cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nabil Abduh Aqil
Contact Email
nabilabduhaqil@gmail.com
Phone
+6282386587011
Journal Mail Official
rslr@usu.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Civitas Akademika, No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, 20155 E-mail: rslr@usu.ac.id
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Recht Studiosum Law Review
Published by TALENTA PUBLISHER
ISSN : 29859867     EISSN : 29617812     DOI : https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.11278
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Recht Studiosum Law Review (E-ISSN: 2961-7812) is a legal science journal and is a double blind peer review journal published by Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara which is managed by the academic community of the Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. This journal was first published in May 2022, aiming to attract interest, facilitate and serve as a forum for practitioners and academics who are interested in the field of law and the development of legal science at the national and international level. The focus and scope of this journal are legal issues in the field of Criminal Law; Civil law; Constitutional Law; International law; Administrative law; Islamic law; Business Law; Medical Law; Environmental law; Customary law; Agrarian Law; Philosophy of Law and Issues Related to Law. This journal publishes articles (Research and Review Articles), every May and November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 4   5   6   7   8 
The Urgency of Implementing Step-In Rights Clauses in Project Financing Contracts in Indonesia Naomi Audri Klarisa Sitompul; Jevvon Suherman; Hidayat Dita Nur Faizal; Hamit Tantio Lumban Gaol; Adelina Mariani Sihombing
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 (November - 2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i2.18577

Abstract

The increasing infrastructure development in Indonesia today is directly proportional to the growing need for funding to support such projects. The funding model commonly used in infrastructure development is project finance, where risk management and cost allocation are shared among the project participants. As infrastructure projects become more complex and long-term, they often face various issues such as cash flow problems and losses incurred in the event of default. These issues can actually be addressed by implementing the Step-In Rights Clause, which grants the employer the right to intervene in the work of the contractor. However, the regulation of the step-in rights clause has not yet been explicitly governed by Indonesian legislation. This paper aims to explain the urgency of applying the step-in rights clause in construction contracts. The article employs a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. In practice, the application of the step-in rights clause offers many advantages and has been implemented in several countries, including Australia.
Analisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Menanggulangi Cyber Crime di Sektor Perbankan Afiah Nurrizky; Wahyu Nugroho
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.18452

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam memitigasi kejahatan siber di sektor perbankan, mulai dari landasan hukum, kerangka kebijakan, manajemen risiko, serta kebijakan praktis yang telah dijalankan OJK demi ketahanan siber perbakan Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan policy analysis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa studi pustaka dengan mengumpulkan dasar-dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait keamanan siber di sektor perbankan dimulai saat bank pertama kali mengadaptasi teknologi informasi dalam kegiatan perbankannya. Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang berupa peraturan atau POJK, ada pula berupa surat edaran atau SEOJK. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat dengan dasar hukum yang kuat, serta memiliki arah yang jelas ditentukan dalam cetak biru. Salah satu kebijakan terkait yang dikeluarkan ialah terkait proses dan prosedural manajemen risiko keamanan siber.
Tinjauan Hukum Pemberian Diversi bagi Residivis Anak dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Restoratif Bagaz Zubaba; Cinta Tarisa Arivia
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.18565

Abstract

Sistem peradilan pidana anak mengedepankan konsep perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, semua proses dan tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menerapkan proses diversifikasi. Namun, ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya pembatasan pada proses diversifikasi bagi residivis anak yang sulit diterapkan. Pengecualian bagi anak yang telah menjadi residivis bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya tidak diabaikan untuk melindungi anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Diversifikasi untuk anak perlu didasarkan pada prinsip keadilan restoratif agar dapat memenuhi hak-hak anak dan dalam penelitian ini ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan keadilan restoratif sehingga diperlukan reformulasi dalam UU SPPA.
Compilation of Islamic Law: The Face of Responsive Legal Products as the Accommodative Politics of the New Order Government Ahmad Faiz Shobir Alfikri; Maziya Rahma Wahda
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.18591

Abstract

Kompilasi Hukum Islam merupakan produk kodifikasi hukum Islam yang dihasilkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan hukum tentang perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum ditinjau dari teori politik hukum Mahfud MD. Selain itu, penelitian ini menganalisis Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari politik akomodatif pemerintahan Orde Baru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan historis. Sumber hukum primer penelitian ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah (1) Kompilasi Hukum Islam mencerminkan karakter produk hukum responsif karena memenuhi 3 indikator, yaitu proses pembentukan hukum yang melibatkan peran serta masyarakat, sifat fungsi hukum yang memuat materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi, dan rendahnya tingkat kemungkinan penafsiran suatu produk hukum; (2) Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari politik akomodatif pemerintah Orde Baru dalam rangka menarik potensi umat Islam sebagai sumber legitimasi sistem politik, dukungan dalam pemilu, dan keberhasilan pembangunan nasional.
Good Corporate Governance sebagai Instrumen Hukum dalam Penguatan Regulasi Badan Usaha Milik Desa Nur Setyowati
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.19183

Abstract

The application of Good Corporate Governance (GCG) principles in Village-Owned Enterprises (BUMDes) aims to enhance efficiency, transparency, accountability, and sustainability in managing village-based economies. This research employs a doctrinal legal method with statutory and conceptual approaches. The data used comprise secondary sources from legislation, legal journals, and relevant literature. The analysis reveals that GCG principles are implicitly accommodated in various regulations governing BUMDes, with explicit provisions only found in Article 24 paragraph (6) letter a of the Minister of Villages Regulation Number 3 of 2021. The study highlights the necessity of strengthening GCG principles through more detailed and effective legal frameworks in higher-level regulations. This reinforcement is expected to promote professional, integrated, and sustainable governance of BUMDes, contributing to competitive village economic development. Keywords: Village-Owned Enterprises; Good Corporate Governance; Regulations.
Legal Analysis of the Issuance of SHGB Over Maritime Areas in Tangerang from the Perspective of Indonesian Agrarian Law Naomi Audri Klarisa Sitompul; Christian Imanuel Siboro
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.20262

Abstract

The issuance of 263 Building Use Rights Certificates (SHGB) on the sea barrier along the northern coast of Tangerang, Banten, spanning more than 30 km, has sparked controversy among the public. The issuance of these SHGBs has been confirmed by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN), Nusron Wahid. Positivistically, the presence of the SHGB is actually contrary to a number of regulations in Indonesia, including Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, Law No. 27 of 2007 jo. Law No. 1 of 2014, Government Regulation No. 18 of 2021, Constitutional Court Decision No. 3/PUU-VIII/2010, as well as the principles in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Beyond the issue of legality, from a sociological and empirical standpoint, the presence of SHGBs on the sea barrier in Tangerang also has negative ecological and economic impacts. These SHGBs disrupt the marine ecosystem and hamper the livelihoods of local fishermen, as they obstruct access to fishing areas. Therefore, this paper aims to further analyze the legal basis for granting Building Use Rights (HGB) within Indonesia’s agrarian system, examine the legality of granting HGB on the sea barrier in Tangerang, and assess the socioeconomic and ecological impacts of these SHGBs through a case study approach focusing on Tangerang.
Penegakan Hukum Kejahatan Cyberbullying yang Dilakukan Oleh Lebih dari Satu Orang Galuh Irvandika Widayat; Ria Tri Vinata; Nova Romadzoni Fadzillah
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.20494

Abstract

Perkembangan teknologi akan selalu diiringi dengan perkembangan kejahatan ataupun tindak pidana. Cyberbullying merupakan salah satu kejahatan yang muncul karena adanya perkembangan teknologi berupa media sosial. Dengan adanya media sosial maka masyarakat bisa bebas meluapkan ataupun menunjukkan ekspresinya. Namun sangat disayangkan adanya kebebasan bereksprsi tersebut sering kali disalahgunakan dengan melakukan Cyberbullying. Hukum yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial mersepon fenomena tersebut dengan keluarnya Undnag-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Namun hadirnya peraturan tersebut dirasa masih mempunyai kekurangan, hal ini dikarenakan seringkali pelaku kejahatan Cyberbullying dilakukan lebiha dari satu orang. Pelaku Cyberbullying yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu dilakukan secara perseorangan; dan dilakukan secara kelompok (buzzer). Penggolngan tersebut tentunya mempunyai dampak hukum yang berbeda-beda. Adanya permasalahn menegnai Cyberbullying yang dilakukan oleh lebih dari satu orang nyatanya mempunyai kendala tersendiri dalam hal penegakan hukumnya.
Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam perjanjian dagang bebas Indonesia – Korea (IK-CEPA) : Studi Perbandingan dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Lainnya Siti Khairunnissa
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.20625

Abstract

Setiap negara berhak melakukan perdagangan bebas dengan negara di seluruh dunia. Perbedaan sistem hukum, ekonomi, ideologi, atau politik antar negara tidak menjadi penghalang bagi kebebasan berdagang. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip hukum internasional dalam perjanjian dagang bebas Indonesia–Korea (IK-CEPA) melalui studi perbandingan dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Latar belakang penelitian ini berakar pada pentingnya penerapan asas pacta sunt servanda dan prinsip non‐diskriminasi yang menjadi fondasi dalam hubungan perdagangan internasional, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Kajian ini juga mempertimbangkan tantangan penyesuaian regulasi domestik terhadap norma hukum internasional yang diadopsi dalam perjanjian perdagangan bebas, baik dalam skema bilateral maupun multilateral. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis dokumen perjanjian, teori hukum internasional, serta literatur sekunder terkait. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam IK-CEPA dengan perjanjian dagang bebas lainnya seperti RCEP. Data primer diperoleh dari teks perjanjian dan dokumen kebijakan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian akademik dan publikasi terkait.
Tinjauan Maqâsid Al-Syarî’ah Al-Syâtibî Terhadap Childfree Dalam Pernikahan Ahmad Saogi; Mesraini Mesraini; M. Reza Saputra
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i2.20309

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena childfree dalam pernikahan melalui perspektif maqâsid al-syarî’ah al-Syâtibî. Tujuannya adalah mengkaji keselarasan konsep childfree dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, terutama dalam konteks tujuan perkawinan. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pendekatan filosofis dan empiris, mengacu pada kitab al-Muwâfaqât Fî Usûl al-Syarî‘ah karya al-Syâtibî serta sumber sekunder seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), jurnal, dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa childfree bertentangan dengan maqâsid al-syarî’ah, khususnya dalam aspek hifz al-nasl (memelihara keturunan), kecuali dalam kondisi darurat seperti ancaman kesehatan. Bentuk childfree melalui sterilisasi permanen (vasektomi/tubektomi) dinilai haram, sementara penundaan kehamilan sementara (‘azl atau alat kontrasepsi non-permanen) diperbolehkan dengan syarat. Faktor ekonomi, karir, dan psikologis tidak dapat diterima secara syar’i kecuali alasan medis yang membahayakan jiwa. Kesimpulannya, keputusan childfree hanya dapat dibenarkan jika memenuhi kriteria darûriyât dalam kerangka maqâsid al-syarî’ah. Penelitian ini merekomendasikan pemahaman holistik tentang tujuan perkawinan dalam Islam serta perlunya pendekatan edukatif untuk mengatasi miskonsepsi tentang childfree di masyarakat.
Analisa Perbatasan Indonesia-Australia di Pulau Pasir (Ashmore Reef) Ari Andria Natasya; Bagus Satria Triwahyuda; Tiurma Resti Elizabeth; Gidion Rangga W.Putra; Ria Vinata
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i2.21858

Abstract

Konflik perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia terkait Pulau Pasir (Ashmore Reef), sebuah gugusan terumbu karang yang secara historis telah dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia sejak abad ke-17. Meskipun Australia mengklaim wilayah ini berdasarkan warisan kolonial yang diformalkan melalui Ashmore and Cartier Acceptance Act tahun 1933, akses nelayan Indonesia tetap berlangsung melalui Nota Kesepahaman (MoU) tahun 1974. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis konflik tersebut dalam kerangka hukum internasional, khususnya Pasal 51 UNCLOS 1982 yang mengakui hak-hak perikanan tradisional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan konservasi dan pengawasan maritim yang ketat dari Australia telah membatasi akses nelayan Indonesia, sementara kurangnya klaim hukum yang tegas dari Indonesia turut memperlemah posisi yuridisnya. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan perjanjian bilateral yang lebih mencerminkan penggunaan historis dan perlindungan masyarakat lokal, sejalan dengan prinsip pelestarian sumber daya laut. Diplomasi yang konstruktif dan edukasi hukum kepada nelayan menjadi langkah strategis dalam meredam ketegangan serta mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Page 6 of 8 | Total Record : 77

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Volume 5 Nomor 1 (Mei - 2026) Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025) Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 (November - 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024) Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023) Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)