cover
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Articles 205 Documents
EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN PANGAN BERUPA BANTUAN PEMBERIAN BIBIT TANAMAN PADI DI DESA BOJONGKONENG, KECAMATAN NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT PADA TAHUN 2023 Hermawan, Shalaisya Azzahra Al-Meyda; Nuryanto, Yayan; Taryana, Agus
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.64120

Abstract

Program prioritas nasional ketahanan pangan adalah program pemerintah dalam upaya kemandirian pangan, swasembada pangan, keamanan pangan, dan meningkatkan akses pangan. Di tingkat desa, program ketahanan pangan mempertimbangkan prioritas kebutuhan agar memberikan manfaat kepada masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Penelitian ini memiliki tujuan dalam untuk menganalisis bagaimana efektivitas program bantuan bibit tanaman padi dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian berhubungan dengan keterlambatan distribusi bibit tanaman padi, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, dan sosialisasi yang belum maksimal kepada petani. Maka, tujuan penelitian ini: (1) menganalisis efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, (2) memaparkan faktor dalam pelaksanaan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, dan (3) memaparkan upaya yang telah dilakukan oleh Desa Bojongkoneng dalam meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi. Metode dalam penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Bagaimana cara mengukur efektivitas program, dengan menggunakan indikator efektivitas program Sutrisno (2010) berupa pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta perubahan nyata.  Maka hasil dari penelitian ini menandakan bahwasanya efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng masih tergolong kurang efektif. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan upaya peningkatan oleh Pemerintah Desa Bojongkoneng, salah satunya melalui sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi terhadap program ketahanan pangan secara menyeluruh.  The national priority program for food security is a program implemented by the government as an effort in food self-sufficiency, food security, and improving food access. At the village level, the program considers the priority needs so the program can provide benefits to the village community. This study analyzes the effectiveness of the food security program through rice seed assistance in Bojongkoneng Village, Ngamprah District, West Bandung Regency. The main problems include delays in seed distribution, lack of skilled human resources, and inadequate socialization. The study aims to (1) analyze the program’s effectiveness effectiveness of the food security program through rice seed assistance, (2) identify factors effectiveness of the food security program through rice seed assistance, and (3) describe village efforts to improve the effectiveness of the food security program through rice seed assistance. This study is using qualitative method. In measuring the effectiveness of the program, this study  uses indicators of program effectiveness based on Sutrisno (2010), namely program understanding, target accuracy, timeliness of the program, goal achievement, and concrete change. The results show the program is still less effective. supporting factors include the availability of natural resources, organized farmer groups, and program continuity. Inhibiting factors involve limited human resource capacity and low community involvement during socialization. To enhance the effectiveness, the village regularly includes the community in musrenbang. The study concludes that the effectiveness of the food security program in the form of rice seedling assistance in Bojongkoneng Village, is still considered as less effective. This shows that improvement efforts are needed by the Bojongkoneng Village Government, particularly through more massive socialization to the community in order to increase understanding and participation in the overall food security program.  
SOSIALISASI INFORMASI KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH JASA RAHARJA DAN PEMERINTAH DI PT VONEX Siregar, Tetra Veronika; Rudiana, Rudiana; Afrilia, Ufa Anita
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.64528

Abstract

Angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi, sementara pemahaman masyarakat terhadap prosedur klaim santunan kecelakaan lalu lintas masih rendah. Padahal, pemerintah melalui PT Jasa Raharja telah menyediakan jaminan asuransi untuk korban kecelakaan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi informasi mengenai layanan ini menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan keselamatan berkendara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan, dan upaya penyelesaian dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja bekerja sama dengan instansi pemerintah di lingkungan PT Vonex Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilaksanakan melalui presentasi dan diskusi yang melibatkan Jasa Raharja, kepolisian, dan dinas perhubungan. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman karyawan terkait hak atas santunan dan prosedur klaim. Kendala yang muncul antara lain keterbatasan waktu, kurangnya alat bantu, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penyusunan materi yang ringkas, penggunaan media sederhana, serta sesi tanya jawab. Sosialisasi ini dinilai efektif dan disarankan untuk ditingkatkan melalui media yang lebih interaktif dan koordinasi awal yang lebih matang. The number of traffic accidents in West Java Province is still relatively high, while public understanding of traffic accident compensation claim procedures is still low. In fact, the government through PT Jasa Raharja has provided insurance coverage for accident victims. Therefore, information dissemination activities regarding this service are important to increase understanding and awareness of safe driving. This study aims to determine the implementation, obstacles, and resolution efforts in socialization activities carried out by PT Jasa Raharja in collaboration with government agencies within PT Vonex Indonesia. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The results showed that socialization was carried out through presentations and discussions involving Jasa Raharja, the police, and the transportation department. This activity increased employees' understanding of their rights to compensation and claim procedures. Obstacles that arose included time constraints, lack of tools, and weak coordination between agencies. To overcome these obstacles, concise materials were prepared, simple media were used, and question and answer sessions were conducted. This socialization was considered effective and recommended to be improved through more interactive media and more thorough initial coordination.
ANALISIS PEMILIHAN LOKASI BISNIS MANUFAKTUR MENGGUNAKAN FACTOR RATING METHOD (STUDI PADA ROYAL FOLDING GATE) Purba, Rivan; Arifianti, Ria; Nirmalasari, Healthy
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.64330

Abstract

Strategi lokasi merupakan sebuah keputusan manajemen operasi yang penting bagi sebuah perusahaan termasuk pada perusahaan manufaktur seperti Royal Folding Gate. Analisis lokasi penting bagi perusahaan karena akan berdampak pada keputusan jangka panjang perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan strategi pemilihan lokasi pada tiga lokasi yang dipertimbangkan (Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya) dengan menggunakan factor rating method. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan satu orang informan, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian ini mendapati bahwa dengan pertimbangan faktor kedekatan dengan pasar, keamanan, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, harga tanah, upah pekerja, dan biaya transportasi, Kota Bandung menjadi lokasi prioritas utama untuk dipilih. Location strategy is an operational management decision that can influence distribution efficiency, operational costs, and the long-term sustainability of a company, including manufacturing firms such as Royal Folding Gate. Studies on site selection for workshops/warehouses in the folding gate industry remain limited, particularly in the West Java region. This study aims to analyze and compare the feasibility of three alternative locations—Bandung City, Garut Regency, and Tasikmalaya City—as potential expansion sites for Royal Folding Gate, using the factor rating method. The research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with a key informant, literature review, and field observation. The findings indicate that, based on factors such as proximity to market, security, labor availability, infrastructure, land prices, wage levels, and transportation costs, Bandung City emerges as the top-priority location for business expansion.
INTERNALISASI BUDAYA ORGANISASI DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON Sormin, David Ahimza Morallez; Nurasa, Heru
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.61208

Abstract

Penelitian ini menganalisis proses internalisasi budaya organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon dengan fokus pada tiga poin utama: pemahaman nilai-nilai persepsi akurat mengenai parameter perilaku yang diharapkan, pentingnya skema organisasi sederhana, serta peran imbalan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman anggota terhadap parameter perilaku yang diharapkan masih terbatas akibat kurangnya pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai organisasi. Skema organisasi yang kompleks juga menjadi penghambat komunikasi dan pengambilan keputusan, sehingga memperlambat proses internalisasi budaya. Selain itu, sistem imbalan yang ada belum sepenuhnya mendukung perilaku yang mencerminkan nilai-nilai organisasi, karena lebih berorientasi pada penghargaan teknis daripada nilai budaya. Penelitian ini menyarankan penyusunan program pelatihan intensif, penyederhanaan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja, dan pengembangan sistem penghargaan berbasis budaya yang transparan dan inklusif. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, Satpol PP Kota Cirebon diharapkan dapat memperkuat budaya organisasinya, meningkatkan kinerja anggota, dan membangun citra sebagai institusi yang profesional dan berintegritas. Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara praktis bagi pengelolaan organisasi publik maupun secara akademis dalam pengembangan literatur mengenai budaya organisasi di sektor pemerintahan. This study analyzes the process of internalization of organizational culture in the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Cirebon City with a focus on three main points: understanding the values of accurate perceptions of expected behavioral parameters, the importance of a simple organizational scheme, and the role of cultural rewards. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. The results of the study indicate that members' understanding of expected behavioral parameters is still limited due to the lack of training that focuses on organizational values. A complex organizational scheme also hinders communication and decision-making, thus slowing down the process of cultural internalization. In addition, the existing reward system does not fully support behavior that reflects organizational values, because it is more oriented towards technical rewards than cultural values. This study suggests the preparation of intensive training programs, simplification of organizational structures to improve work efficiency, and the development of a transparent and inclusive culture-based reward system. By integrating these three elements, Satpol PP of Cirebon City is expected to strengthen its organizational culture, improve member performance, and build an image as a professional and integrity institution. This study provides both practical contributions to the management of public organizations and academically in the development of literature on organizational culture in the government sector.
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA PUSKESMAS RAPPANG KECAMATAN PANCA RIJANG Sennang, Putri Rahayu; Ikbal, Muhammad; ., Sapri
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.65155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kepuasan kerja pegawai di Puskesmas Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Lingkungan kerja fisik yang dimaksud meliputi aspek pencahayaan, suhu udara dan ventilasi, kebisingan, kebersihan dan keamanan, serta tata ruang dan dekorasi.”Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kenyamanan lingkungan kerja dalam meningkatkan semangat dan produktivitas kerja pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan kerja.Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 56 responden yang diambil menggunakan teknik random sampling dari populasi sebanyak 125 pegawai. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, reliabilitas, regresi linear sederhana, dan uji hipotesis menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Sebagian besar responden menilai kondisi pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan dalam kategori baik hingga sangat baik.Analisis statistik membuktikan bahwa variabel lingkungan kerja fisik memiliki hubungan positif terhadap variabel kepuasan kerja.Dengan demikian, perbaikan dan pemeliharaan lingkungan kerja fisik di Puskesmas Rappang dapat dijadikan salah satu strategi dalam meningkatkan kepuasan dan kinerja pegawai.  This study aims to examine the influence of the physical work environment on employee job satisfaction at Puskesmas Rappang, Panca Rijang Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency.The physical work environment in question includes aspects such as lighting, air temperature and ventilation, noise, cleanliness and safety, as well as workspace layout and decoration. The background of this study is based on the importance of a comfortable work environment in enhancing employee morale and productivity, which ultimately affects job satisfaction.The method used is a quantitative approach with an associative research type. Data were collected through questionnaires distributed to 56 respondents selected using random sampling from a population of 125 employees. The data were analyzed using validity and reliability tests, simple linear regression, and hypothesis testing with the help of SPSS 21.0 software.The results show that the physical work environment has a significant effect on employee job satisfaction.Most respondents rated the lighting, ventilation, and cleanliness conditions as good to very good. Statistical analysis confirmed that the physical work environment variable has a positive relationship with the job satisfaction variable.Therefore, improving and maintaining the physical work environment at Puskesmas Rappang can serve as a strategic effort to enhance employee satisfaction and performance.
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM ANTRIAN ONLINE DI PUSKESMAS PANGKAJENE Khalisa, Nurul; Lukman, Lukman; Laduppa, Hardianti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.65138

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangkajene melalui penerapan sistem antrian online, serta untuk menilai efektivitas sistem tersebut dalam memenuhi ekspektasi pengguna. Mengacu pada Expectancy Disconfirmation Theory (EDT) oleh Oliver, kepuasan dipahami sebagai hasil perbandingan antara harapan awal masyarakat dan pengalaman actual setelah menggunakan layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik random sampling terhadap 92 responden pengguna layanan. Instrument utama berupa Kuesioner Tertutup, dilengkapi observasi dan dokumentasi, dengan analisis data melalui uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS versi 21.0. hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada dalam kategori “Sangat Baik” (82,6%), terutama dalam aspek harapan,kinerja,dan kemudahan akses. Efektivitas sistem juga tergolong “Sangat Baik” (82,4%), mencakup peningkatan efesiensi waktu tungu,produktivitas pelayanan, kemampuan beradaptasi, serta potensi pengembangan layanan kesehatan digital. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengintegrasikan pendekatan teori EDT secara eksplisit dalam evaluasi sistem pelayanan digital di sektor publik, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan layanan berbasis teknologi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Temuan ini menegaskan pentingnya digitalisasi layanan sebagai strategi peningkatan kualitas pelayanan public yang ingklusif dan berkelanjutan. This study aims to assess public satisfaction with healthcare services at the Pangkajene Health Center through the implementation of an online queuing system, and to evaluate the system’s effectiveness in meeting users’ expectations. Guided by Expectancy Disconfirmation Theory (EDT) by Oliver (1980), satisfaction is interpreted as the result of a comparison between initial expectations and actual user experiences. The research employed a quantitative approach using a random sampling technique, involving 92 respondents who had utilized the online queuing system. Data were collected through closed-ended questionnaires, observations, and documentation, and analyzed using validity and reliability tests with IBM SPSS Statistics version 21.0.The findings reveal that public satisfaction falls into the "Very Good" category (82.6%), particularly in terms of user expectations, system performance, and ease of access. The effectiveness of the online queuing system is also rated "Very Good" (82.4%), contributing to reduced waiting times, improved service productivity, adaptability, and the future development of digital-based health services. The novelty of this study lies in its application of EDT to empirically evaluate a public digital service, providing both theoretical insight and practical recommendations for optimizing technology-driven healthcare delivery. These results affirm the value of digital innovation in enhancing the quality, accessibility, and sustainability of public services at the primary healthcare level.
MENINGKATKAN KUALITAS SIARAN BERITA MELALUI PENGEMBANGAN PEGAWAI REDAKSI BERITA PADA LPP TVRI STASIUN SUMATERA BARAT Fadilah, Muhammad Fiqo; Hanoselina, Yulia
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.65157

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengembangan pegawai redaksi berita untuk meningkatkan kualitas siaran berita dengan menggunakan teori strategi pengembangan sumber daya manusia menurut Marayasa (2022) dengan indikator teori identifikasi kebutuhan pengembangan, penyusunan program pelatihan dan pengembangan pengenalan pelatihan berkelanjutan, pembinaan dan mentoring, rotasi dan pemindahan jabatan, evaluasi dan pengukuran kinerja, dukungan dan manajemen kepemimpinan, serta penggunaan teknologi dan metode pembelajaran terbaru. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data. Dari hasil penelitian ini program pengembangan bagi para pegawai di LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPP TVRI, selain itu para pegawai redaksi berita LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat juga dapat mengikuti kegiatan pengembangan yang diadakan diluar dari Pusdiklat LPP TVRI seperti KPID Provinsi Sumatera Barat dan lembaga lain yang relevan dengan pengetahuan tentang jurnalistik. Adapun kendala dalam pengembangan pegawai redaksi berita LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu pelaksanaan diklat, keterbatasan peralatan produksi dan penyiaran serta belum optimalnya penggunaan Learning Management System oleh Pusdiklat LPP TVRI untuk memudahkan bagi seluruh pegawai LPP TVRI Stasiun Daerah mendapatkan materi-materi diklat untuk pengembangan dalam melaksanakan pekerjaan. This study discusses the development news editorial staff to improve the quality of news broadcasts using theory of human resource development strategies (Marayasa 2022) indicators of the theory of identifying development needs, preparing training programs and developing the introduction of continuous training, coaching and mentoring, job rotation and transfer, performance evaluation and measurement, leadership support and management, and the use of the latest technology and learning methods. This descriptive qualitative research uses data collection techniques in the form of interviews and documentation as data sources. Results of this study, development program for employees at LPP TVRI West Sumatra was carried out by LPP TVRI Training Center, in addition, news editorial employees at LPP TVRI West Sumatra can also participate in development activities held outside the LPP TVRI Training Center such as the West Sumatra KPID, other institutions relevant to knowledge about journalism. The obstacles in developing the news editorial staff of LPP TVRI West Sumatra are limited human resources, limited time implementing training, limited production, broadcasting equipment and the less than optimal use of the Learning Management System by the LPP TVRI Training Center to make easier for LPP TVRI Regional Station employees training for development in out their work. 
REFORMASI PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI UPAYA DIGITALISASI DI WILAYAH DKI JAKARTA Komara, Syifa Rachmania
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.65606

Abstract

Pengelolaan aset daerah dalam konteks desentralisasi semakin menghadapi tantangan terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Di wilayah Ibu Kota Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat besarnya nilai aset daerah yang tercatat mencapai Rp746,39 triliun. Upaya reformasi tata kelola aset melalui digitalisasi, seperti pengembangan basis data aset terintegrasi dan interoperabilitas sistem informasi menunjukkan pergeseran strategis dalam pengelolaan sumber daya publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi teknologi digital dalam pengelolaan aset daerah di DKI Jakarta dengan menganalisis kesiapan institusi, kerangka regulasi, dan dampak terhadap tata kelola. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan utama berupa fragmentasi kepemilikan data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Meskipun demikian, inisiatif digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan sinkronisasi kebijakan yang berkelanjutan. Studi ini memberikan kontribusi terhadap wacana inovasi sektor publik dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk penguatan manajemen aset berbasis digital dalam konteks pemerintahan perkotaan. Public asset management in decentralized settings has increasingly faced challenges related to transparency, efficiency, and accountability. In Indonesia’s capital region, DKI Jakarta, these challenges are amplified by the scale and value of regional assets, which reach IDR 746,39 trillion. Recent efforts to reform asset governance through digitalization—such as the development of integrated asset databases and system interoperability—present a strategic shift in managing public resources. This study explores the implementation of digital technologies in public asset management in DKI Jakarta, analysing institutional readiness, regulatory frameworks, and governance outcomes. Using a qualitative case study approach supported by interviews with key stakeholders and document analysis, the research identifies critical barriers such as fragmented data ownership, limited human resource capacity, and insufficient coordination among agencies. The findings suggest that while digital initiatives hold significant potential to improve asset governance, their success depends on strong leadership, inter-agency collaboration, and continuous policy alignment. This study contributes to the growing discourse on public sector innovation and offers policy recommendations to strengthen digital-based asset management in urban governance contexts. 
POLITIK ANGGARAN DANA DESA DAN KEPENTINGAN POLITIK LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG Adiwilaga, Rendy; Hakim, Tiyan Rahmanul; Novariza, Emi
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.64718

Abstract

Ditetapkannya Alokasi Dana Desa yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana Desa yang dikontrol oleh pemerintah pusat, harapannya mampu menggeser posisi desa dari sebelumnya sebagai entitas administratif-pasif, menjadi entitas otonom yang mandiri dan kompetitif. Keduanya juga seharusnya menjadi dasar perubahan tata kelola mengingat kondisi aktual, Pendapatan Asli Desa belum mampu menopang kebutuhan dasar desa di sebagian besar wilayah Indonesia. Sangat disayangkan, kebijakan fiskal ini cenderung mendorong Desa pada panggung pertarungan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan melakukan analisis dalam bentuk literature review, penelitian ini menunjukkan bahwa kiranya desa menjadi entitas otonom, desa malah mengalami kebingungann karena adanya tarik menarik kepentingan baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun kelompok kepentingan seperti legislator pusat dan daerah maupun entitas terkecil seperti halnya organisasi kemasyarakatan dan media massa. Kondisi tersebut semakin memburuk dengan patologi birokrasi desa yang cenderung stagnan akibat kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan penggunaan anggaran akibat tidak adanya lembaga audit internal teknis setingkat desa sehingga berimplikasi pada banyaknya praktik penyelewengan penggunaan anggaran. Padahal, Kabupaten Bandung memiliki potensi yang begitu besar khususnya di aspek agrikultur, wisata, termasuk industri. The establishment of the Village Fund Allocation, which is charged to the Regency/City Government, and the Village Fund, which is controlled by the central government, is expected to shift the position of villages from being passive-administrative entities to autonomous entities that are independent and competitive. Both should also be a breath of fresh air considering the actual conditions, Village Original Revenue has not been able to support the basic needs of villages in most parts of Indonesia. Unfortunately, this fiscal policy tends to push villages onto the stage of a conflict of interest between the central and regional governments. By conducting an analysis in the form of a literature review, this research shows that instead of villages becoming autonomous entities, villages are experiencing vacillation due to the tug of intererst between the central and regional governments, as well as interest groups such as central and regional legislators and smaller entities such as community organizations and the mass media. This condition is exacerbated by the pathology of the village bureaucracy, which tends to stagnate due to the inadequate quality of human resources, as well as the lack of supervision of budget use due to the absence of technical internal audit institutions at the village level, which has implications for the rampant practice of misusing the budget. In fact, Kabupaten Bandung has rich potential, especially in agriculture, tourism, and industry. 
LANSKAP PENGETAHUAN ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK: SEBUAH ANALISIS BIBLIOMETRIK INDONESIA DAN GLOBAL (2000–2025) Firmansyah, Anry; Miftah, Ahmad Zaini; Muharam, Riki Satia; Komara, Syifa Racmania
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.65957

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah dan struktur kajian ilmiah mengenai administrasi keuangan publik dalam literatur ilmiah global melalui pendekatan bibliometrik terhadap 208 artikel yang terindeks di Scopus selama periode 2000 hingga pertengahan tahun 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa topik ini berkembang secara signifikan, ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap isu transparansi, desentralisasi fiskal, efisiensi anggaran, serta integrasi teknologi informasi dalam tata kelola fiskal. Visualisasi menggunakan VOSviewer dalam bentuk keyword co-occurrence mapping mengungkap bahwa istilah public finance dan public administration merupakan simpul utama yang saling terhubung dengan konsep seperti fiscal policy, governance, dan accountability. Temuan juga mengindikasikan adanya pergeseran pendekatan riset dari orientasi teknokratis menuju paradigma kolaboratif dan berbasis data. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola audit yang independen, serta adopsi teknologi yang inklusif sebagai prasyarat penting bagi reformasi administrasi keuangan publik yang berkelanjutan, terutama di era digital dan pasca-krisis global. This study aims to identify the direction and structure of scholarly discourse on public finance administration in the global academic literature by applying a bibliometric approach to 208 articles indexed in Scopus from 2000 to mid-2025. The analysis reveals that this topic has developed significantly, marked by growing attention to issues such as transparency, fiscal decentralization, budget efficiency, and the integration of information technology in fiscal governance. Visualization using VOSviewer, through keyword co-occurrence mapping, shows that public finance and public administration emerge as central nodes interconnected with concepts like fiscal policy, governance, and accountability. The findings also indicate a paradigm shift in research approaches—from a technocratic orientation toward more collaborative and data-driven frameworks. This study recommends strengthening institutional capacity, ensuring independent audit governance, and promoting inclusive technology adoption as essential prerequisites for sustainable public finance administration reform, especially in the digital era and the aftermath of global crises.