cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nabil Abduh Aqil
Contact Email
nabilabduhaqil@gmail.com
Phone
+6282386587011
Journal Mail Official
rslr@usu.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Civitas Akademika, No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, 20155 E-mail: rslr@usu.ac.id
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Recht Studiosum Law Review
Published by TALENTA PUBLISHER
ISSN : 29859867     EISSN : 29617812     DOI : https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.11278
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Recht Studiosum Law Review (E-ISSN: 2961-7812) is a legal science journal and is a double blind peer review journal published by Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara which is managed by the academic community of the Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. This journal was first published in May 2022, aiming to attract interest, facilitate and serve as a forum for practitioners and academics who are interested in the field of law and the development of legal science at the national and international level. The focus and scope of this journal are legal issues in the field of Criminal Law; Civil law; Constitutional Law; International law; Administrative law; Islamic law; Business Law; Medical Law; Environmental law; Customary law; Agrarian Law; Philosophy of Law and Issues Related to Law. This journal publishes articles (Research and Review Articles), every May and November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 57 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022) Raraniken Ayuning Bintari; Azzahra Ayu Sabilla; Pijar Febryagna Sukaca
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14219

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap uji materiil Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Rumusan masalah yang dikaji adalah apakah ratio decidendi Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 telah menjamin kedudukan MK sebagai negative legislator dan bagaimana pemberlakuan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ratio decidendi dan pemberlakuan putusan MK. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa MK telah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator karena telah membuat norma baru terhadap penentuan syarat usia dan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Putusan tersebut berlaku juga bagi pimpinan KPK saat ini. Dengan demikian, keberlakuan putusan tersebut adalah berlaku surut.
REFORMULASI SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA TERHADAP PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN Zilmi Haridhi; Putra Asto, Ari Ghazy; Al-Zamru, Shanaz Salsabila
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9250

Abstract

Maraknya kasus perusakan lingkungan seperti kebakaran hutan oleh korporasi masih minim dijatuhi sanksi pidana. Hal ini tentu menjadi sebuah urgensi untuk diterapkannya asas Strict Liability dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan wujud pertanggungjawaban korporasi. Namun, hal ini belum efektif dalam penjatuhan hukuman dikarenakan hanya sebatas kewajiban membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan. Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah reformulasi dalam sistem peradilan pidana tentang penerapan asas Strict Liability sebagai sistem pembuktian. Rumusan masalah dalam karya tulis ini: Bagaimana penerapan asas Strict Liability dalam sistem pembuktian peradilan pidana sebagai pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan Bagaimana pemanfaatan asas Strict Liability sebagai jalan pemecahan masalah. Jenis Penelitian yang diterapkan berupa yuridis normatif serta menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menerapkan Studi Kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan dan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Semua data dikumpulkan lalu diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan menguraikan permasalahan hingga didapatkan solusi yang inovatif. Hasil pembahasan ini memiliki maksud bahwa asas Strict Liability memiliki urgensi penerapannya dalam sistem pembuktian pidana Indonesia sehingga diperlukan mekanisme yang tepat untuk mengatur kedudukan asas ini di Indonesia.
Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Jabbar, Teuku Muhammad Qashmal; Harahap, Parlindungan; Abduh Aqil, Nabil
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9251

Abstract

Dalam penegakkan hukum di Indonesia pelaksanaan mekanism kontrol terhadap pengawasan kinerja hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) secara internal dan Komisi Yudisial (KY) secara eksternal. Sejatinya fungsi pengawasan yang dilakukan secara internal oleh mahkamah agung dapat dilaksanakan dengan maksimal, namun pada prakteknya pengawasan internal mahkamah agung ini mempunyai beberapa kelemahan. Di satu sisi wewenang KY yang hanya memberikan rekomendasi tidaklah mampu menegakkan kehormatan dan martabat hakim secara maksimal. Untuk itulah diperlukan penguatan berupa pemberian wewenang sanksi kepada KY dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Kepada Hakim dan Bagaimana Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumendokumen dan buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang diteliti. KY dapat dilihat dari wewenangnya yang hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan tidak berwenang dalam menjatuhkan sanksi secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkan upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim yang dibuktikan dengan kemampuan memberikan sanksi secara langsung terhadap hakim yang melanggar kode etik.
Tinjauan Yuridis Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan Chelsea, Chelsea Mutiara Putri; Simorangkir, Adinda Januarizki; Yunisa, Dinda
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9252

Abstract

Pada prakteknya, ketepatan mengenai jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Medan masih banyak yang belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya putusan yang melampaui batas waktu ideal yaitu 50 hari sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Permasalahan ini akan berdampak kepada penerapan Asas Contante Justitie. Pelaksanaan yang kurang optimal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya kesadaran dari para pihak yang untuk menghadiri jadwal sidang yang sudah ditentukan dan disepakati bersama serta disebabkan juga oleh bantuan atau panggilan delegasi yang menghambat waktu penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Medan dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan disajikan secara deskriptif, dan kemudian diberi suatu kesimpulan, data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi.
UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet Nasution, Miranda Lufti; Abduh Aqil, Nabil
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9253

Abstract

Kebebasan berinternet adalah hak yang harus dilindungi oleh negara sebab internet merupakan media yang sangat masif diakses di era Industri 4.0 saat ini. UU ITE adalah payung hukum yang digunakan pemerintah untuk meregulasi aktivitas masyarakat dalam berinternet. Beberapa pasal dalam UU ITE dinilai mengancam kebebasan berinternet sebab sanksi pidana yang termuat di dalamnya dapat melimitasi ruang gerak masyarakat dalam berinternet termasuk mempersempit kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui platform digital. Karya tulis ilmiah ini memuat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apakah eksistensi UU ITE mengancam kebebasan berinternet masyarakat Indonesia; 2) Bagaiamana mekanisme yang tepat untuk menjamin kebebasan berinternet di Indonesia. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar ancaman kebebasan berinternet di Indonesia dan mengkaji mekanisme seperti apa yang tepat untuk melindungi dan menjamin hak kebebasan berinternet masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukum sekunder adalah bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pasal pencemaran nama baik atau pasal defamasi yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu pasal yang paling mengancam kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya di internet. Ancaman pemblokiran yang termuat dalam Pasal 40 ayat (2b) juga menjadi hambatan dalam beraktivitas di internet. Mekanisme penyelesaian perkara yang dijerat dengan beberapa pasal dalam UU ITE sebaiknya diubah dengan mekanisme penyelesaian jalur non litigasi dengan menggunakan proses mediasi. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan ancaman pemidanaan yang selama ini ditakuti oleh masyarakat.
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA PINJAMAN Kurniawan Z, Teguh; Nasution, Miranda Lufti; haradhi, zilmi
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9254

Abstract

Disrupsi teknologi digital membawa implikasi signifikan dalam lanskap ekonomi dan keuangan. Peer to peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang layanan keuangan yang memberikan jasa pinjam meminjam online secara efektif, instan, dan transparan dengan menghubungkan kreditur dan debitur secara digital. Model pinjaman ini sangat digandrungi oleh masyarakat terutama golongan unbanked people yang selama ini kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal. Peer to peer lending sangat rentan mengalami risiko fraud, gagal bayar dan penyalahgunaan data pribadi sebab sistem elektronik sejatinya rawan terhadap potensi peretasan. Regulasi pinjaman online diatur dalam berbagai peraturan salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban atas permasalahan hukum yang terjadi dalam aktivitas pinjam-meminjam online. Pengkajian hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan dan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara layanan menjadi urgen dan krusial untuk ditelisik guna memberi rasa aman yang tinggi bagi para pengguna layanan dalam mengoptimalkan pemanfaatan layanan peer to peer lending. Penyelenggara layanan sepatutnya menyediakan dana proteksi untuk mengantisipasi kerugian akibat gagal bayar yang ditanggung oleh kreditur dan menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi debitur dari ancaman peretasan dan penyalahgunaan.
Reformasi Pendidikan Hukum Berbasis Law Case Study Guna Menghasilkan Sarjana Hukum yang Pancasilais di Era Society 5.0 Nugroho, Inaz Indra; Renawati, Novita; Yakin, Nurul Huda Ngainul
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i2.9667

Abstract

Perkembangan teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya mendatangkan dampak positif berupa kemudahan disegala bidang, namun juga telah mendisrupsi kehidupan manusia karena teknologi telah menggantikan peran pekerjaan manusia. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap transformasi nilai-nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga pemanfaatan teknologi yang tidak bijak dapat menggerus nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Hal itulah yang melatarbelakangi Jepang dalam menggagas konsep Era Society 5.0 yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang timbul akibat Era Revolusi Industri 4.0. Sejalan dengan kemajuan teknologi, penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kualitas yang kian merosot. Salah satunya disebabkan oleh integritas aparat penegak hukum yang melemah. Dengan demikian, diperlukan adanya reformasi hukum dalam bidang pendidikan hukum sebagai upaya untuk mempersiapkan sarjana hukum yang berintegritas tinggi yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini dilakukan guna mencari solusi dalam memperbaiki kualitas penegakan hukum melalui reformasi hukum di bidang pendidikan hukum berbasis Law Case Study. Metode penulisan yang digunakan adalah metode legal research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai data pustaka dan referensi, berupa peraturan perundang-undnagan, buku, jurnal, dan publikasi bereputasi mutakhir. Kemudian, keseluruhan data dan referensi yang diperoleh disusun secara sistematis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sistem pendidikan hukum yang ada saat ini masih hanya terfokus dari segi normatif. Orientasi pendidikan dan intelektualisas ilmu hukum cenderung bersifat otonom, doktrinal, dan posivistik tertutup. Pendidikan hukum saat ini lebih didominasi oleh cara pembelajaran yang bersifat teknologis daripada kemanusiaan dan sosial. Kedua, bahwa metode belajar Law Case Study dalam pendidikan hukum diciptakan oleh Christopher Columbus Langdell. Dengan proses belajar yang langsung ke simulasi dan aktif ini mahasiswa dapat melihat suatu kasus dari sisi sosiologis, bukan hanya dari sisi positivistik perundang-undangan semata.
Quo Vadis Economic Law Policy in the Procurement of Goods and Services by the Government (Comparative Study of Indonesia and the Philippines) Baiquni, Muhammad Iqbal; Rafikawati, Yulia Fajar
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i2.9668

Abstract

This paper discusses the legal development policy in the Government's Procurement of Goods and Services and to reveal the legal development sector in the regulation as well as a comparison of the Government's Procurement of Goods and Services policy between Indonesia and the Philippines. The method used in this paper is normative juridical with a statutory study approach (statue apporouch). The results of this study indicate that the direction of the government's procurement of goods and services policy is the achievement of the output and outcome of government agencies, economic improvement for both business actors and the community through economic equity and sustainable development, as well as comparisons related to government procurement of goods and services in Indonesia during the New Order era with integrity. The State Budget, however, is entering the decentralized Reform period and there are new regulations in the Government's Procurement of Goods and Services with the formation of an auction committee at each Office/Work Unit/Project Leader/Project Section. In the Philippines, it is formed in the Government Procurement Reform Act which is the basis for the regulation of Government Procurement of Goods and Services in the Philippines.
Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara Abduh aqil, Nabil; Armies, Jessica; Verauli , Asri; Baiquni, Muhammad Iqbal
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i2.9670

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat IKN) Republik Indonesia berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara, khususnya bidang pertanahan. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana implikasi pembangunan IKN Nusantara terhadap bidang tanah masyarakat hukum adat serta bagaimana solusi efektif dalam melindungi hak masyarakat hukum adat. Pembahasan karya tulis ini, yaitu mengenai implikasi dan tantangan yang akan dihadapi masyarakat hukum adat terhadap pembangunan IKN Nusantara dan upaya perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat hukum adat di wilayah IKN Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Bahan yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun simpulan berdasarkan jabaran pembahasan adalah masyarakat hukum adat di wilayah IKN mempunyai problematika setifikat tanah, permasalahan degradasi pemilikan tanah, konsensi tanah, dan kebijakan yang saling tumpang tindih. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan, yaitu mempertahankan living law, menerbitkan aturan Rencana Tata Ruang, dan mengadakan pendaftaran tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Adapun rekomendasi yang ditawarkan adalah perlu dimasukkan muatan mekanisme pengadaan tanah masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara dalam aturan mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan diwujudkan dalam bentuk Perpres serta menghormati living law yang selama ini masih dipegang oleh masyarakat hukum adat.
Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending Al Habsyi, M. Abdurrahman H; Alfandy, M. Daffa; Laksana Mahdi, Wahyu
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i2.10031

Abstract

Karya tulis ini menjelaskan urgensi dibentuknya regulasi yang secara lex specialis mengatur tentang teknologi finansial di Indonesia. Berangkat dari fakta bahwa nasabah yang menggunakan jasa P2P Lending seringkali menjadi korban dari praktik penagihan intimidatif oleh kreditur. Belum diakomodasinya perusahaan P2P Lending sebagai pelaku usaha dalam Peraturan OJK, berimplikasi pada tidak terikatnya perusahaan P2P Lending dengan kewajiban sebagai pelaku usaha yaitu melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Maka dari itu, penulis menggagas pembentukan UU Teknologi Finansial dengan maksud memperjelas kedudukan P2P Lending sebagai pelaku usaha dan pengaturan terkait penagihan pinjaman demi menjamin perlindungan hukum nasabah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji problematika yang dialami oleh nasabah dalam penagihan pinjaman online serta menghadirkan perlindungan hukum dari penagihan intimidatif. Penulis menggunakan metode penulisan yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Manfaat dari penulisan ini sebagai bentuk formulasi perlindungan bagi konsumen pengguna platform P2P Lending dan mengharmonisasikannya dengan regulasi yang telah ada.

Page 3 of 6 | Total Record : 57

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025) Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 (November - 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024) Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023) Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)