Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi is a scientific journal in administration field which publish papers based on research result, analysis, and critical assessment of administration issues. With ISSN 1829-8974 (print) and e-ISSN: 2614-2597 (online), the journal is managed by Polytechnic of STIA LAN Bandung and has affiliation with Indonesian Association For Public Administration (IAPA) by agreement at number: 208/STIA.2.1.1/KLS.01 and 010/KA-IAPA/I/2020. This synergy is implemented by some editors come from this organization. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly, in which the first publication is in 2004 and is focused on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas The scope of this journal is, specifically at Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management. Authors who want to submit their manuscript to the editorial office of JIA should obey the writing guidelines. If the manuscript submitted is not appropriate with the guidelines or written in a different format, it will be rejected by the editors before further reviewed. Since 2017, JIA has been using Open Journal System requiring all writers to register in advance before they are allowed to upload the manuscript they write online. Afterwards, the editors, peer reviewers, and writers can monitor the manuscript processing. JIA is published twice a year in June and December
Articles
541 Documents
STRATEGY OF EMERGENCY RESPONSE OF FLOOD AND LANDSLIDE DISASTER IN PACITAN REGENCY
Burhanudin Mukhamad Faturahman
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v15i2.144
Disaster emergency response is a series of actions taken when a disaster occurs so that a responsive, precise and accurate action can minimize losses caused by a disaster. The purpose of this study is to describe the phenomena of floods and landslides as well as disaster relief efforts in Pacitan Regency in 2017. The research was carried out through a qualitative descriptive approach. Methods of data collection interviews, observation and documentation. The data analysis phase includes data condensation, data presentation and the final stage, namely drawing conclusions. The results showed that the emergency response strategies for floods and landslides in Pacitan Regency were led by the commander of Dandim 0801 Pacitan as the representative of the regional government. The community response to the disaster was shown by opening a voluntary emergency post. In this emergency disaster process, there are obstacles, namely the disaster relief tool is still traditional. Therefore, with the emergence of a disaster emergency process and the obstacles encountered, it is expected that there will be a strengthening of coordination between government, private and community actors who are oriented towards pre-disaster activities to reduce the risk of disasters.
EVALUASI BERJALAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
Arif Budy Pratama;
Ajeng Tri Isnanik
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v15i2.148
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis partisipasi masyarakat. Literatur tentang PAMSIMAS banyak memusatkan kajian pada aspek partisipasi dan implementasi kebijakan. Namun demikian, belum banyak kajian pada ranah evaluasi program. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kajian evaluasi PAMSIMAS dengan tujuan utama untuk mengevaluasi PAMSIMAS Tahun 2015-2018 di Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dengan pendekatan evaluasi berjalan. Evaluasi berjalan pada PAMSIMAS dianalisis dengan menggunakan enam aspek evaluasi program yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Validitas data diperoleh dari triangulasi data primer dan data sekunder pada lokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PAMSIMAS 2015-2018 telah memberikan dampak positif bagi penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat desa Jogomulyo. Namun demikian, aspek efisiensi terutama pemanfaatan sumberdaya masih perlu mendapatkan perhatian karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek tersebut masih belum maksimal dijalankan. Implikasi teoretis dari penelitian ini menyarankan perlunya instrumen baku evaluasi berjalan mengingat belum adanya standarisasi evaluasi dan variasi kriteria evaluasi PAMSIMAS. Adapun implikasi praktis menunjuk pada upaya peningkatan kapasitas manajerial pengelola PAMSIMAS dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan efisiensi sumberdaya.Â
Persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Etika
Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v15i2.149
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil mengenai pelanggaran etika. Metode penelitian yaitu dengan survey, data yang diambil dari Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan Pelatihan Dasar setelah berakhirnya mata ajar etika publik. Variabel instrument survey adalah persepsi dan pelanggaran etika. Hasil penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat mengenal, memahami, dan menyatakan tidak setuju dengan berbagai contoh pelanggaran etika yang seringkali terjadi di lingkungan instansinya. Dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis adalah standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dan Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri.  Kata Kunci : Persepsi, Etika, Pelanggaran Etika Civil Servants Candidate’s perception on Ethical Violations Abstract This research aims to determine Civil Servants Candidate’s perception on ethical violations. This research applies a survey, data taken from Civil Servants Candidate which doing basic training in the end of subject public ethic. This research focuses on two elements namely perception and ethical violation. The results of this research indicated that generally Civil Servants Candidate recognize, understand, and disagree with various examples of ethical violations that often occur in the office environment. The two main factors that may cause a person to behave unethically are that the person's ethical standards are different from the general public, and that person intentionally acts unethically for his own benefit Keywords: Perception; Ethics; Ethical Violation
Penerimaan Inovasi Dalam Kerangka Organizational Learning Pada Sistem Dokumentasi Masyarakat di Kabupaten Purbalingga
Rengga Vernanda
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v15i2.150
Era disrupsi yang terjadi saat ini menuntut pemerintah untuk beradaptasi dengan melakukan perbaikan-perbaikan organisasi guna meningkatkan akuntabilitas, kinerja, transparansi, serta pelayanan publik. Tuntutan ini ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan meluncurkan inovasi Sistem Dokumentasi Masyarakat (Sidomas) yang berguna untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyimpan dokumen keperdataan dan legalitas kependudukannya. Adanya sebuah perubahan, tentu akan ada penerimaan maupun penolakan didalam organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penerimaan inovasi Sidomas di Kabupaten Purbalingga serta untuk menganalisis pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan aplikasi Sidomas dalam kerangka organizational learning. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahap-tahap proses penerimaan inovasi Sidomas telah dilewati. Kurangnya kolaborasi antar aktor pada pelaksanaan Sidomas menunjukan bahwa inovasi ini belum dapat diterima oleh internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, potensi-potensi yang dimiliki oleh aplikasi Sidomas belum dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mereformasi pelayanan publik. Kekurangan yang terdapat pada proses penerimaan inovasi Sidomas dapat menjadi bahan perbaikan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam kerangka pembelajaran organisasi.
MENAKAR KAPASITAS GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMFASILITASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Maria Rosarie Harni Triastuti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v10i2.152
Pemerintah daerah yang berkualitas ditengarai sebagai pemerintah yang mampu memahami persoalanpublik dan memberikan alternatif solusi pemecahan masalah publik. UKM adalah salah satu sektor strategisdi daerah yang mempunyai berbagai permasalahan penting khususnya terkait dengan akses pada fasilitasipemerintah daerah dalam pengembangan UKM. Adopsi kebijakan dari pemerintah pusat maupunpengejewantahan dari aturan yang berlaku dan rencana strategis daerah bagi UKM masih relatif belumoptimal, belum menyentuh dan membawa perubahan signifikan pada UKM sampai pada titik dimana tidakdiperlukan fasilitasi. Beberapa hal yang terkait dengan hambatan dan tantangan perkembangan UKMadalah adanya iklim usaha yang tidak kondusif, meliputi proses perijinan yang lama dan biaya tinggi,kebijakan yang kurang mendukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan koordinasi antarlembaga dalam melakukan pemberdayaan UKM. Kondisi tersebut idealnya perlu ditangani denganmembangun kapasitas governance melalui kebijakan struktural yang berpihak pada UKM, reformasiprosedural perijinan, koordinasi kebijakan dan perubahan paradigma, yaitu perubahan cara pandang danberpikir pemerintah bahwa UKM bukanlah sektor pinggiran atau marginal tetapi merupakan sektorstrategis yang banyak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
KINERJA PELAYANAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SULSEL DAN KETERTIBAN BERKENDARA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT KOTA MAKASSAR
Milawaty Milawaty
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v10i2.153
Salah satu lembaga pemerintah yang selama ini sering mendapat sorotan miring adalah lembaga kepolisian,terutama polisi satuan lalu lintas. Birokrasi di lembaga ini acapkali dinilai buruk karena identik dengan suap, birokrasiyang kaku dan berbelit-belit, serta kebijakan-kebijakan yang kurang disosialisasikan. Hal ini menimbulkankekurangpercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Hasil analisis kualitatif atas kinerja pelayanan Direktorat LaluLintas Polda Sulsel berdasarkan perspektif 420 orang masyarakat Kota Makassar di enam kecamatan menunjukkanbahwa kinerja pelayanan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel masih belum dapat dikategorikan baik. Kinerja ini sedikitbanyaknya berdampak terhadap ketertiban masyarakat Kota Makassar dalam berkendara
KONTRIBUSI TRAIT KEPRIBADIAN TERHADAP KETERIKATAN KERJA PEGAWAI (Studi pada Pelaksana di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak)
Emma Dwi Ariyani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v10i2.154
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menelaah konstribusi dari trait kepribadian, yaituExtraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness to experience terhadap keterikatan kerjapegawai. Partisipan penelitian ini berjumlah 55 pegawai Pelaksana di Direktorat Kepatuhan Internal dan TransformasiSumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10-item BigFive Inventory (BFI-10) yang dikembangkan oleh Rammstedt & John (2007), dan WIFI Model yang dikembangkan olehSarah Cook (2007). Analisis data dilakukan dengan prosedur regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secaraindependen Conscientiousness dan Neuroticism memberikan kontribusi langsung yang signifikan terhadap keterikatankerja pegawai. Sedangkan Extraversion, Agreeableness dan Openness to experience terbukti tidak memberikankontribusi langsung yang signifikan terhadap keterikatan kerja pegawai. Disimpulkan bahwa untuk lingkungan dimanapenelitian ini diadakan, faktor individual khususnya trait kepribadian tidak memegang peranan yang dominan dalammenentukan keterikatan kerja pegawai.
BIROKRASI DALAM PRAKTIKNYA DI INDONESIA: NETRALITAS ATAU PARTISAN?
Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v10i2.155
Birokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam negara yang kehadirannya tak mungkin terelakkan karenabirokasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi untuk memberikanpelayanan kepada masyarakat. Dengan misi tersebut maka harapan masyarakat pada birokrasi adalah bahwa birokrasiharus fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Keberpihakan kepada penguasa dankepentingan kelompok atau golongan dapat menjadikan birokrasi menjadi tidak profesional bahkan timbul berbagaimalpraktik birokrasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Kondisi tersebut tidak dapat terhindarkan karenabirokrasi selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada konteks Indonesia, hal tersebut terjadi karena adanya sistempolitik pemerintahan dan kondisi sosial politik masyarakat, sehingga birokrasi yang digagas Weber seharusnya ideal agardapat bertindak rasional, pada kenyataannya dengan sistem politik pemerintahan dianut di Indonesia, dalam praktiknyabirokrasi bersifat partisan atau berpihak pada penguasa, partai politik yang berkuasa dan golongan tertentu.Birokrasi akhirnya menjadi ladang perburuan rente bagi elit politik dari partai politik yang berkuasa, bahkan daripartai politik yang beroposisi. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya pembusukan dalam birokrasi dan wajah birokrasiyang nampak pada masyarakat adalah “birokrasi yang berwajah burukâ€, sehingga pada akhirnya melahirkanketidakpercayaan masyarakat kepada birokrasi itu sendiri.
EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI METODE KONSUMSI: COERCION VERSUS CHOICE (CAPTIVES, CLIENTS, and CUSTOMERS)
Arifiani Widjayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v10i2.156
Warga negara yang mempunyai pilihan dalam menerima pelayanan publik yang disebut "pelanggan". Warga yangbergantung pada penyedia layanan yang disebut "klien". Warga yang menerima pelayanan publik dengan "pemaksaan"yang disebut "tawanan". Tiga jenis pelayanan publik di Yogyakarta ini dievaluasi berdasarkan jenis interaksi. Merekaadalah Pasar Malam "sekaten" (semacam pasar malam), pelayanan publik dari polisi, dan pengumpulan sampah.Menggunakan model logit memerintahkan, hasil menyimpulkan bahwa orang yang menerima Pasar Malam "sekaten"sebagai pelayanan publik disebut sebagai pelanggan. Masyarakat yang menerima layanan pengumpulan sampahdianggap sebagai klien. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Brown. Namun, evaluasiini tidak dapat dibuktikan bahwa orang yang menerima pelayanan publik dari polisi dianggap sebagai tawanan
KEDUDUKAN DAN PERANAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP TP-TGR) DALAM MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH
Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v10i2.157
Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia belum banyak prestasi yang diciptakan oleh pemerintah.Pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sudah banyak regulasi dan modelkelembagaan yang diciptakan untuk mendukung pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat dan daerah.Di tingkat daerah selain keberadaan lembaga pengawas seperti inspektorat dan badan pengawas telah banyakdibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR).Lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian administratif terhadap perkara perbendaharaan dan kerugianyang terjadi di daerah. Lembaga ini sebenarnya telah diberikan dasar hukum melalui peraturan menteridalam negeri nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangandan Barang Daerah. Namun, yang menjadi pertanyaan pokoknya adalah apakah lembaga ini cukup efektifdalam mendukung pemberantasan korupsi di daerah.