cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
hijriani
Contact Email
hijriani@gmail.com
Phone
+628114058653
Journal Mail Official
pascasarjana.unsultra@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 109 A, Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Journal Sultra Research of Law
Published by Universitas Sulawesi Tenggara
ISSN : -     EISSN : 27160815     DOI : https://doi.org/10.54297/surel.v3i2.24
Core Subject : Humanities,
Humanities
Hukum Pidana; Hukum Perdata;Hukum Tata Negara;Pidana Khusus;Hukum Pidana Anak;Hukum Korporasi;Hukum dan Teknologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 52 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Terhadap Kerahasiaan Data Nasabah Bagi Mantan Pegawai Bank Adinda Rizky Tasrianty; Alimuddin; Amir Faisal; Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 4 No 1 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i1.41

Abstract

Bank Wajib menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, salah satunya ialah data nasabah, di mana anggota direksi, pengurus bank, pegawai bank, dan pihak terafiliasialinnya wajib menjaga hal tersebut. Sistem perbankan di Indonesia menerapkan teori rahasia bank yang bersifat relatif artinya rahasia bank hanya dibuka ketika ada alasan mendesak yang untuk kepentingan masyarakat dan negara. Sehingga menurut Perundang-Undangan pihak bank dan pihak terafiliasi dilarang membuka rahasia bank. Namun bagaimana Indonesia mengatur tentang kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peraturan tentang kerahasiaan data nasabah bagi mantan pegawai bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengambil kesimpulan bahwa belum adanya pengaturan tentang kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah bagi mantan pegawai bank dalam UU Perbankan di Indonesia sehingga memunculkan celah hukum. Menjaga kerahasiaan data nasabah bagi mantan pegawai bank hanya dapat dibenarkan dengan kode etik sebagai kewajiban moral.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Debitur Indonesia Azis Ali; Alimuddin; Sri Khayati; St. Fatmawati. L
Sultra Research of Law Vol 4 No 1 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i1.43

Abstract

Perlindungan terhadap data pribadi menjadi suatu hal yang mendasar sebab data pribadi secara khusus berhubungan dengan privasi right seseorang. Kewajiban untuk melindungi data pribadi tidak hanya sebatas kewajiban suatu negara namun bank sebagai lembaga yang berdiri diatas kepercayaan masyarakat, juga di wajibkan untuk menjaga keberadaan data pribadi yang dikelolanya. Pentingnya bank untuk menjaga data pribadi nasabah tidak hanya sebatas melindungi data pribadi nasabah penyimpan yang sifatnya rasia bank namun termasuk juga kewajiban untuk menjaga menjaga data pribadi nasabah debitur yang tidak termasuk kategori rahasia bank. Tujuan penelitian ini untu menguraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah debitur Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian adalah mengemukakan perlindungan hukum bagi data pribadi nasabah debitur, bentuk-bentuk kejahatan terhadap data pribadi nasabah debitur.
Hukum Perbankan dalam Sistem Perbankan Islam Deni Dwi Nata Harahap; Muh. Tahir; Wa Ode Intan Kurniawati; Niken Yulian Yusuf
Sultra Research of Law Vol 4 No 1 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i1.46

Abstract

Dengan terbentuknya bank syariah, merupakan fenomena besar dalam dunia perbankan di Indonesia, sehingga masyarakat memiliki alternatif untuk memiliki jasa bank konvensional atau bank syariah. Dengan pertimbangan bahwa bank konvesional menggunakan sistem operasional interest foregone (bunga efektif) dan bank syariah menggunakan sistem operasional bagi hasil berdasarkan prinsip masyarakat al-mutanaqisah (kombinasi musyarakah dan ijarah) dalam ketentuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisi perbedaan bank konvensional dan bank syariah, serta awal terbentuknya bank konvensional dan bank syariah, sistem operasional bank konvensional dan bank syariah serta persamaan dan perbedaan kedua sistem tersebut. (sistem bunga dan sistem bagi hasil). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menguraikan bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu priode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. Sedangkan bank syariah dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan atasa dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.
Evaluating Fixed Assets and Recognizing Risks from the Internal Supervisory System at Bank Indonesia Harley Gustianus Sitau
Sultra Research of Law Vol 4 No 1 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i1.48

Abstract

Organisasi membutuhkan aset tetap untuk menjalankan operasi mereka. Aktivitas yang terkait dengan siklus aset tetap dalam sistem informasi akuntansi dapat ditingkatkan dengan menggunakan SIA berbasis komputer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko pengendalian internal yang muncul dalam penggunaan sistem informasi akuntansi untuk siklus aset tetap di bank sentral Indonesia (Bank Indonesia). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi kasus. Data dikumpulkan dari wawancara, observasi dan sampel dokumen, laporan dan berkas. Penelitian ini menemukan bahwa aplikasi BISAIL di Direktorat Logistik berfungsi dengan baik. Namun, hasilnya akan lebih optimal jika pengguna sistem memiliki kemampuan yang baik. Sistem BISAIL saat ini masih aplikasi mandiri dan belum terhubung dengan Main Ledger BI-SOSA. Bank Indonesia sedang dalam proses untuk menghubungkan BISAIL dengan buku besar dan sistem pajak di Bank Indonesia. Makalah ini memberikan kontribusi pada literatur akuntansi dengan mengkaji pengendalian internal dalam sistem aset tetap
Sanksi Bagi Pihak Perbankan yang Melakukan Kejahatan Pemalsuan Dokumen Jamaluddin M; Amir Faisal; Muh. Fitriadi; Muh. Tahir
Sultra Research of Law Vol 4 No 1 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i1.49

Abstract

Di bidang perbankan, kasus pemalsuan dokumen semakin sering terjadi. Biasanya, orang-orang yang terlibat dalam kejahatan ini adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan bank tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hukuman yang diberikan kepada pihak perbankan yang melakukan pemalsuan dokumen sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa hukuman bagi pihak perbankan yang melakukan pemalsuan dokumen menurut hukum pidana di Indonesia adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang Fitriananingsih Nurmalasari; Hijriani; La Ode Isman Hardiansyah
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.50

Abstract

Pencucian uang adalah kejahatan yang tujuannya untuk menutupi atau setidak-tidaknya menyamarkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari kejahatan (secara melawan hukum) melalui perbuatan hukum. Metode penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif exploratori, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif, dan sistematis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa menginvestasikan, mentransfer, membayarkan, mengeluarkan, menghibahkan, mempercayakan, mengimpor, menukar atau melakukan kegiatan lain yang menyangkut harta benda yang diketahuinya atau patut dicurigainya merupakan hasil hukum pidana, yang tujuannya untuk menyembunyikannya atau untuk menyamarkan asal usul harta sehingga seolah-olah merupakan harta yang sah. Konsep kejahatan korporasi telah berkembang dan mengubah pemikiran dalam hukum pidana. Perkembangan ini telah melalui beberapa tahapan tergantung dari jenis kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.
Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara Nirwana, Nirwana; Hijriani, Hijriani; Tolo, Suriani Bt
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.3

Abstract

Penelitian berjudul “Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara.” Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sementara umur dari laki-laki dan perempuan masih di bawah standar hukum negara seperti 15 tahun dan 13 tahun. Adapun hukum Islam tidak membatasi batasan umur untuk dapat melangsungkan pernikahan, hanya saja umat Islam di Indonesia menggunakan sistem negara yang berdasarkan hukum Islam sehingga hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan Islam. Hukum negara dan hukum Islam yang ditetapkan di Indonesia wajib diikuti untuk kemaslahatan bersama. Kemerosotan moral yang menjadi dasar dibolehkannya pernikahan di usia muda, meskipun ada aturan soal batas minimal pernikahan laki-laki dan perempuan, tetapi undang-undang juga menetapkan soal dibolehkannya mengajukan dispensasi umur apabila seorang anak beradas dalam kondisi darurat seperti hamil di luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang hukum pernikahan dini menggunakan metode komparasi dan purposive sampling. Adapun hasil penelitian ini adalah pernikahan dini sudah diatur oleh undang-undang terkait batas umumr minimal, tetapi jika terdapat kondisi darurat, maka boleh melakukan dispensasi umur meskipun pada dasarnya hukum Islam tidak membatasi usia pernikahan.
Analisis Kesesuaian Penyediaan Fasilitas di Perumahan Puri Khanissa Residence Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Suriani Bt. Tolo; La Ode Bariun; Majid Bone; Hijriani; Muh. Fitriadi; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.5

Abstract

Perusahaan pengembang perumahan memiliki peran penting dalam memenuhi kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas pada PT. Khailah Berkah Jaya Pengembang Indonesia, sebagai pengembang perumahan Puri Khanissa Residence di Kabupaten Kolaka dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Khailah Berkah Jaya, telah mencapai sebagian besar pembangunan perumahan, namun masih terdapat beberapa prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang belum terwujud sepenuhnya. Meskipun regulasi yang ketat telah ditetapkan, tantangan dalam pemenuhan kewajiban oleh pengembang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Kesimpulannya, kerangka kerja yang komprehensif telah dibentuk melalui peraturan perundang-undangan untuk memastikan terpenuhinya prasarana, sarana, dan fasilitas umum dalam pembangunan perumahan. Namun, perlu kerjasama yang erat antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk memastikan terciptanya lingkungan perumahan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dasar Hukum dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Saripuddin, Saripuddin
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.55

Abstract

Pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling dominan dilakukan dan banyak digunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud memperkaya diri tanpa ketahuan aparat penegak hukum. Pencucian uang menjadi kejahatan yang mendunia dan merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisir (organized crime)Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian di bidang hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami, menafsirkan, dan mengkritisi norma-norma hukum serta dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan ini berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Transaksi keuangan yang mencurigakan diawali dari transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran, dan aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan.
Hak Atas Kekayaan Intelektual UMKM Kabupaten Buton Saputra, Idris
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.56

Abstract

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Kabupaten Buton, Hambatan-Hambatan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Kabupaten Kabupaten Buton.Upaya-Upaya Bagi UMKM Kabupaten Buton dalam Memperoleh Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditulis yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan disertai dengan bantuan data empiris yang diperoleh dari pelaku UMKM di Kabupaten Buton. Hasil penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.Dengan diberikannya dan penerapan kekayaan intelektual terhadap ekonomi kreatif tersebut terwujud maka dapat dipastikan akan dapat mewujudkan suasana yang lebih baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (dapat mencegah persaingan usaha yan tidak sehat/unfire compettion) Perlindungan Hak Cipta atas Karya-karya Kreatif Pencipta dalam Ilmu Pengetahuan maupun Karya-karya Seni seperti Motif Tenun Khas Kabupaten Buton (Hak Cipta Komunal), Lagu dan musik, film. Hambatan Internal merupakan hambatan yang muncul pada dari pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Buton itu sendiri. Hambatan internal dalam implementasi pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Page 3 of 6 | Total Record : 52

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law Vol 4 No 1 (2022): Sultra Research of Law Vol 3 No 2 (2021): Sultra Research of Law Vol 2 No 1 (2020): Sultra Research Of Law Vol 1 No 1 (2019): Sultra Research Of Law