cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30257999     EISSN : 30257980     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Nursing Social Sciences
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary dengan nomor ISSN terdaftar 3025-7999 (Cetak) dan 3025-7980 (Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup bidang pendidikan, agama, multidfisiplin. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 356 Documents
 5   6   7   8   9 
Kasus Perselisihan Indomaret dan Serikat Buruh atas Penunggakan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 Winata, Gilbert; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1480

Abstract

Pada tahun 2021, terjadi sejumlah kontroversi seputar pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) bagi buruh di Indomaret, salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia. Kasus ini mencerminkan masalah yang umumnya dihadapi oleh pekerja di sektor ritel terkait dengan hak-hak mereka. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kasus buruh THR di Indomaret tahun 2021, termasuk latar belakang, isu-isu yang muncul, respons pemerintah dan perusahaan, serta dampaknya pada hubungan industrial di Indonesia. THR adalah tunjangan wajib yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Fenomena ini menunjukkan adanya relasi ekonomi politik yang sifatnya berseberangan sehingga terjadi dampak yang tidak diharapkan oleh buruh. Pihak buruh mengungkapkan bahwa besaran THR karyawan dengan kualifikasi tertentu bisa mencapai 2x gaji, termasuk di dalamnya kasir hingga pelayan. Tidak terima dengan THR setengah, salah seorang buruh kesal dan merusak gypsum milik perusahaan. Buruh mengalami tekanan dan ancaman saat mencoba untuk memprotes sebagai respons serikat pekerja dan aktivis hak asasi manusia. Mereka membantah dan mengatakan, perusahaan telah membayarkan THR tahun lalu sesuai dengan ketentuan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 dimana THR diberikan 2 minggu setelah lebaran. Buruh mengklaim menjalankan aksi boikot terhadap Indomaret. Aksi ini merupakan buntut aksi pekerja menuntut THR tahun 2020 lalu. Ancaman aksi boikot para buruh tersebut bermula dari proses pidana terhadap salah seorang pekerja PT Indomarco Prismatama di Jakarta Utara, Anwar Bessy. Dia diadili karena dilaporkan secara pidana oleh pihak perusahaan, akibat rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah Dalam Keamanan Publik Razaq, Mutiara Lindri
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1403

Abstract

Penelitian ini membahas dampak implementasi teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik terhadap privasi individu, serta langkah-langkah etika yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan privasi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 1 menetapkan pentingnya persetujuan individu dalam penggunaan data pribadi melalui media elektronik, termasuk data biometrik seperti wajah. Namun, dalam praktiknya, persetujuan individu belum selalu diperoleh dengan benar dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam beberapa konteks keamanan publik. Kasus nyata menunjukkan potensi ancaman privasi yang serius dalam penggunaan teknologi ini. Salah satu kasus melibatkan teknologi pengenalan wajah milik Polri yang salah mengidentifikasi individu dalam sebuah kasus pengeroyokan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya keakuratan teknologi ini dalam mengidentifikasi individu dan dampak negatif yang mungkin timbul jika teknologi ini digunakan tanpa tingkat keakuratan yang memadai. Kasus serupa juga terjadi di Tiongkok, menunjukkan bahwa masalah privasi dalam teknologi pengenalan wajah adalah masalah global. Oleh karena itu, perlindungan privasi individu harus menjadi prioritas dalam pengembangan, implementasi, dan regulasi teknologi ini. Langkah-langkah etika yang perlu diambil mencakup regulasi yang ketat, keamanan data yang kuat, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, dan transparansi dalam penggunaan teknologi ini. Dengan demikian, kita dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara keamanan dan privasi dalam era teknologi pengenalan wajah yang terus berkembang.
Pembudayaan Pancasila di Lingkungan Masyarakat Andini, Zahra Dwi; Harahap, Annysha Maharani; Usiono, Usiono
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i1.1581

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup  sekaligus sebagai landasan hukum dan moral dalam menjalankan negara. Pancasila disusun sebagai landasan falsafah dan pandangan hidup nasional suatu negara, serta sebagai acuan bagi penyelenggara negara dan seluruh warga negara dalam menjalankan aktivitas kehidupan dalam berbagai bidang dan aspek. Makna Pancasila senantiasa berkembang dan berubah tergantung pada keadaan zaman tertentu, sehingga Pancasila tidak dapat terhindar dari berbagai permasalahan dan tantangan. Perlunya penanaman kembali dan pembudayaan Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan generasi milenial.Negara harus melakukan sosialisasi ideologi Pancasila agar masyarakat Indonesia benar-benar memahami ideologi Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa untuk mempertahankan eksistensinya dan berkembang menjadi negara yang sejahtera dan modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenalkan budaya Pancasila dengan pengembangan kepribadian generasi milenial Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode perpustakaan, yang mengumpulkan berbagai sumber informasi dari berbagai jurnal, dan pendekatan kualitatif, yang mengembangkan kuesioner berdasarkan pengumpulan data dan wawancara. Berdasarkan analisis temuan penelitian ini, Pancasila telah membangun ikatan solidaritas yang kuat  menghadapi perubahan kehidupan generasi milenial di era globalisasi. Pancasila mampu menjadi pilar  ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. 
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Izulkha, Ayesha Tasya; Darmawan, Monica Virga
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1275

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja disabilitas di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi masalah diskriminasi yang sering dihadapi oleh pekerja dengan disabilitas di tempat kerja, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini menyoroti tiga aspek utama perlindungan hukum dalam ketenagakerjaan. Pertama, hak atas pekerjaan yang layak, yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, hak atas penghasilan yang adil, termasuk upah yang sesuai dengan kontribusi pekerja. Prinsip ini diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan yang menetapkan standar pengupahan minimum, jam kerja yang wajar, serta tunjangan dan fasilitas lainnya. Ketiga, hak untuk bekerja tanpa diskriminasi, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengharuskan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2% dari jumlah pegawai atau pekerja. Selain regulasi di tingkat nasional, perlindungan hukum juga didukung oleh konvensi internasional, seperti Konvensi ILO tentang Hak-Hak Pekerja Berkebutuhan Khusus (ILO Convention No. 159), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini memberikan pedoman lebih lanjut tentang perlindungan hak-hak pekerja disabilitas.
Peran Pancasila di Ruang Lingkup Mahasiswa Redha, Satia; Zalukhu, Ririn Hasrat Kartika; Siagian, Yogi Rishandi; Usiono, Usiono
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i1.1826

Abstract

Penerapan Pancasila dalam dunia akademis dapat membantu menciptakan suasana harmonis dan damai di kalangan pelajar dari berbagai latar belakang. Penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat di kampus adalah  mempunyai semangat saling mendukung,  menghormati atau toleransi serta tidak mencemooh atau mencemooh agama yang diikuti guru dalam mendampingi siswa agar siswa dapat memiliki hal tersebut keyakinan merasa nyaman, aman dan tenteram walaupun berbeda keyakinan, Mewujudkan keadilan dengan tidak membeda-bedakan dalam berteman, bergaul, dan membantu sesama mahasiswa. Penerapan Pancasila dalam dunia akademis dapat membantu terciptanya suasana kerukunan dan kedamaian di kalangan pelajar yang berbeda latar belakang. Beberapa penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat di kampus adalah adanya rasa gotong royong, saling menghormati atau toleransi serta tidak mencemooh atau mengejek agama yang dianut mahasiswa sehingga mahasiswa dapat merasa nyaman, aman dan tenteram meskipun keadaannya tidak memungkinkan. berbeda keyakinan, berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan dalam cara berteman atau berkomunikasi dan membantu teman.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kabupaten Batang (Penyidikan Surat Keputusan No. 44/PID.SUS/2023/PNBTG) Juita, Nabila Amanda; Qusyasi MS, Muhammad; Ritonga, Muhammad Alvin Faiz; Azhara, Salma; Nabil, Muhammad Farhan; Tampubolon, Bunga Cantika Larasati; Agasta, Tsaqeef Fadhil Deyo; Fajriawati, Fajriawati
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i1.2028

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah besar di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba, perlu adanya peningkatan pengendalian untuk mencegah dan menghilangkan tindak pidana tersebut. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PN BTG merupakan contoh kasuskecanduan narkoba dengan tujuan kambuh . Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum standar dan pendekatan kualitatif. Putusan 44/Pid.Sus/2021/PNhasil kajian penerapan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba. Hakim memvonisnya 5 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 Barang bukti disita dan dimusnahkan, kecuali sepeda motor dikembalikan.aspek dasar hukum, sosiologis dan filosofis digunakan dalam keputusan tersebut., tujuan pidana penjara harus untuk pencegahan dan melindungi masyarakat. Putusan ini mencerminkan pendapat Hakim tentang aspek pidana, sosiologis, dan filosofis. vs Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg M. Wahyu Wijayanto AliasAnto Bin (Alm) Kayun Wibowo menunjukkan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana sebagai perantara pembelian dan penjualan zat narkotika Golongan I. Terdakwa mengaku merupakan pecandu narkoba sebanyak dua kali pada tahun 2022. Hakim memvonis 5 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- dan jika tidak membayar denda, divonis 1 bulan penjara. Memusnahkan 4.444 barang bukti selain sepeda motor, dan terdakwa juga harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.
Urgensi Sanksi Pidana Adat dalam Pelanggaran Tindak Pidana di Suku Dayak Guna Pemeliharaan Budaya Lokal Persfektif Keadilan Sosial Saly, Jeane Neltje; Kirana, Adelia Nindya; Patricia, Laurene; Wijaya, Monica; Davinia, Sonya; Febriyanti, Valentina
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1253

Abstract

Hukum pidana adat mengatur pelanggaran tindakan yang mengganggu keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Setiap daerah memiliki hukum pidana adatnya sendiri yang tidak selalu tertulis. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Hukum adat digunakan untuk menjaga budaya lokal, melestarikan adat istiadat, dan memelihara keanekaragaman budaya. Suku Dayak di Pulau Kalimantan masih menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana adat. Dalam satu kasus, seorang pelaku dinyatakan bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku Dayak melalui media sosial, melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kata-kata merendahkan suku Dayak. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan data sekunder dari dua sumber bahan kepustakaan, yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan primer, serta pendekatan case metode, pendekatan undang-undang, dan pendekatan komparatif sebagai bahan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif untuk menjelaskan data secara sistematis dan teratur, termasuk artikel ilmiah, buku, serta peraturan terkait objek penelitian. Penggunaan sanksi pidana adat penting di zaman modern karena masih banyak suku di Indonesia yang menerapkan hukum adat turun-temurun. Hukum adat menjaga keanekaragaman adat istiadat. Di suku Dayak, sanksi adat meningkatkan ketertiban dan kedamaian. Pemeliharaan budaya lokal di suku Dayak menghadapi hambatan seperti modernisasi, alih fungsi lahan, penurunan bahasa, perubahan sosial, dan pendidikan. Penulis menyarankan agar seluruh masyarakat Indonesia menjaga dan menghormati adat istiadat, serta saling menghargai keanekaragaman budaya.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Kerja 5000 Karyawan T-Mobile Halim, Leonardo; Lie, Gunardi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1468

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sangat memajukan dan menganut hukum sebagai aturan-aturannya untuk melindungi serta memajukan negaranya. Tentunya Di Indonesia itu sendiri masih ada beberapa masalah dan akhir-akhir ini muncul banyak sekali masalah-masalah dalam bidang ketenagakerjaan yaitu kasus-kasus PHKyang biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan baik kecil ataupun besar. Disini penulis akan meneliti mengenai kasus PHK 5000 karyawan di T-Mobile dengan menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penegakan hukum terhadap PHK berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. PHK ini sendiri sebuah proses yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan dan tidaklah salah, jika melakukan PHK dengan prosedur-prosedur yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia saat ini dan juga alasan-alasan yang sah untuk suatu perusahaan itu melakukan PHK aturannya itu sendiri tertera pada Pasal 61 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia karyawan di Indonesia itu terbagi menjadi 2 jenis karyawan yaitu PKWT(Karyawan Kontrak) dan juga ada PKWTT(Karyawan Tetap). Perusahaan T-Mobile disini ingin melakukan PHK kepada karayawannya dengan memberikan pesangon kepada para karyawannya hal ini sudah sejalan dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan. Dapat Disimpulkan bahwa dengan diterapkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan Undang-Undang yang paling kepakai di Indonesia apalagi pada kasus PHK yang sangatlah marak belakangan ini.
Gambaran Masalah Psikososial pada Pasien Diabetes Melitus di Ruang Rawat Inap Hafni, Sofia Yulidar; Deli, Hellena; Erwin, Erwin
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i1.1819

Abstract

Pendahuluan: Diabetes melitus merupakan penyakit dimana pangkreas tidak cukup untuk menghasilkan insulin. Banyaknya kasus diabetes melitus dengan jangka panjang menyebakan terjadinya masalah psikososial pada penderitnya seperti kecemasan, Depresi, Harga Diri Rendah, Gangguan Kognitif, Gangguan Citra Tubuh, Keputusasaan dan paling parah menyebabkan distress emosional berat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran masalah psikososial pada pasien diabetes melitus di ruang rawat inap. Metode: Penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Sampel penelitian adalah 60 responden yang diambil berdasarkan kriteria inklusi yaitu usia responden dalam kategori dewasa awal-lansial akhir (20-70 tahun), pasien yang dirawat diruang rawat inap dan pasien dengan tingkat kesadaran composmentis. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat. Hasil: Analisis univariat menunjukkan bahwa 60 responden (100%) mengalami distress emosional berat. Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukkan seluruh pasien diabetes melitus di ruang rawat inap mengalami masalah psikososial.
Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembegalan yang Dilakukan Sekelompok Anak Muda Dalam Sudut Pandang Kriminologi (Studi Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn) Putri, Dita Ayuna; Saharani, Hafiza; Amelia, Vevi; Salsabila, Kheisya; Abrar, Azrial; Prabowo, Rio Aditya; Sitorus, Yusril Syahputra; Fajriawati, Fajriawati
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i1.2012

Abstract

Begal merupakan fenomena kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan pada penelitian ini adalah kajian terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn dalam perspektif kriminologi dan faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tindak pidana pembegalan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yang dilakukan dengan dasar asas maupun teori hukum. Hasil Penelitian didapati bahwa perspektif kriminologi tindakan yang dilakukan Terdakwa ini berawal dari kondisi kesejahteraan Terdakwa yang kurang baik selain itu karena Terdakwa memiliki kelompok sepermainan yang di dalamnya terbiasa dengan tindakan kriminal membuat Terdakwa yang memiliki kontrol diri kurang akhirnya terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang menyalahi aturan sehingga kemudian merugikan masyarakat. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembegalan yang dilakukan Terdakwa pada kasus ini disebabkan faktor sosiologis atau lingkungan dan faktor sosio-ekonomis yang terjadi sehingga membuat Terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dari ajakan teman-temannya melakukan tindak pidana.

Page 7 of 36 | Total Record : 356

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025 Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023