cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
denifauziramdani@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by politeknik stia lan bandung
ISSN : 18298974     EISSN : 26142597     DOI : https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.890
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi is a scientific journal in administration field which publish papers based on research result, analysis, and critical assessment of administration issues. With ISSN 1829-8974 (print) and e-ISSN: 2614-2597 (online), the journal is managed by Polytechnic of STIA LAN Bandung and has affiliation with Indonesian Association For Public Administration (IAPA) by agreement at number: 208/STIA.2.1.1/KLS.01 and 010/KA-IAPA/I/2020. This synergy is implemented by some editors come from this organization. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly, in which the first publication is in 2004 and is focused on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas The scope of this journal is, specifically at Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management. Authors who want to submit their manuscript to the editorial office of JIA should obey the writing guidelines. If the manuscript submitted is not appropriate with the guidelines or written in a different format, it will be rejected by the editors before further reviewed. Since 2017, JIA has been using Open Journal System requiring all writers to register in advance before they are allowed to upload the manuscript they write online. Afterwards, the editors, peer reviewers, and writers can monitor the manuscript processing. JIA is published twice a year in June and December
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 541 Documents
 12   13   14   15   16 
PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU DI INDONESIA (STUDI KASUS KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT) Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.158

Abstract

Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomidaerah; beberapa provinsi/kabupaten/kota dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukanupaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi kedaerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi provinsi baru,maupun penyatuan beberapa kecamatan/kelurahan menjadi kabupaten/kota baru. Secara yuridis formal,Undang Undang No.32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) dan PP No. 78 Tahun 2007Tentang Tata Cara Pembentukan , Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (sebelumnya PP No. 129Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan danPenggabungan daerah), pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam strukturpemerintahan di Indonesia.Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan antara lain : Untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Untuk mengetahuipeluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkankesejahteraan masyarakat serta Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan danmengatasi peluang dan tantangan yang ada. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptifdengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara,observasi, dan dokumentasi.Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan adalah Warga Pangandaran memiliki percayadiri cukup tinggi, karena merasa menjadi lumbung pendapatan. Selain itu, nama daerah ini sudah dikenalluas ke berbagai daerah. Pangandaran merasa telah banyak memberikan kontribusi ke Ciamis lewatpendapatan wisata, pajak hotel, restoran dan lainnya. Tetapi, imbal balik yang diterima Pangandaran dinilaikecil. Keinginan memisahkan diri dari kabupaten induk, muncul, karena adanya kekecewaan dalampenanganan pembangunan di Pangandaran. Infrastruktur yang banyak terbengkalai, serta jarak antaradaerah ini ke pusat ibukota kabupaten terlalu jauh, yaitu lebih dari 100 km dan pada tanggal 17 Juli 2007,dibentuk sekaligus ditetapkan Presidium Pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan dan berkat perjuanganmereka keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandarandi Provinsi Jawa Barat; Daerah Otonomi Baru Pangandaran mempunyai nilai yang sangat strategis dalamstrategi pembangunan wilayah selatan Jawa yang digagas pemerintah; serta Dengan terbentuknya DaerahOtonomi Baru Pangandaran maka diharapkan Pangandaran dapat menjadi kota wisata mandiri denganmaksimal dapat mem'branding'kan namanya di dunia pariwisata.
KAJIAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI BKD KABUPATEN JOMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMBERIAN KOMPENSASI NONFINANSIAL Nita Nurliawati; Ratih Ayu Puspitasari
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.159

Abstract

Kajian ini berupaya menganalisa motivasi pegawai BKD Kabupaten Jombang ditinjau dari aspek pemberiankompensasi nonfinansial. Motivasi kerja pegawai diukur berdasarkan indikator intensitas, arah dan ketekunan dalambekerja. Sedangkan pemberian kompensasi nonfinansial dinilai dari aspek pekerjaan dan lingkungan kerja. Metodepenelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif.Berdasarkan hasil kajian terlihat bahwa motivasi kerja pegawai BKD Kabupaten Jombang dinilai cukup baikmeskipun dari tiga indikator yang dijadikan instrumen penelitian menunjukkan arah pegawai dalam bekerja termasukkategori kurang baik, salah satunya dapat dilihat dari inisiatif pegawai dalam bekerja masih minim. Demikian halnyadengan pemberian kompensasi nonfinansial yang dinilai cukup baik dengan penilaian aspek lingkungan kerja lebihrendah dibanding pekerjaan.Uji pengaruh pemberian kompensasi nonfinansial terhadap motivasi kerja pegawai BKD Kabupaten Jombangmenunjukkan angka 34,46% yang artinya faktor-faktor lain mempunyai pengaruh lebih besar dalam menggerakkanmotivasi kerja pegawai. Saran yang dapat disampaikan melalui kajian ini antara lain pentingnya penyediaaninfrastruktur dan suprastruktur yang seimbang dalam rangka menciptakan budaya organisasi yang mendukungsemangat mendukung semangat reformasi birokrasi seperti halnya fasilitas kesehatan, sarana ibadah, dan yang lebihpenting penciptaan hubungan harmonis antar pegawai, pengakuan dan penghargaan hasil kerja dari pimpinanmencakup penciptaan budaya organisasi yang mendukung amanat dan semangat reformasi birokrasi
IMPELEMENTASI KEBIJAKAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN PALASARI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG1 Sulbeni Sulbeni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.160

Abstract

Program bantuan beras miskin (Raskin) merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangibeban masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok beras murah dengan harga Rp. 1.000,-/kg, 15kg/rumah tangga miskin/bulan selama 12 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasikebijakan program bantuan Raskin, dengan fokus penelitian di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.Penelitian yang dilakukan penulis dengan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mendeskripsikanapa yang terjadi dalam implementasi kebijakan program bantuan Raskin dilihat dari faktor-faktor yangmempengaruhinya, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik badanpelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan sikap pelaksana, dengan memahami tentang faktor-faktor yangmempengaruhi implementasi program bantuan Raskin, kendala-kendala dalam implementasi program bantuan Raskin,dan menyarankan upaya pelaksanaan program bantuan Raskin ke depan yang lebih baik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bantuan Raskin di Kelurahan PalasariKecamatan Cibiru Kota Bandung belum optimal, upaya perbaikan ke depan dalam implementasi program bantuanRaskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, sensus rumah tangga miskin terus berlanjut dan valid denganmeningkatkan kemampuan petugas pendata agar supaya tidak ada lagi rumah tangga miskin terlewat, meningkatkankerjasama dan pengawasan satuan kerja program Raskin, dan meningkatkan informasi agar supaya masyarakat menjadisadar bahwa Raskin bukan hak semua masyarakat.
Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang Fikri Habibi; Arif Nugroho
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.161

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis faktor Internal dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan  wawancara, observasi, telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi. Kemudian dapat terpetakan juga kondisi ril serta tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama mitra (pendamping desa) dalam melakukan upaya pencegahan potensi tindakan korupsi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal dapat dirumuskan sebuah model pencegahan korupsi.
Analisis Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara Efri Novianto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.162

Abstract

It is the right of every citizen to get good and quality public services. Community satisfaction is an indicator of the success of these public service providers, therefore public service providers should be directed to increasing community satisfaction. This study uses a survey approach. Respondents were 120 people selected by accidental techniques and spread in 6 sub-districts. Based on the results of the study, the average level of compliance of the service units (districts) in Kutai Kartanegara District against the Law on Public Services was only 69.83 (yellow zone) with the medium compliance category. While the level of community satisfaction is -0.43 or less satisfied with the services provided. However, the average IKM is 87.71 with an A title or very good.
EVALUASI TALENT MANAGEMENT SYSTEM PT POS INDONESIA (PERSERO) Sedarmayanti Sedarmayanti; Herdi Risman; Fikriatus Soliha
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.166

Abstract

 Berdasarkan hasil pengamatan awal, ditemui permasalahan yaitu belum dilakukan internalisasi kepada karyawan di level pusat, regional maupun pelaksana teknis informasi tentang Talent Management. Talent management terbatas pada karyawan struktural level pusat. Belum terlihat program yang jelas bagi best telent. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, mempelajari proses dan menjabarkan pelaksanaan Talent Management System yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero). Menganalisis hambatan serta memberikan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut. Metoda penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Talent Management System di PT Pos Indonesia belum sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi. Pelaksanaannya masih parsial serta kurangnya dukungan dari sumber daya yang ada. Kondisi ini mengakibatkan PT Pos Indonesia (Persero) kesulitan dalam melakukan suksesi kepemimpinan. Belum singkronnya Keputusan Direksi tentang Talent Management System dengan Keputusan Direksi tentang pola karir dan sistem kompensasi mengakibatkan hambatan tersendiri dalam Talent Management System. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan kepada Divisi HRS untuk dapat merumuskan Keputusan Direksi tentang pola karir dan kompensasi berbasis kinerja yang sejalan dengan Keputusan Direksi tentang Talent Management System, Divisi Pengelolaan Karir dan Assesment untuk melaksanaan Penilaian Prestasi Kerja I bagi seluruh karyawan sebagai screening awal penjaringan para talent dan Pembentukan Komite Talent.
Koordinasi Penerapan Kebijakan Aerotropolis di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Ryan Ramdhani; Heru Nurasa; Sawitri Budi Utami
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.168

Abstract

The title of this research is Coordination of Aerotropolis Policy in Kertajati Sub-District, Majalengka District. This research is motivated by the issue of inter-organizational relations in the application of the Aerotropolis policy which is focuses on three aspects; availability of land in accordance with Majalengka District's regional policies, availability of human resource as workforce, and to minimize social conflicts by creating the direction social and cultural transition of communities affected by the development of Aerotropolis areas. Aerotropolis policies arise from the existence of policies from the central government concerning the establishment of airport's location in Kertajati sub district, Majalengka district, West Java. The location establishment of Kertajati Airport has opened many opportunities to West Java province so that the government of West Java can make a policy about "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandarudara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Kertajati". The Aerotropolis in Kertajati District is expected to be able to boost the economy in West Java, especially Majalengka District. This Aerotropolis area is a very wide area and often reffered as Airport City or a new independent city that develops around the airport. According to Lie (2010) as a good criteria of coordination the author used factor that affect coordination such as planning, meeting point, partition of work, common goals, leadership, trust, and positive attitude. This research using qualitative descriptive method where data collection techniques are used literature and field study such as observation and interview. The result of this research show that inter-organizational relations in the application of the Aerotropolis policy not going well. This is shown by still unclear the partition of work and responsibilities, the unclear of the planning, and there is no mutual understanding in the application of policies.Keywords : Regional Development, Coordination, Aerotropolis, Kertajati
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I BANDUNG1 iyus yusuf
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.170

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung dan faktor-faktor apa yang menghambat implementasi tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengungkap fenomena secara alamiah tentang implementasi kebijakan pembimbingan klien pemasyarakatan, sehingga diperoleh gambaran mengenai fenomena yang terjadi, permasalahan yang dihadapi dan solusi-solusi pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan kajian dokumen dengan informan yang berasal dari pejabat struktural Bapas Kelas I Bandung, pembimbing kemasyarakatan, klien, keluarga klien dan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung belum optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya implementasi kebijakan tersebut yaitu ukuran dan tujuan kebijakan yang belum jelas, sumber daya yang sangat terbatas, struktur organisasi yang belum dapat mengakomodir tugas yang ada, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait yang masih terbatas, sikap para pelaksana yang belum sepenuhnya mentaati kebijakan dan masih adanya stigma negatif masyarakat.
Implementasi Kebijakan DIKLATPIM IV Pola Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo Irfan Ibrahim
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.175

Abstract

The low quality of public services in government agencies becomes a challenge for all Autonomous Regions, especially the Regional Government of Gorontalo Province in increasing public satisfaction. Policy Implementation of Diklatpim IV Pola Baru is expected to increase the competence of Civil Servants in order to improve the quality of public service.This research was conducted in Gorontalo Province aims to know how influence of policy implementation of Diklatpim IV Pola Baru to public service quality.The research method uses quantitative design with explanatory method. Data collecting using questionnaire technique which 84 respondents obtained by stratified random sampling from population which amounted to 520 units.Data analysis using Partial Least Square (PLS) with SmartPLS 3.1 software to test the measurement model and to know the significance of Policy Implementation of Diklatpim IV Pola Baru to Quality of Public Service.The result showed that the loading factor of Policy Implementation of Diklatpim IV Pola Baru to Quality of Public Service was not significant at 5% because the value of T-Statistic under the value of t table 1,96. Similarly, the value of P-Value 0,546 higher than the value of significance P-Value <0.05 and coefficient value 7,9% only, so that the hypothesis H0 accepted, H1 rejected.Thus, it can be concluded that although the level of Policy Implementation of Diklatpim IV Pola Baru is high and the level of public service quality is also high but Policy Implementation of Diklatpim IV Pola Baru has no significant effect to the Quality of Public Service.
Peran Modal Sosial Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di PKP2A I Lembaga Administrasi Negara Yenny Muliatty Hulu
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.176

Abstract

This research examines the issue of organizational social capital. This research tries to analyze the role of organizational social capital in improving the organizational performance, the efforts to develop the organizational social capital, and the constraints faced in optimizing the organizational social capital at PKP2A I LAN. This research employed a descriptive-explanative, qualitative method. The analysis results showed that the role of organizational social capital at PKP2A I LAN represented an important and fundamental factor in determining the organization's performance although the elements of social capital as a whole have not been optimally practiced by all employees in building cooperation to achieve the performance and objectives of the organization. In the context of PKP2A I LAN, it was found that the elements of social capital, such as mutual trust, mutual giving, mutual respect, participation, and commitment had relatively strong implications in achieving the organizational performance, compared to the values (IPIP) and norms. The efforts to develop the organizational social capital at PKP2A I LAN were conducted through formal and informal activities. The efforts through these activities provided positive implications for the socialization and internalization of various attitudes, values and norms that become important elements of organizational social capital at PKP2A I LAN

Page 14 of 55 | Total Record : 541

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol. 17 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol. 1 No. 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue