cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Saputra
Contact Email
rizkysaputra@graha-kirana.com
Phone
+6282257366060
Journal Mail Official
jurnallexlectio@graha-kirana.com
Editorial Address
https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/about/editorialTeam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Lex Lectio Law Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
ISSN : -     EISSN : 30253276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Lex Lectio Law Journal memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang antara lain dapat mencakup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum Islam, hukum internasional, filsafat hukum, hukum adat, hukum dan teknologi, hukum dan masyarakat, hukum agraria / pertanahan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum kelautan (maritim).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2023)" : 5 Documents clear
Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan Windani, Sri; Ayu, Rizky; Meiliawati, Indri
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i2.75

Abstract

AbstractDomestic violence (DV) within marital relationships is a serious phenomenon demanding significant legal and social attention. DV, which often victimizes women, encompasses physical, sexual, psychological violence, and household neglect. Despite Law Number 23 of 2004 being established to address the eradication of DV, challenges persist in enforcing the law against DV cases. Cases of DV within marriage reflect assumptions of gender dominance, with men being the primary perpetrators and women as victims. This violence contradicts the principles of human rights and gender equality. Moreover, this violence impacts not only family relationships but also other family members, leading to fractures in relationships and broader social issues. Research on DV within the context of marriage highlights several key issues such as the frequency of violence, physical and psychological impacts, barriers to accessing justice, and the role of law enforcement agencies. Descriptive analysis methods can be used to gain a more detailed understanding of how the law is applied, how law enforcement agencies handle DV cases, and their impact on victims and society. The results of this research indicate that despite the DV Law providing a legal basis to protect DV victims, challenges persist in enforcing the law, ensuring justice, and safeguarding victims. Adequate legal protection for DV victims, stringent enforcement against perpetrators, and victims' access to legal assistance remain primary areas that need improvement. This research underscores the need for a deeper understanding of DV cases within marriages and the necessity for improvements or enhancements in the legal system to protect victims and prevent violence in domestic environments.AbstrakKekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam konteks perkawinan adalah masalah serius yang memerlukan perhatian besar dari segi hukum dan sosial. KDRT seringkali menimpa perempuan dan meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran rumah tangga. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan KDRT, masih ada tantangan dalam menegakkan hukum terhadap kasus KDRT. Kasus KDRT dalam perkawinan mencerminkan asumsi dominasi gender, di mana pria menjadi pelaku utama dan perempuan sebagai korban. Jenis kekerasan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang juga berdampak pada hubungan keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Penelitian tentang KDRT dalam perkawinan menyoroti beberapa isu kunci, termasuk frekuensi kekerasan, dampak fisik dan psikologis, hambatan akses keadilan, dan peran lembaga penegak hukum. Metode analisis deskriptif digunakan untuk memahami secara detail bagaimana hukum diterapkan, penanganan kasus KDRT oleh lembaga penegak hukum, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Korban KDRT memberikan dasar hukum, tantangan dalam menerapkan hukum, memperoleh keadilan, dan melindungi korban tetap ada. Perlindungan hukum yang memadai, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta akses korban terhadap bantuan hukum masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus KDRT dalam perkawinan, serta perlunya perbaikan atau peningkatan dalam sistem hukum untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan di lingkungan rumah tangga.
Indonesia's Bankruptcy Law Reform for Stronger Cross Border Creditors' Protection Saputri, Theodora Pritadianing
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v2i2.63

Abstract

AbstractAlong with the increase in foreign investment in Indonesia, there is a growing awareness that the current Insolvency Law, i.e., Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts dated October 18, 2004 may not be adequate to deal with bankruptcy risk associated with multinational corporations and transnational transaction, also known as cross border insolvency. This paper seeks to analyse legal framework for issues arising in cross border insolvency, such as, access to debtor’s offshore assets, creditor rights and jurisdiction of the court for the better Indonesia’s Bankruptcy Law. The author will use normative approach to find the answer. The analysis will begin with the legal framework for cross border insolvency under the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency which deals with procedural issues in Cross-Border Insolvency. The UNCITRAL Model Law was designed to be promote legal certainty for trade and investment and will be suitable to attract investor to invest in a country adopting the UNCITRAL Model Law. It will be followed by a brief overview of Indonesia’s bankruptcy law, particularly on how Law No. 37/2004 deals with transnational issues. The analysis on some Indonesia’s insolvency proceedings involving foreign creditors, multinational corporations or offshore estate will then be considered in the following section. The author’s research demonstrates that Indonesia might not be ready yet to adopt UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and shall focus to several fundamental issues including creditors’ rights and jurisdiction of the court over multinational corporations.AbstrakSeiring dengan meningkatnya investasi asing di Indonesia, terdapat kesadaran yang semakin besar bahwa Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanggal 18 Oktober 2004 mungkin tidak cukup untuk menangani permasalahan tersebut. dengan risiko kebangkrutan yang terkait dengan perusahaan multinasional dan transaksi transnasional, yang juga dikenal sebagai kebangkrutan lintas batas. Makalah ini berupaya menganalisis kerangka hukum atas permasalahan yang timbul dalam insolvensi lintas negara, seperti akses terhadap aset debitur di luar negeri, hak kreditur, dan yurisdiksi pengadilan demi perbaikan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Penulis akan menggunakan pendekatan normatif untuk menemukan jawabannya. Analisis akan dimulai dengan kerangka hukum untuk insolvensi lintas negara berdasarkan Model Law on Cross-Border Insolvency UNCITRAL yang mengatur permasalahan prosedural dalam Cross-Border Insolvency. Model Hukum UNCITRAL dirancang untuk meningkatkan kepastian hukum perdagangan dan investasi dan cocok untuk menarik investor agar berinvestasi di negara yang mengadopsi Model Hukum UNCITRAL. Bagian ini akan dilanjutkan dengan tinjauan singkat mengenai undang-undang kepailitan di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana UU No. 37/2004 menangani isu-isu transnasional. Analisis terhadap beberapa proses kepailitan di Indonesia yang melibatkan kreditor asing, perusahaan multinasional atau perusahaan luar negeri akan dibahas pada bagian berikut. Penelitian penulis menunjukkan bahwa Indonesia mungkin belum siap untuk mengadopsi Model Hukum UNCITRAL tentang Kepailitan Lintas Batas dan harus fokus pada beberapa isu mendasar termasuk hak-hak kreditor dan yurisdiksi pengadilan atas perusahaan multinasional.
Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp) Tanjung, Wiranti; Ablisar, Madiasa; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i2.62

Abstract

AbstractThe incident of environmental pollution and destruction in the Balikpapan Bay area which was caused by the breaking of the undersea crude oil distribution pipe belonging to PT Pertamina RU V Balikpapan appointed the Ship Master Mv. Ever Judger on behalf of Zhang Deyi as the perpetrator of the pollution who was then investigated and tried by the Balikpapan District Court. This research will examine criminal liability according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the form of responsibility for the pollution of Balikpapan Bay carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China as well as the urgency of corporate criminal responsibility for criminal acts of pollution of Balikpapan Bay. carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China (Study of Balikpapan District Court Decision Number: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp). This research will use a type of normative legal research using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis. Criminal liability for perpetrators of environmental pollution according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is based on the principle of no crime without fault, the captain of the ship Mv Ever Judger is held accountable as the sole perpetrator of violating Article 98 Paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and sanctions are given in the form of imprisonment and fines. In the case of environmental pollution in Balikpapan Bay, the parties that can be held responsible should not only be individuals, but also corporations such as the company that owns the ship Mv. Ever Judger because it has a causal relationship between the defendant's actions between the giver of the order and the executor of the order which is actually regulated in articles 116 to 118 of the UUPPLH.AbstrakKejadian pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh terputusnya pipa penyaluran minyak mentah di bawah laut milik PT Pertamina RU V Balikpapan menetapkan Nakhoda Kapal Mv. Ever Judger atas nama Zhang Deyi sebagai pelaku yang kemudian diperiksa dan di adili Pengadilan Negeri Balikpapan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, terhadap kasus pencemaran Teluk Balikpapan, nahkoda kapal Mv Ever Judger dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tunggal melanggar Pasal  98 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diberikan sanksi dalam bentuk pidana penjara dan denda. Seharusnya kasus pencemaran lingkungan hidup teluk Balikpapan, pihak yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan tidak hanya perorangan saja, tetapi juga korporasi seperti badan perusahaan pemilik kapal Mv. Ever Judger oleh karena memiliki relasi kausalitas dari perbuatan terdakwa antara si pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang sebenarnya telah di atur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 118 UUPPLH.
PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KENANGAN BARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 25 TAHUN 2009 Hariani, Riri Rezeki; Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v2i2.85

Abstract

AbstractStrengthening Law Number 25 of 2009 concerning public services certainly has problems, as we know that the public services law has not been implemented well. In fact, the implementation of public services is still complicated, slow, expensive and causes public disappointment. Therefore, the aim of this research is to find out how to strengthen the implementation of public services in accordance with Law No. 25 of 2009. By using qualitative research methods and supported by data collection techniques through observation, interviews and library studies. Based on the results of the discussion, it was found that Strengthening Law No. 25 of 2009 concerning Public Services in Kenangan Baru Village refers to the principles/guidelines for the implementation of public services. However, there are several indicators that have not been implemented well, namely: the first is that equality of community rights and obligations in fulfilling the applicable requirements has not been realized, the second is the lack of community participation and involvement in activities carried out by the Subdistrict Government, the third is the lack of available facilities such as: tables, chairs, and condition of the office building. This causes limitations in strengthening and regulations in accordance with Law No. 25 of 2009 concerning public services. Therefore, Kenangan Baru Village must be able to increase strengthening and regulations in accordance with Law No. 25 of 2009 concerning public services, as well as being able to provide facilities to encourage community participation in various government programs.AbstrakPenguatan  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tentunya memiliki problematika, seperti yang kita ketahui bahwasannya Undang-undang pelayanan publik belum terselenggara dengan baik. Faktanya penyelenggaraan pelayanan publik masih berbelit-belit, lambat, mahal dan menimbulkan kekecewaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penguatan terlaksananya pelayanan publik sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif dan didukung dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi keperpustakaan. Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan bahwa Penguatan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kelurahan Kenangan Baru mengacu pada asas/pedoman penyelenggaraan pelayanan umum. Namun ada beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu  : yang pertama belum terwujudnya kesamaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang berlaku, yang kedua minimnya partisipatif dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan, yang ketiga minimnya fasilitas yang tersedia seperti : meja, kursi, dan kondisi bangunan kantor. Hal demikian menyebabkan keterbatasan dalam penguatan dan aturan sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Maka dari itu, Kelurahan Kenangan Baru harus mampu meningkatkan penguatan dan aturan yang sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta mampu menyediakan fasilitas demi mendorong partisipatif masyarakat dalam berbagai program pemerintahan.
FAMILY THEFT PERSPECTIVE POSITIVE LAW AND ISLAMIC PENAL LAW Calvin, Muhammad; Nasution, Rasina Padeni
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i2.41

Abstract

AbstractTheft is an immoral act and against the law in every country, including Indonesia. The crime of theft is an act that takes someone's goods against the law, the same thing is also stated in Article 362 of the Criminal Code which is hereinafter referred to as a criminal offense. The perpetrators of criminal acts of theft are sometimes inseparable from the closest people such as playmates, coworkers and even worse are committed by family. Article 367 of the Criminal Code states that if the crime of theft committed by the family such as a wife or husband, then the perpetrator can be sanctioned if the family or the injured party reports the act, in short, Article 367 of the Criminal Code states that if the crime of theft committed by the family is different from the crime of theft in general,  namely with differences in the type of offense, theft committed in general is a general offense, while if committed by the family then the offense is a complaint offense. The purpose of this research is to answer the problems related to the crime of theft committed by the family with a review from the point of view of positive law and also Islamic law. The research method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal research that refers to literature studies. The topic or problem described in this research is described in an analytical descriptive way. The sanctions imposed in Islamic law related to the crime of theft committed by the family are literally no different from positive criminal law, which provides differences in the mechanism for imposing penalties. In Islamic law, if the crime of theft is committed by the family, it is forbidden for him to be sentenced to cutting hands, but with other penalties such as ta'zir or paying dhaman (fines) in accordance with the stolen property, it is different from theft committed by other people or in general.AbstrakPencurian merupakan suatu perbuatan yang amoral dan bertentangan dengan hukum disetiap negara, termasuk di Indonesia. Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindakan yang mengambil barang seseorang dengan cara melawan hukum, hal senada tersebut juga tertuang dalam pasal 362 KUHP yang selanjutnya disebut sebagai suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencurian terkadang tidak terlepas dari orang – orang terdekat seperti teman bermain, rekan – rekan kerja dan bahkan yang lebih parah adalah dilakukan oleh keluarga. Dalam pasal 367 KUHP mengatakan bahwa jika tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga seperti istri atau suami, maka pelaku dapat dikenakan sanksi jika pihak keluarga atau pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan tersebut, secara singkat pasal 367 KUHP ini mengatakan bahwa jika perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga berbeda dengan tindak pidana pencurian secara umum yaitu dengan perbedaan jenis deliknya, pencurian yang dilakukan secara umum merupakan delik umum, sementara jika dilakukan oleh keluarga maka deliknya merupakan delik aduan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga dengan tinjauan dari sudut pandang hukum positif dan juga hukum islam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada studi kepustakaan. Topik atau persoalan yang digambarkan pada penelitian ini diuraikan dengan cara deskriptif analitis. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum islam terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga secara harfiah tidak berbeda dengan hukum pidana positif, yaitu memberikan perbedaan mekanisme dalam penjatuhan hukumannya. Dalam hukum islam jika tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga haram baginya dijatuhin hukuman potong tangan, melainkan dengan hukuman lain seperti ta’zir atau membayar dhaman (ganti kerugian) sesuai dengan harta yang dicuri, hal itu berbeda dengan pencurian yang dilakukan oleh orang lain atau secara umum.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2024) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2023) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2022) Vol 1, No 1 (2022)