cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 205 Documents
 8   9   10   11   12 
RESPONSIVENESS PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PADA LAHAN PERTANIAN DI KAWASAN RANCAEKEK Rizki Nugraha; Budiman Rusli; MD. Enjat Munajat
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13683

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena transformasi struktural dari pertanian ke industri, tanpa dibarengi dengan orientasi terhadap lingkungan hidup, sehingga terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah industri terjadi pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek sejak 1991. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori responsiveness dari Ansoff (1990) dan McDonnell yang diuraikan lebih lanjut oleh Popescu (2014). Metode penelitian kualitatif dipakai oleh penulis untuk mengatahui secara mendalam mengapa responsiveness penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek kurang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsiveness Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (BPLHD) Jawa Barat, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan dan pemulihan lahan tercemar kurang baik karena masih adanya pengaruh dari lingkungan Badan, belum adanya pedoman yang disepakati antar Badan, dan secara kapasitas belum memadai. Berdasar hal tersebut seharusnya ketiga Badan membuat SOP dan desain solusi yang disepakati bersama, menata ulang data dan laporan terkait permasalahan, dan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah yang ada. ABSTRACT This research is motivated by the phenomenon of structural transformation from agriculture to industry, without accompanied the orientation to the environment, so that happened environment pollution caused by industrial waste occurs on agricultural land in Rancaekek since 1991. The theory used in this research is the theory of responsiveness from Ansoff and McDonnell (1990) that elaborated more by Popescu (2014). Qualitative research methods used by the writer to understand in depth why the mitigation and recovery of industrial waste pollution on agricultural land responsiveness in Rancaekek is less good. The research results showed that the responsiveness of The Local Environmental Management Agency Of West Java Province (BPLHD), The Environmental Control Agency Of Bandung Regency (BPLH), and The Environment Agency Of Sumedang Regency (BLH) in mitigation and recovery of contaminated land is less good because it is still the influence from the environment of Agency, the absence of guidelines that agreed between the Agency and the capacity is not yet adequate. Based on the case, the three agencies supposed to create SOP and solution design a mutually agreed, rearranging the data and reports related to the problem, and involve the community in solving problems.
EFEKTIVITAS PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA JENJANG SMA NEGERI DI KOTA BUKITTINGGI Riyan Hafrienda; Candradewini Candradewini; Mas Dadang Enjat Munajat
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45140

Abstract

Penelitian ini berlandasan pada tingginya perbedaan angka penerima beasiswa Program Indonesia Pintar dengan siswa yang didaftarkan oleh sekolah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari Program Indonesia Pintar di Kota Bukittinggi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali permasalahan secara mendalam dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi ke seluruh sekolah menengah atas di Kota Bukittingi dan memberikan hasil bahwa Program Indonesia Pintar telah berjalan efektifif di Kota Bukittinggi dengan alasan bahwa pelaksana program sudah memahami program dengan baik, lalu program sudah dikhusukan bagi siswa yang termasuk kedalam golongan kurang mampu, program sudah memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga mengurangi angka putus sekolah di Kota Bukittinggi. This research is motivated by the high difference in the number of recipients of Program Indonesia Pintar scholarships with students enrolled by the school, the purpose of this research is to find out how effective of Program Indonesia Pintar is in Bukittinggi City by using qualitative research methods. explore problems in depth by conducting interviews, observations, and documentation studies to all high schools in Bukittinggi City and giving the results that Program Indonesia Pintar has been running effectively in Bukittinggi City on the grounds that the program implementers have understood the program well, then the program has been specifically for students who belong to the underprivileged group. has provided benefits to the community and also reduced the dropout rate in Bukittinggi City.
KOORDINASI DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN KUNINGAN Muhammad Farhan Waliyudin; Ida Widianingsih; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41332

Abstract

This study describes the coordination of the stunting prevention team in an effort to accelerate the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency. At this time, Kuningan Regency is included in one of the regencies in Indonesia with a high prevalence of under five stunting. Considering that the problem of stunting is a multidimensional problem, good coordination is needed between the agencies involved in its implementation. However, in reality the coordination in efforts to accelerate the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency is still not as expected, so it is interesting to study. The method used in this study is a qualitative research method that aims to analyze, understand, and explain various aspects that exist in the coordination of efforts to accelerate the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency. The theory of effective coordination techniques as proposed by (Bose, 2012). The results of this study showed us that coordination in accelerating the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency had not fully met effective coordination techniques. This is due to the absence of a clear and detailed division of tasks and responsibilities between the agencies involved, frequent changes in membership, especially in strategic positions in the Kuningan Regency Stunting Management Team due to mutations, and the absence of written Standard Operating Procedures that serve as joint guidelines, management of stunting data management that is not optimal and integrated, active participation of members in the implementation of coordination meetings is still lacking, and the leadership of the team leader has not been effective in coordinating and controlling the implementation of acceleration of stunting reduction and prevention in Kuningan Regency. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang koordinasi tim penanggulangan stunting dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan. Pada saat ini Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam salah satu kabupaten di Indonesia dengan tingkat prevalensi balita stunting tinggi. Mengingat permasalahan stunting merupakan masalah multidimensi, maka dibutuhkan koordinasi yang baik diantara instansi yang terlibat dalam pelaksanaannya. Namun dalam kenyataannya koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan masih belum sesuai dengan harapan, sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan berbagai aspek yang ada dalam koordinasi upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan. Teori teknik koordinasi yang efektif sebagaimana dikemukakan oleh (Bose, 2012) dijadikan sebagai acuan atau guidance di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya memenuhi teknik koordinasi yang efektif. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta terperinci antara instansi yang terlibat, sering terjadi perubahan keanggotaan khususnya pada jabatan strategis dalam Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Kuningan yang disebabkan karena adanya mutasi, belum adanya Standar Operasional Prosedur secara tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bersama, manajemen pengelolaan data stunting yang belum optimal dan terintegrasi, partisipasi aktif anggota dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang masih kurang, dan belum efektifnya kepemimpinan yang dilakukan oleh ketua tim dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jasmine Tiara Putri Herman; Neneng Weti Isnawaty; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41265

Abstract

This study aims to describe the implementation of fire prevention and control policies in the Administrative Cit y of South Jakarta. Fire prevention and control policies as stipulated in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2008 is motivated by fire disaster events that often occur in DKI Jakarta. As of 2020, the most fire cases occurred in the Administrative City of South Jakarta. The theory used in this study is the theory of success factors for the implementation of Said Zainal Abidin's public policy (2019) with 4 aspects, namely policy conditions, supporting factors, environmental conditions, and related parties. The research method used is a qualitative method. The results of the study indicate that the implementation of fire prevention and control policies in the Administrative City of South Jakarta as stipulated in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2008 has not been successful because the rational, logistical, constitutional, and operational have not been fulfilled. From the aspect of rational goals and accuracy strategies, the public is not fully aware of the fire hazard prevention policy and the planned strategy, namely socialization to the people in the Administrative City of South Jakarta has not been carried out evenly. Furthermore, the logistical aspect is not sufficient. From the main external factors namely the unfulfilled environmental conditions from constitutional and operational aspects. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan. Kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tersebut dilatarbelakangi dari peristiwa kebencanaan kebakaran yang seringkali terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Per 2020, kasus kebakaran terbanyak terjadi di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik Said Zainal Abidin (2019) dengan 4 aspek yaitu kondisi kebijakan, faktor pendukung, kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait. Metode  penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2008 belum berhasil karena belum terpenuhinya aspek tujuan bersifat rasional, logistik, konstitusional, operasional dan pihak-pihak terkait. Dari aspek tujuan bersifat rasional dan ketepatan strategi, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran dan strategi yang sudah direncanakan yaitu sosialisasi ke masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan belum dilakukan secara merata. Selanjutnya aspek logistik yang belum mencukupi. Dari faktor utama eksternal yaitu belum terpenuhinya kondisi lingkungna dari aspek konstitusional dan operasional.
Implementasi Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan/Pemakaian Tanah Pemakaman Di Kota Cimahi (Studi Pada Organisasi Pelaksana di Pemakaman Umum Leuwigajah) Reinhard Sinamo; Sudirman Soeyoso Putro; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28708

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman di TPU Leuwigajah Kota Cimahi. Latarbelakangi yang mendasari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, peneliti menemukan adanya indikasi masalah yaitu belum pernahnya UPT Pemakaman Kota Cimahi memberikan surat teguran terhadap wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman semenjak UPT Pemakaman dibentuk dan adanya keterlambatan pelaksanaan sanksi pembongkaran makam yang belum dibayarkan retribusinya hingga bertahun-tahun oleh UPT Pemakaman Kota Cimahi. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman tersebut, peneliti menggunakan teori dari Thomas B. Smith (2012) yang mengemukakan tiga prinsip pada implementasi kebijakan berdasarkan komponen the implementing organization, yaitu the structure and personnel, the leadership of the administrative organization, dan the implementing program and capacity. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, serta studi kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan
PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG Ai Siti Maemunah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 2 (2016): PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEME
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v1i2.12504

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pengendalian Penggunaan Air di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang”. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah meningkatnya perkembangan dan pembangunan di Jatinangor khususnya pembangunan yang bersifat fisik. Hal tersebut menimbulkan kurangnya sumber air baku dan resapan air, terlebih dengan adanya fakta yang menyatakan bahwa terjadi penurunan muka air tanah (MAT). Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pengendalian penggunaan air untuk  menjaga ketersediaan air di lingkungan Kecamatan Jatinangor yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang?”Penelitian ini mengacu pada teori pengendalian yang dikemukakan oleh Ibnu Syamsi yang menyatakan bahwa terdapat empat langkah dalam melakukan pengendalian, yaitu penetapan standar, memantau pelaksanaannya, pembandingan (evaluasi), dan tindakan pembetulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Untuk menguji keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian penggunaan air di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemantauan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap penggunaan air, serta kurangnya tindakan pembetulan atau koreksi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, hal ini disebabkan karena tidak dilakukan tindakan perbandingan serta lemahnya sanksi yang diberikan.
GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE KAMPUNG TELUK SEMANTING KABUPATEN BERAU Wini Ananda Utamy; Elisa Susanti; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45126

Abstract

At present, all development in Indonesia applies the concept of sustainability, including in the tourism sector. In order to achieve this mission, the process needs to be carried out with good tourism governance. Mangrove Ecotourism itself has received various supports from three key actors, namely the government, the private sector, and the community. However, in reality the management of ecotourism has not met expectations, so it is interesting to study. The research method used is descriptive qualitative by collecting data through observation, literature study, and interviews with 9 informants involved in the management of the Teluk Semanting’s Mangrove Ecotourism. It aims to understand, analyze, and explain various aspects of existing management. The theory put forward (Sunaryo 2013) is in the form of synergistic active participation between three key actors in achieving success indicators that refer to the principles of sustainable and environmentally sound tourism development, namely active participation of related communities, involvement of all stakeholders, local ownership partnerships, sustainable use of resources. , accommodating community aspirations, environmental carrying capacity, program monitoring and evaluation, environmental accountability, training for related communities, as well as promotion and advocacy of local cultural values are used as references in this research. The results showed that the management of the Teluk Semanting’s Mangrove Ecotourism had been carried out well even though 5 out of 10 indicators were not yet optimal, in more detail in the form of a lack of human resources from the community, not yet effective communication between actors, especially the government and the private sector, some tourism resources have not been classified safe for tourists, there are no waste processing utilities and inadequate telecommunication networks, there are no records related to training, and the lack of culture and promotional information.  Pada saat ini segala pembangunan yang ada di Indonesia menerapkan konsep bekerlanjutan termasuk dalam sektor pariwisata. Guna mencapai misi tersebut maka dalam prosesnya perlulah dilakukan dengan tata kelola kepariwisataan yang baik. Ekowisata Mangrove ini sendiri telah mendapat berbagai dukungan dari tiga aktor kunci yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya pengelolaan ekowisata ini belum sesuai harapan sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, studi literatur, dan wawancara dengan 9 orang informan yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting. Hal ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek pengelolaan yang ada. Teori yang dikemukakan (Sunaryo 2013) berupa partisipasi aktif yang sinergis antar tiga aktor kunci dalam mencapai indikator keberhasilannya yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu partisipasi aktif masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikal lokal, pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai budaya lokal dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting telah terlaksana dengan baik meskipun 5 dari 10 indikator yang ada belum optimal, secara lebih rincinya berupa kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat, belum efektifnya komunikasi antar para aktor khususnya pemerintah dan swasta, beberapa sumber daya pariwisata belum tergolong aman bagi wisatawan, tidak adanya utilitas pengolahan limbah dan jaringan telekomunikasi yang belum memadai, tidak adanya pencatatan terkait pelatihan, dan minimnya budaya serta informasi promosi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI Nurul Safitri; Rita Myrna; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41314

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan sampah Kota Bekasi yang mencapai 1.714 ton per hari. Dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melalui program pengembangan model pemilihan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga membentuk bank sampah unit disetiap rw sehingga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk itu, perlunya peran masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan bank sampah secara mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat pada setiap tahapan kegiatan dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Jatiasih menggunakan teori Cohen dan Uphoff yaitu tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami, menganalisa, dan mendeskripsikan empat tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Jatiasih. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi pustaka (observasi, wawancara, dokumen) dengan teknik perposive untuk memilih informan. Untuk menguji keabsahan data menggunakan tiangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa masyarakat terlihat tidak secara penuh terlibat pada proses keempat tahapan. Tahap pengambilan keputusan dan evaluasi dilakukan oleh stakeholder maupun kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan masyarakat terlihat terlibat pada tahapan pelaksanaan dan pengambilan manfaat. Sehingga disimpulkan, tingkat kualitas partisipasi berada pada partisipasi tidak langsung dan partisipasi adanya reward. Saran yang dapat penulis berikan adalah memberikan porsi yang lebih luas kepada masyarakat untuk dapat terlibat secara penuh, menyediakan kotak saran, kecamatan dan kelurahan membantu korwil, sosialisasi terjadwal dilakukan ditiap Rt. This research is based on the problem waste in Bekasi City which reaches 1.714 tons per day. In resolving the waste problem, the Bekasi City Government through a program to develop model for selecting household waste and similar household waste has farmed a unit waste bank in each Rw. For this reason, the role of the community is needed realizing the management of waste banks independently.The purpose aims to describe and anlyze how community participation at each stage of activity in waste bank management in Jatiasih District uses Cohen and Uphoff’a theory, namely the stages of community participation decision making, implementation, benefit, and evaluation.The research method used is qualitative research method aims of undestranding, analyzing, and describing the four stages of community participation in waste bank management in Jatiasih District. Data collection techniques used field studies and literature studies (observation, interviews, documents) with perposive techniques to select informants. Validity data use triangulation techniques.The results of this study indicate that community does not appear to fully involved in process of the four stages. The decision making and evaluation stages are carried out stakeholder and certain community groups. Meanwhile the community seems to be involved in the implementation and benefit stages. Concluded, quality participation in inderect participation and participation of reward. Author can give are to provide a wider portoin of community to be fully involved, provide suggestion boxes, sub districts and ward help the regional coordinator, scheduled socialization carried out in each Rt.
UPAYA DALAM PENGELOLAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR PLUS OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS P4OP WILAYAH JAKARTA SELATAN Daud Zikri; Slamet Usman Ismanto; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38231

Abstract

This study describes the efforts in managing the Jakarta Smart Plus Card program at the P4OP Technical Implementation Unit in South Jakarta. The Jakarta Smart Plus Card Program is contained in the Governor of DKI Jakarta Regulation Number 27 of 2013 concerning Personal Education Cost Assistance for Students from poor families through the Jakarta Smart Card. This program aims to improve the quality of education in a fair and equitable manner and to ensure certainty in obtaining educational services for underprivileged families. This study looks at the efforts made by UPT P4OP in implementing the KJP Plus Program in South Jakarta. Efforts made by UPT P4OP are through outreach to the community during this pandemic through online socialization and coordination with sub-districts, sub-districts, schools and social services. However, the efforts made by UPT P4OP have not yielded good results, because there are still many violations by the community due to the lack of information conveyed. With qualitative research methods. The results of this study indicate that the Jakarta Smart Plus Card Program in South Jakarta has not been effective. UPT P4OP still has to make improvements, especially in the South Jakarta area. Penelitian ini menjelaskan tentang upaya dalam pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar Plus di Unit Pelaksana Teknis P4OP kota Jakarta Selatan. Program Kartu Jakarta Pintar Plus tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara adil dan merata serta untuk menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Penelitian ini melihat upaya yang dilakukan UPT P4OP dalam pengimplementasian Program KJP Plus di Jakarta Selatan. Upaya yang dilakukan UPT P4OP adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat pada masa pandemi ini melalui sosialisasi secara daring dan melakukan koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, sekolah dan dinas sosial. Tetapi dari upaya yang dilakukan oleh UPT P4OP belum memberikan hasil yang baik, karena massih banyak pelanggaran oleh masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang tersampaikan. Dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Program Kartu Jakarta Pintar Plus di Jakarta Selatan belum efektif. UPT P4OP masih harus melakuan peningkatan terutama di kawasan Jakarta Selatan.
KOLABORASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI DESA WISATA KUBU GADANG Fitri Aulia; Herijanto Bekti; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35045

Abstract

ABSTRACTThis study describes the collaborative development of tourism in the Kubu Gadang Tourism Village. This research is motivated by problems in tourism development in Kubu Gadang Tourism Village, especially in the collaboration aspect. One of them is in collaborative communication, where sectoral ego and community participation are still fluctuating. The results of this study indicate that the collaboration of tourism development in Kubu Gadang Tourism Village has been going well. Of the six determinants of successful collaboration proposed by Paul W. Mattessich and Barbara R. Monsey, only one factor has not worked well. In contrast, the other five factors have worked well. Factors that have not gone well are the collaboration resource factor. Namely, the source of funds that are still very lacking and the members who have the skills are not evenly distributed. Some suggestions from this study are that the collaboration group members should be able to compromise to make a meeting schedule that fits the schedule of all members to maximize the attendance of all collaboration members in each meeting so that no information is missed. It is recommended that the Tourism Development Collaboration Group in the Kubu Gadang Tourism Village add a division that focuses on the business or business development. It is recommended that the Tourism Development Collaborative Group in Kubu Gadang Tourism Village conduct training on time management. To avoid wasting time and delays in receiving the next guests. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang kolaborasi pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang terutama pada aspek kolaborasi. Salah satunya pada komunikasi kolaborasi yang masih terdapat ego sektoral dan partisipasi masyarakat yang masih mengalami fluktuasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang sudah berjalan dengan baik. dari enam faktor penentu keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Paul W. Mattessich dan Barbara R. Monsey, hanya satu faktor yang belum dapat berjalan dengan baik, sedangkan lima faktor lainnya sudah berjalan dengan baik. Faktor yang belum berjalan dengan baik adalah faktor sumber daya kolaborasi yaitu sumber dana yang masih sangat kurang dan juga anggota yang memiliki keterampilan itu belum merata.Beberapa saran dari penelitian ini adalah Anggota kelompok kolaborasi sebaiknya bisa melakukan kompromi untuk membuat jadwal pertemuan yang sesuai dengan jadwal seluruh anggota untuk memaksimalkan kehadirian seluruh anggota kolaborasi dalam setiap pertemuan agar tidak ada informasi yang terlewat. Sebaiknya Kelompok Kolaborasi Pembangunan Kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang melakukan penambahan divisi yang berfokus kepada pengembangan usaha atau bisnis. Sebaiknya Kelompok Kolaborasi Pembangunan Kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang melakukan pelatihan tentang manajemen waktu. Agar tidak terjadi pemborosan waktu dan keterlambatan dalam menerima tamu-tamu selanjutnya.

Page 10 of 21 | Total Record : 205

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025 Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025 Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024 Vol 15, No 2 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2024 Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023 Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023 Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022 Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022 Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021 Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021 Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017 Vol 1, No 2 (2016): PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEME More Issue