cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayon Diniyanto
Contact Email
ayon.diniyanto@uingusdur.ac.id
Phone
+6281227624571
Journal Mail Official
manabia@uingusdur.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. PO.BOX 51161 Telp. (0285) 412575 | Fax. 423418, Email (Official): htn@uingusdur.ac.id
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
Manabia: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
ISSN : 28095928     EISSN : 28281683     DOI : https://doi.org/10.28918/manabia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Manabia, Journal of Constitutional Law adalah sebuah peer-review jurnal yang diterbitkan dua kali setahun (Juli dan Desember) oleh para mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia. Lingkup penjelas meliputi Politik Hukum, Politik Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara (Islam dan Konvensional), Hukum Kepartaian dan Pemilu, dan Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 5   6   7   8   9 
Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Sulistiowati, Mega; Bisyri, Mohammad Hasan
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 01 (2021): Hukum, Politik, dan Demokrasi
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v1i01.196

Abstract

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif di dalam politik, yaitu memilih kepemimpinan negara bersama-sama secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini mencangkup menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye partai politik dan menjadi anggota politik maupun ormas. KPU Kota Pekalogan dalam menjalankan tugasnya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 apakah sudah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 hingga mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat? (2)Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019? Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan mengggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.
Penerapan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah dan Permenkumham Nomor 10 dan 32 Tahun 2020 Di Lapas Kelas IIA Pekalongan Santika, Tri; Luluardi, Yunas Derta
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 01 (2021): Hukum, Politik, dan Demokrasi
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v1i01.199

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkap proses pemberian asimilasi dan integrasi pada masa pandemi covid-19 di rutan kelas IIA Kota Pekalongan dan untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih siyasah dan perspektif permenkumham tentang pemberian asimilasi dan integrasi pada masa pandemi covid-19 di rutan kelas IIA Kota Pekalongan. Sebagaimana diketahui, adanya overcrowded atau kelebihan kapasitas di dalam sel rumah tahanan sering ditemukan, ditambah munculnya pandemi covid-19 pemerintah memberikan kebijakan berupa asimilasi dan integrasi bagi narapidana untuk mengurangi angka penularan covid-19. Sebagaimana yang dapat dijumpai di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan. Penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Informan kunci digali melalui para pegawai dan staf rutan kelas IIA Pekalongan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Temuan dari penelitian ini adalah proses penerapan asimilasi dan integrasi di rutan kelas IIA Pekalongan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Adapun penerapan asimilasi dan integrasi dalam perspektif fiqih siyasah dapat dikatakan tidak sama. Dengan demikian, proses asimilasi dan integrasi di rutan kelas IIA Pekalongan belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk hukum Islam. Sedangkan dalam perspektif Permenkumham pemberian asimilasi dan integrasi di rutan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 dan 32 Tahun 2020.
Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal Terhadap Pilkada di Kabupaten Kendal Tahun 2020 Perspektif Maqāşid Asy-Syarīʻah Cahyaningsih, Novi; Muftadin, Dahrul
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 01 (2021): Hukum, Politik, dan Demokrasi
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v1i01.205

Abstract

Pengawasan partisipatif adalah kegiatan inisiatif diluar Lembaga pengawas untuk memastikan berjalannya tahapan pemilihan umum dengan mengumpulkan data, informasi, dan menginventarisasi hasil kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi masyarakat yang independen dan non-partisan. Pada konsep ini layaknya termuat upaya untuk mewujudkan nilai kedaulatan masyarakat. Dimana proses ini menjadi landasan dasar praktek demokrasi berjalan. Konsep hukum islam telah menawarkan upaya perlindungan tersebut yang kemudian dikemas pada konsep Fikih Siyasah. Hal demikian berlanjut untuk dikembangkan pada teori Maqāṣid asy-Syarīʻah. Nilai kemaslahatan adalah titik kajian Maqāṣid asy-Syarīʻah. Kemaslahatan dan/atau kedaulatan perlu diimplementasi pada praktek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Pada pada dasarnya praktek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah implementasi menjaga kedaulatan masyarakat. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis sosiologis untuk selanjutnya disajikan sebagai data deskriptif analitis. Penelitian ini bertempat di Bawaslu Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pengawasan partisipatif terhadap pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dan praktek analisis Maqāṣid asy-Syarīʻah sebagai teori implementasi nilai kemaslahatan pengawasan partisipatif dilaksanakan pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Kendal periode 2020-2024.
Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2 14 Afdholina, Alia Nur; Muftadin, Dahrul
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 01 (2021): Hukum, Politik, dan Demokrasi
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v1i01.208

Abstract

Peraturan desa merupakan manifestasi Indonesia sebagai negara hukum. Eksistensinya dalam dunia produk hukum daerah bisa dibilang masih baru dan keberadaanya tersebut adalah jawaban atas tantangan kondisi sosial masyarakat yang selalu berubah setiap masanya. Akibat dari diterbitkannya Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 perihal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggeserkan hierarki kedudukan peraturan desa. Hal ini berimbas kepada ketidakpastian landasan yuridis peraturan desa. Hal tersebut menyebabkan terabaikannya jenis produk hukum daerah ini, apalagi masih relatif baru seringkali dalam proses pembentukannya pun tidak sinkron dengan prosedur yang termuat dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 serta tidak memperhatikan kaidah dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari permasalan tersebut munculnya 2 rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014?, 2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014?. Penelitian ini bersifat kepustaakan (libreary research) dengan bentuk kualitatif. Untuk menggali data dan menganalisa data dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan fikih Siyasah (Siyasah Dusturiyah). Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah; pembentukan peraturan desa harus memperhatikan 3 kaidah atau asas yang sangat fundamental dan bersifat mutlak yaitu Asas lex superior derogate lex inferiori, Asas lex specialis derogate lex generalis, dan Asas lex posterior derogate lex priori, Adapun pembentukan peraturan desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 harus melalui 6 (enam) tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, penyebarluasan, serta evaluasi dan klarifikasi. Kedua; berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap substansi proses pembentukan peraturan desa sudah mewujudkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti penerapan asas musyawarah dan demokrasi. Karena disetiap tahapannya tidak meninggalkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Walaupun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi cacat hukum dan digunakan sebagai kepentingan pribadi maupun golongan semata.
Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sari, Puji Ana; Askari, Saif
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 01 (2021): Hukum, Politik, dan Demokrasi
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v1i01.212

Abstract

Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan tentang permasalahan mengenai peran Musrenbang dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Pelaksanaan Musrenbang ini sangat berpengaruh akan peningkatan pembangunan desa. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran Musrenbang dalam menyerap aspirasi Masyarakat dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Musrenbang di Desa Tangkil-Tengah. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Musrenbang dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengetahui faktor pendukung sekaligus penghambat pelaksanaan Musrenbang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya terdiri dari data primer (hasil wawancara, observasi) dan data sekunder (kutipan jurnal, buku, dan sumber lain). Teknik analisis penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Musrenbang dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Tangkil-Tengah sebagai forum pembahasan atau diskusi bersama antar masyarakat dengan pemerintah desa mengenai rencana pembangunan yang sebelumnya dilakukan penampungan usulan-usulan dari masyarakat untuk diserap dan dipilah kembali menjadi prioritas pembangunan.
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada Masa Pandemi Covid-19 Karimah, Naili; Hamid, Abdul
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 01 (2021): Hukum, Politik, dan Demokrasi
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v1i01.214

Abstract

Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada pilkada 2020. Dalam pilkada serentak 2020 pada masa pandemi covid-19 ini pastinya akan memberikan dampak bagi pelemahan pengawasan sehingga dalam menghadapi kerawanan-kerawanan perlu adanya mengawasan secara optimal untuk menekan potensi pelanggaran yang akan terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research), dengan menggunakan pendekatan studi hukum empiris. Sumber data dalam melakukan penelitian ini yaitu sekunder yang diperolah melalui dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenangnya Panwaslu Kecamatan sebagai pengawas pemilihan telah melakukan pengawasan dari pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan, lalu menyampaikan temuan-temuan dugaan pelanggaran, hingga proses penindak lanjutan setiap dugaan pelanggaran. Meskipun terdapat hambatan yang dialami tetapi Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perbandingan Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Indonesia dengan Uruguay Wulan, Dewi Sri; Luluardi, Yunas Derta
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 01 (2025): Politik Hukum Perundang-Undangan
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v5i01.12547

Abstract

Electoral dispute resolution is a crucial aspect in maintaining democratic integrity. This comparative study analyzes fundamental differences between electoral dispute resolution systems in Indonesia through the Constitutional Court and Uruguay through La Corte Electoral, focusing on institutional design and operational effectiveness.The research employs doctrinal legal methodology with comparative and historical approaches, supported by comprehensive literature review from primary and secondary sources. Uruguay's La Corte Electoral, operational since 1924, demonstrates a unique model by integrating regulatory and adjudicative functions within a single autonomous institution. This system differs from Indonesia's, which separates these functions between the Election Commission (KPU), Election Supervisory Body (Bawaslu), and Constitutional Court. In-depth analysis reveals that Uruguay's model offers several significant advantages: first, institutional continuity enabling accumulation of experience and expertise; second, integration of functions resulting in more effective coordination; and third, structural independence strengthening decision legitimacy. These factors contribute to Uruguay's long-term democratic stability. Based on these findings, the research recommends institutional reform in Indonesia through the establishment of a permanent specialized electoral court. This transformation must consider Indonesia's socio-political characteristics, including geographical complexity, demographic diversity, and local political dynamics. Implementation should be conducted gradually, addressing regulatory aspects, institutional capacity, and accountability mechanisms.Practical implications include the need for constitutional amendments, human resource capacity development, and strengthening of legal infrastructure. The theoretical contribution of this research enriches discourse on electoral judicial institutional design in the context of developing democracies. Keywords: Democracy; La Corte Electoral; Constitutional Court; Dispute Resolution
Politik Hukum Pembentukan Norma Pada Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa Khozin, Ahmad Nur; Diniyanto, Ayon
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 01 (2025): Politik Hukum Perundang-Undangan
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v5i01.12548

Abstract

The demonstration by the village head association demanding an extension of office resulted in changes in Law Number 3 of 2024 which contains the norm for the term of office of village heads into 2 periods with each term of office for 8 years. This change does not show a significant difference with the previous regulation, in fact it experiences regulatory similarities with Law Number 5 of 1979 during the new order period. This research aims to find out the legal politics of changes in the term of office norms of village heads and explain the legal consequences. By using a legal approach, a conceptual approach, and a historical approach. The author uses perscriptive analysis techniques in reviewing the research. With the result that; First, even though the making of laws seems hasty, the legal politics used in making this policy lead to public welfare. Second, the legal consequences arising from changes in the norms of the term of office of the village head. Keywords: Village Law; Village head; Legal Politics
Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin dalam Memperoleh Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan Milatina, Arina; Sofiani, Trianah
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 01 (2025): Politik Hukum Perundang-Undangan
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program bantuan hukum menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, walaupun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, namun masih dirasakan kurang. Masih banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum mengetahui program pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin didalam hal menghadapi masalah hukum. Berdasarkan latar belakang diatas menarik dan penting untuk diteliti tentang pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Pekalongan dalam mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum gratis dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat. Akan tetapi dilihat dilihat dari realitas Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kabupeten Pekalongan masih ditemukan kendala-kedala yang berasal dari kalangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
Kepatuhan Prinsip Good Governance dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Putri, Farah Adelya; Khasna, Syarifa
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 01 (2025): Politik Hukum Perundang-Undangan
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Namun, dalam pelaksanaannya di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, masih ditemukan masalah terkait ketidaktepatan sasaran, minimnya transparansi, dan kecemburuan sosial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan pemerintah desa terhadap prinsip good governance dalam penyaluran BLT, khususnya prinsip keadilan dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer berasal dari perangkat desa dan masyarakat penerima maupun non-penerima BLT. Peneliti menganalisis data dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance. Proses seleksi penerima masih dipengaruhi kedekatan sosial dan keterbatasan data, sehingga keadilan prosedural dan distributif belum tercapai, terutama bagi lansia dan difabel. Keterbukaan informasi belum merata, dan mekanisme pengaduan masih informal. Perlu perbaikan pada pendataan, sosialisasi, dan evaluasi agar bantuan tersalurkan secara adil dan transparan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada perbaikan tata kelola bantuan sosial serta menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi.

Page 8 of 9 | Total Record : 83

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 01 (2025): Politik Hukum Perundang-Undangan Vol 4 No 02 (2024): Penegakan Konstitusi secara Kelembagaan Vol 4 No 01 (2024): Dinamika Ketatanegaraan Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum Vol 2 No 01 (2022): Penegakan Hukum di Daerah Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol 1 No 01 (2021): Hukum, Politik, dan Demokrasi Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue