Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 1 (2022)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Jasa Titip (Jastip) Barang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemilik Akun Instagram @azkaestu) ]]>
<![CDATA[Yusca Satria Alamsyah]]>;
<![CDATA[Saif Askari]]>;
<![CDATA[Khafid Abadi]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (371.149 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v2i1.4866
<![CDATA[Goods delivery service (jastip) is a service assistance service to buy certain goods that are presented through web-based media, and for this assistance the perpetrators of the delivery service will receive fees or wages. The owner of the Instagram account @azkaestu provides this web-based buying and selling service by applying the price of goods and estimates combined with the cost or wage rate for the service if the customer does not ask directly, and does not explain what the cost of the store is. Based on the above background, the formulation of the problem in this study are: 1. How is the practice of goods deposit services on the @azkaestu Instagram account owner?, 2. What is the perspective of Islamic law on goods deposit services?, 3. What is the positive legal perspective on goods deposit services? ? The conclusion that can be drawn is the mechanism for determining ujrah on the @azkaestu Instagram account by entering administrative wages which are combined into the product cost price called include. The wage rate for administration usually ranges from 10-50% of the product cost and this depends on the operational services of the goods or the needs of the custodians. Meanwhile, the positive legal view on online application-based transactions involving online deposit services is essentially an engagement. Keywords: Contract, Engagement, Deposit Service]]>
<![CDATA[Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Kurban ]]>
<![CDATA[Nabiqa Yunisti Fakhrunisa]]>;
<![CDATA[Dahrul Muftadin]]>;
<![CDATA[Noorma Fitriana M. Zain]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (456.312 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v2i1.5188
<![CDATA[Wadi’ah pada tabungan kurban yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy- Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dilakukan oleh pihak wadi’ (yang menitipkan) dan muwadi’ (yang menerima titipan). Artikel ini membahas praktik tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan analisis terhadap akad wadi’ah pada tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dengan pendekatan kualitatif. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dalam praktik tabungan kurban menggunakan akad wadi’ah yang didalamnya terdapat skema bagi hasil. Dan adanya bagi hasil tersebut merupakan kesepakatan dari pihak koperasi maupun nasabah yaitu dengan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,001% bagi nasabah setiap bulannya dari saldo yang telah masuk yang ditempatkan ke saldo rekening milik nasabah. Implemetasi akad wadi’ah pada tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa belum sesuai dengan teori wadi’ah karena dalam teori wadi’ah, akad wadi’ah terdapat bonus dengan syarat tidak diperjanjikan diawal dan tidak ditentukan besaran jumlahnya diawal meskipun dalam praktik tersebut dilakukan atas kesepakatan oleh kedua belah pihak yang saling rela dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Wadi’ah pada tabungan kurban yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy- Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dilakukan oleh pihak wadi’ (yang menitipkan) dan muwadi’ (yang menerima titipan). Artikel ini membahas praktik tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan analisis terhadap akad wadi’ah pada tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dengan pendekatan kualitatif. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dalam praktik tabungan kurban menggunakan akad wadi’ah yang didalamnya terdapat skema bagi hasil. Dan adanya bagi hasil tersebut merupakan kesepakatan dari pihak koperasi maupun nasabah yaitu dengan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,001% bagi nasabah setiap bulannya dari saldo yang telah masuk yang ditempatkan ke saldo rekening milik nasabah. Implemetasi akad wadi’ah pada tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa belum sesuai dengan teori wadi’ah karena dalam teori wadi’ah, akad wadi’ah terdapat bonus dengan syarat tidak diperjanjikan diawal dan tidak ditentukan besaran jumlahnya diawal meskipun dalam praktik tersebut dilakukan atas kesepakatan oleh kedua belah pihak yang saling rela dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Ikan dengan Akad Bai’ Al Muzayadah ]]>
<![CDATA[Muhammad Rofiu Arzaq]]>;
<![CDATA[Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[M Rizqon Mubarok]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v2i1.5368
<![CDATA[Praktik jual beli ikan menggunakan Basket praktiknya menimbulkan permasalahan diantaranya perbedaan kualitas ikan atau tercampur berbagai jenis ikan dalam satu Basket. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan Proses jual beli ikan di dalam basket dengan akad Bai’ Al Muzayadah di tempat pelelangan ikan klidang lor batang serta mengetahui tinjauan hukum islam terhadap proses jual beli ikan di dalam basket di tempat pelelangan ikan klidang lor batang. Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa transaksi jual beli ikan dalam Basket dengan akad Bai’ Al Muzayadah ini termasuk kedalam ‘Urf yaitu suatu adat kebiasaan sejak dahulu. Praktik lelang menggunakan basket dibolehkan menurut hukum islam (transaksi ini dikategorikan mubah atau boleh selama belum ada dalil yang mengharamkan), penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana praktik jual beli ikan dalam Basket atau keranjang dengan akad bai’ al muzayadah ditinjau dari segi hukum islam sehingga apakah sudah sesuai dengan praktik jual beli yang di benarkan oleh syariat islam karena dari jual beli ikan didalam Basket atau keranjang menimbulkan permaslahan yang tidak sedikit dan dapat merugikan terhadap pembeli ikan secara lelang serta Hak khiyar diterapkan sebagai pemecah permasalahan apabila mendaptkan kualitas ikan yang tidak sesuai.]]>
<![CDATA[Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas ]]>
<![CDATA[Dimas Tomy Hanggara]]>;
<![CDATA[Akhmad Jalaludin]]>;
<![CDATA[Tarmidzi Tarmidzi]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v2i1.5393
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik gadai emas, impleentasi fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan alasan kenapa fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tidak terimplementasikan sepenuhnya di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field-resech) dengan objek penelitian yaitu implementasi fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dalam akad gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi yakni memanfaatkan sumber buku, artikel jurnal, situs atau website. Dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang disimpulkan dengan cara berfikir induktif. Kesimpulan penelitian ini bahwa pelaksanaan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.di PT. Jasa Gadai Syariah telah sesuai dalam praktiknya, walaupun dalam proses penjualannya tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI akan tetapi tujuan dari penjualan barang jaminan yang tidak ditebus sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu untuk melunasi pinjaman utang debitur serta pembayaran ujrahnya.]]>
<![CDATA[Perjanjian Gadai Sawah Di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang: (Kajian Sosiologi Hukum) ]]>
<![CDATA[Muhammad Abdul Jalil]]>;
<![CDATA[Trianah Sofiani]]>;
<![CDATA[Bunga Desyana Pratami]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v2i1.5423
<![CDATA[Praktik gadai sawah sudah menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Pedagung. Gadai dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga tidak ada kejelasan jangka waktu berakhirnya gadai. Penulis tertarik untuk meneliti mengapa gadai sawah masih dilakukan di Desa Pedagung dan bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai sawah yang di lakukan masyarakat Desa Pedagung. Jenis penelitian yang di gunakan ialah yurudis empiris. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif. Hasil yang didapatkan penulis bahwa gadai sawah yang di lakukan oleh masyarakat Desa Pedagung tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam yang mengatur tentang gadai maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960. Ketidak sesuaian perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedagung tidak sesuai dengan hukum Islam sebab memiliki faktor riba, karena akad gadai bertujuan meminta keyakinan ataupun jaminan atas utang untuk orang yang menggadaikan, bukan buat mencari sesuatu keuntungan. Karena dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedagung tidak menentukan jangka waktu gadai dan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai.]]>
<![CDATA[Praktik Jual Beli Jizaf Pada Benih Siap Tanam ]]>
<![CDATA[Muhammad Rumuzi]]>;
<![CDATA[Rita Rahmawati]]>;
<![CDATA[Anindya Aryu Inayati]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.244 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v2i1.6254
<![CDATA[The sale and purchase of jizaf on ready-to-plant rice seeds, is a buying and selling practice where farmers sell ready-to-plant rice seeds by hand and tie them together. In this sale and purchase there is no clarity in size, and the measurement is only based on the grip of the hand, whereas in essence the size of each person's palm is different, some are large, some are small. In addition, the strength of the grip affects the content of the rice seeds, so there is no uniformity in the quantity of the dose in this sale and purchase. This type of research is a field research with a qualitative approach. Sources of data in the form of primary data obtained by observation and interviews with sellers and buyers, and secondary data sources obtained by documentation techniques. The data were analyzed using interactive model qualitative data analysis techniques. The results of the study concluded, the sale and purchase of ready-to-plant rice seeds in Lebo Village was in accordance with the pillars and terms of buying and selling by means of jizaf. Another factor in the permissibility of this buying and selling is that there is a great benefit in it, the benefit in terms of doing muamalah to help each other. This buying and selling practice is a habit of the local community (urf), urf in this sale and purchase is a valid urf and does not conflict with Islamic teachings and can be used as a legal basis.]]>
<![CDATA[Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ]]>
<![CDATA[Rahmatul Afifah]]>;
<![CDATA[Teti Hadiati]]>;
<![CDATA[Kholil Said]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.281 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v2i1.6255
<![CDATA[Artikel ini membahas tujuan adanya BMT Untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat kurang mampu dalam berusaha pada umumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa studi kasus, jenis penelitiannya yaitu berupa studi kasus. Hasil analisa yang dilakukan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan penyebab terjadinya faktor-faktor pembiayaan bermasalah yaitu dengan adanya faktor Intrenal dan eksternal. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama (a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah; (b) faktor internal yaitu Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah; dan lain-lain. Sedangkan faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal terjadinya kelalaian anggota untuk membayar angsuran atau menunda-nunda, adanya faktor alam yang sedang terjadi pada saat ini yaitu musibah Covid-19 dan lain-lain. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah pemberitahuan lewat telepon atau handpone, pemberian surat penagihan, melakukan penjadwalan ulang, memperpanjang jangka waktu, memperpanjang jangka waktu angsuran, melakukan persyaratan ulang, melakukan penataan ulang, sita jaminan dan melakukan eksekusi jaminan, dan strategi terakhir adalah tidak akan melakukan kerjasama dengan anggota yang bermasalah untuk jangka panjang, dan harus berhati-hati dengan menyeleksi calon anggota BMT.]]>
<![CDATA[Pembiayaan Perumahan Syariah Berbasis Akad Murabahah bil Wakalah dalam Perspektif Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 ]]>
<![CDATA[Tasyana Rahmadini]]>;
<![CDATA[Ali Trigiyatno]]>;
<![CDATA['Alamul Yaqin]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v2i1.6256
<![CDATA[This article discusses the process of contract and mortgage financing based on a murabahah bil wakalah contract at PT Bank BTN Syariah Pekalongan branch office from the perspective of DSN Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000. This type of research is a field research (field-research) with a qualitative approach. Sources of data in the form of primary and secondary data, primary data obtained by interview and observation techniques while secondary data obtained by documentation. The subject of this research is PT. Bank BTN Syariah Pekalongan Branch Office and Customers, while the object is the settlement in accordance with DSN Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 in the Murabahah bil Wakalah contract. And data analysis using descriptive qualitative. The practice of the Murabahah Bil Wakalah contract At PT Bank BTN Syariah Pekalongan Branch Office, most of the practices of the Murabahah bil Wakalah contract have complied with the provisions of the DSN Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. However, there are still provisions that have not been fulfilled, namely the financing of the murabahah contract directly before the end of the wakalah contract or the house being traded in principle does not belong to the bank so that it is not in accordance with the provisions of the DSN Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 which states that the bank wants to represent the customer for the purchase of an item from a third party, the murabahah sale and purchase contract must be executed after the goods have become the property of the bank.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Afdhila Nurukusuma]]>;
<![CDATA[Jumailah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.166 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v2i1.6257
<![CDATA[The Law on Halal Product Assurance Number 33 of 2014 has mandated that all food products circulating in Indonesia must be certified halal. However, the fact is that in Pecangakan Village, Pemalang Regency, many home industries have not been certified halal, including the rambak cracker industry. Therefore, the purpose of this study is to find out how the legal provisions related to food products must be certified halal, and to find out the legal impact of food products that have not been certified halal. This research is an empirical legal research with qualitative method and sociological approach. The results of the study show that the halal label for food products is one of the things mandated by Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and Law Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector. Whereas in Islamic law, halal certification of food products is not mandatory. The legal impact of the rambak cracker industry that has not been certified halal is contrary to the mandate of Law Number 33 of 2021, so that producers can be subject to sanctions. Meanwhile, if from the perspective of Islamic law, the cracker rambak industry in Pecangakan Village does not include a halal label, there are no legal consequences for this action.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa ]]>
<![CDATA[Dian Restu Salsabila]]>;
<![CDATA[Karimatul Khasanah]]>;
<![CDATA[Heny Rahmawati]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.971 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v2i1.6258
<![CDATA[A house rental agreement is something that is commonly done by the community. One of them is renting a house in Kasaba Housing, Jalan Kanfer 1 No. 6, Kalisalak Village, Batang District. In practice, there is a unilateral cancellation in the agreement made by the lessee. This is of interest to in-depth analysis of unilateral cancellations made by tenants. This research is a field research, with a qualitative approach. The results of this study indicate that the implementation of a house rental agreement in Kasaba Housing Jalan Kanfer 1 No. 6 Kalisalak Village, Batang District is in accordance with the terms and pillars of the lease agreement in Islamic law and also in accordance with the terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. However, regarding the legal consequences of unilateral cancellation in the lease agreement carried out by the lessee according to Islamic law, namely the end of the contract due to termination which was phased based on mutual agreement (al-iqalah) making the parties who entered into the lease contract return to their original status as before the occurrence. contract. Meanwhile, according to positive law, a legal act that unilaterally cancels an agreement is contrary to Article 1570 of the Civil Code.]]>
