cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
denifauziramdani@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by politeknik stia lan bandung
ISSN : 18298974     EISSN : 26142597     DOI : https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.890
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi is a scientific journal in administration field which publish papers based on research result, analysis, and critical assessment of administration issues. With ISSN 1829-8974 (print) and e-ISSN: 2614-2597 (online), the journal is managed by Polytechnic of STIA LAN Bandung and has affiliation with Indonesian Association For Public Administration (IAPA) by agreement at number: 208/STIA.2.1.1/KLS.01 and 010/KA-IAPA/I/2020. This synergy is implemented by some editors come from this organization. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly, in which the first publication is in 2004 and is focused on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas The scope of this journal is, specifically at Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management. Authors who want to submit their manuscript to the editorial office of JIA should obey the writing guidelines. If the manuscript submitted is not appropriate with the guidelines or written in a different format, it will be rejected by the editors before further reviewed. Since 2017, JIA has been using Open Journal System requiring all writers to register in advance before they are allowed to upload the manuscript they write online. Afterwards, the editors, peer reviewers, and writers can monitor the manuscript processing. JIA is published twice a year in June and December
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 541 Documents
 10   11   12   13   14 
Analisis Manajemen Pengaduan Sistem Layanan Sistem Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Kota Bandung Siti Widharetno Mursalim
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.128

Abstract

Pengaduan masyarakat penting bagi pemerintah untuk melihat seberapa besar keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan. Pengaduan masyarakat merupakan elemen penting bagi instansi daerah, karena pengaduan bertujuan memperbaiki kekurangan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pengaduan masyarakat di Kota Bandung belum sepenuhnya tersosialisasikan, sehingga masyarakat bingung bila akan melakukan pengaduan, meskipun sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) telah diluncurkan tetapi tidak banyak orang yang mengetahui, dan ada beberapa fitur yang memang tidak dimengerti oleh masyarakat ataupun tidak mempermudah pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh staf LAPOR!. Pengaduan terbanyak di Kota Bandung didominasi oleh masalah keluhan mengenai infrastruktur, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, reformasi birokrasi dan tata kelola, administrasi kependudukan dan beberapa masalah lainnya.                Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan pengaduan masyarakat di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori manajemen pengaduan (komplain) berdasarkan pada teori Tjiptono yaitu: Komitmen, Visible, Accessible, Kesederhanaan, Kecepatan, Fairness, Confidential, Records, Sumber daya dan Remedy. Hal yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sistem LAPOR! ini menjadi jembatan untuk menghubungkan keluhan dan aspirasi masyarakat dengan instansi terkait, sehingga permasalahan yang diutarakan dapat disampaikan dan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Kata Kunci: Manajemen, Pengaduan Masyarakat, Sistem LAPOR!, Pelayanan Publik
Analisis Pemetaan Potensi Daerah Dalam Rangka Menciptakan Keunggulan Daerah Di Provinsi Aceh Putri Wulandari Rejeki
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.129

Abstract

Adanya hak istimewa yang disandang provinsi Aceh, bukan berarti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mendapatkan prioritas diantara daerah lain di Indonesia. Hal ini terbukti dari laju pertumbuhan ekonominya yang hanya mencapai 3,31 % jauh di bawah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,36 % pada Tahun 2016. Sejalan dengan perbaikan skala prioritas dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada Tahun 2018 Pemerintah Pusat akan mewujudkan beberapa proyek nasional di Provinsi Aceh.Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen akandilakukan pemetaan potensi daerah di Provinsi Aceh. Berdasarkan analisis ini yang termasuk ke dalam Kuadran I (sektor unggulan) adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Yang termasuk ke dalam kuadran II (sektor berkembang) adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Sektor Jasa Lainnya. Yang termasuk ke dalam Kuadran III (sektor potensial) adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian; serta Sektor Industri Pengolahan.Sementara tidak ada satu pun sektor lapangan usaha yang masuk dalam Kuadran IV. Adapun rekomendasi untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi di Provinsi Aceh adalah melalui promosi dan ekspansi untuk sektor unggulan, intensifikasi untuk sektor yang masih berkembang, dan ekstensifikasi untuk sektor potensial.
Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro Ahmad Sholikin
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.131

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk memberikan gambaran keberhasilan dari Bojonegoro dalam mengelola Sumber Daya Alam Migas yang dimilikinya di era otonomi daerah. Kebijakan politik desentralisasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam skala besar-besaran telah berlangsung setidaknya selama 2 dekade terakhir, tetapi tidak sedikit pejabat daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta banyak kepala daerah yang berperilaku seperti raja-raja kecil. Penelitian ini menggunakan teori policy making dalam bingkai desentralisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah mengalami kegagalan, ada daerah yang berhasil mengembangkan sumber daya alam untuk pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan pendidikan seperti Kabupaten Bojonegoro sekadar menyebutkan satu contoh bisa dijadikan proyek percontohan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Bojonegoro dibawah kepemimpinan Suyoto dapat mengelola Sumber Daya Alamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Diantaranya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro pasca 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Sustainable Development Goals (SDGs), Open Government Partnership (OGP). Bojonegoro menjadi contoh dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam diera Otonomi Daerah. Hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah otonom lain dalam mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya alam guna sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Analisis Pemberian Kompensasi Non Finansial di Organisasi Militer Tumisih Tumisih; Lidia Maasir
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.132

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pemberian kompensasi non finansial, hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pimpinan di organisasi militer tersebut dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pemberian kompensasi non finansial Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam pemberian kompensasi non-finansial. Namun terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan pemberian kompensasi non-finansial di organisasi tersebut.
Hubungan Budaya Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Sedarmayanti Sedarmayanti; Nunur Rahadian
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.133

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Budaya kerja di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. 2) Lingkungan kerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. 3) Kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. 4) Pengaruh budaya kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanasi atau penelitian penjelasan. Dalam penelitian ini penulis menentukan populasi penelitian adalah seluruh pegawai yang ada di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung berjumlah 83 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, ada pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Selanjutnya, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Dari hasil analisis jalur menunjukkan bahwa, budaya kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Kemudian hasil uji hipotesis menujukkan bahwa menolak Ho dan menerima hipotesis alternatif H1. Dengan demikian ada pengaruh yang signifikan dari budaya kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir dI DKI Jakarta 2013-2017 Gilang Ramdhan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.136

Abstract

The flood problem is the long-time housework which is continuously done by the DKI Jakarta Government, to overcome the problem of the flood as the output from the policy of DKI Jakarta Government is the implementation of the flood prevention policy, both short-term, medium-term and long-term programs. In the implementation of the policy there are factors that can hamper and support the success of policy implementation there are communication, resources, bureaucratic or implementing attitude, and organizational structure including bureaucratic workflow. In terms of communication the real obstacle is the government are still difficult to establish communication with intermediary parties as one of the stakeholders. In terms of bureaucratic attitudes emphasized the independence of the apparatus to policy makers who have an important role in the success of policy implementation. In the government organization of DKI Jakarta itself has been applied innovation with the yellow, blue, and orange “soldiers” that can support the success of policy implementation. But unfortunately from DKI government's own policy environment does not yet have the full support of Jakarta DPRD so it can hamper the policies to be published by the executive. The conclusion of this paper is the government of DKI has a scope of problems that must be well compromised and which is still a wedge is the communication aspect, both internal and external so that the implementation of flood prevention policy in Jakarta can run well.
Proyeksi Fundamen Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Publik Ideal M. Rizki Pratama
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.137

Abstract

Tekanan optimal pada paradigma New Public Management (NPM) telah menciptakan berbagai pendekatan tandingan. Pendekatan tandingan tersebut telah berkontribusi kepada produksi pelayanan publik dengan basis nilai yang berbeda akan tetapi pelayanan publik seharusnya diperlakukan secara kontekstual. Selain itu dengan munculnya tawaran-tawaran pendekatan pasca NPM juga tetap disertai dengan kritik tajam seperti kelemahan pendekatan governance yang ternyata tidak selamanya memiliki efek positif akan tetapi juga negatif. Hadirnya studi interdisipliner tentu dapat juga memperkaya studi pelayanan publik. Mengambil tiga level perpesktif tersebut studi ini merumuskan sebuah proyeksi fundamental pelayanan publik yang menciptakan keselarasan menuju trayek pelayanan publik ideal. Pemikiran akhir dari tulisan ini menghasilkan beberapa titik awal untuk mengoperasikan proyeksi tersebut. 
Budget Policy Innovation Through Participatory Budgeting In The Provincial Government Of Banten Delly Maulana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.139

Abstract

The involvement of civil society and society groups through the concept of participatory budgeting in public management, especially in the budgeting process is a key factor in realizing good governance. In the context of the Provincial Government of Banten, this province is an area with a good budget potential, both from the original revenue of the region and from the overall income, but the condition has not made a significant impact on the development of the region, as it can be seen from the two districts in Banten Province which are included in the category of underdeveloped areas, namely Lebak District and Pandeglang District.This condition clearly requires innovation in budget planning by putting forward several principles, namely: prioritizing accountability, paying attention to value for money, creating transparency, using honesty approach in financial management, and encouraging the creation of control in budgeting implementation.Therefore, this paper tries to give an idea of the importance of budget policy innovation in Provincial Government of Banten through participatory budgeting, so that high budget potential can give significant impact to the development and prosperity of the society in Banten Province.
Strategi Penanganan Pengaduan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Witra Apdhi Yohanitas
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.140

Abstract

Penyelenggara pelayanan publik tentu tidak luput dari kritikan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dalam porsinya aktor dari target pemenuhan kepentingan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat berhak menggunakan media pengaduan jika kineja pemerintah tidak sesuai dengan harapannya. Paradigma pengaduan saat ini telah bergeser menjadi sebuah kebutuhan bagi instansi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah membutuhkan strategi penanganan pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tujuannya adalah sebagai informasi kebijakan proses pelaksanaan perbaikan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan. Dan bermanfaat dalam membuka wawasan bahwa pemerintah telah banyak berusaha untuk merubah paradigma layanan publik. Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data melalui praktik baik dan memperhatikan peraturan yang mengatur penyediaan informasi publik dan pengaduan serta observasi terhadap sistem penanganan pengaduan.Melalui observasi terhadap kota Bekasi sebagai praktik baik, dapat dilihat bahwa kebijakan penanganan pengaduan sudah diatur oleh pemerintah mengatur tentang pengaduan ini serta manfaatnya bagi instansi pemerintah. Model penyelenggaraan juga beragam seperti menyebar tim pengelola di setiap unit ataupun membentuk unit tersendiri. Pada prakteknya penyelenggara pelayanan menggunakan fasilitas pengaduan yang beragam seperti penggunaan kotak saran, call center, SMS Center, website, Sistem aplikasi pengaduan dengan internet. Kesimpulannya strategi penanganan pengaduan ini dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Sebagai langkah awal dapat menetapkan sebuah kebijakan terkait penanganan pengaduan melalui sebuah peraturan. Selanjutnya, menentukan model penanganannya sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, menentukan fasilitas atau sarana aduan yang bisa digunakan.
Dampak Simultan Manajemen Sarana Prasarana dan Peran Kepemimpinan Terhadap Pembangunan Olah Raga Dede Sujana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.142

Abstract

Pembangunan olahraga pada pendidikan tinggi tidak kalah pentingnya dari pembangunan olahraga masyarakat. Olahraga memiliki potensi strategis dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan perdamaian. Politeknik sebagai salah satu pendidikan tinggi yang membina mahasiswa untuk mampu menjadi manusia mandiri tentunya bertanggung jawab untuk memberikan bekal kompetensi kepada mahasiswa guna mampu bersaing dalam dunia kerja. Olahraga dijadikan sebagai alat pembangunan karakter dan life skill pada mahasiswa. Hal ini didukung oleh pengelolaan sarana-prasarana dan struktur serta kebijakan pimpinan di perguruan tinggi politeknik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak simultan  manajemen sarana prasarana dan peran kepemimpinan terhadap pembangunan olahraga di Politeknik Negeri se-Bandung Raya. Hasil pengolahan dan analisis data penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana prasarana olahraga dan peran kepemimpinan secara simultan memberikan kontribusi 98,4% terhadap angka partisipasi dalam melakukan olahraga atau aktivitas fisik dan 95,1% terhadap kebugaran jasmani mahasiswa. Artinya bahwa jika manajemen sarana dan prasarana olahraga dikelola secara baik, serta peran kepemimpinan dapat terlaksana secara optimal, maka akan berdampak besar terhadap pembangunan olahraga. Kata kunci : manajemen sarana prasarana, peran kepemimpinan, pembangunan olahraga

Page 12 of 55 | Total Record : 541

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol. 17 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol. 1 No. 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue