cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 205 Documents
 17   18   19   20   21 
PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL : INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BERORIENTASI EKSPOR DI PROVINSI JAWA TIMUR Risty, Arindra Saskia Maya; Wahyudi, Kalvin Edo
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.63729

Abstract

Industri Kecil Menengah (IKM) berperan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah IKM terbesar se Provinsi di Indonesia. Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan kontribusi ekspor terbesar ketiga di Indonesia, pada tahun 2023. Namun, masih terdapat tantangan dan kendala dihadapi oleh para IKM. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur berupaya memberdayakan IKM agar siap bersaing di pasar internasional. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya pemberdayaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dengan pendekatan ekspor, menggunakan Teori Pemberdayaan Hasdiansyah (2023) yang mencakup 8 aspek pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mencakup pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan telah berjalan baik. Namun, keterbatasan anggaran, waktu, dan jaringan distribusi masih menjadi kendala, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya bagi para pelaku IKM yang masih baru atau berskala kecil. Small and Medium Industries (IKM) play a role in maintaining the economic stability of Indonesia, especially in East Java Province, which has the largest number of IKM in the country. East Java is also the third-largest contributor to exports in Indonesia in 2023. However, there are still challenges and obstacles faced by IKM. Therefore, the Department of Industry and Trade of East Java is working to empower IKM to be ready to compete in international markets. This study aims to describe the empowerment efforts of IKM by the Department of Industry and Trade of East Java with an export-oriented approach, using Hasdiansyah's Empowerment Theory (2023) which includes 8 aspects of empowerment. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis includes collection, condensation, presentation, and drawing conclusions. The results show that the empowerment program has been running well. However, limitations in budget, time, and distribution networks remain obstacles, so further development is needed, especially for new or small-scale IKM players.
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON Slamet, Felicio Achmadianto; Kudus, Imanudin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.61327

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak penyederhanaan birokrasi terhadap perencanaan sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dengan fokus pada tantangan ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan studi dokumen, termasuk hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan pada posisi strategis seperti analis kebijakan dan pengelola pengadaan barang/jasa akibat keterbatasan formasi CPNS dan ketidaksesuaian kompetensi. Strategi yang diterapkan meliputi redistribusi pegawai, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan SDM berbasis data. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya perencanaan SDM yang strategis dan adaptif untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja, mendukung reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. This study analyzes the impact of bureaucratic simplification on human resource (HR) planning in the Cirebon City Regional Secretariat, focusing on the challenge of mismatching workforce needs and availability. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with key informants and document studies, including the results of the Job Analysis (Anjab) and Workload Analysis (ABK). The results showed significant gaps in strategic positions such as policy analysts and procurement managers due to limited CPNS formations and competency mismatches. Strategies implemented include redistribution of employees, competency development through training, and utilization of information technology to support data-based HR planning. The research conclusion emphasizes the importance of strategic and adaptive HR planning to address workforce gaps, support bureaucratic reform, and improve the quality of local governance.
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DALAM PENGGUNAAN E-RETRIBUSI DI PASAR GUNUNG SARI Algifary, Muhammad Reihan; Irawati, R. Ira
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.61364

Abstract

Pasar tradisional di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital, namun kajian tentang penerimaan sistem digital di sektor ini masih terbatas. Penelitian ini mengkaji penerimaan sistem e-retribusi di Pasar Gunung Sari, Cirebon, dengan menggunakan kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Pasar Gunung Sari dipilih karena merupakan pasar tradisional pertama di daerah tersebut yang mengimplementasikan e-retribusi secara digital. Penelitian ini juga menanggapi keterbatasan studi TAM yang selama ini lebih banyak dilakukan pada sektor formal. Penelitian ini berfokus pada pengaruh persepsi kemudahan (PEOU) dan persepsi kegunaan (PU) terhadap niat untuk menggunakan (ITU). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 80 pedagang. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik PEOU maupun PU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ITU, baik secara parsial maupun simultan, sementara PU menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan PEOU. Temuan ini menegaskan pentingnya kemudahan penggunaan dan kegunaan teknologi dalam mendorong transformasi digital di pasar tradisional. Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur adopsi teknologi di sektor informal, serta menyajikan rekomendasi praktis berupa peningkatan literasi digital, antarmuka ramah pengguna, dan penguatan infrastruktur untuk mendukung efektivitas sistem. Traditional markets in Indonesia face challenges in adopting digital technology; however, studies on the acceptance of digital systems in this sector remain limited. This study examines the acceptance of the e-retribution system at Gunung Sari Market, Cirebon, using the Technology Acceptance Model (TAM) framework. Gunung Sari Market was selected because it is the first traditional market in the region to implement a fully digital e-retribution system. This study also responds to the limitations of TAM studies, which have so far been mostly conducted in the formal sector. This research focuses on the influence of Perceived Ease of Use (PEOU) and Perceived Usefulness (PU) on the Intention to Use (ITU) the technology.This study uses a descriptive quantitative approach, with data collected through questionnaires distributed to 80 traders. The results of the analysis show that both PEOU and PU have a positive and significant effect on ITU, both partially and simultaneously, with PU showing a stronger influence than PEOU. These findings emphasize the importance of ease of use and usefulness of technology in encouraging digital transformation in traditional markets. This study contributes to the literature on technology adoption in the informal sector and presents practical recommendations, including improving digital literacy, developing user-friendly interfaces, and strengthening infrastructure to support system effectiveness.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI PADA SUB KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA DI KELURAHAN KALIJAGA KOTA CIREBON) Hadian, Muhammad Fathan; Pancasilawan, Ramadhan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.61196

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh BPBD Kota Cirebon, dengan fokus pada Kelurahan Kalijaga sebagai wilayah rawan bencana banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Thomas B. Smith (1973), yang meliputi empat dimensi: kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dirancang sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, namun implementasinya menghadapi beberapa kendala. Pada dimensi kebijakan yang diidealkan, meskipun panduan pelaksanaan tersedia, tidak terdapat indikator keberhasilan spesifik yang dapat mengukur dampak penyuluhan. Pada dimensi kelompok sasaran, masyarakat menunjukkan respons positif terhadap penyuluhan, namun tingkat partisipasi masih terbatas karena kendala waktu dan aktivitas masyarakat. Pada dimensi organisasi pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama, dengan hanya satu jabatan penyuluh bencana yang bersertifikasi yang bertugas untuk seluruh wilayah Kota Cirebon. Pada dimensi faktor lingkungan, tidak terdapat hambatan utama yang memengaruhi pelaksanaan penyuluhan. Hambatan yang ada lebih bersifat teknis, seperti variasi peserta yang memengaruhi penyesuaian materi penyuluhan. Penelitian ini merekomendasikan penambahan tenaga penyuluh, penguatan evaluasi pada proses sub kegiatan, dan peningkatan fleksibilitas metode pelaksanaan penyuluhan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.  This study aims to analyze the implementation of Disaster Prevention and Mitigation Training sub-activities by BPBD Cirebon City, with a focus on Kalijaga Village as a flood-prone area. This research uses a qualitative method with a policy implementation theory approach from Thomas B. Smith (1973), which includes four dimensions: idealized policies, groups, and groups. Smith (1973), which includes four dimensions: idealized policies, target groups, implementing organizations, and environmental factors. The results show that the policy has been designed in accordance with Permendagri Number 101/2018, but its implementation faces several obstacles. In the idealized policy dimension, although implementation guidelines are available, there are no specific success indicators that can measure the impact of extension. In the target group dimension, the community shows a positive response to the counseling, but the level of participation is still limited due to time constraints and community activities. In the implementing organization dimension, limited human resources were the main challenge, with only one certified disaster extension officer assigned to the entire Cirebon City area. In the dimension of environmental factors, there are no major obstacles that affect the implementation of counseling. The barriers that existed were more technical in nature, such as variations in participants that affected the adjustment of extension materials. This study recommends the addition of extension workers, strengthening the evaluation of the sub-activity process, and increasing the flexibility of extension implementation methods to reach more people.  
PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB): STUDI PADA KECAMATAN PEKALIPAN, KOTA CIREBON Daffanur, Riskiany; Muhtar, Entang Adhy
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.61195

Abstract

Stunting menjadi permasalahan kesehatan yang memengaruhi kualitas penduduk di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan dalam pencegahan stunting yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) di Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu pejabat DP3APPKB, Tim Pendamping Keluarga, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan di Kecamatan Pekalipan telah mencakup upaya penciptaan lingkungan yang mendukung melalui sosialisasi dan penyuluhan. Namun, penguatan kapasitas masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelatihan untuk Tim Pendamping Keluarga. Kesimpulannya, upaya pencegahan stunting oleh DP3APPKB di Kecamatan Pekalipan telah memenuhi tahapan enabling dan empowering, namun tahapan protecting belum optimal.  Stunting is a health problem that affects the quality of the population in Cirebon City. This study aims to analyze empowerment efforts in stunting prevention carried out by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3APPKB) in Pekalipan District, Cirebon City. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected from various stakeholders, namely DP3APPKB officials, the Family Assistance Team, and the local community. The results show that empowerment efforts in Pekalipan Sub-district have included efforts to create an enabling environment through socialization and counseling. However, capacity building still faces challenges, such as the lack of training for the Family Facilitator Team. In conclusion, stunting prevention efforts by DP3APPKB in Pekalipan Sub-district have fulfilled the enabling and empowering stages, but the protecting stage has not been optimal.
STRATEGI PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA: PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL KOTA CIREBON Tandayu, Fais Viraniar; Candradewini, Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.61493

Abstract

Pengembangan sumber daya manusia penting bagi sumber daya manusia dalam organisasi yang sering kali dihadapi ketidakpastian tugas dan tanggung jawab mereka. Pelatihan menjadi salah satu aspek pengembangan sumber daya manusia untuk membantu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kemampuan yang mereka miliki. Pekerja Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Cirebon menjadi salah satu elemen penting dalam sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kota Cirebon. Sebagai bagian dari sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Cirebon, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) wajib mengikuti pelatihan. Akan tetapi, ditemukan dismilaritas antara latar belakangi pelatihan dengan implementasi pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon dan juga tidak dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan pelatihan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon kepada Pekerja Sosial Masyarakat sebagai peserta pelatihan tersebut. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan observasi kepada pegawai dan anggota Pekerja Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Cirebon. Informan dipilih karena terlibat dalam proses dan pelaksanaan pelatihan tersebut. Perolehan data diolah secara triangulasi dan pemaparan data secara non statistik melalui narasi yang memuat makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian. Hasilnya ditemukan bahwa Dinas Sosial Kota Cirebon belum melakukan pelatihan sesuai tahapan yang komprehensif sehingga hasil pelatihan tidak optimal.  Human resource development is important for human resources in organizations that often face uncertainty in their tasks and responsibilities.  Training becomes one of the aspects of human resource development to help balance the demands of work and the abilities they possess. Community Social Workers (PSM) at the Cirebon City Social Service are one of the important elements in the human resources of the Cirebon City Social Service.  As part of the human resources of the Cirebon City Social Service, Community Social Workers (PSM) are required to undergo training.  However, a dissimilarity was found between the background of the training and the implementation of the training conducted by the Cirebon City Social Service, and there was also no evaluation of the training implementation.  This research aims to understand the stages of training conducted by the Cirebon City Social Service for Community Social Workers as participants in the training.  The method used was a descriptive qualitative approach by collecting data through in-depth interviews, documentation, and observation of the employees and members of the Community Social Workers at the Cirebon City Social Service.  Informants were chosen because they were involved in the process and implementation of the training.  Data collection was processed through triangulation and non-statistical data presentation via narratives that encompass the meaning, experiences, and perspectives of the research subjects.  The results showed that the Cirebon City Social Service had not conducted training according to comprehensive stages, resulting in suboptimal training outcomes.
PENGUATAN SATPOL PP KOTA CIREBON: STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS Fitra, Firly Fardilan; Nurasa, Heru
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.61085

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi kurangnya pemahaman anggota terhadap peraturan daerah, keterbatasan SDM yang menghambat pelaksanaan tupoksi, dan ketimpangan beban kerja akibat penambahan bagian PPNS. Dukungan dari pemerintah pusat dan dinas lain juga belum optimal, tercermin dari minimnya alokasi anggaran dan kolaborasi yang terbatas. Kondisi ini berdampak pada indeks kepuasan masyarakat yang hanya mencapai 78,19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan teori pengembangan kapasitas pemerintah daerah menurut Ilato (2017) yang terdiri dari level sistem, organisasi, dan aparatur/individu. Pada level sistem, Satpol PP telah menerapkan perencanaan program berbasis renstra dan renja serta sistem keuangan digital SIPD RI, meski terkendala anggaran. Level organisasi menunjukkan pengembangan struktur komprehensif dengan inovasi Satlinmas Kota dan pemanfaatan media sosial, namun masih ada ketidakseimbangan beban kerja dan kurangnya sinergi dengan SKPD lain. Di level aparatur, telah dilakukan upaya pengembangan melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi hasilnya belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan dominasi anggota berusia di atas 40 tahun. This research examines the capacity development of the Cirebon City Civil Service Police Unit (Satpol PP). Some of the problems identified include the lack of understanding of local regulations, limited human resources that hamper the implementation of duties and functions, and workload imbalance due to the addition of the PPNS section. Support from the central government and other agencies is also not optimal, reflected in the lack of budget allocation and limited collaboration. This condition has an impact on the community satisfaction index which only reaches 78.19. This research uses a qualitative method with a case study approach. By using the theory of local government capacity development according to Ilato (2017) which consists of system, organization, and apparatus/individual levels. At the system level, Satpol PP has implemented strategic and work plan-based program planning and the SIPD RI digital financial system, despite budget constraints. The organizational level shows the development of a comprehensive structure with the innovation of Satlinmas Kota and the use of social media, but there is still an imbalance of workload and lack of synergy with other SKPD. At the apparatus level, development efforts have been made through formal education and training, but the results have not been maximized due to budget constraints and the dominance of members over 40 years old. 
OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA CIREBON Nazhira, Aura Zharfa; Candradewini, Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.62438

Abstract

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) merupakan inovasi penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi kepegawaian. Di Kota Cirebon, Simpeg mulai diterapkan sejak 2016 untuk mendukung layanan berbasis data. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan Simpeg di BKPSDM Kota Cirebon serta merumuskan strategi optimalisasi sistem. Urgensi penelitian ini muncul karena masih ditemui kendala seperti keterlambatan sinkronisasi data, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan belum optimalnya koordinasi antar-SKPD. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pengelola Simpeg, observasi terhadap proses pemutakhiran data, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Simpeg telah mempermudah pengelolaan data pegawai, mutasi, dan promosi, namun integrasi dengan Sistem Informasi ASN Nasional dan ketersediaan infrastruktur masih menjadi tantangan. Kesimpulannya, optimalisasi Simpeg memerlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penyusunan SOP pemutakhiran data, serta pembaruan infrastruktur. Keberhasilan dapat diukur dari kecepatan dan akurasi layanan, serta kepuasan pengguna sistem.  The Personnel Management Information System (Simpeg) is a key innovation for improving the efficiency and accuracy of civil service administration. In Cirebon City, Simpeg has been implemented since 2016 to support data-driven services. This study aims to evaluate the effectiveness of Simpeg implementation at the Regional Civil Service and Human Resource Development Agency (BKPSDM) of Cirebon City and to formulate strategies for system optimization. The urgency of this research arises from ongoing challenges such as delayed data synchronization, limited technological infrastructure, and suboptimal coordination between agencies. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews with Simpeg administrators, direct observation of data updating processes, and document analysis. The findings show that Simpeg has facilitated personnel data management, including transfers and promotions, but integration with the national ASN system and infrastructure limitations remain significant obstacles. In conclusion, optimizing Simpeg requires stronger inter-agency coordination, the development of clear data updating SOPs, and infrastructure improvements. Success can be measured through the speed and accuracy of services, as well as user satisfaction with the system. 
PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT Shintawati, Malikah Salmia; Candradewini, Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.64564

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah adanya peningkatan target pajak hotel yang cukup signifikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 121,82%, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2022 tidak mencapai target. Selain itu perencanaan target penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut belum didasarkan pada potensi yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perencanaan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan menurut Robbins dan Coulter (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut belum sepenuhnya sesuai dengan langkah-langkah perencanaan. Hal ini terlihat dari perencanaan penerimaan pajak hotel pada Bapenda Kabupaten Garut yang didasarkan pada potensi dari data wajib pajak atau berdasarkan prediksi pembayaran, belum menggunakan perhitungan potensi atau rumus khusus. Selain itu, dalam menetapkan target pajak hotel Bapenda Kabupaten Garut belum didasarkan pada potensi yang sebenarnya atau hanya melihat dari tren realisasi tahun sebelumnya. The background to this study is the significant increase in hotel tax targets in 2022, namely 121.82%, resulting in hotel tax revenue in 2022 falling short of the target. Additionally, the planning of hotel tax revenue targets at the Garut Regency Revenue Agency has not been based on actual potential. The purpose of this study is to identify and describe how hotel tax revenue planning is conducted at the Garut Regency Revenue Agency. This study employs a qualitative descriptive research method, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. This study uses the planning theory according to Robbins and Coulter (2016). The results of the study indicate that the planning of hotel tax revenue at the Garut Regency Revenue Agency is not yet fully in line with the planning steps. This is evident from the planning of hotel tax revenue at the Garut Regency Revenue Agency, which is based on the potential of taxpayer data or based on payment predictions, and does not yet use potential calculations or special formulas. Additionally, in setting hotel tax targets, the Garut Regency Revenue Agency has not based them on actual potential but only on trends from the previous year's realizations.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN RAPPANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Ramadan, Amalia; Uceng, Andi; Erfina, Erfina; Muhammad, Nur
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.64765

Abstract

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan bentuk intervensi strategis yang mencakup proses relokasi maupun penataan ulang, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar seperti pemilihan lokasi yang strategis, ketersediaan infrastruktur, serta hambatan-hambatan operasional di lapangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib serta mendorong peningkatan estetika kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas penataan PKL di Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel nonprobabilitas, melibatkan sebanyak 98 responden. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, studi literatur, dan penyebaran kuesioner, sementara analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, serta regresi linear sederhana melalui aplikasi SPSS versi 21. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah tergolong dalam kategori baik, dengan rata-rata capaian sebesar 66%. Demikian pula efektivitas penataan PKL tercatat dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata sebesar 71%. Beberapa faktor yang berkontribusi secara positif antara lain komunikasi, ketersediaan sumber daya, struktur organisasi, serta koordinasi antar pelaksana. Hasil pengujian hipotesis mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penataan pedagang kaki lima.  The implementation of government policy in managing street vendors (PKL) is a form of strategic intervention that includes relocation and reorganization processes, taking into account basic needs such as strategic location selection, infrastructure availability, and operational obstacles in the field. The goal of this policy is to create a more orderly urban environment and encourage the improvement of city aesthetics. This study was conducted to evaluate the extent to which the implementation of government policy influences the effectiveness of street vendor management in Rappang Village, Sidenreng Rappang Regency. The approach used was a quantitative approach with a non-probability sampling technique, involving 98 respondents. Data collection techniques included observation, literature studies, and questionnaire distribution, while data analysis was carried out using descriptive statistics, validity tests, reliability tests, and simple linear regression through the SPSS version 21 application. The research findings indicate that the implementation of government policy is categorized as good, with an average achievement of 66%. Similarly, the effectiveness of street vendor management was recorded in the good category, with an average value of 71%. Several factors that contributed positively include communication, resource availability, organizational structure, and coordination between implementers. The results of the hypothesis testing indicate that the implementation of government policies has a significant influence on the effectiveness of street vendor management.

Page 19 of 21 | Total Record : 205

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025 Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025 Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024 Vol 15, No 2 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2024 Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023 Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023 Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022 Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022 Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021 Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021 Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017 Vol 1, No 2 (2016): PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEME More Issue