Articles
52 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BARANG ASET KANTOR PENGHUBUNG KABUPATEN BUTON DI KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[WAHYU PRIANTO Wahyu]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 3 No 2 (2021): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v3i2.24
<![CDATA[Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pertanggungjawaban terhadap Barang Milik Daerah Pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu secara yuridis melihat Peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah untuk mendapatkan norma dari bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan barang milik daerah. Kemudian di lihat secara empiris yaitu melihat peroses pengelolaan barang milik daerah di kantor penghubung kabupaten buton di kendari. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang di analisis secara deskriptif kualitatif untuk menelaah data-data yang dideskripsikan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan barang milik pemerintah di kantor penghubung kabupaten buton di kendari sangat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salahsatunya karena barang milik daerah saat ini dapat sembarangan dipindahtangankan tanpa memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam hukum yang mengatur tentang barang milik daerah]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengangkutan Barang dengan Layanan Maxim Delivery ]]>
<![CDATA[Agus Triyanto]]>;
<![CDATA[Jabalnur Jabalnur]]>;
<![CDATA[Endah Widyastuti]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 3 No 2 (2021): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v3i2.25
<![CDATA[Penyelenggaraan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor pada era modern saat ini banyak digantikan oleh jasa pengiriman barang secara online seperti layanan Maxim Delivery pada aplikasi Maxim, dalam pelaksanaan pengangkutan, apakah pengangkutan barang dengan penggunaan sepeda motor dalam kegiatan tersebut sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari Penelitian ini adalah pelaksanaan layanan Maxim Delivery termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang. Namun, dalam kegiatan pengangkutan barang tersebut juga disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, sehingga sarana atau alat transportasi yang seharusnya digunakan adalah kendaraan bermotor umum. Oleh sebab itu, karena sepeda motor tidak termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor umum sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pelaksanaan layanan Maxim Delivery termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang umum yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Abdul Kadir]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 3 No 2 (2021): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v3i2.26
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa sejumlah perubahan besar salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Perubahan tersebut menimbulkan permasalahan hukum bagi penyelesaian sengketa pertambangan khususnya di Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum mengenai penyelesaian sengketa adminstrasi akibat pengalihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa pengalihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum penyelesaian sengketa administrasi dimana hak tanggung gugat berada di pemerintah pusat sementara permasalahan timbul akibat dari tindakan pemerintah daerah. Seharusnya penyerahan kewenangan ini dibarengi dengan sinergitas antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kerancuan penyelesaian permasalahan hukum akibat perizinan pertambangan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal di Kabupaten Wakatobi ]]>
<![CDATA[Apep Andriana]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 3 No 2 (2021): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v3i2.28
<![CDATA[Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, izin usaha merupakan instrumen yang sangat penting sebagai bentuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan pertambangan jenis golongan C atau batuan di wilayah Kabupaten Wakatobi masih banyak yang belum mengantongi izin atau ilegal. Kegiatan tersebut sudah berlangsung dalam rentan waktu yang cukup lama. Hal ini kalau dibiarkan akan menimbulkan dampak kerusakan bagi lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap penambangan golongan C atau batuan yang dilakukan secara ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta wawancara. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pertambangan galian golongan C atau batuan secara ilegal di Kabupaten Wakatobi sudah berlangsung lama dan cenderung dibiarkan, namun saat ini penindakan terhadap para penambang ilegal tersebut telah tersentuh oleh hukum sehingga kegiatan tersebut sudah mulai terhenti.]]>
<![CDATA[Sanksi Hukum Kampanye Janji Pemberian Jabatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Ferdian Candra]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 3 No 2 (2021): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v3i2.29
<![CDATA[Penelitian ini untuk mengetahui sanksi hukum kampanye janji pemberian jabatan dalam Pilkada, dikarenakan perilaku tersebut semakin terkesan adanya pembiaran. Sementara, salah satu faktor keberpihakan pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada dikarenakan keinginan untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan karir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan teori (theoretical approach). Sementara bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui penelitian media pranata, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara eksplisit UU Pilkada tidak mengatur mengenai kampanye janji pemberian jabatan. Tetapi, jika ditelaah secara mendalam maka perilaku tersebut dapat disejajarkan dengan maksud Pasal 73 Ayat (1) UU Pilkada, sehingga dapat diberikan sanksi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (2) UU Pilkada. Selain itu, perilaku tersebut juga bertentangan dengan prinsip jujur dalam kampanye sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) PKPU Kampanye Pilkada. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap prinsip jujur dalam kampanye Pilkada tidak ada sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelakunya. Akan tetapi dari aspek etik, bisa mengakibatkan turunya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu, apabila tidak dilakukan penegakan hukum. Kata Kunci : ; J;]]>
<![CDATA[Pemahaman Konsep Kejahatan Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Suriadi Masloman]]>;
<![CDATA[Hijriani]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>;
<![CDATA[Amir Faisal]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v5i1.36
<![CDATA[Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam hukum pidana telah mengalami perubahan dan evolusi seiring waktu. Seiring dengan kompleksitas dan perkembangan dunia bisnis, perhatian terhadap kejahatan korporasi semakin meningkat dan semakin diakui sebagai masalah yang serius yang perlu ditangani. Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana menunjukkan pergeseran paradigma dalam memahami dan menangani kejahatan di tingkat korporasi. Pentingnya mengenali kejahatan korporasi sebagai fenomena yang serius telah mendorong upaya untuk meningkatkan regulasi, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara etis dan sosial dalam beroperasi. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan bagaimana perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian adalah mengemukakan tahapan perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana, tipe kejahatan korporasi, korporasi sebagai white colar crime, kejahatan tanpa korban, variabel kejahatan korporasi dan karakter tindak pidana korporasi.]]>
<![CDATA[Peranan Financial Technology dalam Mengubah Lanskap Perbankan Modern di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andrian]]>;
<![CDATA[St. Fatmawati. L]]>;
<![CDATA[La Ode Munawir]]>;
<![CDATA[M. Yusuf]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v5i1.37
<![CDATA[Dengan adanya revolusi digital 4.0 yang terjadi di seluruh dunia, Financial Technology (Fintech) mengalami peningkatan yang signifikan dengan memberikan inovasi jasa yang berbeda dari industri perbankan dan lembaga keuangan yang telah ada sebelumnya. Industri Fintech hadir sebagai solusi dari berbagai masalah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan konvensional, seperti keterikatan dengan regulasi yang sangat ketat dan keterbatasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tertentu. Industri Fintech yang berkembang dengan pesat ini telah merubah lanskap bisnis industri perbankan menjadi lebih inovatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi dan bentuk dari Fintech serta bagaimana perannya dalam merubah lanskap perbankan modern di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk dari Financial Technology serta bagaimana perannya dalam merubah industri keuangan di Indonesia khususnya Industri dalam lanskap perbankan.]]>
<![CDATA[Perbankan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Yang Dilakukan Nasabah ]]>
<![CDATA[Erlina]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v5i1.38
<![CDATA[Pelaku pencucian uang sering memanfaatkan bank sebagai alat untuk melancarkan aksinya di Indonesia. Sistem perbankan yang memiliki kekurangan-kekurangan menjadi peluang bagi pelaku pencucian uang untuk menyimpan hasil kejahatannya di bank tanpa terdeteksi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan pendekatan kasus. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah dari sudut pandang undang-undang perbankan dan modus yang digunakan oleh pelaku pencucian uang di bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus yang digunakan oleh pelaku pencucian uang di bank adalah melalui kerjasama modal dengan jaminan kredit, transfer ke luar negeri, penyamaran bisnis di dalam negeri, rekayasa pinjaman luar negeri dan peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan undang-undang perbankan adalah dengan cara mengidentifikasi calon nasabah yang akan membuka rekening di bank dan mengawasi profil dan transaksi nasabah secara terus-menerus.]]>
<![CDATA[Perkembangan Teori Kriminologi Kritis dalam Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Hijriani]]>;
<![CDATA[Al Rahman]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>;
<![CDATA[Winner A. Siregar]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v5i1.39
<![CDATA[Kriminologi Kritis merupakan pendekatan teoritis dalam studi kriminologi yang berfokus pada analisis kritis terhadap kriminalitas, hukum pidana, dan sistem peradilan pidana. Artikel ini menyajikan gambaran tentang perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana dari masa lalu hingga saat ini. Teori ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori-teori kriminologi tradisional dalam menjelaskan sebab-sebab kriminalitas, konstruksi hukum pidana, serta penerapan hukuman yang adil dan proporsional. Tujuan penelitian ini untuk menelaah dan menganalisis pentingnya nilai kriminologi kritis terhadap perkembangan teori hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis dan historis. Hasil dari penelitian ini menguraikan aspek penting dalam perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana yaitu nilai teori ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan analisis struktural terhadap kriminalitas dan sistem peradilan pidana, memahami akar masalah kriminalitas, dan menyusun solusi yang tepat sasaran; teori kriminologi kritis menempatkan fokus pada keadilan sosial, mengkritisi penggunaan hukum pidana untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas kelompok tertentu; dan mencari solusi yang inklusif dan humanis dalam menangani masalah kriminalitas, seperti pendekatan restoratif dan pencegahan kriminalitas.]]>
<![CDATA[Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan ]]>
<![CDATA[Ferdinan Tambing]]>;
<![CDATA[M. Yusuf]]>;
<![CDATA[Agus]]>;
<![CDATA[Muhammad Fitriadi]]>;
<![CDATA[Muh. Nadzirin Anshari Nur]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v5i1.40
<![CDATA[Permasalahan dalam praktik perlindungan kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi nasabah adalah banyaknya kasus data pribadi klien yang digunakan atau disebarluaskan untuk pemasaran produk bank tanpa persetujuan dari klien. Data pribadi nasabah merupakan bagian yang harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya oleh bank. Untuk mencegah pelanggaran ini terus terjadi maka perlu adanya kepatuhan peraturan internal bank dengan regulasi mengenai perlindungan data pribadi nasabah. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Untuk menggambarkan secara jelas penelitian menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan survei. Jenis data yang digunakan sebagai data primer adalah hasil survei pada Bank, selain menjadi kewajiban bank, juga menjadi tanggung jawab dari pengambil kebijakan dalam bisnis perbankan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan wewenang perlindungan kerahasiaan nasabah data pribadi yang sebelumnya menjadi tugas Bank Indonesia, beralih fungsi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, mampu memberikan kepastian hukum perlindungan bagi konsumen dalam hal ini nasabah bank, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen di lembaga keuangan.]]>
