cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dina Haryati Sukardi
Contact Email
lppm@umitra.ac.id
Phone
+6281262639118
Journal Mail Official
lppm@umitra.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/about/editorialTeam
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Published by UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
ISSN : -     EISSN : 27458539     DOI : https://doi.org/10.57084/jpj.v4i1
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Pro Justitia (JPJ) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia. Tujuan dari JPJ untuk menyediakan akses terbuka penuh terhadap jurnal dan isinya sebagai bentuk dukungan terhadap pertukaran pengetahuan secara global dengan menjadikan hasil penelitian untuk dapat bebas diakses oleh publik. JPJ terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Focus and Scope JPJ adalah: Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Tatanegara Bidang lain terkait hukum
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2024)" : 8 Documents clear
Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk) S, Yulyanti; Rusli, Tami
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1594

Abstract

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau flides, tang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (anggunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda yang ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen adanya eksekusi Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk). Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen adanya eksekusi Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk).Kata Kunci: Melawan Hukum, Perlindungan Konsumen, Jaminan Fidusia
EFEKTIVITAS UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Aryani, Tuti; Levy F, Angraeny; Putri, Adelita; Khairunnisa, Alifia
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1614

Abstract

Perkara anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan beberapa jenis anak yang berhadapan dengan hukum yaitu : Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. Proses peradilan pidana anak melibatkan beberapa tahap, termasuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mempersiapkan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor yang memengaruhi keberhasilan dan penerapan upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup wilayah Kota Metro.Metode yang digunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder baik peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) atau buku hukum dan penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini (bahan hukum sekunder).Anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, dan medapatkan bantuan hukum serta bantuan lain secara efektif. Diversi dalam penyelesian perkara anak adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, meyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari proses peradilan, memghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Diversi, Perkara Anak
Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Penggantian Nama Akibat Kesalahan Penulisan Dalam Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk) Shaffa, Aldisa; Rusli, Tami
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1578

Abstract

Writing errors are discrepancies between correct writing rules and what should be written. Writing errors can also occur in various aspects, such as errors in basic words, affixes, prepositions, pronouns, numbers, numbers, abbreviations, punctuation and absorption elements. This can affect the understanding and interpretation of the text, so it is important to pay attention to the rules of correct writing. The problem in this research is what factors cause name changes in population documents (Study Decision Number: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk). And what are the judge's considerations in granting a name change decision in population documents (Decision Study Number: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk). 
Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK) Annisa, Intan; Seregig, I Ketut
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1580

Abstract

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan seharihari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Putusan Nomor 581/Pid.B/ 2023/PN Tjk. dan Sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TjkKata Kunci: Pencurian, Penegakan Hukum, Pemidanaa..
Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk) Kosasi, Amelia Nanda Putri; Baharudin, Baharudin; Satria, Indah
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1570

Abstract

Writing errors are discrepancies between correct writing rules and what should be written. Writing errors can also occur in various aspects, such as errors in basic words, affixes, prepositions, pronouns, numbers, numbers, abbreviations, punctuation and absorption elements. This can affect the understanding and interpretation of the text, so it is important to pay attention to the rules of correct writing. The problem in this research is what factors cause name changes in population documents (Study Decision Number: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk). And what are the judge's considerations in granting a name change decision in population documents (Decision Study Number: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk).
Pertanggujawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Jaya, Farhan Agung; Seregig, I Ketut
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1626

Abstract

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa ijin? Apakah faktor pemicu terdakwa membawa senjata api ilegal?. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa ijin. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan alasan yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana. Karena semua unsur pidana terbukti dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa, dan Faktor pemicu terdakwa membawa senjata api illegal faktor keamanan pribadi faktor-faktor seperti perasaan rentan atau ketakutan. Kedua faktor kondisi lingkungan. Ketiga faktor ketidakpercayaan terhadap sistem hukum atau keamanan. Keempat faktor keterlibatan dalam aktivitas criminal. Kelima faktor meningkatkan keberanian. Saran dalam penulisan ini Sebaiknya perlu memastikan bahwa penegak hukum bersama kominfo harus mengawasi dan menangkap oknum yang melakukan peredaran senjata api illegal melalui jual beli online khususnya di flatform media social atau market online.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku; Senjata Api.
PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM Sari, Mulia Wulan; gustin, noval; Aljabbar, M Ronald Dzaky
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1357

Abstract

 AbstrakPembagian harta warisan biasanya didasarkan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan, hingga hubungan kerabat. Harta warisan yang diberikan oleh ahli waris umumnya berbedaa-beda, ada yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta bergerak berupa perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga dan lain lain. Sedangkan harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain lain. Pembagian harta waris bertujuan agar diantara ahli waris atau pihak-pihak yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan. Anak angkat tidak termasuk dalam ahli waris karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Anak angkat boleh mendapat harta dari orangtua angkatnya melalui wasiat wajibat. Besar wasiat inipula ditentukan tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan hal ini dinyatakan dalam kompilasi hukum islam pasal 209 ayat a.Kata kunci : harta waris, anak angkat, hukum islam
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PADA KANTOR PT. JALA ENERGI PRIMA DI TELUK BETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG Kadafi, Ahmad Ali; Siregig, I Ketut; Anggalana, Anggalana
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1125

Abstract

Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh wilayah yang ada di Indonesia untuk itu diperlukan partisipasi warga negara dengan patuh membayar pajak agar ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional melaksanakan kewajibannya.Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas self assessment system. Negara untuk melakukan pemugutan pajak kepada wajib pajak walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan di sertai dengan sanksi yang tegas. Sistem pajak yang menggunakan self assessment system sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. 

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue