cover
Contact Name
Pringati Singarimbun
Contact Email
pringatisingarimbun@adm.unand.ac.id
Phone
+6289617699764
Journal Mail Official
031262646@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Cluster Gajah Mada Kapling 2 Gunung Pangilun Padang Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ethics and Law Journal: Business and Notary
ISSN : -     EISSN : 29881293     DOI : -
The Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) is a scholarly publication dedicated to exploring the intersection of ethics, law, business, and notarial practices. Our journal aims to provide a platform for researchers, academics, legal professionals, and practitioners to contribute to the advancement of knowledge and discourse in these fields. ELJBN publishes original research articles, critical reviews, case studies, and thought-provoking commentaries that delve into the ethical and legal dimensions of business activities and notarial practices. ELJBN covers a wide range of topics related to business law, corporate governance, commercial transactions, contracts, intellectual property, dispute resolution, regulatory frameworks, and the evolving landscape of notarial practices. Our journal encourages interdisciplinary perspectives, drawing insights from law, business, economics, ethics, and related disciplines to foster a comprehensive understanding of the complex issues at hand. We seek to promote the highest standards of research integrity, analytical rigor, and ethical inquiry within the realm of business and notary law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2023)" : 30 Documents clear
Analisis Hukum Dagang Internasional dalam Fenomena Impor Pakaian Bekas Ilegal Fatimah Ainanur Faizah; Amaylia Noor Alaysia
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.50

Abstract

This research aims to analyze international trade law related to the import of illegal second-hand clothing in Indonesia. It focuses on regulations, challenges, and implications, and seeks solutions within an international legal framework. The research emphasizes the importance of global cooperation to maintain fair and safe trade. The research uses legal descriptive and normative methods to analyze international trade law issues relating to the import of illegal second-hand clothing in Indonesia. In conclusion, this article outlines the complexity of international trade law issues that arise in the context of illegal second-hand clothing imports. The research covers aspects of trade, health, and the environment, and emphasizes the need for international cooperation to address these issues and maintain the continuity of fair and safe trade. Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum dagang internasional terkait impor pakaian bekas ilegal di Indonesia. Fokus pada peraturan, tantangan, dan implikasi, serta mencari solusi dalam kerangka hukum internasional. Penelitian menekankan pentingnya kerjasama global untuk menjaga perdagangan yang adil dan aman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif hukum dan metode normatif untuk menganalisis isu hukum dagang internasional yang berkaitan dengan impor pakaian bekas ilegal di Indonesia. Kesimpulannya, artikel ini menguraikan kompleksitas isu hukum dagang internasional yang muncul dalam konteks impor pakaian bekas ilegal. Penelitian ini mencakup aspek-aspek perdagangan, kesehatan, dan lingkungan, dan menekankan perlunya kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini dan menjaga keberlangsungan perdagangan yang adil dan aman. Kata kunci : pakaian imor bekas, pedagangan, hukum dagang internasional
Peranan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Denny Amansyah; Ilham Yuri Nanda; Imam Syahid
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.51

Abstract

This study aims to determine the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City and to find out what are the inhibiting factors in empowering people with disabilities in Pekanbaru City. The indicators used include the Facilitative Role, the Educational Role, the Representative Role, and the Technical Role. This research was conducted at the Pekanbaru City Social Service using descriptive qualitative research methods. Data collection using observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City cannot be said to be effective due to several indicators, such as the facilitative role and technical role in which data collection on persons with disabilities has not been carried out evenly and the representational role in which there is still a lack of cooperation with other parties outside in empowering people with disabilities, but in terms of education indicators are going well because all forms of socialization have been carried out by which later can help Pekanbaru City Social Service even has collaborated with PPDI to socialize and carry out activities related to empowering people with disabilities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru tersebut. Indikator yang digunakan meliputi Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Respresemtasional, Peran Teknis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial  Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan efektif dikarenakan di beberapa indikator, seperti peran fasilitatif dan peran teknis yang mana pendataan penyandang disbilitas belum terlaksana secara merata dan peran representasional yang mana masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, namun dalam indicator edukasi berjalan dengan baik karena segala bentuk sosialiasi telah dilakukan yang nantinya dapat membantu bahkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga telah bekerjasama dengan Pihak PPDI mensosialiasikan serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat disabilitas. Kata kunci: Peran, Disabilitas, Pemberdayaan
Konsep Profesi Perspektif Islam Mutmainnah Mutmainnah; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Samsidar Jamaluddin; Nazaruddin
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.52

Abstract

This research is qualitative, the type of research is library research and uses normative juridical and syar'i normative approaches. The data collection method used is a literature study. The research results show that; (1) Profession in the Islamic view is working professionally based on faith, knowledge, and charity to gain worldly and ukhrawi benefits (2) professions are run based on high-level skills or expertise and this can only be carried out for those who have attended level technical training advanced, expertise that always experiences development following the needs of the community, and institutions and institutions that are developed through the profession as a means of controlling expertise or proficiency in functioning while still referring to the principles of responsibility and sincere intentions in serving. High expertise or proficiency is certainly supported by a trustworthy and honest attitude in work which is a portrait of the professionalism of a Muslim. (3) Characteristics of the profession, namely services carried out on an honorary basis, high expertise in carrying out a profession and therefore it is required for professional actors to undergo formal special education and work references by what is aspired to and supported by the ideals social ethical records are worldly and ukhrawi oriented towards oneself and others. Abstrak Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) Profesi dalam pandangan Islam adalah bekerja secara profesional berdasarkan iman, ilmu, dan amal untuk meraih keuntungan duniawi dan ukhrawi (2) profesi dijalankan dengan dasar kemahiran atau keahlian dengan level tinggi dan hal tersebut hanya dapat dijalankan bagi yang telah mengikuti diklat teknis level lanjutan, keahlian yang selalu mengalami perkembangan mengikuti kebutuhan masyarakat, dan pranata dan lembaga yang dikembangkan melalui profesi sebagai alat kontrol terhadap keahlian atau kemahiran berfungsi dengan tetap mengacu pada prinsip tanggung jawab dan niat tulus dalam mengabdi. Keahlian atau kemahiran yang tinggi tentu didukung dengan sikap amanah dan jujur dalam bekerja yang menjadi potret profesionalisme seorang muslim. (3) Ciri khas profesi Ciri khas profesi yaitu Layanan jasa dijalankan atas atas honoraris, keahlian yang tinggi dalam menjalankan suatu profesi dan olehnya itu diharuskan bagi pelaku profesi menjalani pendidikan khusus yang bersifat formal dan acuan kerja sesuai yang dicita-citakan dan didukung oleh cita-cata etis sosial beriorientasi pada duniawi dan ukhrawi terhadap diri sendiri dan orang lain. Kata Kunci: Konsep, Profesi, Islam
Metode Ahlu Ra’yi dan Ahlu Hadis dalam Menetapkan Hukum Eril; Fadli; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Fadly
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.53

Abstract

This research aims to reveal the history of the ahlu ra’yi and ahlu hadith priests and reveal the legal istinbath methods of ahlu ra’yi and ahlu hadith. This research is qualitative, and the type of research is library research. The data collection method used is a literature study. The research results show that; 1) Imam ahlu Ra’yi is Imam Abu Hanifah and Imam Ahlu Hadith is Imam Malik bin Anas with a different style of life, including his educational history, which influenced the Istinbath method between ahlu ra’yi and ahlu hadith. 2) The method of istinbath ahlu ra’yi is to take ascent by using and making the basis of the Qur'an, al-Sunnah, Opinions of the Companions, Qiyas, Istihsan, Ijma', and al-'Urf. As for the method of Istinbath Ahlu Hadith, that is taking as a basis by using and making the basis of the Qur'an, al-Sunnah, Ijma ahlu al-Madinah, Fatwa of the Companions, Khabar ahad, Qiyas, Istihsan, Maslahah mursalah, Sadd zara'i, Istishab , and Syar'u man Qablana. Keywords: Ahlu Ra’yi, Ahlu Hadis, Istinbat.   Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sejarah imam ahlu ra’yi dan ahlu hadis  dan mengungkap metode istinbath hukum ahlu ra’yi dan ahlu hadis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data  yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Imam ahlu Ra’yi adalah imam Abu Hanifah dan Imam Ahlu Hadis adalah imam Malik bin Anas dengan corak kehidupan berbeda, diantaranya dalam riwayat pendidikan yang mempengaruhi metode Istinbath antara ahlu ra’yi dan ahlu hadis. 2) Metode istinbath ahlu ra’yi, yaitu beristinbat dengan menggunakan dan menjadikan sebagai dasar al- Qur’an, al-Sunnah, Pendapat para sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma’,dan  al-‘Urf.  Adapun metode Istinbath Ahlu Hadis, yaitu beristinbat dengan menggunakan dan menjadikan sebagai dasar al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma ahlu al-Madinah, Fatwa para sahabat, Khabar ahad, Qiyas, Istihsan, Maslahah mursalah, Sadd zara’i, Istishab, dan Syar’u man Qablana. Kata Kunci: Ahlu Ra’yi, Ahlu Hadis, Istinbat.
Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Kajian Terhadap Fatwa Covid 19 Mustaufiq; Ahmad Arief; Abdul Qadir Gassing; Abdul Wahid Haddade
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.54

Abstract

Abstract The purpose of this research is to reveal MUI's fatwa method in the study of fatwa covid 19. This research is qualitative research, the type of research is library research. The data collection method used is literature study. The research results show that; 1) There are seven fatwas that generally discuss covid 19, namely fatwa numbers 14, 17, 18, 28, 31, 36 in 2020 and number 14 in 2021. With the classification of fatwas issued in 2020, it generally discusses the organization of worship for people affected by covid 19, medical personnel who carry out their duties and worship. The organization of worship will regulate prayer in the mosque or at home, stretching the prayer sash, changing Friday prayers to rawatib prayers. All of these provisions are based on the arguments of the Qur'an, Hadith, and fiqh rules.  2) Based on the existing classification, fatwa covid 19 is a fatwa related to worship and permits aztrazeneca products. On the issue of worship, it can be seen that the fatwa pattern used is to use sharia concessions on the basis of difficult or emergency situations that occur. As for the use of astrazeneca that contains pork trypsin, MUI does not legalize it but only permits it based on the five conditions mentioned in the fatwa. The loss of the five supporters of permissibility results in the loss of emergency and makes astrazeneca haram again. Keywords: Fatwa, MUI, Covid 19. Abstrak Tujuan riset ini untuk mengungkap metode fatwa MUI dalam kajian terhadap fatwa covid 19. Riset ini merupakan riset kualitatif, jenis riset  adalah riset kepustakaan. Metode pengumpulan data  yang digunakan adalah studi literatur. Hasil riset menunjukan bahwa; 1) Terdapat tujuh fatwa yang secara umum membahas covid 19, yaitu fatwa nomor 14, 17, 18, 28, 31, 36 pada tahun 2020 dan nomor 14 tahun 2021. Dengan klasifikasi fatwa yang keluar pada tahun 2020 secara umum membahas tentang penyelenggaraan ibadah orang yang terkena covid 19, para tenaga medis yang melaksanakan tugas dan ibadahnya. Penyelenggaraan ibadah nantinya mengatur shalat di masjid atau di rumah, perenggangan saf shalat, perubahan shalat jumat menjadi shalat rawatib. Keseluruhan ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih.  2) Berdasarkan klasifikasi yang ada pada fatwa covid 19 adalah fatwa berkaitan ibadah dan membolehkan produk aztrazeneca. Pada persoalan ibadah, maka terlihat pola fatwa yang digunakan adalah menggunakan keringanan-keringanan syariat atas dasar keadaan sulit atau darurat yang terjadi. Sedangkan pada penggunaan astrazeneca yang mengandung tripsin babi, MUI tidak menghalalkan juga tetapi hanya membolehkan berdasarkan lima ketentuan yang telah disebutkan dalam fatwa. Hilangnya kelima pendukung kebolehan mengakibatkan hilangnya kedaruratan dan membuat astrazeneca kembali haram.
Implementasi Program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS) Dalam Pengaduan Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Arista Widyaningtyas; Ni Putu Anik Prabawati; Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.55

Abstract

The aim of this research is to find out how the Community Aspiration and Complaints Service (SIDUMAS) program is implemented in public complaints at the Badung Regency Communication and Information Service. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach that collects data through observation, interviews and documentation. This research uses public policy theory with indicators of program implementation by Charles O. Jones with three (3) types of indicators, namely, organization, interpretation or understanding, and application or application. For the three indicators of program implementation, the results showed that all of these indicators were running, but there were several indicators that were not running optimally, namely organizational indicators and application or implementation. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS) dalam pengaduan masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dengan indikator implementasi program oleh Charles O. Jones dengan tiga (3) jenis indikator yaitu, organisasi, interpretasi atau pemahaman, serta aplikasi atau penerapan. Dengan menggunakan ketiga indikator implementasi program tersebut, didapatkan hasil yang menjelaskan bahwa seluruh indikator tersebut telah berjalan, namun terdapat beberapa indikator yang belum berjalan secara optimal yaitu indicator organisasi dan aplikasi atau penerapan. Kata Kunci: Implementasi Program, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS), Dinas Komunikasi dan Informatika.
Penerapan Digital Government Melalui Website Taring Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Ketut Ryan Adi Nugraha; Komang Adi Sastra Wijaya; Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.56

Abstract

The Online Registration Website for Population and Civil Registration Administration (Taring Dukcapil) is service innovation introduced by the Population and Civil Registration Office of Denpasar City. This website was established as an effort to provide online civil administration service during the large-scale social restrictions and continued to be used post-pandemic. The method used in this research is qualitative with descriptive approach. The data for this research was gathered through observations, interviews, and documentations. This research utilized the dimensions of digital government proposed by Lee, which consist of data, technology, service, people, and governance. The result of this research shows that the implementation of the Taring Dukcapil website as a platform for delivering online civil administration services has been working. However, there are still some aspects that are not optimal. Therefore, measures are required to enhance these five dimensions so that the implementation of digital government through the website can run more optimally.
Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Pasca Restrukturisasi Organisasi Periode Tahun 2017 Ni Putu Nari Rania; Ni Putu Anik Prabawati; Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.57

Abstract

The purpose of this study was to determine how the performance of the Badung Regency Regional Revenue Agency after the organizational restructuring carried out in 2017. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach that collects data through observation, interviews, and documentation methods. This study uses the performance theory by Iwan Novarian (2020) with 4 (four) types of indicators, namely input, process, output, and outcome. Using these four performance indicators, the results explain that all indicators have been running, but there are still some indicators that are not fully optimized. This shortcoming requires strengthening for each indicator. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pasca restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kinerja oleh Iwan Novarian (2020) dengan empat (4) jenis indikator, yakni indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, dan indikator hasil. Dengan menggunakan keempat indikator kinerja tersebut, didapatkan hasil yang menjelaskan bahwa seluruh indikator telah berjalan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya optimal. Adanya kekurangan tersebut memerlukan penguatan bagi setiap indikator. Kata Kunci: Restrukturisasi Organisasi, Kinerja, Badan Pendapatan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pandangan Ibn Taimiyah Tentang Konsep Ibadah dan Muamalah (Tinjauan Normatif dan Historis Sosiologis) Ni'man Samad; Kurniati; Misbahuddin
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.58

Abstract

Ibn Taymiyyah is known as the inspiration of the Wahhabi movement that aims to the purification of the teachings of Islam. This movement departs from the separation between the ‘ubūdiyyah and un-‘ubūdiyyah teachings, which are also inspired by Ibn Taymiyyah's thought. In 'ibādah, Ibn Taymiyyah holds the rule that as long as there is no ordered argument it should not be done. However, the notion of ibādah according to Ibn Taymiyyah is not limited to mahdlah worship but more broadly. Whereas in mu'āmalah, he holds the rule of allowing doing anything as long as there is no prohibition against it. In shaping the concept of 'ibādah and mu'āmalah, at first, Ibn Taymiyyah accepted it as something normative from the thought of Ahmad ibn Hanbal. But when he saw the social reality with the number of deviations' in ibādah done by Muslims, the concept that has been obtained normatively from the thought of Ahmad ibn Hanbal is reaffirmed and expanded to become a sociological concept, in addition to being normative.
Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Inklusif di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem (Studi Kasus Masyarakat Disabilitas). Anak Agung Putri Kania Pratiwi; I Ketut Winayaa; Ni Wayan Supriliyani
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.59

Abstract

This research uses qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data. The technique for determining informants in this research uses purposive sampling. This research is measured by the performance measurement theory of publik organizations according to Agus Dwiyanto (2006). The results of the research show that the performance of the Pempatan Village Government in inclusive village development is quite good, namely in terms of productivity indicators, the performance of the Pempatan Village Government in inclusive village development has not run optimally because there is a need to optimize the number of human resources and budget. In terms of service quality indicators, the performance of the Pempatan Village Government in inclusive village development has gone well. On the responsiveness indicator, the performance of the Pempatan Village Government is not yet optimal because there is a need to optimize the training program which is still lacking. On the responsibility indicator, the performance of the Pempatan Village Government in inclusive village development has been running optimally. Then in terms of accountability indicators, the performance of the Pempatan Village Government in inclusive village development has been running optimally. Abstrak Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan aitu data primer dan sekunder. Teknik penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penelitian ini diukur dengan teori pengukuran kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto (2006). Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif cukup baik, yaitu pada indikator produktivitas, kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif belum berjalan dengan optimal karena perlu adanya pengoptimalan terhadap jumlah SDM dan anggaran. Pada Indikator kualitas layanan, kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif sudah berjalan dengan baik. Pada indikator responsivitas, kinerja Pemerintah Desa Pempatan belum optimal karena perlu adanya pengoptimalan pada program pelatihan yang masih kurang, Pada indikator responsibilitas, kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif sudah berjalan dengan optimal. Kemudian pada indikator akuntabilitas, kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif sudah berjalan dengan optimal. Kata kunci: Kinerja, Desa Inklusif Penempatan, Pembangunan Inklusif, Masyarakat Disabilitas

Page 1 of 3 | Total Record : 30