cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 205 Documents
 10   11   12   13   14 
KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Deviana Fadhlya; Yogi Suprayogi; Imanudin Imanudin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13679

Abstract

Salah satu misi dari perpustakaan BAPUSIPDA adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, namun tujuan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang ada dengan munculnya beberapa permasalahan di meja layanan. Maka dari itu penulis ingin mencari tahu kualitas layananannya dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan dimensi kualitas pelayanan sebagai rujukannya, serta menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan di BAPUSIPDA sudah memenuhi dimensi kualitas pelayanan. ABSTRACT One of BAPUSIPDA’s library missions is to provide excellent service to public, but that goal is inversely proportional to the existing conditions with the various problems in some public service desk. That’s why the author want to research about its quality by use qualitative method and use service quality dimension as a reference, then use the technique interactive analysis by Miles and Huberman to get conclusion and verification. The result of this research indicate that quality of library services in BAPUSIPDA already occupied service quality dimensions.
E-GOVERNMENT SERVICE QUALITY PADA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISKED BASED APPROACH (OSS-RBA) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SUMEDANG Fadillah Octavian; Elisa Susanti; Bonti Bonti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45133

Abstract

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa perubahan terhadap tata pelaksanaan perizinan kegiatan usaha di Indonesia. Sejak diberlakukannya OSS-RBA sebagai implementasi dari penerapan Undang Undang Cipta Kerja pelaku usaha dapat langsung mengajukan perizinan usaha lewat website OSS-RBA, dimana dalam melakukan permohonan izin pada website OSS-RBA pelaku usaha perlu memperhatikan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang mereka miliki. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah seperti website yang sering kali mengalami error, dan sepanjang tahun 2018-2021 terdapat sebanyak 1.071 keluhan masyarakat yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori E-Goverment Service Quality oleh Papadomichelaki & Mentaz, yang mengatakan bahwa terdapat beberapa dimensi untuk mengetahui E-Goverment Service Quality, yaitu (1) Ease of Use, (2) Trust, (3) Functionality of the Interaction Environment, (4) Reliability, (5)Content and appearance of information, dan (6) Citizen Support. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui angket, dan observasi lapangan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik dan memudahkan masyarakat terbukti dari hasil penelitian rata-rata skor yang didapat yaitu diatas 80% sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Simpulan pada penelitian ini adalah bahwa adanya website OSS-RBA dalam pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang mempermudah dan mempercepat alur permohonan perizinan berusaha. Akan tetapi DPMPTSP harus terus memperhatikan saran maupun keluhan yang diajukan masyarakat agar proses pelayanan semakin baik. The enactment of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing as a derivative regulation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which brings changes to the procedures for implementing business activity licensing in Indonesia. Since the enactment of the OSS-RBA as an implementation of the Job Creation Law, business actors can directly apply for business licenses via the OSS-RBA website, whereby in applying for permits on the OSS-RBA website, business actors need to pay attention to the level of risk of their business activities. However, in practice there are still several problems such as the website which often experiences errors, and during 2018-2021 there were 1,071 public complaints received by DPMPTSP Sumedang Regency. The theory used in this study is the theory of E-Government Service Quality by Papadomichelaki & Mentaz, which says that there are several dimensions to determine E-Government Service Quality, namely (1) Ease of Use, (2) Trust, (3) Functionality of the Interaction Environment, (4) Reliability, (5) Content and appearance of information, and (6) Citizen Support. This study uses descriptive research methods with a quantitative approach, data collection techniques in this study, namely through questionnaires, and field observations, as well as other sources related to this research. facilitating the community as evidenced by the research results the average score obtained is above 80% so that it is included in the very good category. The conclusion of this study is that the OSS-RBA website for business licensing services by DPMPTSP Sumedang Regency simplifies and accelerates the flow of business licensing applications. However, DPMPTSP must continue to pay attention to suggestions and complaints submitted by the community so that the service process is getting better.
EVALUASI KONTEKS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR Vivi Oktarina; Nina Karlina; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41324

Abstract

This research is motivated by a phenomenon where there are many poor people in Indonesia. The poverty rate in Indonesia, which is still quite high, requires the government to find solutions to these problems and take action by launching various poverty reduction programs, one of which is the Family Hope Program (PKH). This program has been started since 2007, and has been gradually implemented in all regions in Indonesia, including Padang Ganting Sub-District, Tanah Datar Regency in 2015. During the implementation of the PKH program in Padang Ganting District, various problems were found related to the implementation process and achieving goals. so that the authors are interested in researching more deeply. The form of research used in this study is a qualitative method using the theory of context evaluation model from CIPP Models by Stufflebeam (2002, p. 287). In this study, two data collection techniques were used, namely primary through interviews and observations, and secondary through library research and documentation studies. The results showed that the implementation of context evaluation in the implementation of PKH in Padang Ganting Sub-District had not run optimally, seen from the number of RTSM that had not been reached by this program. This condition is caused by the data of prospective PKH recipients coming from DTKS, in the field there are still many RTSMs that have not been registered with DTKS, currently RTSMs can register themselves to DTKS independently but this information is not evenly known by the public, so re-socialization is needed by the local government or through companion. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fenomena dimana banyaknya masyarakat miskin di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia yang masih cukup tinggi ini mengharuskan pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dan mengambil tindakan dengan meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satu programnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah telah dimulai sejak tahun 2007, dan dilaksanakan secara bertahap ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015. Selama pelaksanaan program PKH di Kecamatan Padang Ganting, ditemukan berbagai masalah terkait dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori model evaluasi konteks dari CIPP Models oleh Stufflebeam (2002, p. 287). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi konteks pada pelaksanaan PKH di Kecamatan Padang Ganting belum berjalan dengan optimal, dilihat dari masih banyaknya RTSM yang belum terjangakau oleh program ini. Kondisi ini disebabakan oleh data calon penerima PKH berasal dari DTKS, sementara keadaan dilapangan masih banyak RTSM yang belum terdaftar pada DTKS, saat ini RTSM sudah bisa mendaftarkan dirinya ke DTKS secara mandiri namun informasi ini belum merata diketahui oleh masyarakat, hingga dibutuhkan sosialisasi kembali oleh pemerintah daerah ataupun melalui pendamping. Karena kurangnya pembaharuan data, menyebabkan data penerima PKH hanya berputas disitu saja. 
PENGARUH KOMPENSASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT Ajeng Antania Putri; Nina Karlina; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41260

Abstract

The background of this research is as the spearhead of government administration whose workload is quite heavy. Where employees at the sub-district office work in direct contact with the public and village, but the TPP received by employees is still considered unfair and unbalanced, but has good performance. Based on the result of preliminary observations, the problem of unfairness is also related to the absence of incentives such as rewards or bonuses for the employees who have activities or who have a good performance. In conducting this research, the author uses the compensation theory from Ivancevich and Konopaske (2012) that in compensation policy there are seven dimensions to achieve compensation effectiveness, i.e. adequate, fair, balanced, cost-effective, guaranteed, providing incentives, and acceptable by employees. And for performance theory, the author uses the theory of Mathis, et. al. (2017) there are six dimensions in assessing performance, i.e. quantity of output, quality of output, timeliness of output, presence on the job, the efficiency of work completed, and effectiveness of work completed. This research uses quantitative research methods using simple linear regression. By using total sampling as a sampling technique that produces 19 respondents. The results showed that the compensation variable had a high effect on the performance variable. However, there are still several dimensions that need to be considered, because, in practice, the compensation at the Kuningan District Office has not been carried out optimally. There are still indicators of compensation in adequate dimensions and balanced dimensions that have not been fulfilled. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang beban kerjanya cukup berat, dimana pegawai di kantor kecamatan bekerja bersentuhan langsung dengan masyarakat ataupun desa, TPP yang diterima pegawai dinilai masih tidak adil dan tidak seimbang, namun memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan hasil observasi awal, permasalahan keadilan tersebut juga berkaitan dengan tidak adanya dorongan insentif seperti penghargaan atau bonus bagi ASN yang melaksanakan kegiatan ataupun yang berkinerja baik.Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori kompensasi dari Ivancevich dan Konopaske (2012) yang menunjukan dalam kebijakan kompensasi terdapat tujuh dimensi untuk mencapai suatu efektivitas kompensasi, yaitu memadai, adil, seimbang, biaya yang efektif, terjamin, menyediakan insentif, dan dapat diterima oleh pegawai. Adapun teori kinerja yang digunakan ialah teori Mathis , et al. (2017) dimana terdapat enam dimensi dalam menilai kinerja, yaitu kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, ketepatan waktu hasil kerja, kehadiran di tempat kerja, efisiensi hasil kerja dan efektivitas hasil kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana.. Dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu total sampling sebanyak 19 responden. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel kompensasi memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap variabel kinerja. Namun masih terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, karena dalam pelaksanaannya pemberian kompensasi di Kantor Kecamatan Kuningan belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat indikator-indikator kompensasi dalam dimensi memadai dan dimensi seimbang yang belum terpenuhi.
PENGENDALIAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI KECAMATAN BANDUNG WETAN OLEH CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV BANDUNG Nisrina Nurhasanah; Ramadhan Pancasilawan; M. D Enjat Munajat
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35066

Abstract

ABSTRACTThis research is concerned with a decrease in groundwater level caused by uncontrolled extraction or use of excess groundwater. This causes the soil condition in Bandung Wetan District to enter a vulnerable and critical zone. The purpose of this study is to find out why the Control of the use of water land in the District of Bandung Wetan by the Branch Office of Energy and Resources Power Mineral Region IV Bandung has not been effective. This research uses Ricky W. Griffin’s theory, which explains that levels of Control consist of four steps: establishing standards, measuring performance, comparing performance against standards, and considering corrective action. The method used in this research is qualitative. Data collection techniques are done through observation, interviews, and documents. The control mechanisms have not been appropriately implemented based on field study because of limited human resources to carry out field monitoring. Then limited existing budgets, weak sanctions that are given so that compromises and negotiations in taking corrective action are still occurring, and the awareness of groundwater concessions are still low to comply with the prevailing regulations. The BINWASDAL team needs to be given training and a broad understanding of the main tasks, functions, and authorities in controlling groundwater use in Bandung Wetan District. They are then increasing socialization and guidance on groundwater exploitation and the community and implementing strict sanctions by existing regulations to reduce violations that have occurred. Finally, for entrepreneurs to pay more attention to the rules that have been set so as not to cause similar problems. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya penurunan muka air tanah yang disebabkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air tanah berlebih yang tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan kondisi tanah di Kecamatan Bandung wetan memasuki zona rawan dan kritis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pengendalian pemanfaatan air tanah di Kecamatan Bandung Wetan oleh Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung belum berjalan efektif dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi. Penulis melakukan analisis menggunakan teori pengendalian dari Ricky W. Griffin, yang mengemukakan terdapat empat langkah pengendalian yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, dan menentukan tindakan korektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Berasarkan hasil lapangan  mekanisme pengendalian belum dilakukan dengan baik, keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pemantauan ke lapangan, terbatasnya anggaran yang ada, lemahnya sanksi yang diberikan sehingga masih terjadinya kompromi dan negosiasi dalan melakukan tindakan korektif, serta masih rendahnya kesadaran para pengusahaan air tanah untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Tim BINWASDAL perlu diberikan pelatihan dan pemahaman yang luas mengenai tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan air tanah di Kecamatan Bandung Wetan, meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap pengusahaan air tanah dan masyarakat, serta penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada agar mengurangi pelanggaran yang sudah terjadi. Terakhir untuk pengusaha untuk lebih memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan agar tidak menimbulkan permasalahan yang serupa. 
KINERJA PEGAWAI PELAYANAN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) ASIA AFRIKA BANDUNG Andika Danadipa Aji; Heru Nurasa; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45094

Abstract

This study tries to explain the performance of service employees at PT. POS Indonesia (Persero) Asia Africa Bandung. At this time, the condition of the service process provided by PT. POS Indonesia is still not optimal. This condition is marked by the fact that there are still many customers who are disappointed and many have switched to other competing service companies, even though PT. POS Indonesia is one of the oldest service companies in Indonesia, which has been around for 200 years, making it interesting to study.The research method used is a qualitative research method that aims to understand, analyze, and explain various aspects that exist in the Performance of Service Employees at PT. POS Indonesia (Persero) Asia Africa Bandung. The theory used as a reference is the theory of performance indicators from Sedarmayanti. As in this theory, performance indicators include, Work Achievement, Skills, Behavior, and Leadership.The results of the study show that currently the performance of Service Employees at PT. POS Indonesia (Persero) Asia Africa Bandung is still not optimal. This can be seen from the facilities and quality of the network which ultimately hinder the quality of work in the service process as well as the discipline of service employees who are still not good and the initiatives of employees who still need to be improved to make it more optimal. Of course all performance indicators of service employees at PT. POS Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung needs to be continuously improved so that customers are happy and their needs can be met properly so that they are not less competitive than other competing companiesPenelitian ini mencoba menjelaskan tentang kinerja pegawai pelayanan pada PT. POS Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung. Pada saat ini, kondisi proses pelayanan yang diberikan PT. POS Indonesia masih dirasa belum optimal. Kondisi ini ditandai dengan masih banyaknya pelanggan yang kecewa dan banyak beralih ke perusahaan jasa pesaing lainnya padahal PT. POS Indonesia adalah salah satu perusahaan jasa tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak 200 tahun lamanya, sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, serta menjelaskan berbagai aspek yang ada dalam Kinerja Pegawai Pelayanan pada PT. POS Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung. Teori yang dijadikan acuan adalah teori indikator kinerja dari Sedarmayanti. Adapun dalam teori tersebut, indikator kinerja meliputi, Prestasi Kerja, Keahlian, Perilaku, dan Kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Kinerja Pegawai Pelayanan pada PT. POS Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung masih belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari fasilitas dan kualitas jaringan yang buruk dan akhirnya menghambat kualitas kerja dalam proses pelayanan serta kedisiplinan pegawai pelayanan yang masih kurang baik dan inisiatif para pegawai yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar lebih optimal. Tentunya seluruh indikator kinerja dari para pegawai pelayanan pada PT. POS Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung perlu untuk terus ditingkatkan agar para pelanggan merasa senang dan kebutuhan mereka pun dapat terpenuhi dengan baik sehingga tidak kalah saing dengan perusahaan pesaing lainnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA CIMAHI Indah Annisa Fauziyah; Budiman Rusli; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41310

Abstract

The Indonesian government seeks to optimize the democratization process through public information disclosure. Then in order to implement public information disclosure, the City of Cimahi Government, formed the Cimahi City Information and Documentation Management Officer on February 2, 2011 in order to provide optimal information services to the public. The purpose of this study is to describe how the implementation of public information disclosure policies in Cimahi City are guided by the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 by being analyzed and studied using the theory of policy implementation from Charles O. Jones which consists of Organizational Aspects, Interpretation Aspects and Application Aspects. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interviews, literature study, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Public Information Disclosure Policy in Cimahi City has not been fully implemented properly. There are still some obstacles in its implementation, such as the PPID Pemabntu there is no information officer who specifically handles information services, the preparation of a list of public information is constrained because there are still agencies that have not issued a list of public information, and also the lack of socialization to the public regarding the flow of information requests because it is still many do not know about it. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan proses demokratisasi melalui keterbukaan informasi publik. Kemudian dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota Cimahi, membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Cimahi pada 2 Februari 2011 guna memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dengan dianalisis dan dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones yang terdiri dari Aspek Organisasi, Aspek Interpretasi dan Aspek Aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti di PPID Pemabntu belum ada petugas informasi yang khusus menangani pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik yang terkendala karena masih ada dinas yang belum mengeluarkan daftar informasi publik, dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur permohonan informasi karena masih banyak yang belum mengetahui terkait hal itu.
KAPASITAS ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTUKULTURA PROVINSI JABAR DALAM PENGEMBANGAN BENIH PADI INDUK Mohammad Iqbal; Ryta Mirna; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.34227

Abstract

Salah satu aspek rendahnya pencapaian benih padi induk diakibatkan kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam melakukan tugasnya dalam rangka memperbanyak benih padi belum optimal. Tujuan dilakukan penelitian ini guna melihat Kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Aspek yang digunakan dalam riset kualitatif deskriptif ini yakni( 1) personnel ( sumber daya manusia), (2) infrastucture, technology, and financial resources (infrastruktur, teknologi, serta sumber daya keuangan), (3) strategic leadership (kepemimpinan strategis), (4) program and process management (program serta manajemen proses), serta (5) networking and linkages (jejaring kerjasama serta ikatan dengan pihak lain).
KOLABORASI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KREATIF DI KOTA BANDUNG STUDI PADA BANDUNG CREATIVE BELT SEKTOR CIGADUNG Nurul Khaerul Rahman; Sawitri Budi Utami; Ramadhan Pancasilawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35033

Abstract

ABSTRACTThis study describes collaboration in the development of creative tourism in the city of Bandung. The development of the Bandung Creative Belt area in the Cigadung sector was motivated by the need to improve the local economy sustainably by utilizing the creative economy's potential. The implementation of the development of the Cigadung Creative Belt involves stakeholders consisting of government, business, academic, community stakeholders, and the media or known as the Penta Helix. To realize the Cigadung Creative Belt as a creative tourism destination that is sustainable and competitive and contributes significantly to economic development, the synergistic collaboration between stakeholders is needed. This study discusses collaboration through 6 dimensions/stages Huxham and Vangen (1996). This study has six dimensions: managing aims, compromise, communication, democracy and equality, power and trust, and determination, commitment, and stamina. The research method used is qualitative. Data as study material was obtained through field observations, literature studies, and interviews (Cresswell, 2010). The implementation of collaboration in the development of the Bandung Creative Belt in the Cigadung sector has not heeded essential aspects in the collaboration process such as the existence of inequality in each collaboration actor, the power of several collaboration actors who are still too dominant, determination and commitment the collaboration actors are not yet optimal. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang kolaborasi dalam pengembangan pariwisata kreatif di Kota Bandung. Pengembangan kawasan Bandung Creative Belt sektor Cigadung tersebut dilatarbelakangi dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif. Pelaksanaan pengembangan Cigadung Creative Belt melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari stakeholder pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat/komunitas, dan media atau dikenal sebagai Penta Helix. Untuk mewujudkan Cigadung Creative Belt sebagai destinasi pariwisata kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi diperlukan kolaborasi yang sinergis diantara para pemangku kepentingan. Penelitian ini membahas mengenai kolaborasi melalui 6 dimensi/tahapan Huxham dan Vangen (1996). Terdapat enam dimensi yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu managing aims, compromise, communication, democracy and equality, power and trust, dan determinantion, commitment, and stamina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data sebagai bahan kajian diperoleh melalui observasi lapangan, studi pustaka dan wawancara (Cresswell, 2010). Pelaksanaan kolaborasi pada pengembangan Bandung Creative Belt sektor Cigadung ini belum mengindahkan aspek-aspek penting dalam proses kolaborasi seperti masih adanya ketidaksetaraan (equality) pada tiap aktor kolaborasi, adanya kekuatan (power) dari beberapa aktor kolaborasi yang masih terlalu dominan, determinasi dan komitmen (determination and commitment) para aktor kolaborasi yang belum optimal.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REKLAMASI DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Akhmad Zikri Azmi; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41276

Abstract

This research is motivated by problems in the mining sector that are often in the spotlight, namely the implementation of reclamation by mining companies that are not in accordance with applicable policies. Referring to Law Number 3 of 2020 concerning Substitute Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Minerals and Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1827 K / MEM / 2018 concerning Guidelines for Implementing Good Mining Engineering Rules, that the company owns a Business License Mines are required to carry out reclamation with a 100% percentage achievement. The purpose of this study is to measure and analyze how effective the policies regarding the implementation of reclamation are carried out by mining companies holding Production Operation Mining Business Permits in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province. This study uses the effectiveness theory of Lubis and Husseini regarding the effectiveness approach and the one used by the researcher is the goal approach. This approach emphasizes more on the results achieved from a policy. The results achieved are seen from the reclamation implementation that has been carried out by the mining company holding in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province, which is then calculated by Mahsun's percentage of reclamation implementation with the effectiveness ratio. Data collection techniques used are by means of observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique is to analyze the achievement of the implementation of the reclamation policy with the content of the reclamation policy. The results of this study indicate that the overall implementation of reclamation by mining companies in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province has not been effective. There are several things that need to be improved, namely the content of policies and supervision of the implementation of reclamation by the Department of Energy and Mineral Resources of the Province of South Kalimantan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada sektor pertambangan yang sering menjadi sorotan ialah pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan pertambangan yang belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K /MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik bahwa perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan diwajibkan melaksanakan reklamasi dengan ketercapaian persentase 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis seberapa efektif kebijakan mengenai pelaksanaan reklamasi dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Lubis dan Husseini mengenai pendekatan efektivitas dan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan sasaran (goals approach). Pendekatan ini lebih menekankan pada hasil yang dicapai dari suatu kebijakan. Hasil yang dicapai dilihat dari pelaksanaan reklamasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya dihitung persentase pelaksanaan reklamasi dengan rasio efektivitas oleh Mahsun. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data dengan menganalisis ketercapaian pelaksanaan kebijakan reklamasi dengan isi kebijakan reklamasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan belum efektif. Ada beberaha hal yang perlu untuk diperbaiki yaitu pada isi kebijakan serta pengawasan pada pelaksanaan reklamasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.

Page 12 of 21 | Total Record : 205

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025 Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025 Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024 Vol 15, No 2 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2024 Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023 Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023 Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022 Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022 Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021 Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021 Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017 Vol 1, No 2 (2016): PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEME More Issue