cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 32 Documents clear
PEMBERIAN REMISI TAMBAHAN KEPADA PEMUKA AGAMA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Sofia Nur Azizah Samsi; Sahla Billah Sahira; Gialdah Tapiansari Batubara; Faris Fachrizal Jodi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.945

Abstract

Peran Pemuka Agama dalam Proses Rehabilitasi Narapidana sangat penting sebab pemuka agama dapat membimbing seseorang dengan agamanya namun dalam undang undang no 22 tahun 2022 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pemuka agama dapat diberikan remisi tambahan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melibatkan kajian literalur yang mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuka agama memainkan peran sentral dalam memberikan dukungan moral dan spiritual kepada narapidana, memicu perubahan positif dalam perilaku mereka. Remisi tambahan terbukti efektif sebagai insentif bagi pemuka agama, mendorong keterlibatan aktif dalam program rehabilitasi. Narapidana melaporkan pengalaman positif melalui interaksi dengan pemuka agama, termasuk peningkatan kebijaksanaan dan moral. Diskusi menyoroti relevansi temuan dengan kebijakan pemasyarakatan, menekankan implikasi positif secara sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran pemuka agama, menawarkan dasar bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih holistik dan mendukung. Dengan fokus pada remisi tambahan sebagai insentif, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk pemikiran strategis dalam membangun program rehabilitasi yang berorientasi pada perubahan positif dalam perilaku narapidana. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan kebijakan pemasyarakatan di masa depan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TOA MASJID AL-IKHLAS (SE MENAG NO.5 TAHUN 2022) DI KEBONSARI KABUPATEN JEMBER Wardani, Ocvelya Gatining; Wicaksono, Itok; Angin, Ria
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.951

Abstract

Penelitian ini dilakukan agar pembaca dapat memahami bagaimana Implementasi Kebijakan pengeras suara masjid sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama No.5 Tahun 2022 di Kebonsari Kabupaten Jember. Didalam kebijakan yang telah dibuat oleh Menteri Agama Republik Indonesia terdapat fenoma yang terjadi di masyarakat, disini pembaca akan mengetahui tentang mekanisme bagaimana implementasi yang dibuat oleh pusat yaitu Kementrian Agama bisa terselenggara sampai ditingkatan desa, serta dapat mengetahui apa saja isi dari Kebijakan Pengeras Suara Masjid Surat Edaran No.5 Tahun 2022 Kementrian Agama Republik Indonesia.
Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata antara Hamas dengan Israel Illyas Anshori; Abran Devin Muzacky; Faqih Hamdan Malik; Angga Bintang Putra Pratama
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.952

Abstract

Konflik yang berkepanjangan antara Hamas dan Israel telah mengakitbatkan kerugian baik dari segi materil maupun immateriil dan terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia yang berdampak pada penduduk sipil setempat dan terdapat bukti jelas dari kejahatan perang yang telah terjadi seperti pengeboman atau ledakan di israel maupun gaza dan kedua belah pihak telah melanggar hukum internasional serta warga sipil yang merasakan tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh mereka. Hukum Humaniter Internasional termasuk kedalam Hukum Internasional yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil atau seseorang yang terkena dampak perang baik secara aktif turut serta dalam permusuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder untuk menganalisis aspek-aspek normatif dan hukum dalam permasalahan yang terjadi antara Hamas dan Israel. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam mekanisme penegakan hukum humaniter internasional terhadap konflik bersenjata antara Hamas dan Israel.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT PERBANKAN DALAM KONDISI RESESI EKONOMI DIMASA PANDEMI COVID – 19 Juliman; Samuji
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.954

Abstract

Banyak langkah yang dapat dilakukan agar debitur dapat mengatasi masalah kreditnya. Bila akan ditempuh melalui jalur hukum kreditur dapat mengajukan wanprestasi atau kepailitan melalui pengadilan agar aset debitur dapat dikuasai dengan lelang, fidusia, cessie, hak tanggungan. Tetapi hal tersebut mengandung risiko yang tergolong cukup besar karena pihak debitur juga dapat melakukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) untuk menggagalkan gugatan kreditur termasuk pembatalan atau penundaan sita aset. Bahkan bila terdapat kelalaian kreditur dalam bertindak debitur dapat melakukan keberatan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), walau semua keputusan adalah wewenang Hakim untuk mengambil keputusan, tapi bila Hakim mengabulkan gugutan PMH debitur kreditur dapat mengalami kerugian lebih besar.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGANHUKUM PADA PEREMPUANKORBANKEKERASANDALAMRUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRES SIDOARJO) Kurniawan, Rofi; H.Bangsu
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.955

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji upaya perlindungan yang diterapkan di Polres Sidoarjo terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, laporan ini berupaya untuk mengkaji dan menilai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan-perempuan tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan yang diterapkan di Polres Sidoarjo terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari: perlindungan polisi, pemberian pelayanan medis sesuai standar kesehatan, menjaga kerahasiaan korban, pendampingan pemeriksaan sesuai dengan hukum. peraturan, dan layanan bimbingan spiritual. Selain itu, penelitian ini mengungkap hambatan-hambatan yang menghambat upaya penegakan hukum untuk melindungi perempuan korban KDRT di Polres Sidoarjo. Hambatan-hambatan ini terdiri dari sumber daya yang tidak mencukupi, komplikasi hukum yang dihadapi oleh korban, tidak memadainya keahlian dan kemahiran staf pendukung dan aparat penegak hukum sesuai dengan persyaratan UU PKDRT, dan situasi di mana korban dihadapkan pada pengaduan balasan dari terdakwa.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Penetapan Hakim Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Bgl.) Almubarok, Ahmad Zidan Rizki; hya, Rachmat I
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.957

Abstract

Sesuai dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Islam, pembentukan sebuah keluarga memerlukan terpenuhinya syarat-syarat perkembangan baik fisik maupun psikis. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 mencerminkan aspek khusus ini. Meskipun hukum Islam tidak memberikan persyaratan usia minimum yang jelas untuk menikah, hukum Islam memberikan penekanan yang signifikan pada tingkat kedewasaan seseorang, sebuah faktor yang sangat mempengaruhi jalannya kehidupan keluarga. Di Indonesia, perkawinan anak merupakan fenomena umum yang sering diterima dan direstui oleh masyarakat. Banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama membuktikan hal ini. Dispensasi dalam kasus perkawinan remaja pada umumnya diberikan berdasarkan hakim dalam keadaan mendesak dan dapat dibenarkan, dengan kehamilan di luar nikah menjadi fokus khusus. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) menyatakan, “Jika seseorang menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini, ia dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk. oleh orang tua laki-laki dan perempuan dengan pengecualian.” Apabila hal ini terjadi, hakim menilai kelayakan, kesegeraan, dan kredibilitas pembenaran yang diajukan dalam permohonan dispensasi. Tujuan utama dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kriteria yang digunakan hakim pengadilan agama dalam pertimbangannya mengenai izin perkawinan. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pembaca mengenai pernikahan di bawah umur, mendorong mereka untuk secara bijaksana mengevaluasi keadaan serupa yang melibatkan teman sebaya, saudara kandung, atau kenalan mereka untuk menghindari keterlibatan dalam perkawinan tersebut.
JUDI ONLINE SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN BEKASI: (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi) Dara Khoerunisa; Ismail Nurahmadi; Jeni Artika Sari; Sana Wianti; Yulia Elfrida Yanty Siregar
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana judi online berperan sebagai penyebab masalah perceraian di Kecamatan Cikarang Utara di Kabupaten Bekasi, mengingat perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui studi kasus. Untuk memahami bagaimana praktik judi online memengaruhi keputusan perceraian, wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data. Analisis data adalah proses yang melibatkan penyebaran data dan pengambilan kesimpulan. Analisis data menunjukkan bahwa perjudian online tidak hanya menyebabkan masalah keuangan tetapi juga memiliki efek psikologis dan emosional yang signifikan pada keluarga. Faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus perceraian adalah ketidakstabilan finansial yang disebabkan oleh kerugian judi serta tekanan psikologis dan emosional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN BERBAHAYA FRANSNIKO HENDRA LAKSANA; M.SIFA’ F. YUIANIS
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi faktor-faktor yang berperan dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur yang hidup di jalanan, sekaligus menganalisis perlindungan hukum yang berlaku saat ini untuk mengatasi tantangan tersebut. Penyidikan menggunakan pendekatan yuridis sebagai metodologinya. Hasilnya menunjukkan bahwa berbagai faktor, termasuk ikatan keluarga, karakteristik pribadi, tekanan teman sebaya, kondisi ekonomi, dan aksesibilitas sumber daya, berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan anak jalanan. Penelitian ini lebih menekankan bahwa upaya-upaya yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai berikut : a) Penyidikan khusus anak dilakukan dalam lingkungan yang berorientasi keluarga, penyidik ​​tidak menggunakan sebutan resmi dalam semua penyidikan, dipertimbangkan adanya pengalihan perhatian, laporan masyarakat diperhatikan. akun, dan Identitas anak jalanan dirahasiakan. b) Penangkapan digunakan sebagai upaya terakhir, karena tindak pidana tidak selalu memerlukan penahanan dalam sistem peradilan pidana. Terlebih lagi, meskipun penahanan dianggap perlu, hal itu merupakan upaya terakhir. c) Penahanan; d) Penuntutan; e) Pemeriksaan pengadilan dilakukan di bawah pengawasan hakim tunggal, dengan dihadiri anak dan pendamping masyarakat yang memberikan bantuan; dan f) Rehabilitasi.
ANALISIS PENYEBAB PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR BAGAS AMYRULLOH; SAMUJI
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.963

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menjelaskan alasan di balik pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan, serta untuk melihat upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menangani pelanggaran ini. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian undang-undang normatif. Menurut hasil penelitian, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor, yaitu: a) Faktor manusia, dimana pengemudi berperan besar dalam terjadinya kecelakaan; b) Faktor infrastruktur jalan, dimana kondisi jalan berkontribusi terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, termasuk permasalahan seperti pipa terbuka dan kerusakan jalan yang disebabkan oleh cuaca dan beban kendaraan; c) Faktor yang berhubungan dengan kendaraan, yang berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan jenis kendaraan dan metode pembuatannya; dan d) Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan polisi untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor terdiri dari: a) Tindakan preventif, yang mencakup pengaturan faktor-faktor di jalan dan kendaraan, pengawasan sistem transportasi, dan pengawasan faktor manusia; dan b) Tindakan represif, yang mencakup sistem penegakan hukum yang stasioner dan mobile.
DIPLOMASI DAN NEGOSIASI KOREA SELATAN TERHADAP ISU COMFORT WOMEN PADA ERA MOON JAE-IN Zahra Ramadhani Fitria; Harmonis
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.967

Abstract

Diplomasi dan negosiasi Korea Selatan dalam menangani isu Comfort Women (wanita yang menjadi korban perbudakan seksual selama Perang Dunia II) selama pemerintahan Moon Jae-in. Isu tersebut telah menjadi sumber konflik antara Korea Selatan dan Jepang, dan pemerintahan Moon Jae-in dianggap sebagai periode penting dalam mencari solusi melalui pendekatan diplomatik. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, penulis meneliti kebijakan pemerintah Moon Jae-in terhadap isu tersebut, hubungan diplomatik dengan Jepang, serta proses negosiasi yang terlibat. Hasil penelitian ini mengungkap dampak positif dan tantangan yang masih dihadapi, dengan mempertimbangkan respons masyarakat dan opini publik. Kesimpulan jurnal ini mencakup pencapaian diplomasi Korea Selatan, tantangan yang dihadapi, dan implikasinya terhadap hubungan internasional, sambil memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, termasuk peran potensial masyarakat sipil dalam penyelesaian isu Comfort Women.

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue