JURNAL RETENTUM
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Articles
215 Documents
<![CDATA[JURIDICAL REVIEW SETTLEMENT OF TRAFFIC ACCIDENT CASES THAT CAUSED THE VICTIMS DEATH WITH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH (Research at the Asahan Resort Police Traffic Unit) ]]>
<![CDATA[Budiono Saputro]]>;
<![CDATA[Mhd. Ansori Lubis]]>;
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1338
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana penegakan hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian dengan pendekatan keadilan restoratif? Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polres Asahan? Apakah hambatan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Asahan? Hasil penelitian menunjukkan, penegakan hukum perkara laka lantas yang menyebabkan luka berat dan kematian melalui pendekatan keadilan restorative belum diatur dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara lakalantas di wilayah hukum Polres Asahan didasari pada kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 UU No.2/2002 tentang Polri dan Perkapolri No. 15/2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, juga mengacu dan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative Justice.Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polres Asahan telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk kecelakaan lalu lintas sedang dan berat keadilan restoratif dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hambatan penerapan keadilan restoratif di Satlantas Polres Batubara dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor substansi hukum yang belum mendukung dan budaya hukum masyarakat yang saat ini cenderung memiliki paradigma nilai kebendaan dalam menentukan ukuran keadilan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Kusuma, Harmoko Wijaya]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 3 No 1 (2021): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v5i1.3718
<![CDATA[Penelitian adalah untuk mengetahui proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan, untuk mengetahui akibat hukum apabila debitur menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan, untuk mengetahui akibat hukum apabila debitur wanprestasi dan objek jaminan fidusia berada pada pihak ketiga Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan adalah konsumen mengajukan kredit dengan melampirkan fotocopy KTP suami isteri dan jika belum menikah dibutuhkan KTP tambahan penjamin yaitu orang tua atau keluarga yang ada dalam satu Kartu Keluarga, foto copi Kartu Keluarga. Setelah semua syarat dipenuhi, maka dilakukan penandatangan perjanjian pembiayaan konsumen yang di dalamnya berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibat hukum apabila debitur menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan adalah debitur dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan disebabkan menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Akibat hukum apabila debitur wanprestasi dan objek jaminan fidusia berada pada pihak ketiga adalah PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh debitur ataupun pihak ketiga karena PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan memiliki hak berdasarkan ketentuan di dalam UU Jaminan Fidusia sehingga PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung tanpa melalui Pengadilan Berdasarkan kesimpulan disarankan hendaknya debitur sebelum menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, debitur diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan dengan alasan objek jaminan fidusia akan diproduktifkan oleh debitur yaitu dalam menyewakan objek jaminan fidusia tersebut walaupun angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran yang normal.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN JUAL BELI YANG OBJEKNYA DIJADIKAN JAMINAN DI BANK ]]>
<![CDATA[Tumpak Siregar]]>;
<![CDATA[Jaminuddin Marbun]]>;
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v2i2.707
<![CDATA[An agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more other people and can create a relationship in law which consists of one or more obligations. One of the many agreements is the sale and purchase agreement. The sale and purchase agreement is usually made before the parties enter into a sale and purchase agreement. The sale and purchase agreement is an obligatory agreement, namely an agreement that arises only by means of an agreement but has not resulted in a transfer of rights. A new transfer of rights will occur when a sale and purchase agreement is a material agreement. Binding and buying and selling of land rights objects that are still bound by bank guarantees still often occur in people's lives. This raises the question whether the agreement is valid or not and what the legal consequences are if the agreement is made? This research uses a research method in the form of juridical-normative research, While the data analysis method used by the author is a qualitative method and the data collection tools used are document studies or library materials. The result of the writing of this thesis is that the Sale and Purchase Agreement made in relation to objects that are still bound by bank guarantees is valid, but in the agreement it must be written clearly regarding the actual condition of the object of sale and purchase and its arrangements if it turns out that the object of sale and purchase is still bound by guarantee.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 JO UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Ericson Simatupang]]>;
<![CDATA[Joshiyant Pandi Lumban Batu]]>;
<![CDATA[Muhammad Yasid]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v2i1.2029
<![CDATA[Perlindungan anak diatur pada pasal 59A yakni penanganan yang cepat, pendampingan psikososial , pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan pemberian perlindungan setiap proses pengadilan. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), bahwa asas kesalahan yang dilandasi pada nilai keadilan harus disertakan secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi kepada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kekerasan seksual anak menurut undang-undang perlindungan anak sesuai pasal 81 ayat 2 jo 76D dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ryansyah Otto Alias Gogon dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAKPIDANA PEMALSUAN SURAT PASAL 263 KUHP (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) ]]>
<![CDATA[Jimmi Depari]]>;
<![CDATA[Maidin Gultom]]>;
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 3 No 1 (2021): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v3i1.907
<![CDATA[Kejahatan pemalsuan merupakan hal menyimpang dan bertentang dengan hukum sehingga modus operandi sangat susah ditemukan. Adapun tujuan penelitian mengetahui peran Kepolisian dalam menganalisis tindak pidana pemalsuan surat, dan mengetahui factor-faktor yang menghambat penyidikan pemalsuan surat.Penelitian ini menggunakan yuridis normative yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yakni Pasal 263 KUHP, jurnal-jurnal, dan melalui data kepustakaan.Polisi dalam menanggulangi pemalsuan surat menggunakan Pasal 263 KUHP yakni dimulai dari pemeriksaan surat pada umumnya seperti pengakuan utang, STNK Kendaraan Bermotor, surat perjalanan dinas, dan pelaku diselidiki dengan menggunakan modus operandi yakni motif dihukum karena seolah-olah asli hingga orang lain percaya akan ke aslian surat tersebut. Sedangkan factor penghambat dalam penanggulangan surat palsu ini adalah personil kekurangan alat, tidak adanya bukti pembanding dalam uji lab forensic laboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari surat yang diduga palsu.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAPPEREMPUAN (Studi Kasus di Polrestabes Medan) ]]>
<![CDATA[Ruth Gabriella Siahaan]]>;
<![CDATA[Tantri Septina]]>;
<![CDATA[Muhammad Yasid Nasution]]>;
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2794
<![CDATA[Susunan buku harian ini mengkaji penyidikan Pengamanan yang Sah terkait dengan Tindak Pidana Kebrutalan Seksual Terhadap Wanita dapat diatur di Peraturan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perbuatan Liar Kebiadaban Seksual. Berbagai masalah sensitif yang terjadi pada wanita, termasuk kejahatan seksual dan perilaku yang tidak pantas. Wanita tidak berdaya untuk menjadi penyintas kesalahan di bidang kehormatan. Asuransi adalah jenis kegiatan untuk mencegah tertundanya penganiayaan terhadap wanita dan pekerjaan otoritas publik sangat penting untuk memenuhi kebebasan para penyintas kebiadaban seksual. Teknik eksplorasi ini menggunakan metodelogi yuridis eksak yang disusun secara memukau yang mengacu pada standar-standar legitimasi yang terkandung dalam berbagai peraturan dan pedoman, pilihan pengadilan, dan penutupan dengan tujuan dan gagasan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Taufiqurrahman, Muhammad]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v1i01.299
<![CDATA[This research aims at finding (1) the definition of government officer’s discretion and (2) how is the position of government officer’s discretion. The research method used with the type of research used is empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see the law in the real sense and examine how the law works in a community environment, the specification of this research is descriptive, with the intention to describe the existing conditions by using scientific research methods and solving problems based on data and facts collected as they were at the time the research was conducted. The conclusions in the discussion of Understanding Government Officials Discretion is the policy of government officials in deciding what actions / actions are without the provisions of the rules, laws or applicable laws but on the basis of wisdom, consideration or justice. Discretionary Position for Government Officials is a decision / action applied to Government Officials in overcoming the concrete problems faced by the administration of government in legislation that gives choices, does not regulate, isincomplete or unclear and or there is government stagnation. Recommendations Expected Discretion Government Officials have legal certainty, so as to create a sense of security and comfort in taking policies without being given the fear of punishment. Discretionary position for Government Officials does not need to hesitate in making decisions / actions to keep referring to the interests and welfare of the community.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN ]]>
<![CDATA[Siagian, Maulanil Irfan Sahli]]>;
<![CDATA[Hilmi, Hafizh Roziin]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v5i1.3713
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai kekerasandomestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi.Restorative Justicemerupakan suatu pendekatan untuk peradilan yangberfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peranserta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim. Sehingga pemelihan judul skripsi ini adalah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan restorative justice oleh kepolisian.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN PERUSAHAAAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ]]>
<![CDATA[Muhammad Taufiqurrahman]]>;
<![CDATA[Hendryanto Sitepu]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v2i1.438
<![CDATA[Companies in carrying out social responsibility (Corporate Social Responsibility) do not only pursue profit but have an obligation to develop ethics, habits that apply in the community and the quality of the community around the company. This type of research is normative juridical research. Normative juridical research is research focused on studying the application of positive legal norms or norms while the nature of the research is analytical descriptive. The research findings show the benefits of corporate social responsibility (CSR) as a form of business field commitment to carry out business activities based on ethical values with the aim of providing balanced attention and contribution both to the internal parties of the company and to the community and other stakeholders in order to realize a sustainable and sustainable development process, concern for the environment, legal arrangements for corporate social responsibility, Law on environmental protection and management, Law on Investment, Law on Oil and Gas, Law on Mineral Mining, Law on PT. It is expected that the stakeholders of CSR interests to run by referring to regulations to realize environmental stewardship.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Tommy Andrean Napitupulu]]>;
<![CDATA[Aswan S. Depari]]>;
<![CDATA[Rudolf Silaban]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v3i2.2024
<![CDATA[Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit Kurator memiliki peran utama demi kepentingan kreditor dan debitor itu sendiri. Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan defenisi "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini. Penelitian ini menggunakan metode normative yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang dan media lainnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Penelitian ini adalah pertama bagaimana pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh curator dalam menyelesaikan perkara kepailitan, kedua bagaimana perlindungan hokum terhadap kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, ketiga bagaimana kedudukan hukum curator dalam undang-undang kepailitan. Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit seorang curator berusaha dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus mengamankan harta kekayaan debitor untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit. Tindakan pengamanan ini mencakup seluruh harta debitor. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalainnya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap debitur yang tidak kooperatif dapat bervariasi dari yang paling ringan, misalnya dengan meminta Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan ataupun menyandera debitor. Disarankan agar kurator meningkatkan kemampuan individualnya sebab cakupan bidang yang dihadapi dalam kepailitan bukan hanya darisegihukum, tetapi juga dalam bidang ekonomi terutama hokum perusahaan. Sehingga kinerja dan kualitas seorang Kurator sangat dibutuhkan agar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu mengatur tentang jaminan atas keselamatan atas diri curator dalam melaksanakan tugasnya sehingga dalam menjalankan tugasnya, curator tidak akan khawatir tentang keselamatan fisik dan jiwamereka.]]>
