cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS" : 23 Documents clear
Hak Asasi Manusia Versus Keamanan Nasional : Tantangan Kepolisian dalam Memberantas Terorisme Purwanti, Nina; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5285

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan nasional merupakan dua aspek yang sering kali saling bertentangan dalam penanganan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberantas terorisme, dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap HAM dan perlindungan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach dan analytical approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Upaya Kepolisian dalam pemberantasan terorisme menuntut keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat menggunakan pendekatan strategis yang mengutamakan tindakan preventif. 2). Penegakan hukum terhadap terorisme oleh Kepolisian menghadapi tantangan kompleks, mulai dari menjaga keseimbangan antara tindakan cepat dan penghormatan terhadap prinsip hak asasi manusia, hingga memastikan prosedur hukum yang sah.
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK Ulya, Mujahidah; Medaline, Onny; Faisal, Faisal
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5383

Abstract

Menurut Pasal 12 POJK No 16 Tahun 2020 Tentang RUPS Perusahan Terbuka secara Elektronik bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Penulis berpendapat bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mengautentikan akta risalah RUPS secara Elektronik. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaaan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik, kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik, dan menganalisis kedudukan akta risalah RUPS Perseroan Terbatas (PT) hasil dari penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan media elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu berupa pendekatan identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pelaksanaaan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik diatur dalam POJK 15/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka, dengan peraturan ini RUPS dapat dilakukan secara Elektronik dan Notaris diberikan kewenangan sesuai Pasal 12 POJK 16/2020, bahwa setiap hasil e-RUPS dituangkan kedalam Risalah Rapat RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK. Urgensi kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam mengesahkan akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta risalah RUPS yang dihasilkan dari RUPS konvensional. Sepanjang mekanisme dan syarat-syarat RUPS elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maka akta risalah tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta otentik. Namun karena tidak adanya regulasi atau payung hukum yang jelas mengenai mekanismenya sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan sering menemukan hambatan.
Peran Transformasi Hukum Pidana dalam Mengatasi Kejahatan Siber Berbasis AI dan Geopolitik Richard, Richard; Andri, Andri; Tiawarman K., Andriansyah; Bombang Sapan, Heber
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5385

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) technology has had a major impact on the dynamics of cybercrime, which is increasingly complex and diverse. AI-based cybercrime, such as automated attacks, deepfakes, and data manipulation, creates new challenges in the global criminal law system. On the other hand, the growing geopolitical dynamics also influence law enforcement efforts against international cybercrime. This study aims to examine the role of criminal law transformation in addressing AI-based cybercrime in the context of ever-changing geopolitics. Using a normative juridical approach, this study identifies the main challenges in law enforcement, including issues of jurisdiction, international cooperation, and differences in geopolitical interests between countries. In addition, this study also proposes updating more adaptive criminal law regulations, increasing international cooperation, and strengthening the capacity of developing countries in dealing with AI-based cyber threats. It is hoped that the results of this study can contribute to the formulation of more effective policies in dealing with AI-based cybercrime globally.
Inkonsistensi Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Barthos, Megawati; Siregar, Hotman; Leo, Maria; Loka, Cahya
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5409

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketidakselarasan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam pengaturan ancaman nonmiliter dan hibrida. UU No. 23/2019 mencakup ancaman multidimensi, termasuk ancaman nonmiliter dan hibrida, sementara UU No. 3/2002 hanya memfokuskan peran komponen cadangan dan pendukung pada ancaman militer, sehingga menciptakan kekosongan pengaturan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji implikasi perbedaan regulasi ini terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya nasional. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis agar komponen cadangan dan pendukung dapat berperan optimal dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan hibrida.
Urgensi Kebijakan Mengenai Kegiatan Penyiaran Melalui Platform Media Sosial Richard, Richard; Abdallah, Moh. Jibril; Adri Perwira, Muhammad; Yunus Ekaputra, Andy Hakim
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5410

Abstract

Penelitian ini mengangkat latar belakang mengenai kekosongan hukum dalam pengaturan penyiaran melalui media sosial, yang semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan platform digital sebagai saluran utama untuk berbagi informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi pengaturan kegiatan penyiaran di media sosial serta dampak hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang menghambat pengawasan konten yang disebarkan melalui media sosial, yang berpotensi menimbulkan risiko seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta mengarah pada perlunya pembaruan regulasi untuk menanggulangi masalah ini secara efektif.
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN WISATA DI LAHAN PERSAWAHAN DESA PUNDEN REJO Hasyim, Rhizka Annisa; Erwinsyahbana, Tengku; Mansar, Adi
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5382

Abstract

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola dengan pihak pemilik lahan pada dasarnya tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian yang adil, sebagaimana perihal mengenai kerusakan dalam pengelolaan objek wisata tersebut masih dirasa bagi pemilik lahan tidak setimpal dengan hasil yang diterima oleh pemilik lahan, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak adil bagi pihak pemilik lahan atas kerusakan lahan yang terjadi. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan wisata Punden Rejo di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, perjanjian bagi hasil pengelolaan wisata Punden Rejo di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan menganalisis kepastian hukum perjanjian wisata Punden Rejo di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dalam perspektif hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu berupa pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan wisata Punden Rejo dalam pelaksanaan pengelolaannya memberikan kuasa kepada pengelola wisata. Pemberian hak pengelolaan ini didasari atas perjanjian tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam akta tertulis antara kedua belah pihak tersebut. Perjanjian pengelolaan wisata Punden Rejo berupa kesepakatan tidak tertulis. Pengelola wisata dan pemilik lahan sama-sama mendapatkan hasil 50%. Pembagian hasil tersebut dari penerimaan penjualan karcis masuk, penerimaan penjualan karcis parkir, penerimaan sewa tempat kios, dan lain-lain penerimaan yang sah. Kepastian hukum perjanjian wisata Punden Rejo berdasarkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak sudah tercermin keadilan walaupun sesungguhnya perlu terdapat perubahan yang harus dilakukan demi tercapainya suatu keadilan secara utuh. Jika dilihat dari ketentuan hak yang diperoleh dari pihak pemilik lahan persawahan, sudah dipastikan adanya ketidakseimbangan antara masing-masing pihak, hal tersebut terkesan menguntungkan salah satu pihak yaitu Pengelola objek wisata. Hal ini terlihat kepentingan politik pengelola wisata yang hanya mementingkan profit mengejar pendapatan dengan mengabaikan hak-hak pemilik lahan persawahan.
TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Sinaga, Brisman Herbet; Simatupang, Binka L.G; Simatupang, Boturan N.P; Sirait, Rian Mangapul
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5574

Abstract

Dalam Undang-undang Narkotika No 35 thn 2009 yang dimana mengatur tentang pidana serta memberikan sangksi kepada penyalah gunaan Narkotika yaitu mengedarkan narkotika dan pemakai narkotika. Peraturan Narkotika mendefinikan bahwa Narkoba merupakan Narkotika dan/atau Obat serta bahan-bahan yang berbahayanya ke tubuh. Narkotika yang biasa di sebut dengan Napza yaitu NArkotika,Psikotripika, dan Zat adiktif yang dimana senyawa ini memiliki efek samping memberikan resiko kecanduan kepada penggunanya yang membuat rusaknya otak yang mengakibatkan melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral dan menjadi ancaman seruis bagi masa depan Bangsa. Permasalahan dalam penulisan ini diangkat merupakan aturan Tindak Pidana narkotika menurut UU No 35 thn 2009 tentang penyalah gunaan narkotika, Aturan Pidana Mati diatur Psl 114 ayat ke 2 UU No. 35 thn 2009 dan pertimbangan hakim dalam penerapan pidana mati dalam putusan tingkat Pertama dan Banding tetap berlaku yaitu Keputusan PN Jakarta Barat No: 2267/Pid .Sus/2013 /PN. Jkr.Bar Metode Deskriptif merupakan metode yang yang di gunakan dalam penelitian ini menitik beratkan terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat dan menghuibungkan ke kasus yang diteliti. Bahwa Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif atau PPenelitian kepustakaan (Library Research). Tindak Pidana Narkotika berdasarkan UU No 35 thn 2009 mengatur terkait Penyalah gunaan Narkotika , tindak pidana narkotika menurut UU No 35 thn 2009 tentang narkotika mengatur hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat narkotika yang tindak pidana dengan kejahatan berat dikarekanan dengan sadar dan sengaja mengedarkan narkoba. Pengedar narkoba dengan pengguna narkoba berbeda dikarenakan penguna dianggap korban jika hanya terpengaruh menggunakan atau memakai narkoba namun jika terlibat mengedarkan akan dianggap tetap menjadi pelaku. Penjatuhan hukuman mati sangat lah tepat karena dapat memberantas peredaran narkoba di kalangan masyarakat dan melindungi negara dari kejahatan yang timbul diakibatkan penyalahgunaan narkoba tersebut. Aturan Pidana Mati diatur Psl 114 ayat yang 2 UU No. 35 Thn 2009 adanya unsur tanpa hak atau perbuatan yang melanggar Hukum bahwasanya dalam undang-undang ini perbuatan mengedarkan dengan Modus menjadi perantara kurir, menukar, menyerahkan dan menerima barang erlarang dalam bentuk tanaman yang beratnya. 1 kilogram ataupun lebih dari 5 pohon dan /atau dalam bentuk bukan tanaman. Penerapan hukuman pidana mati Hakim memiliki Pertimbangan dalam menerapkan Keputusan mati. Bahwa putusan tingkat Pertama dan Banding tetap berlaku yaitu Keputusan PN Jakbar No 2267 /Pid.Sus /2013 /PN. JKT.BAR sudah tepat dikarenakan pelaku terbukti pemukatan jahat dengan melawan hak melakukan bisnis gelap Narkotika dan penggunaan Narkotika secar Ilegal dengan barang bukti Narkotika seperti ekstasi tersebut begitu banyak dengan Jumlah1.412.476 butir dengan beratnya mencapai 380.996,9 gram yang merusak Generasi muda bangsa. Sehingga sudah tepat Pelaku dijatuhi Hukuman Mati.
PERLUNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN Kadir, Sykron Abdul
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5556

Abstract

Indonesia sebagai negara yang menjunjung hukum telah mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tenaga kerja, untuk menjaga keadilan sosial. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh perusahaan sering kali menjadi masalah yang mengganggu di kalangan buruh, mengingat hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan proses PHK yang tidak sesuai dengan undang-undang serta untuk memahami perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh pekerja yang mengalami PHK. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi literatur yang menganalisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja beserta regulasi terkait lainnya. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur tata cara PHK, pelaksanaan PHK sepihak masih sering dilakukan dengan alasan yang tidak jelas, seperti efisiensi atau kerugian perusahaan. Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK harus ditingkatkan, khususnya terkait dengan pemberian kompensasi yang sesuai dan penyelenggaraan program pelatihan kerja. Sebagai kesimpulan, penerapan hukum ketenagakerjaan yang lebih jelas dan tegas sangat penting untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak pekerja serta menjamin keadilan bagi seluruh pihak
PRINSIP FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI PILAR HAK ASASI MANUSIA DALAM RESOLUSI KONFLIK WILAYAH ADAT PULAU REMPANG N.A, Nasywa Kayla; Nasa, Safar; Salsabila, Anisa
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5599

Abstract

Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) merupakan kerangka kerja yang krusial untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi proyek pembangunan dan sengketa wilayah. Penelitian ini mengkaji penerapan FPIC dalam penyelesaian konflik wilayah adat di Pulau Rempang, Indonesia, dengan menyoroti perannya sebagai pilar perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian implementasi FPIC dengan standar hak asasi manusia internasional serta efektivitasnya dalam melindungi hak kolektif masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam penerapan prinsip FPIC, termasuk minimnya keterlibatan masyarakat, kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi, dan pelanggaran prosedural oleh pihak berwenang. Kelemahan ini memperburuk marginalisasi masyarakat adat dan merugikan hak mereka atas tanah dan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan implementasi FPIC melalui reformasi hukum, inisiatif peningkatan kapasitas, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih baik, sehingga FPIC dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam resolusi konflik. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat, dengan menekankan pentingnya integrasi FPIC ke dalam kerangka hukum nasional.
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LONTO LEOK DI MANGGARAI Nikolaus, Ermes; Rade, Stefanus Don
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5593

Abstract

Penyelesaian sengketa berbasis adat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang tetap relevan di era modern. Dalam konteks masyarakat Manggarai, tradisi Lonto Leok menjadi mekanisme utama untuk menyelesaikan berbagai bentuk sengketa, mulai dari konflik keluarga hingga sengketa lahan. Lonto Leok, yang secara harfiah berarti “duduk melingkar untuk bermusyawarah,” adalah pendekatan penyelesaian sengketa yang mengedepankan dialog, keadilan restoratif, dan kesepakatan bersama. Proses ini melibatkan tokoh adat, keluarga besar, dan komunitas untuk menciptakan keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, proses, dan efektivitas Lonto Leok sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Berdasarkan penelitian kualitatif dengan studi kasus di Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, ditemukan bahwa Lonto Leok tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Prosesnya dimulai dengan mediasi oleh tokoh adat, dilanjutkan dengan musyawarah antara pihak yang bersengketa, dan diakhiri dengan ritual simbolis seperti pai ca (makan bersama) sebagai tanda perdamaian. Keunggulan Lonto Leok dibandingkan sistem hukum formal adalah biayanya yang rendah, prosesnya yang cepat, dan pendekatan yang berbasis kearifan lokal. Tradisi ini mampu menghindari dendam dan memulihkan hubungan sosial, sehingga menjadi model penyelesaian sengketa yang efektif dan relevan, khususnya di masyarakat adat. Artikel ini menyimpulkan bahwa Lonto Leok dapat menjadi pelengkap sistem hukum formal dalam menciptakan harmoni sosial.

Page 1 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue