalam tataran praktiknya.
Perubahan Konsep Fiktif Positif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama; Prayuda, Hilman; Alfurqan, Imam
Indonesia Berdaya Vol 5, No 4 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024961

Abstract

Prosedur perizinan dan publikasi keputusan publik yang disampaikan kepada otoritas administratif menjadi lebih mudah dengan adanya kebijakan legislatif negara yang menerapkan asas fiksi positif. UU KIP mengubah gagasan tentang penilaian fiksi positif dan menimbulkan masalah setelah disahkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Konsep Fiktif Positif telah berubah dalam konteks perizinan berbasis risiko setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual adalah metodologi yang digunakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa asas fiksi positif menjamin konsistensi proses perizinan profesi hukum. Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission, atau OSS) dan beberapa standar fiktif positif yang diimplementasikan dalam peraturan terkait OSS diperkenalkan ketika pemerintah mereformasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). UU Cipta Kerja memodifikasi definisi keputusan fiktif positif dengan mengubah jumlah maksimum waktu yang dapat ditentukan oleh keputusan tata usaha negara, mengizinkan keputusan untuk dibuat secara elektronik, dan menghilangkan yurisdiksi PTUN untuk memutuskan permohonan keputusan fiktif positif.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Handphone Bergaransi Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi di Kota Mataram) (Legal Protection for Consumers of Guaranteed Mobile Phone Products According to Positive Law in Indonesia (A Study in Mataram City)) Prayuda, Hilman; Alfurqan, Imam; efendi, saparudin
Indonesia Berdaya Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251096

Abstract

ABSTRAKFenomena pelaku usaha yang menjual produk handphone tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang dijual pada akhirnya merugikan konsumen. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk handphone bergaransi menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan garansi handphone oleh pelaku usaha terhadap konsumen di Kota Mataram. Memberi kritikan serta saran tentang fenomena yang dihadapi oleh pembeli dalam menggunakan produk handphone bergaransi yang di jual-belikan perusahaan-perusahaan nantinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan normatif empiris. Pemberian garansi handphone di kota Mataram diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan. Bahwa untuk melindungi hak-hak konsumen, pemerintah melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan layanan purna jual selama 1 tahun, kedua pelaksaan garansi oleh pelaku usaha di Kota Mataram telah berjalan cukup baik. Abstract. The phenomenon of business actors selling mobile phone products without providing complete, clear, and accurate information about the goods ultimately harms consumers. Therefore, this study aims to analyze the forms of legal protection for consumers of guaranteed mobile phone products according to positive law in Indonesia and how the implementation of mobile phone warranties by business actors is carried out for consumers in Mataram City. It provides critiques and suggestions regarding the challenges faced by buyers in using guaranteed mobile phone products sold by companies. The research method employed is normative-empirical writing. In Mataram City, mobile phone warranties are provided by business actors to consumers in accordance with applicable laws and regulations. To protect consumer rights, the government mandates through various regulations that business actors must provide after-sales service for one year. Furthermore, the implementation of warranties by business actors in Mataram City has been functioning quite well. 
PELESTARIAN EKOWISATA BERBASIS HUKUM LINGKUNGAN: SOSIALISASI DAN AKSI BERSIH PANTAI SERTA PENANAMAN MANGROVE DI PANTAI CEMARE, LOMBOK BARAT Prayuda, Hilman; Prawiranegara, Khalid; Mandala, Opan Satria; Rahmatyar, Ana; Sumardani, Rizki
JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara Vol. 2 No. 3 (2025): Juli 2025
Publisher : CV Sentra Nusa Connection

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63545/juan.v2.i3.134

Abstract

Pantai Cemare di Lombok Barat merupakan kawasan pesisir yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Namun, tantangan seperti pencemaran sampah, abrasi, dan kerusakan ekosistem mangrove mengancam kelestarian lingkungan pesisir. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, aksi bersih pantai, dan penanaman mangrove. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran hukum dalam perlindungan lingkungan, sementara kegiatan bersih pantai dan penanaman mangrove mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam aksi pelestarian. Kegiatan ini juga membuka ruang kolaboratif antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keberlanjutan program diharapkan dapat terwujud melalui pembentukan kelompok kerja lingkungan lokal yang bertugas melakukan pemantauan dan edukasi rutin. Dengan demikian, Pantai Cemare berpotensi menjadi model pengelolaan ekowisata pesisir yang berbasis hukum dan keberlanjutan lingkungan.
EFEKTIVITAS PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH GARAPAN DI WILAYAH PEDESAAN NTB: KAJIAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS Prayuda, Hilman
Jurnal Perspektif Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study evaluates the practice of sharecropping agreements between tenant farmers and landowners in rural areas of West Nusa Tenggara (NTB), which are generally conducted orally based on longstanding traditions and local values. These agreements are often made informally without written documentation, relying primarily on trust and established social relationships between the parties. The main objective of this research is to assess the effectiveness and legal validity of oral sharecropping agreements within the framework of national civil law, while also considering the dynamics of customary law (adat) as it operates in local communities. Employing a juridical-empirical approach, this study examines relevant legal instruments, including the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Law No. 2 of 1960 concerning Sharecropping Agreements, alongside field data obtained through interviews and direct observation in the villages of Puyung and Ketare (Central Lombok) and Suralaga (East Lombok). The findings indicate that oral sharecropping agreements are legally valid under Article 1320 of the Civil Code, provided they meet the essential elements of consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. However, such agreements are significantly weak in terms of evidentiary value in dispute resolution and fail to provide sufficient legal protection for farmers, who are typically the more vulnerable party socially and economically. This imbalance creates inequality in the legal relationship between farmers and landowners. Therefore, the study recommends the implementation of simple formalization measures through local registration or village records, and the strengthening of customary legal institutions via village-based regulations, to ensure legal certainty and substantive justice for all parties involved in agrarian agreements.
Pemberdayaan Komunitas Sahabat UMKM NTB Melalui Workshop Pembuatan P.T Perseorangan di Kota Mataram Putra, Eduard Awang Maha; Mandala, Opan Satria; Prayuda, Hilman; Alfurqan, Imam; Renda, Rapi
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat IPTEKS Vol. 2 No. 1: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat IPTEKS, Desember 2024
Publisher : CV. Global Cendekia Inti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/jppmi.v2i1.77

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are critical to driving economic growth, particularly by creating jobs, increasing household incomes, and reducing poverty. In Nusa Tenggara Barat (NTB), 786 registered MSMEs operate across various sectors such as trade, agriculture, and industry. However, many MSMEs face challenges due to a lack of legal business status, which limits their access to financing, market opportunities, and consumer trust. To address this issue, the Sahabat UMKM NTB Community, in collaboration with the government, organized a workshop focused on establishing Individual Limited Companies (PT Perseorangan). This initiative aimed to raise awareness about the importance of business legality, provide technical guidance on registration procedures, and offer hands-on assistance in obtaining legal business status. The program utilized socialization sessions, practical training, and continuous mentorship to support MSME actors in navigating the registration process via the DJAHU system. As a result, several MSMEs successfully obtained legal status, improving their credibility, access to financing, and market reach. This program underscores the significance of collaborative efforts between government, local communities, and technology in empowering MSMEs, enabling them to contribute more effectively to regional and national economic development.
Rekonstruksi Konsep Itikad Baik Dalam Perjanjian Investasi Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Prayuda, Hilman; Kwangtama Tekayadi, Suntarajaya; Prawiranegara, Khalid; Anggara, Bagas
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas itikad baik dalam perjanjian investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, serta merumuskan rekonstruksi konsep tersebut dalam perspektif pariwisata berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus empiris terkait pelaksanaan investasi di Mandalika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik yang seharusnya menjadi dasar hubungan hukum antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal belum sepenuhnya diimplementasikan secara substansial. Proses pengadaan tanah yang tidak partisipatif dan dominasi posisi investor memperlihatkan ketimpangan antara prinsip kebebasan berkontrak dan keadilan sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi asas itikad baik perlu dilakukan dengan mengintegrasikan norma privat perikatan dan norma publik lingkungan. Asas ini harus mencakup tanggung jawab sosial-ekologis, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan bersama. Penerapan itikad baik dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, asas itikad baik tidak lagi dimaknai sekadar sebagai norma moral privat, tetapi sebagai prinsip hukum progresif yang menjamin keadilan kontraktual, sosial, dan ekologis dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di KEK Mandalika.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Amanat Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Prawiranegara, Khalid; Sakti, Lanang; Efendi, Saparudin; Prayuda, Hilman
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1771

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian ini berangkat dari pandangan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak dapat hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum yang berdaya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Pemberdayaan tersebut mencakup peningkatan kesadaran hukum, akses terhadap keadilan (access to justice), serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan advokasi hukum. Implementasi di era reformasi memperlihatkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari sentralistik menuju partisipatif, melalui penguatan lembaga-lembaga independen dan program bantuan hukum. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Co-Authors Bagas Anggara Eduard Awang Maha Putra Imam Alfurqan Khalid Prawiranegara Lanang Sakti Ni Wayan Sridiani Opan Satria Mandala Rahmatyar, Ana Renda, Rapi Saparudin Efendi Sumardani, Rizki Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama