cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 34 Documents clear
Dampak Pemindahan Ibukota Negara Baru terhadap Ekonomi dan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur Aji, Gunawan; Arfani , Zidni; Sari, Ayu Mila; Seprtiani, Rahma
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.474

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur didorong oleh ketimpangan sosial ekonomi dan kependudukan. Tujuan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar jawa adalah untuk mengurangi beban ekologis seperti kemacetan yang parah, serta peningkatan polusi udara dan air. Pemindahan Ibu Kota Negara tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan berbagai masalah di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemindahan Ibukota Negara Baru terhadap ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif menggunakan metode kepustakaan. Pemindahan IKN sangat berdampak pada peningkatan perekonomian karena adanya kontribusi dari kegiatan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota terkait IKN. Bidang usaha jasa dan perhotelan di Balikpapan mendapat banyak pengaruh positif. Perpindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Pemindahan Ibu Kota Negara akan berdampak besar bagi struktur masyarakat, cara hidup, serta aspek sosial budaya. Pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor ekonomi dan social bagi provinsi Kalimantan Timur. Pemerataan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja merupakan dampak di sektor ekonomi. Pengaruh di bidang social adalah dengan adanya perubahan struktur, pola hidup dan budaya masyarakat.
ANALISIS HAMBATAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN PADA KELAS 6 MIS MUTIARA AULIA Nurhafiza Fitri; Usiono Usiono; Rohanis Luthfiyah Rahma; Nurul Aisyah Putri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan komunikasi pada peseta didik kelas 6 MIS Mutiara Aulia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis hambatan komunikasi dalam pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di sebuah sekolah dasar di Indonesia. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas 6. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi dalam pembelajaran kelas 6 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berasal dari diri guru dan siswa, sedangkan hambatan eksternal berasal dari lingkungan. Hambatan internal yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi perbedaan latar belakang pengetahuan, perbedaan budaya, perbedaan persepsi, dan perbedaan motivasi. Hambatan eksternal yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi gangguan fisik, gangguan bahasa, dan gangguan media komunikasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIGUNAKAN KOMERSIIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Alifian Fajar Rizkita
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.479

Abstract

Pemilik hak kekayaan intelektual memiliki hak eksklusif dalam teknologi, ilmu pengetahuan, serta seni dan sastra. Kepemilikan hak kekayaan intelektual bukanlah suatu produk, melainkan hasil dari pemikiran dan kreativitas manusia yang berwujud dalam bentuk gagasan atau opini. Pelanggar hak cipta dapat dikenai sanksi perdata dengan kompensasi atas kerugian dari pelanggaran yang mereka lakukan. Klaim kompensasi ini berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian pendapatan yang diperoleh oleh pelanggar dari penggunaan karya tersebut (Pasal 99 UUHC). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik terhadap pelanggaran di internet, meskipun jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014, penerapan hukum ini masih belum efektif. Dikarenakan masyrakat masih belum mengetahui tentang hukum hak cipta yang melindungi hak cipta lagu dan musik, serta tindakan apa tidak diperbolehkan dalam hukum. Hal yang sama berlaku untuk hak cipta lagu. Musisi tidak diwajibkan untuk mendaftarkan lagu-lagu mereka dengan Kantor Kekayaan Intelektual Nasional hanya untuk melindungi hak cipta lagu tersebut karena hak cipta tidak timbul dari fakta pendaftaran.
KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PERJUDIAN ONLINE Alifian Fajar Rizkita
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.480

Abstract

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjudian adalah permainan yang menggunakan uang atau barang sebagai taruhan, seperti bermain dadu dan kartu. Sementara itu, judi online adalah perjudian yang dilakukan secara daring melalui internet. Menurut Pasal 303 ayat (3), dijelaskan bahwa "permainan yang disebut perjudian adalah setiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan untuk memperoleh keuntungan tergantung semata-mata pada keberuntungan, juga karena pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Ini mencakup semua aturan tentang keputusan dalam sebuah perlombaan atau permainan yang tidak diadakan antara mereka yang berpartisipasi dalam perlombaan atau permainan tersebut, serta semua aturan lainnya." Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE berasal dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang berbunyi: "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) akan dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
PERSEPSI PEDAGANG KONVENSIONAL DI PASAR BLAURAN SURABAYA TERHADAP TREN IMPLEMENTASI E-COMMERCE TIKTOK SHOP Rizal, Muhammad Syaiful; Wijayani, Qoni’ah Nur
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.482

Abstract

Globalisasi menjadi momentum yang sangat baik untuk membentuk elemen baru yang lebih kuat daripada sebelumnya. Termasuk pada perkembangan pada lini jual beli yang kian bervariatif. Media sosial menjadi salah satu penyokong yang memiliki dampak begitu besar dengan kelebihan serba digital hingga lebih efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-commerce memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat penjualan pada pedagan konvensional. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan simbolik. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap informan. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti yakni purposive sampling dengan kriteria informan pedagang konvensional, laki-laki dan Perempuan, usia 40-60 tahun, pengguna dan bukan pengguna e-commerce. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan pedagang konvensional terhadap implementasi e-commerce dikalangan masyarakat, serta untuk mengetahui cara bertahan pasar konvensional terhadap implementasi e-commerce.
TINDAK PIDANA EKONOMI DAN PENGATURANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Radita Dwi Anggreini
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.484

Abstract

Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan berdimensi baru yang pelakunya terdiri dari golongan mampu, intelek, dan terorganisasi. Kejahatan ekonomi lazim juga disebut dengan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Ciri-ciri lain dari kejahatan ini adalah dapat dilihat dari aspek mobilitasnya yang tinggi dan dilakukan tidak hanya pada satu wilayah saja, tetapi menerobos batas-batas Negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan ruang lingkup tindak pidana ekonomi, untuk mengetahui karakteristik tindak pidana ekonomi, serta untuk mengetahui pengaturan tindak pidana ekonomi dalam system hukum Indonesia. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki corak tersendiri, yaitu corak ekonomi yang ruang lingkupnya sangat luas, diantaranya: penyelundupan (smuggling), tindak pidana di bidang perbankan (banking crimes), tindak pidana di bidang perniagaan (commercial crimes), cyber crimes, tindak pidana lingkungan hidup (environment crime), tindak pidana di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan lain-lain. Kejahatan terhadap ekonomi memiliki karakteristik sebagai white collar crimes sehingga memerlukan sarana-sarana khusus dalam penanggulangan serta pemberantasannya. Dengan demikian, sebagai hukum pidana khusus tentunya hukum pidana ekonomi memiliki dasar pembenaran teoretis yang kuat. Hukum pidana ekonomi memiliki sarana-sarana khusus, di antara cakupannya adalah bidang hukum pidana materiil dan juga hukum acara pidana. Tindak pidana ekonomi diatur dalamUU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Selain itu, pengaturan terhadap hukum pidana ekonomi juga termuat dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) secara limitatif, dan beberapa peraturan perundangan lainnya di luar KUHP.
KEDUDUKAN AHLI WARIS SETELAH BERPINDAH AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI Aulia Afifah Indriani; Maya Yunita Sutrisno
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.485

Abstract

Hukum waris adat Bali, yang mencakup sistem patrilinenal, menghadirkan syarat khusus untuk ahli waris, seperti menjadi anak laki-laki atau, dalam keadaan tertentu, anak angkat. Perpindahan agama, terutama dari Agama Hindu, dapat mengakibatkan kehilangan hak ahli waris untuk mewarisi, menciptakan tantangan etis dan hukum adat. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat mengerti eksistensi seorang anak yang berpindah agama dalam sistem pewarisan adat bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, fokus pada literatur dan dokumen yang membahas sistem pewarisan dalam hukum adat Bali, dengan pendekatan yuridis untuk meninjau peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang berpindah agama kehilangan hubungan dengan pewaris, menyebabkan terputusnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Dalam masyarakat adat Bali, ahli waris yang berpindah agama tidak dapat menggunakan fasilitas adat, termasuk kuburan desa. Meskipun demikian, orang tua masih dapat memberikan harta pemberian kepada ahli waris yang berpindah agama. Kesimpulannya, perpindahan agama di Bali memiliki dampak signifikan terhadap sistem pewarisan dalam hukum adat. Ahli waris yang berpindah agama kehilangan hak dan kewajiban, meskipun masih dapat menerima harta pemberian. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap hukum adat Bali dan penanganan yang bijaksana diperlukan untuk mengatasi konflik dan menjaga keadilan dalam pewarisan di tengah keberagaman agama di masyarakat Indonesia.
Strategi Konseling Behavior dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas XII IPS 3 di SMA Negeri 1 Trimurjo Alfina Hidayati; Ria Juliyana; Mediyan Pratama; Muhammad Ali; Riana Anjarsari
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.486

Abstract

Penelitian ini membahas tentang konseling behavior dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Lingkup kajian meliputi lima siswa kelas XII IPS 3 yang sering absen dan bolos, serta guru BK yang memberikan konseling behavior kepada mereka. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi konseling behavior yang dilakukan guru BK dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif interaktif, yaitu analisis data yang dilakukan secara berulang-ulang dan saling terkait antara tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan kurangnya motivasi belajar pada siswa kelas XII IPS 3 di SMA Negeri 1 Trimurjo dapat dilakukan konseling behavior sebagai solusinya, dimana guru BK memberikan tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan konseling yang dilakukan secara bertahap selama tiga kali. Jadi, konseling behavior merupakan salah satu metode yang efektif untuk membantu siswa mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, konseling behavior perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi siswa.
HAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI Sylvia Alaydarani; Ayu Putri Kistiawandira
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.491

Abstract

Abstrak Hukum waris adat merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan diterapkan secara turun-temurun serta berkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh setiap daerah yang berbeda-beda. Masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu dilakukan penarikan garis keturunan pada pihak ayah (laki-laki), dimana pihak laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan pihak perempuan bukanlah ahli waris. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, hak dan kedudukan perempuan dijadikan sebagai golongan kedua dan tidak memberikan kesetaraan, dikarenakan anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan kuat. Penelitian ini membahas mengenai hak perempuan, kedudukannya serta perkembangan dalam sistem pewarisan hukum adat Bali. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hak perempuan dalam sistem pewarisan hukum adat Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (library research) yang menggunkan metode deskriptif dengan mencermati dan menelaah ilmu pengetahuan dalam kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam hukum adat Bali tetap dianut oleh masyarakat Bali hingga saat ini, tetapi mulai mengalami sedikit pergeseran yang mana pelaksanaanya tetap berpedoman pada hukum adat yang berlaku dan batas-batas tertentu dikarenakan perkembangan zaman era globalisasi dan beberapa faktor yang memunculkan kesetaraan gender terkait hak dan kedudukan perempuan dalam bidang waris.
TANTANGAN DALAM MENERAPKAN SISTEM HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA Fayyaz Aqsadia Gisnan; Haiba Muhammad; Indah Mutiara; Intania Azzahra; Deden Najmudin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.496

Abstract

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengidentifikasi suatu fenomena mengenai tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (liblary search) yang kemudian data tersebut dianalisis berupa uraian mengenai hukum pidana Islam, tujuan sanksi dan tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana Islam yang kemudian dianalisis secara induktif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana islam merupakan suatu tantangan yang bersifat kontemporer dan dinamis. Permasalahannya meliputi beratnya hukuman yang ditentukan, persepsi kejam dan tidak manusiawi, tidak adil, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tidak tertulisnya hukum pidana Islam di Indonesia, pluralitas penduduk Indonesia, banyaknya golongan, pemahaman serta pengetahuan keislamannya yang berbeda-beda seperti perbedaan doktrin hukum pidana islam, yang dimana hal ini mempengaruhi kandungan hukum pidana Islam dan menjadi tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana Islam.

Page 1 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue