cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30257999     EISSN : 30257980     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Nursing Social Sciences
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary dengan nomor ISSN terdaftar 3025-7999 (Cetak) dan 3025-7980 (Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup bidang pendidikan, agama, multidfisiplin. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 959 Documents
 66   67   68   69   70 
Penistaan Agama Dengan Melalui Konten Jilat Es Krim Berdasarkan Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Pelanggaran Sila Pertama Jeane Neltje Saly; Darius Nayoltama; Ivan Priyanto; Reynaldi Hartman; Ade Nugraha Salim; Sky Leonardo Yeo; Zahran Rahmat Syauqi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1251

Abstract

Penistaan agama melalui konten jilat eskrim yang dilakukan oleh Oklin Fia di media sosialnya yang membuat video menjilat eskrim dengan menggunakan hijab, hal ini menggambarkan tindakan sebagai bentuk penghinaan dan pelanggaran sila pertama dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus konten yang dianggap sebagai penistaan agama. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa kasus di Indonesia di mana individu mengunggah konten yang menciptakan kontroversi dengan menggambarkan sikap yang tidak senonoh sebagai wanita berhijab.
Pembunuhan Mahasiswa Trisakti Saat Kerusuhan 1998 Sesuai Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terkait Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Jeane Neltje Saly; Aflah Noval Ramadhan; Febrayen Valde Mandry; Jason Nikola Saputra; Rivat Maliqisyah Abror; Rizq Rafi Rabbani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1252

Abstract

Perekonomian Indonesia sempat mengalami krisis moneter pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, dari tahun 1997-1998 terjadi banyaknya permasalahan ekonomi yang berakhir dengan terjadinya pelengseran kekuasaan Presiden Soeharto. Struktur Kepemimpinan beralih tangan kepada B.J Habibie yang mana beliau berusaha keras untuk mengembalikan kondisi perekonomian nasional seperti semula lewat kebijakan ekonominya. Di sisi lain, terjadi adanya penurunan daya beli masyarakat serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap presiden yang dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Dan dari kejadian ini pula  menimbulkan kerusuhan yang terjadi antara mahasiswa dan oknum kepolisian juga TNI, yang menyebabkan banyaknya kerugian bahkan hingga memakan korban jiwa. Kerusuhan tersebut sangatlah menentang dengan adanya pernyataan Hak Asasi Manusia (HAM) yang banyak disinggung di Undang-Undang maupun pada nilai-nilai pancasila.
Urgensi Sanksi Pidana Adat dalam Pelanggaran Tindak Pidana di Suku Dayak Guna Pemeliharaan Budaya Lokal Persfektif Keadilan Sosial Jeane Neltje Saly; Adelia Nindya Kirana; Laurene Patricia; Monica Wijaya; Sonya Davinia; Valentina Febriyanti
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1253

Abstract

Hukum pidana adat mengatur pelanggaran tindakan yang mengganggu keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Setiap daerah memiliki hukum pidana adatnya sendiri yang tidak selalu tertulis. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Hukum adat digunakan untuk menjaga budaya lokal, melestarikan adat istiadat, dan memelihara keanekaragaman budaya. Suku Dayak di Pulau Kalimantan masih menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana adat. Dalam satu kasus, seorang pelaku dinyatakan bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku Dayak melalui media sosial, melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kata-kata merendahkan suku Dayak. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan data sekunder dari dua sumber bahan kepustakaan, yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan primer, serta pendekatan case metode, pendekatan undang-undang, dan pendekatan komparatif sebagai bahan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif untuk menjelaskan data secara sistematis dan teratur, termasuk artikel ilmiah, buku, serta peraturan terkait objek penelitian. Penggunaan sanksi pidana adat penting di zaman modern karena masih banyak suku di Indonesia yang menerapkan hukum adat turun-temurun. Hukum adat menjaga keanekaragaman adat istiadat. Di suku Dayak, sanksi adat meningkatkan ketertiban dan kedamaian. Pemeliharaan budaya lokal di suku Dayak menghadapi hambatan seperti modernisasi, alih fungsi lahan, penurunan bahasa, perubahan sosial, dan pendidikan. Penulis menyarankan agar seluruh masyarakat Indonesia menjaga dan menghormati adat istiadat, serta saling menghargai keanekaragaman budaya.
Pemerkosaan yang dilakukan oleh Ustadz sesuai dengan Pasal 81 & Pasal 76 D Undang Undang Perlindungan Anak Jeane Neltje Saly; Egieta Christy Tarigan; Juan Benedict Chandra; Mochammad Raka Arkeisya
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1254

Abstract

Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia KUHP, pemerkosaan adalah tindakan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan seks dengannya dengan paksaan atau ancaman kekerasan. Pencabulan dan Pemerkosaan yang dilakukan oleh Ustaz melanggar UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Perkosaan. Hak asasi manusia atau HAM secara umum adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia sebagai karunia Tuhan serta harus dihormati dan ditegakkan. Setiap manusia mempunyai hak, baik bayi maupun tua, miskin atau kaya, tua atau muda. HAM tidak dapat dicabut karena bersifat hakiki dan universal pada semua orang. Perkosaan pada anak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 1, ayat 3 Jo. Pasal 76 D yang isinya Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama. Menyatakan terdakwa Achmad Fadilla Ramadhan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Ustaz Ramadan sangat meresahkan masyarakat, mencoreng pendidikan islam, serta melanggar nilai-nilai moral dan agama. Ia melanggar nilai nilai sila yang terkandung dalam Pancasila. Ia mencoreng nilai sila pertama yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” karena melakukan perbuatan yang tidak pantas dalam Pendidikan agama.
Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja Arief Dermawan Singhs; Zahra Alsabilah; Rasji Rasji
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1255

Abstract

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perppu ini diyakini oleh pemerintah dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan mengurangi masalah perizinan yang dianggap sebagai salah satu penghambat investasi, berdasarkan kekhawatiran pemerintah maka pemerintah merancang perppu cipta kerja agar tidak ada kekosongan hukum dan kebutuhan mendesak untuk menjamin perekonomian nasional. Dengan adanya perppu cipta kerja ini disinyalir pasal-pasal di dalamnya memberikan dampak yang merugikan terhadap hak-hak pekerja yaitu PHK, Upah, Gaji, Outsourcing, dan pesangon sehingga menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengkaji bagaimana dampak Perppu Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja.
Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional Indonesia Jeane Neltje Saly; Christine Octavia S; Donabella Juventia; Salma Aisha; Shafaa Alaadini Yuan; Virginia Tjendra
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1256

Abstract

Pemberian otonomi daerah kepada suatu wilayah artinya memberikan wilayah tersebut kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam halnya pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan tersebut memuat larangan-larangan sebagaimana Hukum Pidana dalam Hukum Nasional, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Aceh, yaitu Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tindak pidana zina dalam hukum adat aceh dan hukum nasional indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat persamaan pandangan berkaitan dengan perzinahan dalam kedua hukum tersebut. Adapun beberapa perbandingan antara Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan zina, yaitu: jenis tindak pidananya (delik), tujuan pelarangan zina, serta hukuman atau sanksi bagi pelaku zina.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 Antara PT. Pertamina Dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok Mahyanatul Mutmainnah; Ulfia Hasanah; Meriza Elpha Darnia
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1263

Abstract

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok awalnya beritikad baik sejak kontrak ditandatangani. Seiring waktu berjalan, ada hak dan kewajiban yang terlambat untuk dipenuhi. Perjanjian yang juga melibatkan masyarakat ini, menimbulkan permasalahan yaitu memenuhi prestasi namun terlambat dalam pemenuhannya. Maka dari itu, tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok dan untuk mengetahui hambatan serta cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau disebut penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat, yang diwujudkan dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah direktur PT. Ankatusaha Kuala Enok, perwakilan pengecer, dan perwakilan penyedia jasa  kapal tugboat tongkang. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik dalam penelitian menggunakan wawancara dan studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok terlambat dalam memenuhi prestasi. Kedua yaitu hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini adalah kapal tugboat tongkang mengalami kebocoran, penyedia jasa kapal tugboat tongkang berjumlah sedikit sehingga perlunya koordinasi terlebih dahulu, Penyedia jasa tugboat tongkang yang memiliki muatan banyak tidak menerima muatan jika tidak memenuhi muatan yang telah ditetapkan. Hambatan lainnya berupa penyedia jasa tugboat tongkang harus menunggu muatan penyewa jasa yang lain dengan arah yang sama untuk sekali keberangkatan. Penyelesaian dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pelaksanaan kerjasama ini yaitu pihak pertama dan pihak kedua mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
Hubungan The Big Five Personality dengan Mekanisme Koping Mahasiswa Keperawatan Tingkat Akhir Afra Azizah; Darwin Karim; Yulia Irvani Dewi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1265

Abstract

Mahasiswa akhir menghadapi berbagai tekanan akademik dan non akademik, sehingga dibutuhkan mekanisme koping yang baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi mekanisme koping adalah kepribadian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara lima dimensi The Big Five Personality dengan mekanisme koping mahasiswa keperawatan tingkat akhir. Sampel penelitian sebanyak 105 mahasiswa keperawatan yang diambil secara acak. Dengan desain penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Analisa bivariat menggunakan uji Chi-square. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner secara daring melalui google form. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p-value 0,031<0,05 pada extraversion, p-value 0,000<0,05 pada agreeableness, p-value 0,010<0,05 pada conscientiousness, p-value 0,031<0,05 pada neuroticism, dan openness to experience dengan p-value 0,067<0,05. Disimpulkan bahwa dimensi extraversion, agreeableness, conscientiousness, dan neuroticism berhubungan dengan mekanisme koping mahasiswa keperawatan tingkat akhir, dan dimensi openness to experience tidak berhubungan dengan mekanisme koping mahasiswa keperawatan tingkat akhir.
Analisis Yuridis: Peran Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Arya Sulistiawan; Nathanael Ferdinandus
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1266

Abstract

Pengelolaan perpajakan adalah unsur kunci dalam struktur ekonomi suatu negara, memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap pendapatan pemerintah dan pembangunan nasional. Namun, proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak Indonesia menghadapi serangkaian masalah yang kompleks. Salah satu masalah utamanya adalah struktur ganda dalam pengawasan Pengadilan Pajak yang melibatkan Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Hal ini menciptakan kurangnya independensi lembaga ini karena adanya campur tangan dari pihak eksternal, melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Kendala lainnya adalah lokasi tunggal Pengadilan Pajak di Jakarta, yang mengakibatkan kesulitan bagi wajib pajak yang tinggal di daerah terpencil. Mereka dihadapkan pada biaya dan waktu yang besar untuk menghadiri persidangan, menghambat akses mereka keadilan karena kesulitan menghadiri persidangan dengan jarak yang cukup terbilang tidak dekat dengan kediaman mereka. Di samping itu, penerapan denda sebesar 100% pada tahap banding dinilai tidak wajar dan mengintimidasi bagi wajib pajak. Kondisi ini membuat mereka meragukan keputusan untuk menggunakan hak-hak mereka dalam mencari keadilan. Sebagai solusi, penerapan suku bunga sebesar 2% untuk jangka waktu tidak lebih dari 24 bulan sebagai alternatif hukuman dapat menciptakan keseimbangan yang lebih adil untuk orang yang membayar pajak dengan pemerintah. Reformasi mendalam dalam struktur dan mekanisme Pengadilan Pajak menjadi sangat penting untuk memastikan independensi, keterjangkauan, dan keadilan bagi semua wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak di Indonesia. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa sistem perpajakan Indonesia berjalan dalam kerangka yang transparan, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Baduy Ditinjau Dari Hukum Nasional Maria Cecilia Nugroho; Stephanie Patricia Prasetyo; Nathalie Cristine Lumban Gaol; Amelia Natalie Putri
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1267

Abstract

Pluralisme dalam sistem hukum di Indonesia yang terdiri atas hukum adat, hukum islam, dan hukum barat menciptakan keunikan tersendiri bagi pelaksanaan hukum di Indonesia. Hukum adat dan hukum nasional yang begitu rekat menyebabkan terjadinya harmonisasi antara hukum pidana adat dengan hukum nasional. Masyarakat baduy dalam pelaksanaan hukumnya menganut ultimum remedium sebagai bentuk penyelesaian suatu tindakan hukum. Sistem dan tata cara masyarakat Baduy dalam melaksanakan hukum adat Baduy telah dirasa cukup efektif dan efisien bagi kehidupan mereka. Tentunya pelaksanaan hukum adat Baduy ini tidak terlepas dari tantangan-tantangan karena harus sesuai dengan sistem hukum nasional. Walaupun tantangan tersebut dirasakan oleh masyarakat Baduy, tetapi tetap ada penerapan dari penyelesaian setiap kasus yang terjadi.

Page 68 of 96 | Total Record : 959

 66   67   68   69   70 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): Desember 2026 Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026 Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025 Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024 Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023 More Issue