cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
hijriani
Contact Email
hijriani@gmail.com
Phone
+628114058653
Journal Mail Official
pascasarjana.unsultra@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 109 A, Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Journal Sultra Research of Law
Published by Universitas Sulawesi Tenggara
ISSN : -     EISSN : 27160815     DOI : https://doi.org/10.54297/surel.v3i2.24
Core Subject : Humanities,
Humanities
Hukum Pidana; Hukum Perdata;Hukum Tata Negara;Pidana Khusus;Hukum Pidana Anak;Hukum Korporasi;Hukum dan Teknologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 52 Documents
 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik St. Fatmawati. L; Hijriani, Hijriani; Siswanto Azis; M. Yusuf
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.57

Abstract

Secara normatif kebebasan pers telah diatur dengan tegas dalam UU tentang Pers, disebutkan bahwa kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Kebebasan pers dan pekerja pers dalam praktek jurnalistik tidak luput dari berbagai problematika yang membatasi kebebasan pers atas pemberitaan dan kebebasan berekspresi, yang mengarah dan mengancam kebebasan pers. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bahwa pers diberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik jurnalistik, hanya saja berdasarkan UU tentang Pers belum memberikan perlindungan hukum optimal bagi pers dalam menjalankan tugas jurnalistik, walaupun secara yuridis telah diatur dengan tegas dalam berbagai ketentuan, yaitu di dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia; Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 42 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII Tahun 1998; dan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 8 UU tentang Pers. Kemudian di dalam praktek penyelesaian kasus mengenai pers diberlakukan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Informasi Transaksi Elektonik (ITE).
Literasi Digital Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna Electronic Wallet Hijriani, Hijriani; Muh. Nadzirin Anshari Nur; Adnan Ali; Azis Ali; Winner A. Siregar
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.59

Abstract

Teknologi berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya adalah keuangan. Dompet elektronik (e-wallet) adalah layanan elektronik yang menyimpan data alat pembayaran dan juga dapat menyimpan uang, untuk membayar sesuatu. E-wallet menjadi pilihan transaksi digital yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini, namun pertumbuhan e-wallet yang cepat juga menimbulkan beberapa persoalan seputar keluhan pelanggan yang menggunakan layanan e-wallet. E-wallet memiliki beberapa kendala, seperti masalah keamanan uang dan data elektronik, masalah kepercayaan, dan ancaman pencurian uang dan data pribadi oleh peretas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-wallet terhadap data pribadi pelanggan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia saat ini masih belum spesifik dan menyeluruh karena peraturan tentang data pribadi masih bersifat umum.
Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat Hijriani; M. Yusuf; Winner A. Siregar; Sopian
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.62

Abstract

Implementasi kebijakan penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan. Adanya evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum yang ada dan dampaknya di masyarakat dapat menjadi pemicu perkembangan teori baru yang lebih efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana perkembangan teori penegakan hukum dan kontribusinya dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil dari penelitian ini menganalisis perkembangan teori penegakan hukum merupakan hasil dari evolusi pemikiran para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Teori-teori ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum. Perkembangan teori penegakan hukum berkontribusi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.
Penegakan Hukum Illegal MiningTerhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Konawe Utara Yusuf, Yusuf; St. Fatmawati. L; Fitriananingsih Nurmalasari; Hijriani, Hijriani; Amir Faisal; Muh. Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.63

Abstract

Kegiatan penambangan yang tidak berizin dapat berakibat buruk bagi berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan, serta mengancam keselamatan masyarakat di sekitar area tambang. Penambangan yang tidak sah ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Perubahan fungsi hutan menjadi area tambang menyebabkan deforestasi atau penebangan hutan di Konawe Utara. Kerusakan lingkungan ini lalu menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mempengaruhi langsung masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal di wilayah lingkungan hidup di Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal terdapat peraturan yang menjadi dasar pemberian sanksi yaitu undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha dari pemerintah pusat sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tidak ada pengecualian terhadap pemberian hukuman kepada pelaku baik yang berasal dari kalangan koorporasi elit ataupun pelaku usaha yang berorientasi pada peningkatan ekonomi
Efektivitas Pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju Muhammad Rifaad; Hijriani, Hijriani
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.64

Abstract

Pembinaan narapidana (treatment) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Dengan kata lain treatment yaitu suatu kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah atau melepaskan pelaku tindak pidana dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak pidana. Peran LPKA Kelas II Mamuju agar dapat mengubah pola anak binaan menjadi positif. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi program pembinaan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program tersebut. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis empiris, dianalisis secara deskriptif, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jika program pembinaan belum dapat berjalan dengan efektif, masihada beberapa anak didik pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dan faktor- faktor yang menghambat efektivitas pembinaan anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung dan juga kurangnya pembina yang kompeten.
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Implementasi Undang-Undang Tentang Perbankan Marsilan, Marsilan; Agus, Agus; Hijriani , Hijriani; Marlin, Marlin
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.68

Abstract

Perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Namun, di sisi lain, perbankan juga rentan terhadap berbagai macam tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal bank. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan bagaimana karakteristik dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia, serta menganalisis solusi terhadap terjadinya tindak pidana perbankan yang dapat diberikan dalam perspektif Undang-Undang tentang Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian mengemukakan karakteristik tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan bersifat beragam serta upaya solutif terhadap terjadinya tindak pidana perbankan dalam perspektif Undang-Undang Perbankan, meliputi: melakukan revisi dan harmonisasi undang-undang tentang perbankan dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum pidana, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, memberikan perlindungan hukum bagi para saksi, korban, maupun pelapor dari ancaman atau gangguan yang mungkin timbul, serta meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penegakan hukum pidana.
Analisis Faktor Penghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Sulawesi Tenggara St. Fatmawati. L; M. Yusuf; Saripuddin; Hijriani; Muh. Fitriadi; La Ode Bariun
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.70

Abstract

Perkembangan Organisasi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra) mengalami peningkatan. Akan tetapi, Ormas yang ada di Provinsi Sultra sampai saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya Ormas yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Sultra. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji faktor penghambat pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analitis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindunginya agar tidak disalahgunakan dan merugikan pihak manapun. Upaya pengawasan dan deteksi dini oleh Badan Kesbangpol dan pihak berwenang memungkinkan konflik segera diatasi dan tidak meluas. Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, sumber daya manusia dan pelaporan perpindahan sekretariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ormas melalui fasilitasi kebijakan pemerintah daerah juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab Ormas dalam menjaga kondusifitas wilayah.
Implikasi Hukum Surat Keputusan Kepala Sekolah dalam Pengangkatan Guru Honorer di Kabupaten Konawe Laode Bariun; La Ode Munawir; Abd. Rahman; Suriani Bt. Tolo; Winner A. Siregar; Muh. Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.71

Abstract

Guru memiliki peran krusial dalam pendidikan, dengan tanggung jawab besar dalam membimbing peserta didik menuju tujuan pendidikan. Undang-undang yang mengatur tentang guru menjadi respons atas pentingnya peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik. Namun, pengelolaan guru honorer, terutama dalam penunjukan oleh kepala sekolah, menjadi permasalahan kompleks. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang tidak secara eksplisit mengakui status guru honorer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum surat keputusan kepala sekolah dalam penunjukan guru honorer di Kabupaten Konawe, menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa kewenangan yang sah dapat berdampak pada batalnya keputusan tersebut secara hukum, menyebabkan guru honorer kehilangan statusnya dan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Legalitas surat keputusan dan surat tugas guru honorer serta prinsip kepastian hukum menjadi kunci dalam memastikan proses pengangkatan yang adil dan terjamin secara hukum, serta untuk menghindari risiko dampak hukum yang tidak diinginkan. Dalam konteks administrasi publik, kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku menjadi suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat.
Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi Ma’pasilaga Tedong di Upacara Adat Rambu Solo’ Toraja Utara M. Yusuf; Amir Faisal; Eriani Rensa Malino; Hijriani; Winner A. Siregar; St. Fatmawati. L
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.72

Abstract

Tradisi Ma’Pasilaga Tedong di Toraja awalnya memiliki nilai sakral sebagai bagian dari upacara adat Rambu Solo, namun kini telah dimanfaatkan untuk kegiatan perjudian, dengan kerbau yang sebelumnya digunakan dalam adu kini menjadi sarana taruhan. Penelitian ini menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi Ma’Pasilaga Tedong pada upacara adat Rambu Solo’ di Toraja Utara. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan upaya preventif dan represif oleh kepolisian, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat. Langkah preventif melibatkan perbaikan ekonomi, penyuluhan hukum, perlindungan kebudayaan, dan peningkatan kesadaran moral. Upaya represif melibatkan penegakan hukum dengan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku. Tantangan utama meliputi faktor ekonomi, pluralisme budaya hukum, dan kendala operasional. Kesimpulannya, penanggulangan perjudian membutuhkan kerjasama holistik untuk mempertahankan tradisi dan moralitas masyarakat Toraja Utara.
Peran Pemerintah dalam Mencegah Pengambilalihan Harta Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Suriani Bt. Tolo; Muh. Fitriadi; Mustahul Jannah; La Ode Bariun; Winner A. Siregar; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.73

Abstract

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam mencegah pengambilalihan harta yayasan oleh ahli waris pendiri di Indonesia. Meskipun undang-undang yayasan telah ada sejak tahun 2001, masih terdapat tantangan dalam mengatasi isu-isu seperti konflik internal, penggelapan dana, kesalahan administratif, dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi fungsi yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sosialnya, tetapi sering kali mengalami masalah terkait pengambilalihan harta oleh ahli waris pendiri. Pengawasan pemerintah, baik melalui Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Sosial, menjadi kunci dalam mencegah pengambilalihan tersebut. Proses pengawasan meliputi tahap pendirian yayasan hingga pengumuman resmi, dengan langkah konkret berupa pemberian akreditasi oleh Kementerian Sosial. Dapat disimpukan bahwa pengawasan negara terhadap yayasan penting untuk memastikan keberlangsungan dan integritas yayasan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memastikan bahwa harta yayasan tetap menjadi milik yayasan sebagai badan hukum yang terpisah.

Page 4 of 6 | Total Record : 52

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law Vol 4 No 1 (2022): Sultra Research of Law Vol 3 No 2 (2021): Sultra Research of Law Vol 2 No 1 (2020): Sultra Research Of Law Vol 1 No 1 (2019): Sultra Research Of Law