cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 66   67   68   69   70 
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH (BKPSDMD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Harahap, Anggi Putra Pratama; Hidayatullah , Fauzan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pengelolaan perpustakaan khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi pengelolaan perpustakaan khusus BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi pengelolaan perpustakaan pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penulisan ini meliputi observasi dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengelola perpustakaan secara efektif, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : Pengolahan koleksi bahan pustaka; Inventarisasi dan klasifikasi bahan pustaka; Pemeliharaan dan pembinaan koleksi perpustakaan; Sirkulasi bahan pustaka; Organisasi personal perpustakaan; dan Perlengkapan perpustakaan. Manajemen atau pengelolaan perpustakaan antara lain meliputi : perencanaan, pengadaan, pengolahan, penghapusan, dan pelayanan perpustakaan. Dengan demikian implementasi Pengelolaan perpustakaan khusus BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum maksimal dikarenakan terdapat 2 (dua) hambatan yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan perpustakaan yaitu masalah ketersediaan SDM pengelola perpustakaan dan anggaran operasional perpustakaan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DENGAN CARA MEMPERTONTONKAN DAN MENUNJUKAN ATAU MENGGAMBARKAN KETELANJANGAN DI MUKA UMUM SEBAGAI PERBUATAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI Panjaitan, Kharisma Preety Queen Cindai Br; Sidi, Redyanto; Sinaga, Hary Angga Pratama
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksibionisme merupakan penyimpangan seksual yang digolongkan sebagai paraphilia. Di Indonesia, eksistensi eksibionisme sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Kriminalisasi terhadap eksibionisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan bahkan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini, sudah banyak berbagai kasus eksibionisme yang sudah diadili di pengadilan namun masih banyak pelaku yang lolos dari jeratan pidana karena adanya kelemahan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penulisan ini menggnakan deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum Normatif sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian Pustaka, dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini Eksistensi pelaku eksibionisme sudah marak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus eksibionisme yang dibawa ke pengadilan untuk diadili secara hukum. Adanya kriminalisasi ini didasarkan pada hukum positif Indonesia yang telah banyak mengatur regulasi tentang eksibionisme sebagai perbuatan pidana. Regulasi tersebut diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai kaadaan-keadaan yang membuat tidak mampunya seseorang untuk bertanggungjawab, membuat adanya kekaburan hukum dari pasal tersebut. Para pelaku eksibionisme yang dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana dapat dikenakan dengan Pasal 281 KUHP dan Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai hukum positif Indonesia.
REFORMASI HUKUM DALAM SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN: DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Kylaemery, Vania; Putri, Listy; Udy, Zahdina
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi perizinan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan mendorong investasi, namun berpotensi mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan-perubahan signifikan dalam perizinan lingkungan dan kehutanan serta menilai dampak hukum yang ditimbulkan. Permasalahan yang diangkat meliputi tantangan dalam pengawasan, risiko terhadap kerusakan lingkungan, dan potensi ketegangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja dapat mempercepat pembangunan, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehutanan.
IMPLEMENTASI ASAS TA’ABBUDI PADA SISTEM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Albarry, Muhammad Azmi; Aqshal, Nabil
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pihak-pihak yang bersengketa (beragama Islam) diberikan kebebasan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk menentukan sistem hukum waris yang akan digunakan dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Namun, hak opsi ini dihapus oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi asas ta’abbudi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah menjalankan asas ta’abbudi sebagaimana mestinya karena telah menghapus opsi bagi umat muslim untuk memilih sistem hukum dalam permasalahan waris yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
PERAN SUMBER HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF TEORITIS DAN PRAKTIS Nabilah, Jihan; Silmi, Mutiara
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji peran sumber hukum Islam dalam pembentukan sosiologi hukum Islam, dengan fokus pada perspektif teoritis dan praktis. Sumber hukum Islam yang utama, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, tidak hanya memberikan pedoman spiritual tetapi juga membentuk kerangka hukum yang mempengaruhi struktur sosial dan interaksi masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, sumbersumber ini menjadi dasar bagi terciptanya norma-norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat Muslim Pembentukan sosiologi hukum Islam membutuhkan pemahaman terhadap interaksi antara hukum dan realitas sosial yang ada. Teori-teori sosiologi hukum, seperti yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik dan modern, memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Islam berfungsi dalam berbagai lapisan sosial. Penekanan pada aspek normatif dari sumber hukum Islam membawa dampak signifikan dalam membentuk pola-pola sosial yang mempengaruhi kehidupan seharihari, baik di ranah pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Secara praktis, penerapan hukum Islam dalam konteks sosial sering kali menghadapi tantangan terkait dengan perbedaan interpretasi, tradisi lokal, dan dinamika politik. Hal ini menuntut adaptasi sumber hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi prinsip-prinsip dasarnya. Implementasi hukum Islam di masyarakat membutuhkan keseimbangan antara kedalaman hukum agama dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan sosial yang terus berkembang. Artikel ini menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sosiologi hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan sosial dan budaya. Dengan pendekatan interdisipliner, artikel ini mengajak pembaca untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana sumber hukum Islam dapat beradaptasi dan diterapkan dalam kehidupan sosial modern, serta memberikan kontribusi terhadap terciptanya keadilan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Analisa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Imanuddin, Iman; Salim, Agus; Isnaeni , Belly
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PHK efisiensi tanpa penutupan perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, yaitu untuk menghindari peningkatan angka pengangguran. Penutupan perusahaan dapat menyebabkan semua pekerja, termasuk pengusaha, kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, PHK efisiensi tanpa menutup perusahaan dapat menyelamatkan kelangsungan operasional perusahaan dan mempertahankan pekerjaan bagi sebagian pekerja lainnya. Alasan efisiensi ini juga tidak dilarang oleh Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta Konvensi dan Rekomendasi ILO tahun 1982, yang menyatakan bahwa PHK tanpa kesalahan tidak melanggar aturan. Selain itu, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu memastikan bahwa PHK efisiensi tanpa penutupan perusahaan dilakukan secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip PHK, dan bahwa hak serta kompensasi pekerja dipenuhi dengan tepat.

Page 70 of 70 | Total Record : 696

 66   67   68   69   70 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue