cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30257999     EISSN : 30257980     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Nursing Social Sciences
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary dengan nomor ISSN terdaftar 3025-7999 (Cetak) dan 3025-7980 (Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup bidang pendidikan, agama, multidfisiplin. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 959 Documents
 68   69   70   71   72 
Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Kebhinekaan Global Peserta Didik di SMAN 4 Tualang Devi Gitama Yanti; Supentri Supentri; Mirza Hardian
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1312

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan kebhinekaan global siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap kebinekaan global peserta didik di SMAN 4 Tualang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Kebhinekaan Global peserta didik di SMAN 4 Tualang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, analisis data menggunakan metode statistik untuk mengetahui pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap kebhinekaan global siswa di SMAN 4 Tualang. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa H0 ditolak dan Ha diterima bahwa ada pengaruh pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap kebhinekaan global siswa di SMAN 1 Tualang dan dari output diatas diperoleh koefisien determinasi (RSquare) sebesar 0,615 yang mengandung perngertian bahwa pengaruh variabel bebas (pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan) terhadap variabel keterikatan (kebhinekaan global siswa) adalah sebesar 61,5%. Sedangkan 38,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Pengaruh Minat Belajar dan Lingkungan Belajar Terhadap Proses Belajar Aktif Pendidikan Agama Buddha pada Siswa SMP Metta Maitreya Pekanbaru Author’s Chandra; Khie Khiong; Budi Utomo
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat belajar dan lingkungan belajar terhadap proses belajar aktif pendidikan agama Buddha siswa kelas VII SMP Metta Maitreya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 22. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Metta Maitreya. Instrumen pengumpulan data berupa angket untuk menguji validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel minat belajar tidak mempunyai pengaruh terhadap proses belajar aktif, namun secara parsial variabel lingkungan belajar mempunyai pengaruh terhadap proses belajar aktif. Secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap proses belajar aktif. Dengan demikian, variabel lingkungan belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses belajar aktif siswa dibandingkan variabel minat belajar.
Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Program Pencegahan Stunting Vina Yolanda Putri; Zulkarnaini Zulkarnaini
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1329

Abstract

Stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dimana kondisi gagal tumbuh pada anak balita ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Fenomena terjadinya kasus stunting di Kota Pekanbaru yaitu karena masih kurangnya minat masyarakat untuk memeriksakan kehamilan di puskesmas maupun posyandu, lalu pemahaman orang tua yang kurang mengenai bahaya stunting, dan masih banyak orang tua bayi yang tidak aktif dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan juga masih banyak ditemukan ibu menyusui yang bekerja dan tidak mau memberikan ASI, dimana ASI ini digantikan dengan susu formula. Dimana dalam permasalahan ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang menjadi salah satu pemangku kepentingan dalam pencegahan stunting di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami serta analisis dan mendeskripsikan kendala dari peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam program pencegahan stunting. Peneliti menggunakan teori menurut Jim Ife & Frank Tesoriero (2016) yang menyatakan peran memiliki 4 dimensi yaitu peran sebagai fasilitator, peran sebagai edukasi, peran sebagai representasional, dan peran sebagai teknis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam program pencegahan stunting belum maksimal.
Analisis Penggunaan Hak Angket Dalam Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Penelitian pada DPRD Kota Tanjungpinang) Asman Asman; Ramon Nofrial; Kaspol Jihad
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1352

Abstract

Pelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten/Kota telah diatur secara teknis dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana tahapan Pelaksanaan Hak Angket dimulai dari Pengusulan dan Persetujuan Pelaksanaan Hak Angket melalui Sidang Paripurna DPRD hingga pembentukan Panitia Angket. Seperti yang terjadi pada pengambilan kebijakan terkait berlakunya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, implementasi, faktor hambatan dan solusi penggunaan hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan terkait tindakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang diduga telah melanggar hukum. Implementasi hak angket oleh DPRD Kota Tanjungpinang dalam mengawasi kebijakan TPP ASN untuk memastikan kebijakan TPP ASN dijalankan dengan benar meskipun menemui sejumlah hambatan, termasuk kurangnya transparansi, dinamika politik internal, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengoptimalkan penggunaan hak angket, solusi yang diajukan meliputi penyempurnaan regulasi, pendidikan publik, dan penguatan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah kota. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tanjung Pinang agar mengedepankan aspek-aspek yang bersifat kepentingan umum dalam menerbitkan sebuah kebijakan, kepada DPRD Tanjung Pinang agar mengoptimalkan kewenangan penggunaan hak angket terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pengaruh Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum JSIT Terhadap Pembentukan Kemampuan Berpikir Kritis di SMA IT Alfityah Pekanbaru Riski Darmawan Putra; Supentri Supentri; Mirza Hardian
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1353

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah terdapat pengaruh Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum JSIT Terhadap Pembentukan Kemampuan Berpikir Kritis Di SMA IT Alfityah Pekanbaru. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini probabilistic sampling sampel yang menampilkan semua item atau anggota populasi. Jumlah responden yang digunakan berjumlah 42 responden dengan kriteria telah mengikuti proses pembelajaran PPKn yang tengah berjalan dengan didasarkan dengan kurikulum JSIT. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis regresi sederhana Yang mengaitkan dua variabel atau lebih. dengan pendekatan kuantitatif meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji regresi linier sederhana, uji t dan koefisien determinan (R).Hasil dan temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum JSIT memiliki pengaruh terhadap pembentukan kemampuan berpikir kritis.
Analisis Yuridis Peran dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam) Ricky Septian Fernando; Idham Idham; Harry Kurniawan; Fadlan Fadlan; Christiani Prasetyasari
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1354

Abstract

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, entah itu seksual di tempat umum, perkosaan, terlebih lagi pada kasus pencabulan terhadap anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dilaksnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya melipatkan berbagai pihak. Anak korban kejahtan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Dari Penelitian tersebut menunjukan bahwa, Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban pencabulan yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan.
Analisis Yuridis Efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dalam Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Kantor Notaris/PPAT Wiwid Hanny Saputri) Rahimah Asfani; Idham Idham; Titik Aminah; Fadlan Fadlan; Christiani Prasetyasari
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1355

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris memberikan solusi yaitu membuat suatu Perjanjian yang bersifat mengikat antara pembeli dan penjual, dalam hal ini dikenal dengan nama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) tanah yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT, untuk mengetahui implementasi faktor kendala dan solusi terhadap efektifitas perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris, pendekatan penelitian terhadap studi dokumen, penelitian lapangan, dan kepustakaan. Pengaturan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) hak atas tanah telah ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan iktikad baik, ini menjadi perlindungan hukum dalam pembuktian dipersidangan apabila terjadi Wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah sangat tergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat oleh para pihak (penjual-pembeli). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah merupakan perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh Penjual dan Pembeli dihadapan Notaris/PPAT. Pengikatan ini dilakukan karena adanya syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh para Pihak sebelum menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT). Untuk itu dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli agar penjual dan pembeli dapat memenuhi syarat, hak dan kewajiban sehingga dapat tercapai prestasi atau kesepakatan jual beli tanah tersebut. Di dalam akta tersebut juga memuat akibat hukum atas dibuatnya akta pengikatan perjanjian jual beli yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan iktikad baik. Selain itu PPJB yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris merupakan Akta Notariil dimana berkekuatan hukum tetap, bersifat otentik dan tidak dapat ditarik kembali. Kemudian perjanjian memiliki banyak asas, diantaranya asas kebebasan berkontrak.
Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Penelitian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau) Citra Permata Sitohang; Lagat Paroha Patar Siadari; Harry Kurniawan; Fadlan Fadlan; Christiani Prasetyasari
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1356

Abstract

Perlindungan Hukum merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Anak adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa korban menjadi pemuas hasrat seksual sipelaku yang dimana tindakan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama dan hukum serta melanggar  kesopanan dan sesusilaan. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap Anak  yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 serta perundangan terkait lainnya. Selanjutnya juga untuk meneliti implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap perlindungan hukum anak yang mengalami kekerasan seksual didalam lingkungan keluarga. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan dengan pendekatan yuridis empiris ( yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh Penelitian ini pengetahuan hukum secara empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kekerasan Seksual Yang Terjadi Pada anak dalam lingkungan keluarga merupakan Hubungan yang disalahgunakan. Upaya Unit PPA dalam menangulangi kasus kekerasan seksual yaitu dengan  memberikan perlindungan berupa tahap awal yaitu memberikan pemulihan, tahap kedua pemberian  pendampingan hukum, tahap ketiga pendampingan lanjutan, dan tahap keempat pengawasan . Kendala yang dialami Unit PPA dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian adanya hambatan psikologis seperti rasa malu dan takut. sehingga korban tidak berani dalam melaporkan kejadian yang terjadi pada dirinya. Serta anggaran yang terbatas membuat kepolisian terkendala dalam bersosialisai terhadap masyarakat.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam) Tania Puji Andriani; Erniyanti Erniyanti; Siti Nurkhotijah; Fadlan Fadlan; Christiani Prasetyasari
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1357

Abstract

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap debitur, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menjadi tantangan dan perlu dikaji lebih lanjut. Sistem hukum mengatur hak dan kewajiban debitur yang mengalami kesulitan membayar kredit, serta melindungi mereka dari tindakan yang merugikan atau penarikan unit oleh kreditur. Permasalahan terkait hak dan kewajiban kreditur dalam kasus kredit macet juga menjadi bagian inti dari penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dan implementasi faktor kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi  lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit yaitu Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, debitur yang merasa dirugikan dapat melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI, dan juga dapat melaporkan kepada pihak berwenang, namun kreditur berhak untuk mendapatkan pengembalian atau pembayaran kredit secara optimal jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Implementasi, faktor kendala, dan solusi terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini memiliki kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Implementasi hukum yang efisien, penanganan kredit macet yang cepat, serta perlindungan hak-hak debitur dan kreditur menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Solusi yang berkelanjutan mencakup perubahan dalam sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, edukasi hukum untuk masyarakat, dan kerja sama antara pihak terkait dalam menangani kredit macet. Penanganan kredit macet adalah isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Disarankan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang tegas, kepada debitur dan kreditur agar dapat bernegosiasi dan memilih upaya perdamaian yang dapat disepakati.
Analisis Yuridis Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja (Studi Penelitian di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Batam) Aditya Azhar; Laily Washliati; Kaspol Jihad; Fadlan Fadlan; Christiani Prasetyasari
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1358

Abstract

Pengaturan hukum terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Kontrak, yang dilakukan BPJS Tenga Kerja Batam sesuai dengan undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, yaitu adanya  jaminan sosial berupa Jaminan kecelakaan kerja  dan santunan yang berupa uang apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, yang tidak bisa dielakan oleh setiap manusia.Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) dan Jaminan Kesehatan (JK) Jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis program jaminan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum, implementasi serta faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam prosedur dan mekanisme Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Pekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) serta didukung oleh penelitian empiris hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperoleh lewat wawancara melalui penelitian lapangan (research). Hasil penelitian ini menjelaskan untuk melakukan perlindungan jaminan sosial untuk tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan Kota Batam melakukan sosialisasi, melalui berbagai kegiatan seperti mendirikan stan-stan setiap ada acara yang dimana terdapat pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan pada sektor informal atau dalam suasana keramaian. Diharapkan kepada Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pada pekerja di sektor informal akan pentingnya program jaminan sosial. meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja, karena pendidikan seseorang merupakan aspek yang berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang, sedangkan pengetahuan sebagai prasyarat dalam melaksanakan suatu misi program.

Page 70 of 96 | Total Record : 959

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): Desember 2026 Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026 Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025 Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024 Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023 More Issue