cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 215 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN (DELAYED) DI BANDARA Fatimah Rohana Siregar; Abdul Rahmat Tumanggor; Muhammad Yasid
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v3i2.2023

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian keperpustakaan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya, dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi penulis terjun langsung ke objek penelitian pada pihak maskapai penerbangan PT. Citilink Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak maskapai Penerbangan PT. Citilink Indonesia memberikan perlindungan terhadap konsumen jika jadwal penerbangan mengalami keterlambatan (delayed) karena faktor teknik operasioanal. Ganti rugi yang dimaksud adalah dengan memberikan makanan dan minuman jika keterlambatan 30-60 menit dan keterlambatan lebih dari 4 jam diberikan ganti rugi sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan. Adapun ganti rugi yang tidak diberikan oleh pihak Maskapai Penerbangan PT. Citilink Indonesia terhadap konsumen yaitu faktor yang mempengaruhi jadwal penerbangan yang mengalami keterlambatan (delayed) tersebut karena faktor cuaca. Adapun kendala yang dihadapi pihak Maskapai Penerbangan PT. Citilink Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen jika jadwal penerbangan mengalami keterlambatan (delayed) untuk memberikan ganti rugi tidak ada kendala yang dihadapi karena pihak maskapai sudah mengikuti peraturan yang ditetapkan Menteri Perhubungan, tetapi yang menjadi kendala pihak maskapai adalah dalam memberikan perlindungan hak terhadap konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengar, dan hak untuk memilih.
ANALISIS YURIDIS HAK-HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANGDILAKUKAN OLEH SUAMI DI WILAYAH HUKUM POLDASUMATERA UTARA Rakhman Anthero Purba; Syawal Amry Siregar; Mhd. Yasid Nasution
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 1 (2021): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v3i1.901

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum mengenai hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, bagaimana pemenuhan hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, kendala apa yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hak-hak korban dalam tindak pidana KDRT diatur dalam pasal 10 UU PKDRT, yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, serta pelayanan bimbingan rohani. Kepolisian telah berupaya memenuhi hak-hak korban KDRT sebagaimana dinyatakan dalam UU PKDRT, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban. Kepolisian segera memberikan perlindungan kepada korban setelah adanya pengaduan serta meminta penetapan perlindungan ke pengadilan, menyediakan ruang khusus untuk pelayanan korban, serta menjelaskan kepada korban tentang hak-hak yang dapat diperoleh sebagai korban KDRT. Disamping itu, kepolisian juga akan segera dengan tegas akan menangkap orang yang melanggar perintah perlindungan bagi korban. Faktor kendala pemenuhan hak-hak korban yang dihadapi kepolisian adalah: UU tidak memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak tercatat secara resmi sehingga banyak istri yang dinikahi secara tidak resmi tidak dapat memperoleh hak-haknya jika mengalami kekerasan dari suami, kurangnya anggaran kepolisian sehingga tidak dapat memberikan pelayanan gratis berupa pelayanan kesehatan dan pendampingan tenaga professional, serta adanya kesulitan dalam penanganan kerahasiaan korban karena peredaran informasi yang cepat di tengah masyarakat yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi. Disamping itu, korban juga sering menolak hak pendampingan dengan alasan akan lebih merepotkan dan merasa lebih nyaman dengan pendampingan dari orang terdekatnya walaupun orang tersebut tidak memahami tugas-tugas pendampingan korban KDRT. Disarankan pemerintahan perlu membuat peraturan hukum yang mewajibkan adanya pemulihan secara penuh terhadap kondisi yang dialami korban. Pemerintah perlu mengupayakan agar semua hak-hak korban dapat dipenuhi tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status pendaftaran perkawinan. Kepolisian perlu memberikan pemahaman kepada korban KDRT bahwa pendampingan tidak dapat hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, karena pendampingan mempunyai tugas-tugas khusus yang hanya diketahui oleh tenaga professional. Pemerintahan perlu menyediakan biaya untuk membayar tenaga profesional dalam pendampingan korban agar biaya tersebut tidak dibebankan kepada korban.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA Sianturi, Robert Willem Pares; Siburian, Suhendri Mikael; Rogers, Maurice; Sinaga, Lestari Victoria
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2784

Abstract

Penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap makanan kadaluwarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini bahwa pemerintah indoneisa memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi-instansi lainnya untuk melindungi konsumen, agar konsumen tidak dirugikan. Karena seringkali terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pelanggaran yang dilakukan produsen bukan hanya pelanggaran yang kecil, namun sudah tergolong pelanggaran yang besar. Dalam hal seperti ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan/pelanggaran. Selain melakukan bentuk upaya untuk melindungi konsumen, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam pengawasan dan pembinaan, baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Guna untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam memproduksi ataupun mendistribusikan makanan ke masyarakat yang semakin hari semakin berkembang, disamping itu, juga menciptakan penyelesaian sengketa makanan yang bersifat cepat, sederhana dan murah sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha/produsen yang terjadi disekitar masyarakat.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) Zulkarnain W. Harahap; Gomgom T.P. Siregar; Syawal Amry Siregar
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1324

Abstract

Penanganan tindak pidana korupsi di kepolisian tersebut masih belum dapat dilakukan secara tegas, karena masih ada perkara yang tidak ditindaklanjuti dimana tersangka dilepas begitu saja dengan alasan tidak cukup bukti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam dalam pasal-pasal UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan instansi yang memiliki wewenang yang luas dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penegakan hukum di kepolisian diawali dengan menerima laporan dari masyarakat dan juga melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan telah terjadinya tindak pidana korupsi, berdasarkan alat bukti yang diperoleh, baik bukti elektronik, bukti fisik, maupun keterangan ahli. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak mudah dilakukan, terutama karena lemahnya ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan rasa takut kepada pelaku korupsi, bahkan terdapat ancaman pidana yang maksimum 3 tahun untuk tindak pidana dengan kerugian negara relatif kecil. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah: kurangnya SDM penyidik kepolisian, perbedaan interpretasi antar penegak hukum dan tingginya intervensi kepada penyidik. Disarankan aparat penegak hukum khususnya antara penyidik kepolisian dengan jaksa penuntut umum perlu lebih sering berdiskusi atau bertukar pendapat tentang masalah hukum, sehingga terdapat kesepahaman dalam penerapan hukum. Perlu dilakukan penambahan penyidik untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Disamping itu, penyidik yang kurang berkompeten berlu diberi pelatihan agar kompetensi penyidik kepolisian menjadi lebih merata dan benar-benar siap untuk menangani tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kepolisian perlu meningkatkan integritas penyidik dengan memberikan bimbingan moral dan spiritual sesuai dengan kepercayaannya, serta melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana suap, sehingga diharapkan dapat menghindari penyimpangan tugas dengan menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain.
KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PT. ANGKASA PURA II KANTOR CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU Mustofa, Ahmad; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v1i01.279

Abstract

Construction projects are a series of types of activities involving company management, labor, and technical equipment and construction materials. The procurement of construction materials covering large or small scale can cause sources of accidents and health problems.In general, the activities of construction work are carried out in open spaces / fields.Occupational Health and Safety Planning in a construction project is one of the requirements in carrying out the work of a project and greatly provides great benefits for national development togetherness, welfare for workers and the community. This research is an empirical juridical study; an approach by seeing a legal reality in society. The location of this research is the Office of Contractors of Personnel and General Affairs (Personnel and General Affairs).K3 (Occupational Health and Safety) is under the auspices of the Department of Personnel and K3 (Occupational Health and Safety) protection is given to workers. Contractors must comply with all applicable laws and regulations in Indonesia regarding Occupational Safety and Health. Then the contractors must integrate the Contractor's Occupational Safety and Health Management System with the Occupational Safety and Health Management System of the employer company, PT. Angkasa Pura II (Persero) Kualanamu International Airport Branch Office which is engaged in airport business. A contractor in the Work Environment of PT. Angkasa Pura II (Persero) Kualanamu International Airport Branch Office is one of the companies that have implemented occupational safety and health (K3), by conducting work safety and health efforts. Even though the company has provided protective equipment, in reality there are many workers who do not want to use it.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) UNIVERSITAS SETIA BUDI MANDIRI (USBM) DI KABUPATEN NIAS SELATAN. (Studi kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn) Torotodozisokhi Laia; Eduward Pandapotan Simamora; Rudolf Silaban
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v3i2.2012

Abstract

Ketika sistem hukum pidana Indonesia mengakui eksistensi Korupsii sebagai subjek hukum dalam hukum pidana terutama yang terdapat dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, maka kerangka teoritis pertanggungjawaban pidananya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Dalam pemilihan judul Penelitian “Analisis Yuridis Terhadapa Tindak Pidana Koorupsi Pengelolaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Budi Mandiri (USBM) Dikabupaten nias Selatan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan, Nomor:1/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Mdn.”. 1. Bagaimana pengaturan pendidikan jarak jauh yang lebih efektif ?2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara penyalahgunaan, pengelolaan pendidikan jarak jauh pada kasus putusan Nomor:1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn? 3. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyelidiki Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan pendidikan jarak jauh Di Nias Selatan ?Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridisnormatif/ doktrinal, menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.Tindak pidana oleh korupsi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang yang menagaturnya, misalnya Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat yang mempunyai wewenang serta jabatan, tindak pidana korupsi seringkali di temui di tengah-tengah masyarakat dan bahkan sudah menjadi ordinary crime dengan adanya kasus tindak pidana korupsi ini maha diharapkan kepda penegak Hukum agar mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur didalam perundang-undangan.Dalam perkera ini diminta keseriusan pemerintah daerah serta pihak Legislatif agar lebih teliti serta lebih akurat lagi, dalam melakukan penegakan Hukum sehingga masyarakat merasa terlindungi dari perilaku mafia-mafia kejahatan tindak pidana Korupsi, Selanjutnya dalam kasus ini diminta kepada piha Badan pengawasan keuangan daerah Sumatera Utara Agar turun di kepulauan Nias Secara khusus nias selatan untuk menyelidiki keuangan daerah sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak semakin bertambah.
EVALUASI SISTEM PASSING GRADE DAN FAKTOR DISPARETAS ANTAR DAERAH DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) Matius Bangun; Adi Pradana
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v2i2.715

Abstract

ABSTRACT In recruiting candidates for Civil Servants (CPNS), the government issued several policies according to the problems and results of the evaluations carried out. Through the Passing Grade system the government strives to establish quality CPNS with the expected standards in accordance with the mandate of bureaucratic reform. But in reality the recruitment carried out with the Passing Grade as regulated in Permenpanpan-RB Number 37 of 2018 is not as expected where the average pass rate is below 10% and there are areas that do not pass at all or pass zero percent . This condition shows that in addition to the quality of human resources not as expected, there are also disvarites (gaps) that occur between regions, both provinces and districts / cities. The conclusion of this study is that the government has not been careful in measuring the level of quality of human resources, resulting in budget inefficiency in recruitment. The recommendation conveyed is that in addition to accuracy in measuring the quality of human resources, it can also take into account the disparities / disparities between regions as shown in the Index parameter.s Human Development (IPM).
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN OLEH PENYIDIK BEA CUKAI BELAWAN Syahputra, Juwan; Dongoran, Isra Damayanti; Yasid, Muhammad
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i1.2036

Abstract

Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan. Kebijaksanaan Pemerintah di bidang Kepabeanan diantaranya dengan disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 17 Tahun 2006. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Faktor Penghambat Dalam Penegkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanandi Indonesia? 2) Bagaiamana upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana kepabeanan?Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah- masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Pengaturan hukum tindak pidana kepabeanan didalam UU N0 7 Tahun 2016, semakin mempertegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kepabeanan di indonesia. Penghambat penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kepabeanan itu sendiri dilatarbelakangi oleh faktor eksternal dan internal. Penecegahan terhadap tindak pidana kepabeanan dapat dilakukan dengan menjalankan peraturan perundang undangan dengan sesuai aturan, bisa dengan pengawasan.
ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN KARO (STUDI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARO) Malau, Herlianna; Siregar, Syawal Amry; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1319

Abstract

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Negara Hukum, Teori Pengawasan dan Teori Efektivitas. Spesifikasi penelitian ini yakni penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif sosiologi dengan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan socio-legal. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, namun upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo ini masih belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peran sekretariat DPRD adalah sering sulit menyediakan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik, sering terjadi kendala koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rapat, pencairan anggaran bagi sekretariat DPRD sering terlambat sehingga menghambat operasional Sekretariat DPRD, serta masih banyaknya anggota DPRD yang kurang memahami peran Sekretariat DPRD. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD adalah penyediaan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik yang direkrut secara terbuka dan transparan, perlu dilakukan pendekatan yang terbaik dengan Pejabat Pemerintah Daerah (pihak eksekutif), pencairan anggaran dilakukan secara tepat waktu agar pelaksanaan tugas-tugas DPRD dapat diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan perlu dilakukan sosialisasi tentang peran Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD.
PERANAN BAWASLU TAPANULI UTARA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM 2024 Simanungkalit, Arthur; Purba, Bobbi Dewantara; Rogers, Maurice; Munthe, Herdi
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i1.2822

Abstract

Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan mengawasi pemilu. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi akan mensuskseskan pesta demokrasi secara aman dan berkualitas. Maka dari itu, Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu seperti organisasi masyarakat, pemilih pemula dan tokoh-tokoh masyarakat karena mengawasi pemilu adalah tugas bersama. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan partisipasi politik dan partai politik dapat diwujudkan oleh penyelenggara pemilu yang bersikap netral, terbuka dan akuntabel, sehingga para partisipan pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dapat membangun kepercayaan semua pihak untuk menerima pemilu secara demokratis.

Page 3 of 22 | Total Record : 215

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue