cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 24   25   26   27   28 
IMPLEMENTATlON OF THE ONE-STOP INTEGRATED SERVICE POLICY lN THE LICENSING SECTOR AT THE ONE-ST0P INVESTMENT AND 0NE-STOP SERVlCE OFFICE OF BARITO KUALA DISTRICT (AN ANALYSIS STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF BUILDING APPROVAL (PBG)) Rahmadian, Muhammad Rif’han; Asmu’I; Syafari, Muhammad Riduansyah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1170

Abstract

The Public Service Law and PresidentiaI Regulation No. 97/2014 on the Implementation of 0ne-Stop Integrated Services mandate the central and local governments to implement this policy. This research aims to analyze the impIementation of the one stop service policy in Barito Kuala Regency. In addition to building an ideal model of one-stop service policy implementation, this research uses qualitative research based on the identification of premises and problems. The purpose of this exploration is to describe and dissect 1) the perpetration of the One- Stop Integrated Service Policy at the Investment and One- Stop Integrated Service Office of Barito Kuala Regency; 2) Aspects that support and hamper the perpetration of the one- stop service policy in Barito Kuala Regency. This disquisition uses a qualitative path with a case study of the phenomenon with the disquisition motive being DPMPTSP in Barito Kuala Regency. Data processing techniques used are interviews with informants in accordance with the formulation of the problem, document analysis and field observations in agreement with the exploration object’s, data analysis techniques are processed in data collection by reducing data. The results showed that the Barito Kuala Regency Government had implemented the PTSP policy, but in its implementation, the delegation of license authority occurred GAP between DPMPTSP and technical SKPD, out of 158 permits, only 54 permits were delegated to PTSP. Supporting and inhibiting aspects in policy implementation: 1) the tendency of local government and implementor attitudes, 2) PTSP coordination communication with technical SKPD occurs egosectoral 3) inadequate resources that understand limited information techniques (IT), 4) bureaucratic structure, Standard Operating Procedures (SOP) and Service Standards (SP) to match service promises. The suggested policy implementation models are, 1) improving the transmission of delegation of authority policies to be clear, 2) improving HR competencies with education and training, 3) frahmentation of support for local government attitudes regarding leadership commitment, 4) increasing government support committed to delegation of authority. From the results of the discussion that the DPMPTSP Implementor with the tennis SKPD related to licensing services procedurally coordination between SKPDs experienced obstacles where there was a GAP, because each SKPD had its own application of rules with different interpretations.
OTENTISITAS ḤADĪṠ (Studi Kritis Atas Kajian Ḥadīṡ Kontemporer Perspektif Badri Khaeruman) Ariadi Nasution; Muhammad Nuh Siregar; Munandar
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1177

Abstract

Ḥadīṡ diyakini oleh masyarakat muslim sebagai sumber syariat kedua yang kedudukannya di bawah Al-Qur’ān. Salah satu tujuan utama studi ḥadīṡ adalah menelusuri keotentikan ḥadīṡ, karena ḥadīṡ-ḥadīṡ yang dapat dijadikan hujjah dalam Islam adalah yang terbukti keotentikannya. Secara historis, sebenarnya upaya untuk menjaga keotentikan ḥadīṡ telah ada sejak masa Nabī Ṣaw. Menurut Badri Khaeruman, Al-Qur’ān barometer atas kebenaran ḥadīṡ. Jika suatu ḥadīṡ maknanya bertentangan dengan semangat Al-Qur’ān, maka ḥadīṡ yang seperti itu dibuang jauh-jauh. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui otentisitas ḥadīṡ perspektif Badri Khaeruman. Adapun masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana sikap Badri Khaeruman dalam menyikapi kontroversi terhadap dan bagaimana metode Badri Khaeruman menguji validitas ḥadīṡ. Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research dengan rujukan utamanya adalah buku karya Badri Khaeruman yang berjudul Otentisitas Ḥadīṡ: Studi Kritis Atas Kajian Ḥadīṡ Kontemporer. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berdasarkan pada hal-hal yang dibahas berupa catatan, transkip, buku, majalah, dan sebagainya. Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, selanjutnya data penelitian ini diolah dan dianalisis dengan penyajian yang bersifat kualitatif. Penelitian dalam skripsi ini menemukan bahwa Badri Khaeruman tidak menerima secara mutlaq atas kaidah al-Ṣaḥābatu Kulluhum ‘Udul. Menurut Badri Khaeruman, kaidah itu tidak berlaku untuk seluruh ṣaḥābat Nabī, karena pada dasarnya ada beberapa ṣaḥābat Nabī yang dapat dikatakan tidak adil dalam defenisi adil ilmu ḥadīṡ. Dalam menguji validitas suatu ḥadīṡ, beliau membuat tiga metodologi agar suatu ḥadīṡ dapat diterima, yakni: Kritik teks ḥadīṡ, analisis folologi, dan kritik redaksi.
AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DATA SPAJ OLEH PEMEGANG POLIS PADA KLAIM ASURANSI (Studi kasus putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN JKT. SEL) Safina Aliyah Dewi; Kuswan Hadji
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1184

Abstract

Kejadian yang tak terduga seringkali timbul dan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, peran utama asuransi adalah mengganti kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa tak terduga dan mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum risiko terjadi. Ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat banyak permasalahan terkait asuransi. Proses pengajuan asuransi bukan hanya sebatas tanda tangan kontrak asuransi, melainkan juga melibatkan penerapan prinsip itikad baik, termasuk data kesehatan dalam formulir permohonan asuransi jiwa (SPAJ). Penanggung dan calon nasabah asuransi wajib melaksanakan hak dan tanggung jawab masing-masing, termasuk kewajiban bagi calon nasabah untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat, sehingga premi dan manfaat asuransi yang diberikan sesuai dengan kondisi. Artikel ini menjelaskan tentang persyaratan SPAJ serta pentingnya menunjukkan itikad baik terhadap SPAJ dalam kontrak asuransi, serta dampak hukum jika pemegang polis memalsukan data dalam SPAJ. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang berarti artikel ini disusun dengan mengacu pada teori, konsep, prinsip hukum, dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca dan penulis mengenai konsekuensi hukum dari pemalsuan data yang disebabkan ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh pemegang polis.
ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) Hafiezha, Adnin Najma; Aayusha, Salsabila Nurvan; Prayugo, Cahyo Danang; Zada, Fulvian Dzaki; Pratama, Real Figo; Triantono
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.1193

Abstract

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam konteks ini, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat penting dalam proses penuntutan anak di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penuntutan yang dilakukan oleh JPU terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPU memiliki peran penting dalam penuntutan anak di pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi bukti dan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, serta memutuskan apakah akan mendakwanya ke pengadilan. JPU juga harus memastikan bahwa proses penuntutan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan tetap mempertimbangkan aspek pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan. Namun, terdapat kendala dalam penuntutan anak yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kualifikasi dan kesiapan SDM, terutama jaksa penuntut umum, dalam menangani kasus anak. Diperlukan pelatihan teknis dan pendidikan lanjutan untuk JPU agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang peradilan anak dan sensitivitas terhadap kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam mengatasi kendala ini, pemerintah perlu memperhatikan isu kualifikasi dan kesiapan sumber daya manusia. Pelatihan teknis dan pendidikan lanjutan harus diberikan kepada jaksa penuntut umum yang akan menangani kasus-kasus tindak pidana anak. Hal ini akan memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak dapat beroperasi secara efektif.
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP SIKAP MENGURANGI SAMPAH PADA FOLLOWERS AKUN TIKTOK @PANDAWARAGROUP Farrel Ardan; Susi Dhewi Kurniawati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.1194

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap sikap mengurangi sampah pada followers akun tiktok @pandawaragroup. Sampel penelitian ini berjumlah sebanyak 100 orang. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dan menggunakan teknik regresi sederhana. Teknik pengambilan sampel meggunakan sampel purposive. hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh signifikan terhadap sikap mengurangi sampah pada followers tiktok @pandawaragroup. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa variabel X, media sosial, valid karena memperoleh nilai tertinggi 0,706 dan terendah 0,541, sedangkan variabel Y, sikap, valid karena memperoleh nilai tertinggi 0,711 dan terendah 0,571, yang lebih tinggi dari rtabel dengan nilai 0,195. Uji reliabilitas variabel (X) Media Sosial memperoleh nilai alfa Cronbach sebesar 0,830 di atas 0,60, yang menunjukkan bahwa variabel dalam kuesioner (X) dianggap reliabel. Uji reliabilitas variabel (Y) Sikap memperoleh nilai alfa Cronbach sebesar 0,830 di atas 0,60, yang menunjukkan bahwa variabel dalam kuesioner (Y) dianggap reliabel. Nilai kekuatan sebesar 0,682 muncul dalam hubungan antara variabel independen (bebas), atau variabel X, media sosial, dan variabel dependen (terikat), atau variabel Y, sikap. Nilai-nilai ini masuk ke dalam rentang korelasi sempurna, atau dengan kata lain, media sosial memainkan peran yang signifikan dalam mengubah sikap pengikut tiktok @pandawaragroup terhadap konten. Sebagai hasil dari uji koefisien determinasi yang menghasilkan hasil 0,394, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel X terhadap Y adalah sebesar 39%, dan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini memengaruhi sisanya, yaitu 100% - 39% = 61%.
THE LEGAL FORCE OF CROSS COLLATERAL AGREEMENT ON MORTGAGE OBJECTS UNDER INDONESIAN LAW Rahimy, Aziz
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.1198

Abstract

Currently, the risk appetite of banks and other formal financing institutions in Indonesia still consider collateral as the main factor to guarantee debt repayment. For the purpose of collateral availability, there is a practice of pledging based on a cross-collateral agreement. However, the practice of cross collateral still raises legal issues in its implementation, especially regarding the legal force of the cross collateral agreement to the mortgage object. This issue will also have an impact on the executorial rights to the object of the mortgage, if the debtor defaults on the other debt. Based on the research results, it is known that to bind an object of mortgage rights as collateral for the repayment of more than one debt, it can be done by binding the object of mortgage rights based on a ranking system with the concept of senior-junior, or by making a cross-collateral agreement contractually based on the principle of contract law with an open system. To provide legal certainty and legal protection to creditors, agreements with cross collateral clauses need to be supported by a cross default clause which regulates that the main obligation in a contract becomes an obligation in another contract, and makes default due to non-fulfillment of the main obligation on a contract, become a default on another contract. So that this cross collateral agreement can provide binding legal force and creditors can execute based on the Mortgage Rights Law.
A CULTURAL SCIENCE PERSPECTIVE ON PREMIUM GROG Siregar, Iskandarsyah; Kiesner , Robert; Aesnring , Blorg
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.1199

Abstract

The forthcoming publication explores the intersection of cultural science with the consumption of Premium grog, delving into the intricate dynamics between societal attitudes towards drinking and the formation of cultural identities. It initiates its discourse by juxtaposing the sociologist's engagement with alcohol with their approaches to other cultural phenomena such as music and the arts, highlighting the distinct yet interconnected ways in which these domains shape social understanding. The narrative navigates through the complex interplay of affection for Premium grog and a critical stance towards the drinking culture, elucidating the nuanced relationship between appreciation and scepticism within this context. The core focus of this scholarly work revolves around the proposition to establish a cultural science framework tailored specifically for Premium grog, drawing upon the theoretical foundations of cultural science to illuminate the enduring processes inherent in its consumption. By meticulously dissecting the myriad facets of production and consumption, the research identifies the intricate web of interactions that contribute to the cultural significance of Premium grog. This meticulous analysis serves as the cornerstone for the construction of a comprehensive framework delineating the cultural science of Premium grog, providing a roadmap for further exploration, and understanding of this multifaceted phenomenon.
TRANSFORMATION OF THE MEANING OF THE WORD "DOG" IN THE WIDE COMMUNITY ENVIRONMENT Siregar, Iskandarsyah; Purnama , Ade Riyan; Xien li , Xu
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.1200

Abstract

The emergence of Generation Z (Gen Z) marks a significant societal shift, as it represents the first cohort to be immersed in the digital age practically from birth. Despite being heralded as "digital natives," indicating familiarity with digital technology, Gen Z's actual digital literacy remains a subject of debate. This generation is characterized by its extensive exposure to the internet and portable digital devices, shaping their worldview and communication patterns. Notably, Gen Z's reliance on electronic devices has led to a decline in traditional activities such as reading books, impacting various cognitive and socio-economic factors including vocabulary development, attention span, academic performance, and future economic productivity. This shift in behavior has not only altered the lifestyle of Gen Z but also influenced language usage and semantic evolution. An intriguing consequence of this digital immersion is the transformation of linguistic conventions, evident in the reinterpretation of commonplace words. Take, for example, the word 'dog,' traditionally defined as a four-legged mammal often kept as a pet for guarding purposes. Within the lexicon of Gen Z, 'dog' has undergone a semantic shift, evolving from a noun to a suffix appended to numerous sentences in their communications. This linguistic phenomenon reflects a broader trend of semantic corruption, where words take on new connotations or functions within contemporary discourse. Understanding the implications of this linguistic evolution is crucial for educators, policymakers, and linguists alike. It not only sheds light on the evolving nature of language in the digital age but also underscores the need to adapt educational and communicative strategies to meet the needs of this digitally influenced generation. By exploring the intricate interplay between technology, language, and societal norms, we can gain valuable insights into the dynamics shaping the linguistic landscape of the 21st century.
PIHAK BNN KOTA SURABAYA DALAM MENGATASI PENYEBARAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAWASAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Putri, Nicole Natalie; Afifah, Wiwik
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Negara Indonesia banyak masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini merupakan permasalahan yang sangat serius karena penyalahgunaan narkotika tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja tetapi penyalahgunaan narkotika ini telah memasuki kalangan remaja, oleh karena itu Pihak Pemerintah harus segera menangani. Usia remaja ini merupakan fase yang cukup rentan untuk terjerumus menyalahgunakan narkotika. Penyebab di usia remaja telah menyalahgunakan narkotika diantara nya 1) kurangnya pemahaman pada usia remaja terkait bahayanya dalam penyalahgunaan narkotika, 2) salah dalam memilih suatu pergaulan, 3) keadaan keluarga mereka yang kurang harmonis dan 4) faktor ekonomi. Untuk menangani penyebaran penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia, Pihak Pemerintah membentuk BNN guna untuk menangani penyalahgunaan terhadap narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika di Bulan Januari - Maret 2024 kebanyakan diantara nya merupakan anak yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.
KESESUAIAN KODE ETIK NOTARIS DENGAN NILAI NILAI ISLAM TERKAIT KENOTARIATAN Melantika, Putri Rianti
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.1204

Abstract

Penelitian analisis ini mengkaji tentang bagai mana kesesuaian kode etik notaris dengan nilai nilai Islam terkait kenotariatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang mengacu pada penguraian secara deskriptif terhadap data data yang telah diperoleh. Selain itu penelitian kualitatif yang dilakukan juga memiliki sifat normative atau bisa disebut juga dengan penelitian kepustakaan yang mengacu pada studi kepustakaan yang dalam hal ini merupakan pustaka hukum yaitu Undang Undang Jabatan Notaris, jurnal dan Al-Quran. Teknik penggumpulan data yang di lakukan dengan pengumpulan data melalui buku buku, perundang undangan, sumber sumber penyedia data yang secara resmi telah mempublikasikan data dan dokumen resmi lainnya. Data yang di peroleh akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kode etik notaris telah sesuai dengan nilai nilai Islam dengan tegas dan jelas di nyatakan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 dan telah di atur jauh hari dalam Islam.

Page 26 of 70 | Total Record : 696

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue