cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+6281361147192
Journal Mail Official
asraraspia@umsu.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan Timur Sumatera Utara - Indonesia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 30218500     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial [JMHS] adalah urnal ilmiah yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial ini memuat publikasi penelitian di bidang manajemen, ekonomi, akuntansi, hukum, ilmu komunikasi dan sosial. Tujuan dari dibentukannya jurnal ini salah satunya adalah untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran tentang manajemen, hukum dan sosial yang akan berdampak positif kepada kemajuan pendidikan terkhusus di negara Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Mekanisme Persuasi dan Rekrutmen Online Kelompok Radikal di Indonesia Diva, Kalista
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v3i1.91

Abstract

Dalam era digital, kelompok radikal di Indonesia semakin memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan ideologi dan merekrut anggota baru. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme persuasi daring yang digunakan kelompok ekstremis dalam menarik simpatisan, mengidentifikasi faktor psikologis yang meningkatkan kerentanan individu terhadap radikalisasi, serta memetakan tahapan kognitif dari paparan awal hingga keterlibatan aktif dalam aksi radikal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji berbagai literatur akademik, laporan riset, dan dokumentasi relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa narasi identitas, simbolisme agama, serta eksploitasi bias kognitif menjadi teknik utama dalam proses persuasi. Sementara itu, faktor seperti krisis identitas, isolasi sosial, dan pencarian makna hidup memperbesar peluang individu terpapar dan terdampak ideologi radikal. Proses radikalisasi mengikuti pola bertahap yang melibatkan transformasi nilai, internalisasi ideologi, hingga keterlibatan aktif. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoretis serta mendukung strategi kontra-radikalisasi berbasis digital yang lebih efektif.   Kata Kunci: radikalisasi online, persuasi digital, faktor psikologis, narasi ekstremis, rekrutmen daring. Dalam era digital, kelompok radikal di Indonesia semakin memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan ideologi dan merekrut anggota baru. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme persuasi daring yang digunakan kelompok ekstremis dalam menarik simpatisan, mengidentifikasi faktor psikologis yang meningkatkan kerentanan individu terhadap radikalisasi, serta memetakan tahapan kognitif dari paparan awal hingga keterlibatan aktif dalam aksi radikal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji berbagai literatur akademik, laporan riset, dan dokumentasi relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa narasi identitas, simbolisme agama, serta eksploitasi bias kognitif menjadi teknik utama dalam proses persuasi. Sementara itu, faktor seperti krisis identitas, isolasi sosial, dan pencarian makna hidup memperbesar peluang individu terpapar dan terdampak ideologi radikal. Proses radikalisasi mengikuti pola bertahap yang melibatkan transformasi nilai, internalisasi ideologi, hingga keterlibatan aktif. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoretis serta mendukung strategi kontra-radikalisasi berbasis digital yang lebih efektif. Kata Kunci: radikalisasi online, persuasi digital, faktor psikologis, narasi ekstremis, rekrutmen daring.
Peran Strategis Sektor Publik dalam Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat Suci Khairani; fitriasafwa
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v3i1.92

Abstract

Sektor publik memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan umum. Kinerja sektor publik yang baik tercermin melalui efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis sektor publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur, artikel ini mengkaji bagaimana kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan reformasi birokrasi menjadi elemen kunci dalam peningkatan pelayanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan sektor publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat, penguatan partisipasi publik, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi peran sektor publik tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kata Kunci: Sektor publik, pelayanan masyarakat, kinerja pemerintahan, kesejahteraan, tata kelola.
Evaluasi Komprehensif Efektivitas Sistem Seleksi Terpadu Guna Meningkatkan Kualitas Input Personel Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Benedikta Ankriani; Idel Eprianto
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.110

Abstract

Transformasi instansi keamanan di era digital menuntut modernisasi sistem rekrutmen aparatur negara, sebuah fenomena yang menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat transparansi dan objektivitas penyaringan personel. Kajian tersebut bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem seleksi terpadu di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, mengevaluasi mekanisme pengawasan, serta mengkaji strategi pemetaan talenta pasca-kelulusan. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah pendekatan campuran (mixed methods) yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dari metrik kelulusan serta survei kepercayaan dengan evaluasi kualitatif melalui observasi infrastruktur. Kerangka teoretis yang digunakan berakar pada teori Manajemen Sumber Daya Manusia sektor publik dan prinsip meritokrasi. Pengumpulan data melibatkan telaah dokumen DIPA Mabes Polri, hasil validasi Puslitbang Polri, dan kuesioner persepsi publik. Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif dan reduksi temuan empiris. Hasil penelitian memaparkan bahwa penerapan seleksi berbasis teknologi menghasilkan tingkat akurasi live score seratus persen dan tingkat kepuasan publik mencapai 83,7%, meskipun terdapat residu kendala teknis di wilayah perbatasan. Kesimpulannya, sistem seleksi berprinsip BETAH secara substansial berhasil menyaring kualitas sumber daya manusia yang adaptif, transparan, dan presisi, mengonfirmasi keberhasilan digitalisasi rekrutmen dalam tubuh kepolisian.
Penyelesaian Tindak Pidana Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restorative Justice Di Kota Gorontalo Raimun Diu; Suwitno Yutye Imran; Nuvazria Achir
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.106

Abstract

penerapan keadilan restoratif ini telah dipraktikkan melalui apa yang lazim disebut sebagai solusi kekeluargaan. Tindakan nyata tersebut tetap berpijak pada basis restorative justice yang telah dilegitimasi oleh dunia internasional, di mana dalam perwujudannya saat ini telah dituangkan ke dalam berbagai regulasi serta mekanisme yang baku. Kontribusi keadilan restoratif dalam insiden jalan raya yang mengakibatkan fatalitas diproyeksikan mampu mewujudkan pemulihan yang difokuskan pada penyimpangan aturan antarindividu yang terlibat penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan restorative justice pada perkara lalu lintas di kota gorontalo dengan jenis penelitian hukum empiris hasil pengkajian menunjukan bahwa penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Kota Gorontalo prosedur penyelesaian kasus kecelakaan maut melalui keadilan restoratif di wilayah Kota Gorontalo diwujudkan sebagai jalur pilihan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi bagi para pihak. Praktik ini bersandar pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kata Kunci: perkara lalu lintas, kota gorontalo, restorative justice.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana Zulkarnain Pantoli; Fence M. Wantu; Irlan Puluhulawa
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta merumuskan bentuk perlindungan dan solusi yang dapat diterapkan, mengingat masih lemahnya posisi korban yang cenderung ditempatkan sebagai alat pembuktian dan belum memperoleh pemenuhan hak secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan korban telah diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketergantungan pada KUHAP yang belum berorientasi pada korban, lemahnya koordinasi antar lembaga, kompleksitas pembuktian, serta adanya impunitas dalam penegakan hukum, sehingga hak korban atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan belum terpenuhi secara maksimal. Kata Kunci: Korban, pelanggaran HAM berat, sistem peradilan pidana.
Efektivitas Penanganan Pelanggaran In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo Utara) Rismawati Umar; Erman I. Rahim; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.108

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3 Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum ini menjelaskan bahwa hukum yang berlangsung di Indonesia menjalankan kekuasaan negara penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris dengan hasil Penanganan tindak pidana Pemilu secara in absentia di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan manifestasi dari asas ius curia novit dan upaya pemenuhan keadilan hukum di tengah keterbatasan waktu (speedy trial). Konsep ini terbukti efektif sebagai instrumen hukum untuk mencegah impunitas bagi pelaku tindak pidana Pemilu yang sengaja melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya.
Pertanggungjawaban Terhadap Adanya Green Line pada Layar Smartphone Samsung Pasca Update Software menurut Pandangan Hukum Perdata Moh. Zidhan Madina
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.109

Abstract

Perkembangan berbagai teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat ini merupakan era revolusi, Dengan adanya teknologi saat ini menjadikan jangkuan dan penyebaran informasi menjadi mudah dan luas tidak bisa diabaikan bahwa teknologi yang maju sesuai dengan perkembangan masyarakat dan smartphone ialah alat teknologi yang perkembangananya dibnikmatii oleh setiap orang. Pengkajian ini bertujuan melihat subjek yang bertanggung jawab atas timbulnya green line pasca update software Samsung melalui metode yuridis normative serta ditemukan bahwa penjualah yang secara hukum perdata memiliki tanggung jawab atas cacat tersembunyi. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Cacat tersembunyi, Samsung
PENYESUAN KETENTUAN PIDANA SETELAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Djakaria Lahay
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.111

Abstract

ibi societes ibi ius adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam masyarakat Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) menandai perubahan paradigma penting dalam sistem peradilan pidana Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks dinamika perubahan sosial dan politik yang terus berkembang sehingga perlu diadakan kajian untuk melihat peralihan dari hukum yang lama kepada hukum pidana yang baru melalui penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan agar dapat mengakomodir perkembangan masyaraat dengan tugas haruslah tetap berusha menyesuaikan atau melakukan konversi terhadap hukum pidana.

Page 5 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023)