cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkifli
Contact Email
gudang.pustaka.cendekia@gmail.com
Phone
+6285171098626
Journal Mail Official
gudang.pustaka.cendekia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Published by PT. Gudang Pustaka Cendekia
ISSN : -     EISSN : 29885760     DOI : https://doi.org/10.59435/gjmi
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Public Health Social Sciences Other
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu (GJMI) adalah sebuah publikasi yang melayani sebagai wadah bagi penelitian interdisipliner dan kolaboratif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini memperoleh keunggulan dengan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum, pertanian, pendidikan, ekonomi, komputer, kesehatan, sains alam, ilmu sosial, bahasa, humaniora, dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,414 Documents
 14   15   16   17   18 
Peran Guru Akidah Akhlaq dalam Meningkatkan Karakter Islami Siswa Adiyono; Siti Mariyani
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.181

Abstract

Karakter merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Karakter yang baik akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang unggul dan bermanfaat bagi lingkungannya. Salah satu mata pelajaran yang berperan dalam pembentukan karakter siswa adalah mata pelajaran akidah akhlak. Mata pelajaran ini mengajarkan tentang nilai-nilai agama dan moral yang dapat menjadi pedoman bagi siswa dalam bersikap dan berperilaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru akidah akhlak dalam meningkatkan karakter Islami siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana peran guru akidah akhlaq dalam pendidikan karakter siswa? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran guru akidah akhlaq dalam meningkatkan karakter siswa? (3) Bagaimana cara guru akidah akhlaq meningkatkan karakter siswa melalui pembelajaran yang efektif?. Dengan merumuskan masalah ini, penelitian akan mengarahkan pada analisis mendalam tentang peran guru akidah akhlaq dan strategi yang digunakan dalam meningkatkan karakter siswa pada pendidikan saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Tantangan Pendidikan Agama Islam Bagi Generasi Z Wahyu Taufiqur Rohman; M.Sugeng Solehudin; Abdul Khobir
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.182

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemudian menganalisis tantangan Penndidikan Agama Islam bagi generasi Z? Bagaimana strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan Z? terkhusus pada sekolah dasar, dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis isi (content analysis). Tantangan pendidikan agama islam untuk gen Z dibagi menjadi tiga bagian antara lain peratama perlunya teladan dari tiga pilar mitra pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, kedua dunia maya, ketiga pragmatism pendidikan. Uraian tantangan pendidikan agama islam bagi gen Z bertujuan memahamkan pentingnya pendidikan agama islam bagi gen Z dan bertujuan untuk mencarikan solusi atas tantangan yang ada. Dengan harapan pendidikan agama islam bagi gen Z bisa sampai kepada mereka dengan baik untuk kebaikan hidup beragama, bersosial, dan bernegara.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah: Studi Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl Sapriadi; Zulfikar Arifin; M Ariansyah Kurniawan; Fadillah Benjamin Ismutaji
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.183

Abstract

Kejahatan mengenai sumpah dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP. Tindak pidana keterangan palsu ini di atas sumpah ini merupakan suatu perbuatan memberikan suatu pernyataan secara sengaja di atas sumpah tentang keadaan yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl yaitu berasal dari faktor internal, yaitu motif perbuatan curang, merekayasa suatu peristiwa atau untuk menutupi aib dan faktor eksternal disebabkan jabatannya sebagai Anggota DPRD sehingga pelaku berusaha menjaga nama baiknya. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/ Pid.B/2021/PN Mgl, yaitu pertimbangan yuridis berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat dan barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa dan selanjutnya Pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dijatuhi sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Saran yang dapat dikemukakan yaitu hendaknya masyarakat menyadari bahwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana penjara. Anggota DPRD selaku wakil rakyat hendaknya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian hendaknya Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal kepada pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebab hal ini dapat merugikan orang lain dan kemudian orang yang tidak bersalah dapat terkena sanksi pidana.
Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Chomaria, Eka; Rara Tiara Monica; Seldawati; Yesi Meiliza
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.184

Abstract

Pemusnahan atau penanganan unjuk rasa pidana penodaan agama pada masa perubahan ini dibedakan dengan dibentuknya suatu yayasan lain yang dinamakan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) berdasarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik, karena merupakan lembaga pemerintah yang menangani perkara. demonstrasi kriminal pencemaran nama baik belum berjalan dengan baik dan nyata. Komisi Penghancuran Pencemaran Nama Baik, dengan segala kewenangan yang diberikan oleh peraturan, telah bekerja dan berhasil dalam mengungkap kasus-kasus penurunan nilai yang signifikan dalam organisasi-organisasi yang sejauh ini tidak dapat diakses oleh kepolisian. Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemusnahan Debasement menghadapi kendala, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sosial masyarakat yang belum terlaksana dengan baik. Sejalan dengan hal ini, penting untuk mengembangkan nilai-nilai dan mentalitas yang menentang pencemaran nama baik di mata publik, sehingga penanganan demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dapat dilakukan dan produktif. Oleh karena itu, KPK adalah yang berinisiatif, bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat; LSM, pers dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan pembangunan penanggulangan pencemaran nama baik dalam rangka pemberantasan debasement di Indonesia .
Korupsi Di Bidang Pertambangan Transformasi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia Yuliawati, Lenny; Dwi Tri Wahyuni; Tri Marni Kusuma
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.186

Abstract

Perizinan di Indonesia sebenarnya menyisakan banyak sekali tugas. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengurus dalam pengurusan perizinan pertambangan, transformasi lahan dan berbagai permasalahan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus perizinan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Lihat saja, jika dilihat dari peringkat kemudahan menjalankan pekerjaan (EoDB) atau kemudahan berusaha pada World Bank Gathering 2016, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Tidak mengherankan bila otoritas publik mencoba "membantu" dengan bekerja berdasarkan kerangka otorisasi. Sebab, jika tidak ditetapkan, maka sistem perizinan di daerah masih merupakan wilayah yang mudah bagi pemerintah setempat untuk memimpin izin pencemaran, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Indonesia Safitri, Intan; Fitria Ismaya; Lina Wati
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.188

Abstract

Korupsi is an infection pestilence for Indonesia and for the entire world. Defilement is the abuse of cash that is generally completed by specific gatherings. Defilement generally happens inside the extent of organizations and inside the extent of government, this is on the grounds that they believe they are deficient in what they get from their compensation or pay which not set in stone. Defilement is a wrongdoing or a crook act, it is kept in the law and on the off chance that there is a culprit of debasement there will be sanctions identical to what he has done. Right now regulation masters are less firm in managing difficult issues, for example, defilement cases, they are deficient in dealing with them, one of the variables is on the grounds that there are so many debasement individuals and on the grounds that the implementers are apathetic in taking care of them, they favor their own alternate ways, specifically by going to the sanctuary. -claiming not to realize what truly occurred. At present, there are numerous culprits of debasement, particularly in authoritative circles. They ought to orchestrate funds so they can be conveyed to the local area or to the people who need it more, however by and by this isn't true, they rather meddle with the assets that they ought to circulate to the local area. Regulation implementers are likewise lacking in taking care of debasement cases, particularly in administrative circles since they normally feel they are in a higher position and can play with cash. One might say that when there is cash there is opportunity. The answer for this lies in the public arena, the public requirements to assist with debasement cases, particularly in the regulative body, and full consciousness of regulation implementers or people who are obliged to do their obligations to destroy all instances of defilement, particularly those all through Indonesia.
Hak Dan Kewajiban Majikan Dan Buruh Dalam Perspektif Hadis Khainur Arrasyid; Muhammad Idris; Siti Ardianti
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 1 (2024): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i1.189

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki hak dan kewajiban majikan dan buruh berdasarkan ajaran Islam dan hadis, serta menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik-praktik yang sesuai dalam dunia kerja. Tujuan utama adalah untuk mempromosikan etika kerja yang seimbang, adil, dan saling menghormati dalam masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Metode penelitian dalam artikel ini melibatkan studi pustaka untuk mengidentifikasi hadis-hadis relevan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban majikan dan buruh dalam Islam. Data dari hadis-hadis ini dianalisis untuk memahami konteks dan implikasi praktisnya dalam hubungan kerja. Artikel juga merujuk kepada teks-teks klasik dan pendapat para ulama dalam mencari interpretasi yang tepat terkait dengan topik ini. Dalam perspektif hadis, ditemukan bahwa hak dan kewajiban dalam hubungan majikan-buruh memiliki dasar-dasar yang kuat dalam Islam. Majikan memiliki kewajiban memberikan upah yang layak, menyediakan kondisi kerja yang aman, dan memperlakukan buruh dengan adil dan hormat. Di sisi lain, buruh diwajibkan untuk bekerja dengan tekun, berdedikasi, dan menjalankan tugas dengan integritas. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa hadis memberikan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa hubungan kerja berjalan secara adil dan seimbang.
Islam Berkemajuan dan Islam Liberal: Sebuah Komparasi Muhammad, Mahdi; Inayatul Khaqu Al-Amini; Siti Duwi Lestari; Astika Nurul Hidayah
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.190

Abstract

Islam berkemajuan adalah slogan yang lekat dengan kalangan Muhammadiyah. Slogan ini bukan merupakan “barang baru”, Islam Berkemajuan sudah dipakai ketika zaman awal Muhammadiyah. Semenjak muktamar ke-47 tersebut, Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah menjadi salah satu gagasan popular bersanding dengan gagasan-gagasan Islam lain yang salah satunya adalah Islam Liberal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis untuk kemudian menjawab perbedaan mendasar kedua gagasan tersebut dengan cara mengkomparasikan karakter-karakter yang dimilikinya. Penelitian ini adalah peneltian kepustakaan penelitian kepustakaan dengan teknik analisis dan perbandingan (studi komparasi). Penelitian ini menunjukkan bahwa antara ideology Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah dan Islam Liberal terdapat sebuah perbedaan mendasara yaitu pada objek pembaharuan dalam Agama. Islam Liberal menganut pemahaman bahwa agama harus menyesuaikan zaman dan pembaharuan dapat dilakukan dalam setiap dimensi agama, sedangkan Islam Berkemajuan menitikberatkan tajdid dalam bidang Muamalah.
Pemikiran Konstruktivisme Jean Piaget dalam Filsafat Pendidikan Islam Insani, Ayu Amalia; M. Sugeng Sholehuddin; Abdul Khobir
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 1 (2024): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i1.191

Abstract

Konsep konstruktivisme Jean Piaget dapat diaplikasikan dalam pendidikan Islam dengan memahami bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam memahami ajaran Islam dan mengaitkannya dengan pengalaman mereka. Pendekatan pembelajaran konstruktivis dapat digunakan untuk membantu siswa membangun pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam melalui refleksi, diskusi, dan eksplorasi aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengadopsi pemikiran konstruktivisme Jean Piaget dalam pendidikan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Validitas data yang digunakan dengan meninjau sumber-sumber relevan, termasuk jurnal terakreditasi, artikel ilmiah dan buku-buku terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran konstruktivisme Jean Piaget sangat penting dan berimplikasi dalam pendidikan Islam. Hal ini dibuktikan dengan kurikulum merdeka pada konsep pendidikan P5 dan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mengadopsi konsep pendidikan yang ada. Karena kontekstualisasi konsep pemikiran konstruktivisme Jean Piaget tersebut dapat memberikan wawasan berharga bagi pendidikan Islam dengan menekankan ajaran dan nilai-nilai agama dan moral, mengedepankan pembelajaran berbasis masyarakat serta dapat menjawab tantangan dunia pendidikan pada era modern ini.
Problematika Pendanaan Partai Politik dan Munculnya Politik Transaksional Dengan Kajian Epistemologi Arinta Eka Putri; Murni Hermiatun Sholehah; Puri Arum Sari; Eviani Candran Darmaputri
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.192

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai problematika pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional dalam kajian epistemologi. Objek telaah epistemologi sendiri adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari pemahaman tentang pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional, mengkaji sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam memahami dan mengartikan fenomena ini, menelaah kasus politik transaksional menggunakan sudut pandang epistemologi, dan memahami keterbatasan pengetahuan yang ada serta kemungkinan adanya bias atau kesalahan interpretasi. Solusi yang ditawarkan dari penelitian ini yaitu menerapkan regulasi yang ketat, pendidikan politik yang baik, partisipasi politik dan publik yang aktif, serta sistim pemilihan yang adil dan pengawasannya yang ketat. Temuan penelitian menunjukkan politik transaksional mengakui bahwa politik adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara berbagai kepentingan dan aktor politik.

Page 16 of 142 | Total Record : 1414

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2026): GJMI - April Vol. 4 No. 3 (2026): GJMI - Maret Vol. 4 No. 2 (2026): GJMI - Februari Vol. 4 No. 1 (2026): GJMI - Januari Vol. 3 No. 12 (2025): GJMI - Desember Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER Vol. 3 No. 10 (2025): GJMI - OKTOBER Vol. 3 No. 9 (2025): GJMI - SEPTEMBER Vol. 3 No. 8 (2025): GJMI - AGUSTUS Vol. 3 No. 7 (2025): GJMI - JULI Vol. 3 No. 6 (2025): GJMI - JUNI Vol. 3 No. 5 (2025): GJMI -MEI Vol. 3 No. 4 (2025): GJMI- APRIL Vol. 3 No. 3 (2025): GJMI - MARET Vol. 3 No. 2 (2025): GJMI - FEBRUARI Vol. 3 No. 1 (2025): GJMI - JANUARI Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER Vol. 2 No. 11 (2024): GJMI - NOVEMBER Vol. 2 No. 10 (2024): GJMI - OKTOBER Vol. 2 No. 9 (2024): GJMI - SEPTEMBER Vol. 2 No. 8 (2024): GJMI - AGUSTUS Vol. 2 No. 7 (2024): GJMI - JULI Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI Vol. 2 No. 5 (2024): GJMI - MEI Vol. 2 No. 4 (2024): GJMI - APRIL Vol. 2 No. 3 (2024): GJMI - MARET Vol. 2 No. 2 (2024): GJMI - FEBRUARI Vol. 2 No. 1 (2024): GJMI - JANUARI Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER Vol. 1 No. 5 (2023): GJMI - NOVEMBER Vol. 1 No. 4 (2023): GJMI - OKTOBER Vol. 1 No. 3 (2023): GJMI - SEPTEMBER Vol. 1 No. 2 (2023): GJMI - AGUSTUS Vol. 1 No. 1 (2023): GJMI - JULI More Issue