cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 214 Documents
 6   7   8   9   10 
KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN KTP ELEKTRONIK (e-KTP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN Anisa Tarliyah; Dedi Sukarno; Imanudin Kudus
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45066

Abstract

This research illustrate the Service Quality for Issuing Electronic KTP (e-KTP) at the Kuningan Regency Population and Civil Registration Service. The background in this quality of the service for issuing e-KTP which is considered to be of high quality, but the existence of the Covid-19 pandemic has made procedures in public services also change. With changes to public service procedures, it will certainly affect the quality of service. The purpose of this study is to determine the factors that can drive the quality of e-KTP issuance services. Data collection techniques in this study by distributing questionnaires filled out by 90 respondents. The results of this study indicate that all factors can be considered to influence service quality, where the factors considered the strongest are Citizen Influence, Fairness and Personal Attention. Where Disdukcapil Kuningan will be of higher quality if it is able to respond well to the community by paying attention to these factors. Penelitian ini menggambarkan mengenai Kualitas Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kualitas pelayanan penerbitan e-KTP yang dinilai berkualitas namun adanya pandemi covid-19 membuat prosedur dalam pelayanan publik juga mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan pada prosedur pelayanan publik tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu mendorong kualitas pelayanan penerbitan e-KTP. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menyebar kuesioner yang diisi oleh 90 orang responden. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keseluruhan faktor mampu dianggap mempengaruhi kualitas pelayanan, dimana faktor yang dianggap paling kuat adalah Citizen Influence, Fairness dan Personal Attention. Dimana Disdukcapil Kuningan akan semakin berkualitas apabila mampu merespon masyarakat secara baik dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PARKIR TUNAI DI KAWASAN TAMAN DEWI SARTIKA PELATARAN BALAI KOTA BANDUNG Khairun Nisa; Dedi Sukarno; Ahmad Buchori
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28688

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung.Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan dari Michael Hill dan Peter Hupe (2002). Tiga aspek yaitu mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi, dan mengelola hubungan eksternal dan internal organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan menganalisis dokumen. Teknik penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah purposive sampling. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kota Bandung. Dalam mengelola proses kebijakan sudah jelas tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki lembaga terkait sudah cukup jelas. Dalam mengelola hubungan antar organisasi masih terdapat kekurangan sumber daya dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir, ketidakjelasan tugas dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir dan tidak adanya kontrak terhadap juru parkir. Kemudian terakhir dalam mengelola hubungan eksternal dan internal organisasi, belum efektifnya pelatihan yang diberikan kepada pegawai maupun juru parkir, tidak adanya pemberian penghargaan terhadap pegawai maupun juru parkir yang dapat mencapai target, pelaksana kebijakan meningkatkan profesionalisasi atau memenuhi aturan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan akan tetapi belum semua mengikuti dan Standar Operasional Prosedur pemungutan retribusi parkir belum terlaksana dengan efektif, seperti belum diberlakukannya tarif retribusi parkir progresif dan belum memberikan tanda bukti karcis pembayaran retribusi dalam proses pemungutan retribusi parkir.
PENGENDALIAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDUNG Firda Rahma; Didin Muhafidin; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v12i2.28685

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan toko modern di Kota Bandung yang semakin banyak dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Minimarket sebagai salah satu jenis toko modern yang ada di Kota Bandung. Bahkan menurut Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2018 tercatat terdapat 465 jumlah minimarket yang tersebar di 30 Kecamatan di Kota Bandung.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Ricky W. Griffin tentang langkah-langkah pengendalian atau Levels of Control tentang empat langkah dalam pengendalian yaitu: establishing standards, measuring performance, comparing performance against standards, dan considering corrective action.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan aspek yang ada dalam Pengendalian Penataan Minimarket di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, observasi, wawancara dan dokumen. Dan untuk memvalidasi data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi mulai dari permasalahan perizinan, hingga ketidaksesuaian tata ruang. Selain itu terdapat pengawasan yang tidak diikuti dengan laporan. Hingga masih lemahnya penindakan terhadap minimarket yang melanggar. Walaupun terdapat Surat Moratorium, namun Surat Moratorium bukanlah solusi atas pelanggaran-pelanggaran minimarket di Kota Bandung. Karena Surat Moratorium hanya menyelesaikan masalah penerbitan izin baru minimarket di Kota Bandung.
PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD PEREMPUAN PKS JAWA BARAT PADA PEMILU TAHUN 2019 Suci Fauzi Karenina; Sri Zul Chaeriyah; Ratnia Solihah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.40770

Abstract

This research is entitled "Recruitment of Candidates Women for Members of the West Java PKS DPRD in the 2019 Election". This study sees the involvement of women in politics as important. However, the number of women's electability in legislative seats is still below the standard, and this problem also occurs in West Java PKS. Whereas PKS is known as a methodical cadre party that should produce female cadres who are able to compete and internalize strong party values. Seeing this phenomenon, this study wants to see how the recruitment of PKS women in West Java in the 2019 Election. In political recruitment itself, as formulated by Pippa Norris, who talked about criteria, nominations and results. The method used in this research is qualitative. This study sees that regeneration occupies an important criterion in the recruitment process. Meanwhile, the regeneration between male and female cadres did not differ significantly. In the context of nomination, UPA plays an important role because UPA is the body in charge of recommending names that are considered competent to advance in the contestation. In addition to party values, UPA also considers aspects of individual, economic and social capital, and for female cadres it is required to have permission from their husbands. In the 2019 Pileg, West Java PKS only passed 3 female members in legislative seats. Penelitian ini berjudul “Rekrutmen Calon Anggota DPRD Perempuan PKS Jawa Barat pada Pemilu 2019”. Penelitian ini melihat keterlibatan perempuan dalam politik sebagai hal yang penting. Akan tetapi angka keterpilihan perempuan dalam kursi legislatif masih di bawah standar, dan persoalan tersebut terjadi juga pada PKS Jawa Barat. Padahal PKS dikenal sebagai partai kader yang begitu metodik yang seharusnya menghasilkan kader perempuan yang mampu bersaing dan terinternalisasi nilai kepartaian yang kuat. Melihat fenomena tersebut studi ini ingin melihat bagaimana rekrutmen perempuan PKS di Jawa Barat pada Pemilu 2019. Dalam rekrutmen politik sendiri sebagaimana yang dirumuskan oleh Pippa Norris, yang berbicara soal kriteria, nominasi dan hasil. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualititatif. Penelitian ini melihat kaderisasi menempati kriteria penting dalam proses rekrutmen. Sementara itu, kaderisasi antara kader laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan. Dalam konteks penominasian, UPA memainkan peranan penting karena UPA lah badan yang bertugas merekomendasikan nama-nama yang dianggap kompeten untuk maju dalam kontestasi. Selain nilai kepartaian, UPA pun mempertimbangkan aspek modal individu, ekonomi dan sosial, dan untuk kader perempuan diharuskan ada izin dari suami. Dalam Pileg 2019, PKS Jawa Barat hanya meloloskan 3 anggota perempuan dalam kursi legislatif.
Perilaku Memilih Masyarakat Maumere Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Athanasius Hendro Putra D’Fany; Caroline Paskarina; Mudiyati Rahmatunnisa
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41341

Abstract

People's voting behavior in regional elections can provide an explanation of the reasons for people's decision to choose candidates who participate in political contestation. One of the behaviors of choosing society is motivated by sociological factors.  This study aims to find out and analyze the voting behavior of the people in Maumere in the 2018 East Nusa Tenggara Provincial Election. The research method uses a descriptive quantitative approach with survey methods, and data collection using questionnaires. The size of the sample taken in this study was 100 respondents from the total permanent voter list (DPT) of 47,773, and the 100 respondents were distributed in each sub-district in three districts that became the location of this study.  The results showed that the influence of the sociological approach was still significant.  The voting behavior of the people in Maumere is strongly influenced by sociological factors with the results of research showing that most respondents tend to vote the background to the influence of sociological factors. The sociological factors in question are the gender of the candidate for the regional head, the age of the candidate for the regional head, occupation, ethnicity and religion, family and friendship. Perilaku memilih masyarakat dalam Pilkada dapat memberikan penjelasan alasan keputusan masyarakat untuk memilih kandidat yang mengikuti kontestasi politik. Perilaku memilih masyarakat salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor sosiologis.  Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis perilaku memilih masyarakat di Maumere dalam Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survey, pengumpulan data menggunakan kuisioner atau angket. Besar sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 100 responden dari total daftar pemilih tetap (DPT) 47.773, dan 100 responden tersebut disebarkan pada masing-masing Kelurahan ditiga Kecamatan yang menjadi lokasi dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengaruh pendekatan sosiologis masih signifikan. Perilaku memilih masyarakat di Maumere sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa sebagian besar responden cenderung memilih dengan latarbelakang pengaruh faktor sosiologis. Faktor sosiologis yang dimaksud adalah jenis kelamin calon kepala daerah, usia calon kepala daerah, pekerjaan, etnis dan agama, keluarga serta pertemanan.
INOVASI KEBIJAKAN E-MONEVLAP (ELEKTRONIK MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN) PADA BAGIAN PROGRAM DESAIN KUALITAS DAN PEMABNGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG Pelangi Bening; Elisa Susanti; Rd Ahmad Buchari
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41269

Abstract

This study explains about the City of Bandung in its governance, making policy innovations in the form of an e-Monevlap system (Electronic Monitoring, Evaluation and Reporting) against the background of the low realization of budget absorption in order to accelerate regional development in the City of Bandung which is carried out by the Program, Design and Quality Development Section of the Secretariat Bandung. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of e-Monevlap Policy Innovations (Electronic Monitoring, Evaluation and Reporting in the Design and Quality Development Program Section of the Bandung City Regional Secretariat. The research method used is a qualitative approach. The technique of determining informants uses Purposive Techniques. Researchers use guidance theory A Framework for Analyzing the Implementation of Innovation by Steelman (2010). The results show that the agency has not paid attention to several component factors in implementing e-Monevlap policy innovations, especially on individual factors, structure and culture.From the individual factors in this study the problems that occur caused by the human resources of 74 regional apparatuses in the city of Bandung which have not been maximized in carrying out reporting on budget realization as well as the physical progress of the implementation of each program and activity. From structural factors, it is hampered by policy makers and In this case, the Design and Development Quality Program Division ignores SOPs in the implementation of e-Monevlap and there are no special rules governing the implementation of e-Monevlap, so that this causes e-Monevlap to not be optimal in its implementation. And from the cultural aspect, what is discussed in this factor is the framing component where the policy innovation of the e-Monevlap system cannot solve existing problems, as researchers found that e-Monevlap has not been able to convey to its object, namely the Bandung City regional apparatus, so this implementation still not optimal. Penelitian ini menjelaskan tentang Kota Bandung dalam tata kelola pemerintahan nya membuat Inovasi kebijakan berupa sistem e-Monevlap (Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan) di latarbelakangi rendahnya realiasi penyerapan anggaran guna  percepatan pembangunan daerah di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan Sekretariat Kota Bandung. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Inovasi Kebijakan e-Monevlap (Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.  Metode Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan Teknik Purposive. Peneliti menggunakan guidance theory A Framework for Analyzing the Implementation of Innovation oleh Steelman (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi belum memperhatikan beberapa komponen faktor dalam melaksanakan inovasi kebijakan e-Monevlap khususnya pada factor individual, struktur dan budaya. Dari factor individual dalam penelitian ini permasalahan yang terjadi disebabkan oleh SDM dari 74 OPD di Kota Bandung yang belum maksimal dalam melaksanakan pelaporan realisasi anggaran serta progress fisik pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dari faktor struktur terhambat disebabkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan mengabaikan SOP dalam pelaksanaan e-Monevlap juga tidak adanya aturan khusus yang mengatur pada pelaksanaan e-Monevlap, sehingga hal tersebut menyebabkan e-Monevlap belum optimal dalam pelaksanaannya. Dan dari aspek budaya, yang dibahasa dalam faktor ini adalah komponen framing dimana inovasi kebijakan sistem e-Monevlap ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti yang peneliti temukan e-Monevlap belum mampu tersampaikan pada objek nya yakni OPD Kota Bandung, sehingga pelaksanaan ini masih belum optimal.
KOORDINASI DALAM PENANGANAN GELANDANGAN PIKOTIK DI KOTA BANDUNG Andini Hening Safitri; Ida Widianingsih; Mas Halimah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13678

Abstract

Latar belakang penelitian ini berawal dari fenomena masih sering ditemuinya gelandangan yang menderita gangguan jiwa atau gelandangan psikotik yang terlantar dan berkeliaran di kota-kota besar termasuk Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif dengan mengacu pada koordinasi efektif yang dikemukakan oleh State Service Commision (2008), yang didalamnya terdapat tiga dimensi utama dalam koordinasi, yaitu dimensi mandat, sistem dan perilaku. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung masih belum berkaitan dengan dimensi mandat, sistem dan perilaku. Agar koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung dapat berjalan efektif, diperlukan peningkatan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan dimensi koordinasi, yaitu dalam hal komitmen pemimpin, tujuan yang terdefinisikan secara jelas dan disepakati bersama, kerangka kerja dan akuntabilitas, pengukuran kinerja, ketepatan dan kemampuan perwakilan dan kepemimpinan dalam tim, serta budaya dan nilai bersama. ABSTRACT The background of this research came from the phenomenon are often seen the homeless people with mental illness or psychotic vagrant displaced and wandering in major cities including Bandung. The method used in this study is a qualitative research method with a deductive approach by reference to the effective coordination proposed by the State Services Commission (2008) , in which there are three main dimensions in coordination, the dimensions of the mandate, systems and behaviors. From this research, it can be concluded that the coordination in handling psychotic vagrant in Bandung still not associated with the dimensions of the mandate, systems and behaviors. In order to coordinate the handling of psychotic vagrant in Bandung can be effective, it needs improvement in some aspects related to the dimensions of coordination, namely in terms of commitment to leadership, the goals are clearly defined and agreed together, frameworks and accountability, performance measurement, accuracy and the ability of representation and leadership in the team, as well as shared culture and values.
KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (NAGARI GUGUAK TABEK SARJO, KECAMATAN IV KOTO, KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT) Shafyra Amani; Didin Muhafidin; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45119

Abstract

This research stems from the implementation of infrastructure development in Guguak Tabek Sarojo Village, IV Koto Sub-district, Agam District, West Sumatra where several problems were found, including the non-realization of several infrastructure development activities, community needs related to public infrastructure that could not be met and complaints from the public. related to infrastructure development planning which is considered unfair. This problem appears allegedly influenced by the performance of the village administration. The theory used in this study is the theory of performance appraisal of public organizations described by Agus Dwiyanto (2006) which consists of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. The research method applied is qualitative research using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The results of the research that the authors got were that the performance of village government in implementing infrastructure development in Nagari Guguak Tabek Sarojo, IV Koto District, Agam Regency, West Sumatra was not optimal because there were several dimensions of measuring the performance of public sector organizations that could not be fulfilled properly, namely low ability to manage resources (productivity), low ability to develop programs (responsiveness) and low ability to provide services fairly (accountability). Even so, there are dimensions of measuring the performance of public sector organizations that have been fulfilled, including the ability to produce quality (quality of service), the ability to recognize community needs and develop priority scales of activities (responsiveness), and the existence of information disclosure to the public (accountability). The suggestion in this study is that the Village Government needs to improve its ability to develop ideas or ideas innovative for implementation of infrastructure development activities carried out in accordance with community needs and applicable regulations. Penelitian ini bermula dari penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya tidak terealisasikannya beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, adanya kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur publik yang belum dipenuhi serta adanya keluhan dari masyarakat terkait perencanaan pembangunan infrastruktur yang dianggap kurang adil. Permasalahan ini muncul diduga dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penilaian kinerja organisasi publik yang dipaparkan oleh Agus Dwiyanto (2006) yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian yang penulis dapatkan ialah kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat belum optimal karena ada beberapa dimensi pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang belum dapat terpenuhi dengan baik yaitu rendahnya kemampuan dalam mengelola sumber daya (produktivitas), rendahnya kemampuan dalam mengembangkan program (responsivitas) serta rendahnya kemampuan dalam memberikan pelayanan secara adil (akuntabilitas). Meskipun demikian terdapat dimensi pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang sudah terpenuhi diantaranya kemampuan dalam menghasilkan kualitas (kualitas layanan), kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat serta menyusun skala prioritas kegiatan (responsivitas), dan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat (akuntabilitas). Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa perlu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan gagasan atau ide yang inovatif terkait penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi yang berlaku
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA BOGOR TAHUN 2020 Vega Puti Astari; Herijanto Bekti; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41323

Abstract

This research is based on the high basic need for habitable homes in bogor city in 2020, Through the BSPS program is expected to increase the involvement of various elements in order to be able to realize a livable home. But there are still problems such as lack of community involvement in planning and submission of criticism and advice, lack of self-help and delay in completion of development. This research aims to describe and analyze public participation in every stage of activities in the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program in Bogor City in 2020. In conducting the analysis, the authors used the theory of public participation in the stages of development activities by John M. Cohen and Norman T. Uphoff (1980). The research method used is qualitative research method. Data collection techniques are carried out by means of observations, interviews and documents.The results of this study show that public participation in the BSPS program in Bogor City in the implementation of 2020 is still at degree of tokenism which means it has not been able to increase the involvement of each implementing element, such as Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, urban village staff, facilitator team, and beneficiary community in the planning stage, implementation stage, and evaluation stage. But in the benefits stage the results of the public participation was conducted better. Some of the suggestions from this research are that facilitator teams supposedly communicated and coordinated with RT, RW, and community empowerment agency parties. Urban Village parties are suggested to strengthen their roles in directing, supervision and control and paying more attention during the selection process in the proposing. The agency is suggested to make monitoring schedule periodically to entire area, it is proposed to direct urban village parties in making evaluation report in form of document to be useful for further decision making. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni di Kota Bogor pada tahun 2020. Melalui program BSPS diharapkan akan meningkatkan keterlibatan dari berbagai unsur agar mampu mewujudkan rumah yang layak huni. Namun masih ditemukan permasalahan seperti minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyampaian kritik dan saran, kurangnya swadaya dan keterlambatan penyelesaian pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi publik dalam setiap tahapan kegiatan dalam program BSPS di Kota Bogor Tahun 2020. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teori partisipasi publik dalam tahapan kegiatan pembangunan oleh John M. Cohen dan Norman T. Uphoff (1980). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa partisipasi publik dalam program BSPS di Kota Bogor pada pelaksanaan tahun 2020 masih berada pada derajat semu atau degree of tokenism yang mana artinya belum mampu untuk meningkatkan keterlibatan dari masing-masing unsur pelaksana yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, pihak kelurahan, tim fasilitator, dan masyarakat penerima bantuan dalam tahap perencanaan, dan evaluasi. Namun dalam pemanfaatan hasil partisipasi publik sudah dilakukan dengan baik. Beberapa saran dari penelitian ini adalah tim fasilitator sebaiknya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak RT, RW, dan LPM. Pihak kelurahan sebaiknya memperkuat perannya dalam pengarahan, pengawasan dan pengendalian serta lebih memperhatikan saat proses penyeleksian dalam pengusulan. Pihak dinas sebaiknya membuat jadwal monitoring secara berkala dan merata dan mengarahkan pihak kelurahan untuk membuat laporan evaluasi dalam bentuk dokumen agar berguna untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
Faktor Dukungan Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Sosial Kota Bekasi Ayu Salsabila Malinda; Dedi Sukarno; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41371

Abstract

This study describes the influence of Organizational Support Factors on the Performance of Bekasi City Social Service Employees. This research is motivated by the performance of employees who are considered good when viewed from the data on the Performance Assessment of Civil Servants, Employee Work Targets (SKP) and other performance assessments although there is a significant increase in workload. This study aims to determine the factors that can affect the performance of Bekasi City Social Service employees. This study uses a quantitative research approach with a survey research design. The main data collection technique used a questionnaire filled out by 73 employees of the Bekasi City Social Service consisting of 4 personnel fields. The results showed that based on all the factors that affect the performance of employees at the Bekasi City Social Service, the factor that most reflects organizational support with the largest loading factor value is the indicator of the availability of facilities and infrastructure, where Bekasi City Social Service employees work can access adequate infrastructure for support work when working from office. Based on the results of hypothesis testing on organizational support factors on employee performance at the Bekasi City Social Service, the individual competence factor that most dominantly affects performance is the skill indicator, namely skills in completing work in groups (0.816). Penelitian ini menggambarkan mengenai pengaruh Faktor Dukungan Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kinerja pegawai yang dinilai baik jika dilihat dari data Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja lainnya meskipun terdapat peningkatan muatan kerja yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian survei. Teknik pengumpulan data utama menggunakan angket yang diisi oleh 73 orang pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi yang terdiri dari 4 bidang kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Bekasi, faktor yang paling merefleksikan dukungan organisasi dengan nilai loading factor terbesar adalah indikator ketersediaan sarana dan prasarana, dimana pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi bekerja dapat mengakses prasarana yang memadai untuk menunjang pekerjaan saat work from office. Berdasarkan hasil uji hipotesa terhadap faktor-faktor dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Bekasi, faktor kompetensi individu yang paling dominan mempengaruhi kinerja adalah indikator keterampilan, yaitu keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan secara berkelompok.

Page 8 of 22 | Total Record : 214

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2026): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2026 Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025 Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025 Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024 Vol 15, No 2 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2024 Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023 Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023 Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022 Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022 Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021 Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021 Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017 Vol 1, No 2 (2016): PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEME More Issue