cover
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Articles 205 Documents
KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI DI PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 Dhea Aulia Arsya; Entang Adhy Muchtar; Sawitri Budi Utami
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41288

Abstract

This research is based on the problem of public information provision by the Bogor City Government in 2020 has not been maximally carried out. This is caused by problems related to communication between the Bogor City Government in providing public information. The purpose of this study is to analyze the communication process between organizations in the Bogor City Government in providing public information in 2020. The author analyzes the research by using the theory of Inter-organizational Communication from Liu Wenwen and Liao Balyu, which suggests that there are four dimensions in inter-organizational communication; Communication Willingness, Communication Commitment, Communication Behaviors, Communication Quality. The research method in this research is qualitative research method that aims to analyze the inter-organizational communication process of Bogor City Government in the context of providing public information. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews, observation, and documentation studies. To test the validity of the data, the author uses a source triangulation technique. The results of this study indicate that the communication between the PPID Utama and the PPID Pembantu has not been running effectively. This can be seen from the implementation of public information providers, who have not fully committed to communicating. In addition, the participation and active participation of the PPID Pembantu was not optimal when the online communication forum took place. Then, the communication between the PPID Utama and the PPID Pembantu depends on the existing situation. There are still obstacles to adapting and limitations in carrying out joint activities during the pandemic. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyediaan informasi publik di Kota Bogor pada tahun 2020 yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masalah terkait komunikasi yang dilakukan antar Pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan informasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses komunikasi antar organisasi di Pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan informasi publik tahun 2020. Penulis melakukan analisis dengan teori Inter Organizational Communication dari Liu Wenwen dan Liao Balyu, yang mengemukakan terdapat empat dimensi dalam komunikasi antar organisasi yaitu Communication Willingness, Communication Commitment, Communication Behaviors, Communication Quality. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi organisasi yang dilakukan di Pemerintah Kota Bogor dalam rangka penyediaan informasi publik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk menguji validitas atau keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dilihat dari pelaksana penyedia informasi publik yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu belum sepenuhnya memiliki komitmen dalam berkomunikasi. Selain itu, keikutsertaan serta partisipasi aktif  dari PPID Pembantu belum optimal pada saat forum komunikasi secara online berlangsung. Kemudian, komunikasi yang dilakukan oleh PPID Utama dengan PPID Pembantu bergantung pada situasi yang ada saja. Masih terdapat hambatan untuk beradaptasi dan keterbatasan dalam melakukan kegiatan bersama saat pandemi.
ANALISIS KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI JAKARTA Agus Taryana; Muhammad Rifa El Mahmudi; Herjanto Bekti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.37997

Abstract

ABSTRAKIndonesia merupakan negara yang rawan akan bencana baik bencana alam maupun non alam. Bencana merupakan sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Banjir merupakan luapan air yang tidak dapat ditampung sungai, banjir juga merupakan sebuah bencana karena mengganggu aktivitas yang masyarakat. DKI Jakarta memiliki resiko rentan bencana banjir yang tegolong tinggi. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi bencana banjir tersebut. Hal ini berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana banjir di DKI Jakarta, oleh karenanya perlu ada kegiatan untuk pemenuhan 5 paramaeter kesiapsiagaan yang nantinya dapat dinilai bahwasannya DKI Jakarta sudah siap terhadap bencana banjir. ABSTRACTIndonesia is a country that is prone to disasters, both natural and non-natural. Disaster is an event that threatens and disrupts people's lives and livelihoods. Floods are overflows of water that cannot be accommodated by rivers, floods are also a disaster because they interfere with community activities. DKI Jakarta has a high risk of being vulnerable to flooding. Therefore, it is necessary to make efforts to overcome the flood disaster. This is related to flood disaster preparedness in DKI Jakarta, therefore there needs to be activities to fulfill the 5 preparedness parameters which can later be assessed that DKI Jakarta is ready for flood disasters.  
KAPASITAS ORGANISASI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA UNGGULAN KABUPATEN TASIKMALAYA Desy Saptari; Elisa Susanti; Yogi Suprayogi
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28701

Abstract

            Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kurangnya pengembangan pada dua pariwisata unggulan, yaitu objek wisata Cipanas Galunggung dan Pantai Karangtawulan. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya merupakan organisasi publik yang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2016-2021 Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai organisasi public dituntut untuk memiliki kelengkapan organisasi guna mencapai tujuannya dalam mengembangkan pariwisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya. Dengan itu, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan pariwisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya. Teori yang digunakan adalah teori Douglas Horton, dkk mengenai lima dimensi kapasitas organisasi, yaitu anggota staf, infrastruktur, teknologi, dan keuangan, kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, dan jaringan/hubungan dengan organisasi lain. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kapasitas yang dimiliki Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan pariwisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya belum memadai, utamanya pada kapasitas anggota staf dan infrastruktur, teknologi, dan keuangan. Belum memadainya dua kapasitas tersebut, berdampak pada kondisi kapasitas manajemen program dan proses serta kapasitas jaringan/hubungan dengan organisasi lain. Sedangkan, untuk kapasitas kepemimpinan strategis sudah memadai namun itu pun masih perlu peningkatan pada aspek-aspek kepemimpinan di dalamnya.
ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA TERHADAP IMPLEMENTASI SMART CITY MELALUI GARUDA SMART CITY MODEL Annisa Alya Rahmawati; Rino Ardhian Nugroho
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v15i1.46909

Abstract

Smart city adalah sebuah konsep pengembangan pembangunan kota dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, pelayanan public, daya saing di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan serta menyelesaikan permasalahan di kota-kota besar, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, polusi udara, keamanan, dan lain sebagainya. Penelitian ini membahas mengenai aplikasi Garuda Smart City Model (GSCM) untuk menganalisis kinerja perangkat daerah dalam mengimplementasikan konsep smart city. Adapun penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuisioner, dan studi dokumentasi sebagai sumber data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan di Kota Surakarta dengan jumlah sasaran dua puluh tujuh (27) OPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 74% OPD di Kota Surakarta telah mencapai level kematangan smart city diantara integrated dan smart, 15% berada di level integrated, 4% berada diantara level scattered dan integrated, dan 7% sisanya memiliki kondisi khusus yang belum bisa dipetakan menggunakan model Garuda Smart City. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Garuda Smart City Model dapat digunakan untuk menguji level kematangan smart city pada tingkat OPD. Namun, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan pengkajian ulang terhadap model tersebut dengan memperbanyak dan memperluas jangkauan level pada masing-masing indikator sehingga dapat diperoleh hasil pemetaan kondisi eksisting OPD yang lebih akurat.
KOORDINASI DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA JAKARTA UTARA Amanda Savira; Neneng Weti Isnawaty; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45065

Abstract

This research discussed the coordination of controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The policy regarding integrated control in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The policy regarding integrated control in Tanjung Priok District, North Jakarta City has been stipulated in the Instruction of the Governor of DKI Jakarta Number 118 of 2016 concerning Integrated Control. The implementation of building control requires coordination between the parties involved so it can run smoothly, but in practice the coordination of building control in Tanjung Priok District, North Jakarta City hasn’t been implemented well, therefore the author is interested in conducting research related to this topic. The research method is a qualitative research method to explore and understand the coordination in controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The theory used as a reference (guidance) in this research is six effective coordination techniques by Chandra Bose (2012): clearly defined goals, line of authority and responsibilities, comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision. The result of this research is the coordination that has been carried out by the parties involved in controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City has been done properly in terms of clear objectives and clear division of tasks and authorities. However, other matters such as comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision have not been well implemented. Penelitian ini membahas tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. Kebijakan mengenai penertiban terpadu di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara ditetapkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penertiban Terpadu. Pelaksanaan penertiban bangunan memperlukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat agar dapat berjalan secara lancar, namun pada pelaksanaannya koordinasi penertiban bangunan di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara belum berjalan dengan baik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Teori yang dijadikan acuan (guidance) dalam penelitian ini yaitu teori Chandra Bose (2012) dengan menggunakan enam teknik koordinasi yang efektif yaitu tujuan yang jelas, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Hasil penelitian ini adalah koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sudah baik dalam tujuan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Namun, pada hal lainnya seperti program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif belum baik dalam pelaksanaannya.
PENGENDALIAN MINIMARKET TIDAK BERIZIN DI KABUPETAN BANDUNG BARAT Berliana Rosmiyanti Pratiwi; Nina Karlina; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28680

Abstract

Latar belakang penelitian ini adanya pertumbuhan minimarket di Kabupaten Bandung Barat yang tinggi di Kabupaten Bandung Barat.Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2018 terdapat 318 minimarket yang tersebar di 15 kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengendalian minimarket di Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proses pengendalian yang dijelaskan oleh Stephen P. Robbins dan Mary Coulter melalui tiga langkah yaitu: mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan penyimpangan atau standar yang tidak memadai.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatifdengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Terdapat pelanggaran terkait perizinan, ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 mengenai pengenaan sanksi dansumberdaya. Selain itu aturan yang ada kurang mengatur wewenang pengendalian yang menjadi salah satu sebab lemahnya pengendalian dan penindakan terhadap minimarket tidak berizin. Walaupun upaya pengendalian melalui pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha sudah dilakukan namun kegiatan tersebut tidak cukup menjadi solusi atas permasalahan minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat. 
PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN CIAMIS DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA Iis Rahmayani; Sinta Ningreum; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v12i2.28686

Abstract

Penelitian ini berjudul, “Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis dalam Pengembangan Pariwisata”. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah belum optimalnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis pasca Pangandaran memisahkan diri menjadi Daerah Otonomi Baru. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus mempunyai perencanaan strategis yang jitu untuk mengembangkan pariwisata yang ada. Penulis menggunakan teori Perencanaan Strategis yang dikemukakan oleh Bryson, yang terdiri dari identifikasi mandat, visi dan misi organisasi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, identifikasi isu strategis, dan merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima langkah pokok perencanaan strategis yang dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT dan diukur dengan test litmust, menghasilkan tiga isu paling strategis, yaitu 1) kerjasama dengan investor dalam pengembangan obyek wisata, 2) memperluas kerjasama antar pelaku, dan 3) menguatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih kompeten.
ANALISIS PERKEMBANGAN SMART GOVERNMENT DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI KOTA TANJUNGPINANG (STUDI KASUS DISKOMINFO) Dewi Soraya; Rudi Subiyakto; Ramadhani Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v15i1.39543

Abstract

Salah satu grand desain smart city ialah smart government. Smart government atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah dimensi yang mengkhususkan diri dalam pemerintahan. Tata kelola yang cerdas mencakup semua persyaratan, kriteria dan tujuan untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan pemerintah bersama-sama. Namun, kurangnya sumber daya manusia dalam memahami smart government dan pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya infrastruktur berbasis teknologi dan informasi, adalah beberapa faktor yang akan berdampak pada perkembangan smart government. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan smart government dalam pemanfaatan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 di Kota Tanjungpinang, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 15 orang, serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dalam perkembangan smart government di lingkungan birokrat dan masyarakat, masih belum bisa dikatakan maksimal, karena masih adanya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta sosialisasi yang dilakukan belum gencar dilaksanakan. Beberapa indikator tersebutlah yang menghambat perkembangan smart government. Sedangkan untuk pemanfaatan teknologi digital, di lingkungan birokrat dan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital tersebut sudah cukup maksimal. Hal ini dikarenakan, seluruh aktivitas yang dilakukan sebagian besar sudah menggunakan teknologi digital. One of the grand designs of smart cities is smart government. Smart government or smart governance is a dimension that specializes in governance. Smart governance includes all the requirements, criteria and objectives for the empowerment and participation of the community and government together. However, the lack of human resources in understanding smart government and the use of digital technology, as well as the lack of technology and information-based infrastructure, are some of the factors that will have an impact on the development of smart government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the development of smart government in the use of digital technology in the era of the industrial revolution 4.0 in Tanjungpinang City, especially at the Department of Communication and Information. The method used in this study is a qualitative descriptive method with 15 informants, and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results obtained from this study are that in the development of smart government in the bureaucratic and community environment, it still cannot be said to be optimal, because there are still limited budgets, human resources and infrastructure, as well as socialization that has not been intensively implemented. These are some of the indicators that hinder the development of smart government. As for the use of digital technology, in the bureaucratic environment and in the community, the use of digital technology is quite maximal. This is because, most of the activities carried out are already using digital technology.
PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PAULINA HANING BULLU PADA PILKADA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2018 Anastresia Mite; Mudiyati Rahmatunnisa; Sri Zul Chaeriyah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41342

Abstract

Paulina Haning Bullu's victory in the people of Rote Ndao Regency through the use of social networks in the form of relationships that have been built for a long time in the Rote Ndao community, social norms where closeness to traditional leaders and trust are due to interactions with the Rote Ndao community. The purpose of this paper is to find out and analyze the use of social capital, namely social networks, social norms and beliefs that are owned and utilized by Paulina Haning Bullu so that she can win the Regional Head Election in Rote Ndao Regency in 2018. This research method uses descriptive qualitative methods, data collection techniques used used through interviews (interviews) and documentation. In the analysis used is social capital, namely social networks, social norms and trust by Robert Putnam. Based on the results of this paper, it shows that Paulina Haning Bullu has succeeded in utilizing her social capital so as to lead to victory by getting the most votes in the regional elections in Rote Ndao Regency in 2018. Paulina Haning Bullu uses social capital, namely social networks, social norms and trust. Paulina Haning Bullu's approach to social networking builds relationships between social communities and religious communities and establishes good and ongoing relationships with the maintenance of intense communication in the community, namely PKK women, members of the Pelita Nee church. Social norms can be built because of their closeness to the Maneleo indigenous community, which is seen from the assessment of the candidate's behavior and belief in the positive impact of social networks and social norms where the interaction carried out is in the form of socializing the Paulina Haning Bullu campaign with the people of Rote Ndao Regency. Kemenangan Paulina Haning Bullu di masyarakat Kabupaten Rote Ndao melalui pemanfaatan jaringan sosial berupa relasi yang dibangun cukup lama di masyarakat Rote Ndao, norma sosial dimana kedekatan dengan tokoh adat dan kepercaayan karena adanya interaksi dengan masyarakat Rote Ndao. Adapun tujuan penulisan ini adalah mengetahui dan menganalisis pemanfaatan modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan yang dimiliki dan dimanfaatkan Paulina Haning Bullu sehingga dapat memenangkan Pilkada di Kabupaten Rote Ndao tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik penggumpulan data yang digunakan melalui wawancara (interview) dan dokumentasi. Pada analisis yang digunakan adalah modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan oleh Robert Putnam.Berdasarkan hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Paulina Haning Bullu sukses memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya sehingga mengantarkan kemenangan dengan mendapatkan suara terbanyak pada Pilkada di Kabupaten Rote Ndao tahun 2018. Paulina Haning Bullu menggunakan pemanfaatan modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan. Paulina Haning Bullu pada pendekatan jaringan sosial membangun relasi antara komunitas sosial dan komunitas agama dan terjalinlah hubungan-hubungan yang baik serta berlanjut terus-menerus dengan terpeliharanya komunikasi yang intens di masyarakat yakni para ibu-ibu PKK, jemaat gereja Pelita Nee. Norma sosial dapat terbangun karena adanya kedekatan dengan masyarakat adat  Maneleo yakni dilihat dari penilaian figur dari kandidat dalam berperilaku dan kepercayaan adanya dampak positif dari jaringan sosial dan norma sosial dimana interaksi yang dijalankan berupa sosialisasi pada kampanye Paulina Haning Bullu dengan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) DI BALAI BAHASA JAWA BARAT Reyhan Rahadian; Candradewin Candradewin; Mas Dadang Enjat Munajat
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41270

Abstract

This research is the result of research on communication in the implementation of the Indonesian Language Proficiency Test (UKBI) program at the West Java Language Center. UKBI is a measuring test tool to measure a person's proficiency in good and correct Indonesian. This research was motivated by the existence of problems, namely, the promotion of the UKBI program carried out by the West Java Language Center was not comprehensive or evenly distributed, the existing facilities and infrastructure at the West Java Language Center were inadequate. The purpose of this study was to determine how communication is in the implementation of the UKBI program at the West Java Language Center. This study aims to determine communication in the implementation of the UKBI program so far. This study uses a qualitative approach with data collection techniques literature study and field study observations, interviews, documentation studies. The results of the study show that communication in the implementation of the UKBI program has been running but needs to be improved. Socialization carried out in several places or agencies is still not evenly distributed. This needs to be further improved so that the implementation of UKBI runs even better and achieves the target in accordance with the desired target. Penelitian ini merupakan hasil penelitian mengenai komunikasi dalam implementasi program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di Balai Bahasa Jawa Barat. UKBI merupakan alat tes ukur untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu,  promosi program UKBI yang dilakukan oleh Balai Bahasa Jawa Barat belum menyeluruh atau merata, sarana dan prasarana yang ada di Balai Bahasa Jawa Barat ada yang belum memadai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam implementasi program UKBI di Balai Bahasa Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi program UKBI selama ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi dalam implementasi program UKBI sudah berjalan namun perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang dilakukan di beberapa tempat atau instansi masih belum merata. Hal itu perlu ditingkatkan lagi agar pelaksanaan UKBI berjalan lebih baik lagi dan mencapai target sesuai dengan target yang diinginkan.

Page 11 of 21 | Total Record : 205