cover
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Articles 226 Documents
KAPASITAS PENILAI DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR: KESESUAIAN DENGAN PMK 85/2024 Hariawan, Suki; Candradewini, Candradewini; Kudus, Imanudin
JANE (Jurnal Administrasi Negara) Vol 18, No 1 (2026): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2026
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v18i1.71062

Abstract

Implementasi PMK Nomor 85 Tahun 2024 menuntut pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Penelitian ini bertujuan menganalisis pembangunan kapasitas SDM pelaksana penilaian PBB P2 di Bappenda Kabupaten Bogor menggunakan kerangka Capacity Building Grindle yang meliputi Human Resource Development, Organizational Strengthening, dan Institutional Reform. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM masih menghadapi kesenjangan pada ketiga dimensi tersebut. Pada dimensi Human Resource Development, kompetensi teknis belum merata akibat keterbatasan pelatihan, sertifikasi, dan pemahaman terhadap PMK 85/2024. Pada dimensi Organizational Strengthening, sistem orientasi, mentoring, dan pengembangan kompetensi belum terstruktur. Sementara itu, pada dimensi Institutional Reform, perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan kelembgaan dan penataan jabatan fungsional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan kapasitas SDM penilai PBB P2 memerlukan penguatan kompetensi individu, sitem organisasi, dan reformasi kelembagaan secara terpadu untuk mendukung implementasi PMK 85/2024 secara efektif. The implementation of Minister of Finance Regulation Number 85 of 2024 requires local government to have competent human resources capable of conducting Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB P2) property assessments. This study aims to analyze the capacity building of personnel responsible for PBB P2 property assessment at the Regional Revenue Agency (Bappenda) of Bogor Regency using Grindle’s Capacity Building framework, which comprises Human Resource Development, Organizational Strengthening, and Institutional Reform. A qualitative case study approach wa employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis and analyzed using the inetractive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings reveal capacity gaps across all three dimensions. Human Resource Development is constrained by uneven technical training, profesional certification, and underrstanding of PMK 85/2024. Organizational Strengthening remains limited by the absence of structured orientation, mentoring, and competnsy development systems. Institutional Reform is challenged by the gap between regulatory changes and organizational readiness, particularly regarding functional position arrangements and institutional capacity. The study concludes that strenthening individual competencies, organizational systems, and institutional reforms is essential to support the effective implementation of PMK 85/2024
PARADOKS KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DI TENGAH DOMINASI PLATFORM GLOBAL Zerlina, Rina Mega
JANE (Jurnal Administrasi Negara) Vol 18, No 1 (2026): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2026
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v18i1.70383

Abstract

Penelitian ini mengkaji respons negara Indonesia terhadap dominasi platform digital global dalam konteks kedaulatan digital. Permasalahan utama terletak pada ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan korporasi teknologi global yang menguasai data, infrastruktur, dan arus informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan digital di tengah tekanan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik studi kepustakaan, serta dianalisis menggunakan kerangka kedaulatan digital dan surveillance capitalism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons Indonesia bersifat adaptif melalui instrumen regulasi, pembangunan infrastruktur, dan intervensi ekonomi digital, namun belum mampu mengubah struktur dominasi platform global secara fundamental. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknologi, keamanan data, dan sumber daya manusia memperlemah efektivitas kebijakan yang diambil. Kesimpulannya, kedaulatan digital Indonesia masih berada pada tahap normatif dan regulatif, di mana negara memiliki otoritas formal tetapi belum memiliki kontrol substantif atas ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas domestik dan strategi struktural untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem digital global. This study examines the Indonesian state’s response to the dominance of global digital platforms within the context of digital sovereignty. The main problem lies in the asymmetrical power relations between the state and global technology corporations that control data, infrastructure, and information flows. This research aims to analyze the extent to which Indonesia is able to maintain its digital sovereignty under such pressures. The study employs a qualitative descriptive-analytical approach using library research, analyzed through the frameworks of digital sovereignty and surveillance capitalism. The findings reveal that Indonesia’s response is adaptive, reflected in regulatory measures, infrastructure development, and digital economic interventions, yet it has not fundamentally altered the structural dominance of global platforms. Moreover, limitations in technological capacity, data security, and human resources weaken the effectiveness of these policies. It is concluded that Indonesia’s digital sovereignty remains at a normative and regulatory stage, where the state retains formal authority but lacks substantive control over the digital ecosystem. Therefore, strengthening domestic capacity and adopting structural strategies are essential to reduce dependency on the global digital system.
EFEKTIVITAS KOLABORASI PEMERINTAH DAN WWF DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILLEGAL HARIMAU SUMATERA Fitri, Yulia
JANE (Jurnal Administrasi Negara) Vol 18, No 1 (2026): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2026
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v18i1.70160

Abstract

Perdagangan ilegal Harimau Sumatera merupakan ancaman terhadap keberlangsungan spesies yang melibatkan jaringan perdagangan dari tingkat lokal hingga lintas negara. Kompleksitas tersebut menyebabkan implementasi kebijakan penanggulangannya tidak dapat hanya bergantung pada kapasitas pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan aktor non-negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kolaborasi Pemerintah Indonesia dan World Wide Fund for Nature (WWF) dalam implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, publikasi resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, serta dokumen dan publikasi WWF. Data dianalisis melalui dimensi koordinasi, komunikasi, komitmen, dan pembagian sumber daya, sedangkan efektivitas implementasi dianalisis berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan monitoring. Perspektif liberalisme institusional digunakan untuk menjelaskan peran institusi dalam memfasilitasi kerja sama, pertukaran informasi, dan tindakan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pemerintah–WWF diwujudkan melalui patroli dan pemantauan habitat, pertukaran informasi, dukungan terhadap penegakan hukum, Wildlife Crime Team, penggunaan camera trap, kampanye publik, serta keterlibatan dalam STRAKOHAS dan Tx2. Kolaborasi tersebut memberikan kontribusi terhadap penguatan proses dan keluaran implementasi kebijakan, khususnya dalam pengawasan, monitoring, pertukaran informasi, dan penanggulangan perburuan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi keterbatasan berupa cakupan monitoring, ketersediaan sumber daya, kompleksitas koordinasi antarlembaga, dan keberlanjutan jaringan perdagangan ilegal. Dengan demikian, efektivitas kolaborasi lebih tepat dipahami sebagai kontribusi terhadap penguatan kapasitas implementasi kebijakan daripada keberhasilan menghentikan perdagangan ilegal secara menyeluruh. The illegal trade in Sumatran tigers poses a threat to the survival of the species and involves trade networks extending from the local to the transnational level. This complexity means that policy implementation to combat illegal trade cannot rely solely on government capacity but requires collaboration with non-state actors. This study aims to analyze the effectiveness of collaboration between the Indonesian Government and the World Wide Fund for Nature (WWF) in implementing policies to combat the illegal trade in Sumatran tigers. This study employs a qualitative approach using a literature review based on scientific journals, official government publications, international organization reports, and WWF documents and publications. The data are analyzed through the dimensions of coordination, communication, commitment, and resource sharing, while implementation effectiveness is examined through goal achievement, integration, adaptation, and monitoring. Institutional liberalism is employed to explain the role of institutions in facilitating cooperation, information exchange, and collective action. The findings show that Government–WWF collaboration is manifested through habitat patrols and monitoring, information exchange, support for law enforcement, the Wildlife Crime Team, the use of camera traps, public campaigns, and participation in STRAKOHAS and Tx2. The collaboration contributes to strengthening policy implementation processes and outputs, particularly in surveillance, monitoring, information exchange, and anti-poaching efforts. However, its effectiveness remains constrained by limited monitoring coverage, resource availability, the complexity of inter-institutional coordination, and the persistence of illegal trade networks. Therefore, the effectiveness of the collaboration is better understood as a contribution to strengthening policy implementation capacity rather than as evidence of the complete elimination of illegal trade.
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR RUMAH SUSUN UMUM DI KOTA CIREBON Purnomo, Mikha Patrick; Widianingsih, Ida
JANE (Jurnal Administrasi Negara) Vol 18, No 1 (2026): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2026
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v18i1.61050

Abstract

Penelitian ini berfokus pada Participatory Governance dalam Penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Participatory Governance oleh (Wampler & Mcnulty, 2011) Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengambil informan yang melibatkan para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah belum melakukan sosialisasi mendalam kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. (2) Keterlibatan masyarakat khususnya lembaga swadaya masyarakat masih belum terlihat atau belum ada lembaga swadaya masyarakat. (3) Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman memerlukan bagian yang berfokus pada penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon agar penyelenggaraan lebih optimal. (4) Kebutuhan yang disuarakan oleh masyarakat masih belum seluruhnya terpenuhi, hal ini menunjukan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. (5) Belum ada kebijakan yang berfokus pada penyelenggaran infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon belum optimal karena masih belum melibatkan masyarakat secara mendalam. Melalui analisis participatory governance dapat membantu pemerintah sekaligus masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon. This study focuses on Participatory Governance in the Implementation of Public Apartment Infrastructure in Cirebon City. The theory used in this study is the Participatory Governance theory by (Wampler & Mcnulty, 2011). The research method uses a qualitative research method, by taking informants who involve actors involved in the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. The results of the study indicate that: (1) The government has not conducted in- depth socialization to the community to provide an understanding of the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. (2) Community involvement, especially non- governmental organizations, is still not visible or there are no non-governmental organizations. (3) The public housing and residential area service requires a section that focuses on the implementation of public apartments in Cirebon City so that the implementation is more optimal. (4) The needs voiced by the community have not been fully met, this shows a lack of community involvement in the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. (5) There is no policy that focuses on the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. The conclusion of this study is that the implementation of public flat infrastructure in Cirebon City is not optimal because it has not involved the community in depth. Through participatory governance analysis, it can help the government and the community in the implementation of public flats in Cirebon City.
MEMBANGUN MODEL EKONOMI DALAM RESTRUKTURISASI ORGANISASI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON Abriansyah, Naratama Perizki; Sukarno, Dedi
JANE (Jurnal Administrasi Negara) Vol 18, No 1 (2026): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2026
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v18i1.61541

Abstract

Penelitian ini berfokus pada restrukturisasi organisasi di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan restrukturisasi organisasi pada BPKPD Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berjenis eksplanatif. Penelitian ini melibatkan 38 responden yang dipilih menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Data dikumpulkan melalui survei dengan menggunakan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan metode partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4 untuk menguji hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pegawai terhadap restrukturiasi organisasi pada BPKPD Kota Cirebon dalam kategori baik. Terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan yaitu sumber daya organisasi yang cukup, perencanaan anggaran yang tepat dan efisien, penempatan pegawai sesuai kualifikasi, kesesuaian prosedur kerja dengan kondisi operasional organisasi, serta jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.  This research focuses on organizational restructuring at the Cirebon City Regional Finance and Revenue Management Agency (BPKPD). This study aims to examine the organizational restructuring at BPKPD Cirebon. This study uses a quantitative explanatory approach. The sample in this study consist of 38 respondents, determined using proportionate stratified random sampling technique. Data collection was conducted through a survey using a questionnaire which was analyzed by the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) method using SmartPLS 4 to test the relationship between the variables studied. The results indicate that employees’ perceptions of organizational restructuring at BPKPD Cirebon were in the good category. There are several indicators that need to be considered to be improved, including adequate organizational resources, accurate and efficient budget planning, employee placement according to qualifications, alignment of work procedures with the operational conditions of the organization, and functional positions that match organizational needs.
DARI DESAIN NASIONAL KE ADAPTASI LOKAL: DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI KOTA BANDUNG Rahmanita, Salma Arni; Maulana, Riky Rinaldy; Afandi, Muhamad Nur; Novira, Alikha
JANE (Jurnal Administrasi Negara) Vol 18, No 1 (2026): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2026
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v18i1.71611

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang pelaksanaannya menuntut penerjemahan dan penyesuaian pada tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan MBG berubah dan beradaptasi selama diterapkan di Kota Bandung, serta faktor kelembagaan dan pembelajaran yang membentuk perubahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dari enam sesi wawancara mendalam yang melibatkan delapan informan, observasi, dokumen kebijakan, dan data pelaksanaan program. Analisis dilakukan secara tematik dan kronologis dengan menggunakan perspektif dinamika kebijakan Adrian Kay, terutama temporality and history, path dependency, evolutionary change, dan structured policy narratives, serta diperkuat konsep policy learning dan policy translation. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola perubahan utama. Pertama, kebijakan bergerak dari fase awal yang ditandai ketidakjelasan peran dan ketergantungan pada arahan pusat menuju koordinasi yang lebih terlembaga melalui pembentukan Project Implementation Unit dan penguatan fungsi perangkat daerah. Kedua, pengalaman program gizi dan kapasitas kelembagaan yang telah ada memengaruhi kecepatan adaptasi antaraktor. Ketiga, evaluasi lapangan mendorong perubahan bertahap pada distribusi, pendataan, pengawasan keamanan pangan, dan praktik SPPG. Temuan menegaskan bahwa perubahan MBG di Kota Bandung bersifat inkremental dan terbentuk melalui interaksi antara desain nasional, pengalaman kelembagaan, pembelajaran pelaksana, dan kondisi lokal. The Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a national policy whose implementation requires translation and adjustment at the local level. This study analyzes how the MBG policy changed and adapted during its implementation in Bandung City and identifies the institutional and learning processes shaping those changes. A descriptive qualitative approach was employed using six in-depth interview sessions involving eight informants, observation, policy documents, and program implementation data. Data were analyzed thematically and chronologically through Adrian Kay’s policy dynamics perspective, particularly temporality and history, path dependency, evolutionary change, and structured policy narratives, complemented by policy learning and policy translation concepts. The findings reveal three main patterns of change. First, the policy moved from an early phase characterized by unclear roles and dependence on central guidance toward more institutionalized coordination through the establishment of a Project Implementation Unit and stronger local-government functions. Second, prior nutrition-program experience and existing institutional capacity shaped different rates of adaptation among actors. Third, field-level evaluation generated incremental adjustments in distribution, beneficiary data, food-safety supervision, and SPPG practices. The study concludes that MBG policy change in Bandung is incremental and emerges from the interaction of national policy design, institutional legacies, implementation learning, and local conditions.