cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nabil Abduh Aqil
Contact Email
nabilabduhaqil@gmail.com
Phone
+6282386587011
Journal Mail Official
rslr@usu.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Civitas Akademika, No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, 20155 E-mail: rslr@usu.ac.id
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Recht Studiosum Law Review
Published by TALENTA PUBLISHER
ISSN : 29859867     EISSN : 29617812     DOI : https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.11278
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Recht Studiosum Law Review (E-ISSN: 2961-7812) is a legal science journal and is a double blind peer review journal published by Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara which is managed by the academic community of the Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. This journal was first published in May 2022, aiming to attract interest, facilitate and serve as a forum for practitioners and academics who are interested in the field of law and the development of legal science at the national and international level. The focus and scope of this journal are legal issues in the field of Criminal Law; Civil law; Constitutional Law; International law; Administrative law; Islamic law; Business Law; Medical Law; Environmental law; Customary law; Agrarian Law; Philosophy of Law and Issues Related to Law. This journal publishes articles (Research and Review Articles), every May and November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 57 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGATURAN TERHADAP PEMANFAATAN JASA NELAYAN TRADISIONAL DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PELESTARIAN EKOSISTEM TEPI LAUT Rahmadani, Putri; Alfarid, Adam; Yorianda, Ridho Septa
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11899

Abstract

Tujuan pembangunan berkelanjutan memuat tentang menjaga ekosistem laut sebagai kewajiban manusia terhadap laut. Namun penerapan kewajiban manusia terhadap laut tersebut belum memiliki instrumen yang menyeluruh, sehingga dikhawatirkan membuat pengaturan tentang menjaga ekosistem laut terkesan belum memihak nelayan tradisional. Kewajiban menjaga ekosistem laut tidak dapat dilepaskan dari menjaga praktik penangkapan ikan berkelanjutan. Selain itu, kewajiban tersebut menjurus kepada jangkauan ekosistem laut yang luas sehingga mempertanyakan bagaimana pengaturan pemanfaatan jasa nelayan tradisional di tepi laut yang memiliki jarak tertentu.
Analisis Akibat Hukum Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dikaitkan Dengan Kebijakan Direksi dalam Kegiatan Bisnis Nurul Efridha; Bismar Nasution; Faisal Akbar Nasution; Mahmud Mulyadi
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.12114

Abstract

Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami dilema dalam mengambil keputusan sehari-hari. Mereka dituntut untuk mencari laba sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan tersebut, namun keputusan bisnis yang salah dapat merugikan keuangan negara dan dianggap sebagai tindakan korupsi. Meskipun BUMD berbentuk Perseroan Terbatas, namun keuangannya bukan keuangan milik daerah/negara sehingga penegak hukum masih memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah keuangan yang disetor dalam bentuk saham ke suatu BUMD berbentuk Perseroan Terbatas merupakan bagian dari keuangan negara atau tidak. Sehingga, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah keuangan pada BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang modal awalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk dalam lingkup keuangan negara dan bagaimana akibat hukumnya bagi PT. Bank Sumut sebagai BUMD Provinsi Sumatera Utara dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang disetorkan ke dalam BUMD berbentuk Perseroan Terbatas seharusnya tidak lagi dianggap sebagai kekayaan daerah/negara. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengurusannya harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bersifat privat bukan ke ranah publik. Sehingga, Direksi PT. Bank Sumut tidak seharusnya dituduh telah melakukan korupsi karena pengambilan keputusannya melainkan hanya bertanggung jawab secara administratif saja.
Analisis Hukum Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 823 PK/Pdt/2019) Azura Pulungan, Lulu
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.11938

Abstract

Pada perjanjian kredit risiko yang mungkin terjadi ialah debitor tidak membayar utang atau cidera janji (wanprestasi). Sehingga bank mensyaratkan kepada debitor berupa jaminan yang harus diberikan, berfungsi sebagai pelunasan utang apabila debitor wanprestasi. Namun pada prakteknya banyak kreditor melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tidak mengupayakan jaminan tersebut dijual dengan harga yang maksimum dan tidak menetapkan nilai limit secara hati-hati serta bertanggung jawab sehingga merugikan debitor. Maka debitor dapat menggugatnya sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai lelang eksekusi hak tanggungan menurut hukum di Indonesia, bagaimana perbuatan melawan hukum dalam lelang eksekusi hak tanggungan dan bagaimana analisa hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 823 PK/Pdt/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa Penggugat menggugat kembali Para Tergugat dalam tingkat Peninjauan Kembali. Penggugat menganggap tindakan Tergugat I yang melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan melalui Tergugat II yang dimenangkan oleh Turut Tergugat dengan harga jual jauh di bawah harga pasar merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Adapun yang menjadi analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 823 PK/Pdt/2019 ini adalah tepat dan adil karena lelang yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap objek milik penggugat melalui perantara Tergugat II yang dimenangkan oleh Turut Tergugat merugikan Penggugat karena harga lelang jauh dibawah dari NJOP. Sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 23/PUU-XIX/2021) Lufti Nasution , Miranda; Sunarmi, Sunarmi; Robert, Robert
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.12105

Abstract

Urgensi upaya hukum kasasi dalam putusan pailit yang didahului permohonan PKPU sejatinya ditujukan untuk mengantisipasi modus mempailitkan badan usaha yang masih solven melalui penyalahgunaan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 dengan cara menggagalkan perdamaian dalam proses PKPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya eksistensi upaya hukum kasasi dalam perkara pailit yang diawali permohonan PKPU. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa upaya hukum terhadap putusan PKPU tidak hanya ditutup melalui UU No. 37 Tahun 2004 namun juga dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dengan alasan perdamaian dalam PKPU sudah cukup untuk menyelesaikan perkara. Namun seiring perkembangan zaman, upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU diberikan secara terbatas melalui Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021. Upaya hukum kasasi dapat diajukan terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU dengan syarat permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian debitur ditolak.
Aspek Hukum Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris Pada Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Andjelina Panggabean, Lamsumihar; Ginting, Budiman; Sukarja, Detania
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.12974

Abstract

Rangkap jabatan (interlocking directorate) merupakan praktik yang marak dilakukan oleh Direksi dan Komisaris dalam tata kelola perusahaan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai rangkap jabatan, terdapat ketentuan yang melarang maupun memperbolehkan praktik rangkap jabatan, namun terlepas dari hal tersebut, praktik rangkap jabatan memiliki pengaruh terhadap tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governances). Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan mengenai rangkap jabatan (interlocking directorate) di Indonesia, hubungan prinsip-prinsip good corporate governances (GCG) dengan praktik rangkap jabatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas, serta penerapan hukum terhadap kasus rangkap jabatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas di Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip good corporate governances (GCG). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai rangkap jabatan (interlocking directorate) di Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor atau bidang masing-masing, namun terdapat ketidaksesuaian dan/atau inkonsistensi diantara ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga praktik rangkap jabatan masih marak terjadi khususnya dalam ruang lingkup Perseroan Terbatas di Indonesia, sementara apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governances), praktik rangkap jabatan memiliki pengaruh terhadap prinsip pertanggungjawaban (responsibility), keterbukaan (tranparancy), dan kemandirian (independency).
The Legal-Political Urgency of Coal Industry Downstreaming for Democratic and Just National Development Gilang Abi Zaifa; Maria Yohana; Al Fath
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.13014

Abstract

In please fifth Pancasila and the 1945 Constitution emphasize that the principle of social justice mandates the responsibility of the government in developing welfare. After the issuance of Law NO. 3 of 2020, the mineral and coal (minerba) sector plays an important role in national economic growth. However, in practice, it is felt that the government lacks a supervisory function, resulting in a recentralization of authority, both from the aspect of licensing and supervision. Coal industry supervision mechanisms must be further regulated to ensure that the downstream coal industry is not controlled by a handful of people. The formulation of the problem in this journal is what is the mechanism for downstreaming the coal industry as a development of national law? And what is the juridical basis for the delegation of authority for the downstream coal industry in achieving national legal prosperity? This research uses normative juridical method through literature study. Normatively, the legal politics of natural resource management in Indonesia has been determined in the 1945 Constitution, specifically in Article 33 paragraph (2) and paragraph (3). In terms of planning, as well as coordination of intensity implementation supervision has not been carried out optimally, so that it has not supported the realization of sustainable and environmentally sound mining through law enforcement efforts. The recommendation from this study is that policies still need to be synchronized with the provisions of related laws and regulations so that they can become an effective, efficient and comprehensive legal basis in mining operations so as to create legal certainty and provide protection for the community.
Tanggung Jawab Hukum Pengembang Rumah Susun Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanpa Sertifikat Laik Fungsi Kepada Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Marbun, Liza Dameria; Ginting, Budiman; Sukarja, Detania
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14075

Abstract

Rumah Susun atau apartemen adalah solusi pemerintah untuk mengatasi adanya peningkatan kepadatan penduduk di seluruh daerah melalui pengembang. Permasalahannya beberapa kasus ditemukan adanya bangunan gedung rumah susun atau apartemen tanpa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam perjanjian pengikatan jual beli setelah dimanfaatkan, tetapi peraturan mewajibkan adanya SLF pada setiap gedung yang termuat dalam Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2011 dan Permen Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi. Tentu permasalahan tersebut merugikan pihak konsumen dan dampak buruk untuk kedepannya apabila tidak dilakukan secara tegas, sehingga pengembang harus bertanggung jawab secara hukum. Penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik penelitian studi kepustakaan. Pengolahan data digunakan analisis kualitatif dan sifat penelitian disajikan deskriptif. Hasil penelitian bahwa Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi jual beli rumah susun atau apartemen yang tidak disertai dengan sertifikat laik fungsi merupakan perjanjian melalui sistem pemesanan dengan menandatangani PPJB yang telah dibuat oleh pengembang kepada konsumen, namun adanya pengembang tidak memperoleh persyaratan dalam peraturan yaitu Pasal 24 Angka 35 UU Cipta Kerja (perubahan dari UU Bangunan Gedung). Apartemen The Reiz Condo Medan (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 282/Pdt.G/2021/PN) oleh PT Waskita Karya Realty selaku pengembang terhadap Lina Sutanto selaku pihak konsumen adalah perjanjian tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan perjanjian tersebut melanggar syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu klausa yang halal, maka perbuatan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, akibatnya kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul.  
Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas Yanto, Andri; Hikmah, Faidatul
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14162

Abstract

Akomodasi hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana nasional merupakan orientasi penting dalam pembaruan hukum pidana pasca ditetapkanya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perubahan ini ditujukan guna mengintegrasikan hukum yang hidup sebagai instrumen dalam mencapai keadilan substantif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, secara spesifik dengan mengelaborasi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan menelaah pengaturan akomodasi hukum yang hidup menggunakan perspektif asas legalitas. Asas legalitas dipilih sebagai cara pandang karena merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana modern yang menjamin kepastian hukum. Hasil penelitian ini terbagi menunjukan bahwa formulasi hukum yang hidup dalam KUHP telah sesuai dengan konsep asas legalitas, yang ditunjukan melalui proses pelembagaan dan normatisasi hukum adat dalam bentuk peraturan daerah. Mekanisme pelembagaan hukum adat yang diatribusikan oleh KUHP Nasional dalam Peraturan Pemerintah menjadikan hukum adat sebagai sumber norma yang berkepastian, namun memiliki prosedur penegakan hukum tersendiri yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat. Format ini linear dengan penerapan Qanun di Aceh, sebagai preseden pemberlakuan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif terkait perspektif asas legalitas dalam akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemangku kebijakan dalam memformulasikan strategi implementasi KUHP dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah Yanto, Andri; Hikmah, Faidatul
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kedudukan hukum hak mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan dirinya kembali dalam pemilihan umum melalui perspektif hukum syariah dan fiqh siyasah. Pemilihan umum merupakan momentum transisi pemerintahan dan manifestasi utama dari proses demokratisasi kehidupan bernegara yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Untuk itu, Pemilu harus mampu diproyeksikan guna menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan memiliki religiusitas yang tinggi. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan positif untuk mengidentifikasi kedudukan permasalahan secara objektif dalam tata hukum Indonesia. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengetahui disparitas persepsi antara kebijakan kebolehan mantan narapidana korupsi menjadi kandidat dalam pemilu menurut logika undang-undangan dengan hukum syariah dan fiqh siyasah. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan permisif yang diorientasikan guna memberikan perlindungan HAM bagi mantan terpidana korupsi atas hak politiknya, secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan fiqh siyasah yang memandang kedudukan pemimpin dalam posisi mulia, sehingga mensyatkan calon pemimpin untuk bebas dari perbuatan tercela.
Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pembangunan Bendungan Di Desa Wadas M Kamal Muqorroby
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14208

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rencana pembangunan bendungan di desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan. Rencana pertambangan ini memerlukan lahan seluas 462,22 hektar yang terletak di Desa Guntur, Kecamaran Bener, Purworejo. Selain itu, proyek ini akan memotong bukit di wilayah tersebut dan hancurnya ekosistem sekitar. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan maslahat. Mengingat kebijakan pembebasan tanah justru menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian dan kerusakan lingkungan. konstruk maqasid syari’ah menyatakan kemaslahatan yang meliputi penjagaan terhadap 5 hal (kulliyyah al khams). Pembangunan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dalam rangka menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan dengan produktif. Bahasan tentang tujuan shariah (maqashid  al-shariah) menarik  untuk  kemudian dijadikan  alat  analisis  dalam  mendekati  kajian  tentang pembangunan bendungan.  

Page 2 of 6 | Total Record : 57

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025) Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 (November - 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024) Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023) Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)