RechtIdee
RechtIdee is published twice a year in June and December containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Private Law Penal Law State and Administrative Law International Law Islamic Law Customary Law Law and Human Rights Criminology Victimology Business Law Intellectual Property Rights Law Environmental Law Labor Law E-Commerce Law Banking and Financial Institution Law Competition Law Bancruptcy Law Syariah Economic Law Procedural Law Any article related of law
Articles
202 Documents
<![CDATA[CORPORATE SENTENCING IN A FORESTRY LAW BASED ON LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS ]]>
<![CDATA[RM. Armaya Mangkunegara]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v13i1.3954
<![CDATA[Corporate sentencing in a forestry law does not provide a model of settlement that accommodates the principle of corporate sentencing based on legal protection against the victim, thus requiring an academic breakthrough in the formulation of future legal provisions. The legal issue in this research is the concept of corporate sentencing in a forestry law based on legal protection against the victim. This research used statutary approach and conceptual approach. Legal protection of corporate forestry crime victims is a principle that needs to be prioritized. The legal protection of the victim is done in the form of reforestation of the principles of restorative justice, the principle of in dubio pro natura and the penalty of criminal type of restoration of forest condition.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI PEMBEBASAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Dody W. Leonard Silalahi]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 18, No 1 (2023): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v18i1.19291
<![CDATA[This study aims to determine the legal basis of the land acquisition process and mechanism, as well as to find out the obstacles that occur in the mechanism of land acquisition for the public interest. In practice, that the need for land will in turn have an impact on various land use issues, land affairs are not only related to socio-economic aspects, but are also related to juridical issues. Because in an effort to use land, it is necessary to provide a guarantee of legal certainty. This research is important in order to be able to overcome the problems regarding land acquisition for public interest in Indonesia. This research method is normative juridical. The results of the study concluded that in carrying out land acquisition referring to Law no. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest which consists of the planning, preparation, implementation and delivery of results. In addition, the details of the implementation and process are regulated in Presidential Regulation no. 148 of 2015 which updated Presidential Regulation No. 71 of 2012 concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest.]]>
<![CDATA[MAKNA PELEKATAN SIDIK JARI DALAM MINUTA AKTA NOTARIS ]]>
<![CDATA[Duhita Sresti Abhirama]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v13i2.3821
<![CDATA[Notary as a general official in carrying out his office always based on the authority, obligations and restrictions set forth in UUJN. One of the obligations of a notary is to attach fingerprints in every minuta deed made. Some time ago, the notary was confused which meant the fingerprints were the thumb or 10 (ten) fingers. The purpose in writing is to examine and analyze the meaning of fingerprint attachment in minuta deed. Research method in writing is normative juridical with statute approach and conceptual approach. The results showed that fingerprint attachment does not affect the authenticity of notary deed. Terms of authentic deeds have been regulated in Article 1868 BW and Article 38 UUJN. The aforementioned obligation aims at protecting the Notary from denial of signature signature and serves as additional proof that the confrontation is right with the Notary. If the responders refuse to attach their fingerprints, the notary must provide a reason for the fingerprint attachment to the cover. Despite the deed without any fingerprints, the deed remains authentic and not degraded to the deed under the hand. Notary if the attachment is not attached, the notary will get sanction from the Supervisory Board. ]]>
<![CDATA[Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Praktik Asuransi Syariah ]]>
<![CDATA[Lastuti abubakar]]>;
<![CDATA[C Sukmadilaga]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v12i1.2852
<![CDATA[Perkembangan industri asuransi syariah dari tahun ke tahun memperlihatkan grafik meningkat. Sebagai bagian dari sektor jasa keuangan , asuransi syariah menunjukkan perkembangan dan kontribusi positif dalam aktivitas ekonomi Indonesia, walaupun pertumbuhannya belum optimal. Pertumbuhan ini akan terus meningkat apabila isu-isu strategis dapat diantisipasi. Salah satu isu strategis lambatnya pertumbuhan industri asuransi syariah adalah ketersediaan sumber daya manusia yang menguasasi asuransi syariah, yang berdampak terhadap rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, khususnya berkaitan dengan akad yang digunakan dan kontribusi sebagai dana tabarru yang berbeda dengan premi. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini merupakan ekspektasi masyarakat dan menjadi salah satu faktor pendorong tumbuh kembangnya industry asuransi syariah. Polis standar yang berisi kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan nasabah menjadi sarana untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) dengan cara mengelaborasi prinsip-prinsip syariah dalam polis untuk diimplementasikan. Perbedaan mekanisme yang mendasar antara asuransi syariah dan konvensional dapat diwujudkan melalui polis standar, dengan mengacu pada pedoman standar polis yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).]]>
<![CDATA[UPAYA MEMINIMALISIR TRANSFER PRICING PADA HUKUM PERPAJAKAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Kevin Bhuana Islami]]>;
<![CDATA[Darminto Hartono Paulus]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 17, No 2 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v17i2.16341
<![CDATA[transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan pada anak perusahaan. Praktik transfer pricing pada dasarnya hal yang wajar dan normal dalam bisnis. Tetapi transfer pricing tersebut menjadi berarti konotatif karena biasanya berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Upaya memimalisir adanya kecurangan transfer pricing di Indonesia bersumber Pasal 18 Undang-Undang PPh yang menyatakan bahwa Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan suatu wajib pajak sehubungan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yakni apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak independen. Pada prinsip yang harus diperhatikan oleh otoritas fiskal untuk mendapakan justifikasi yang kuat terhadap koreksi pajak atas dugaan transfer Pricing yaitu, Afiliasi (associated enterprise) atau hubungan istimewa (special relationship). Metode pendekatan yaitu yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman.]]>
<![CDATA[Tolok Ukur Prinsip Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Peradilan Perdata ]]>
<![CDATA[Mohammad Amir Hamzah]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 10, No 1 (2015): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v10i1.1140
<![CDATA[AbstrakPrinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip hukum yang mendasar dalam sistem peradilan perdata, karena sangat menentukan harkat dan martabat lembaga peradilan. Prinsip hukum ini, secara konseptual belum jelas sehingga menimbulkan persoalan penerapannya pada praktek peradilan. Praktek peradilan perdata pada peradilan tingkat banding mengindikasikan terjadinya penyimpangan prinsip hukum ini sehingga menyebabkan mekanisme pemeriksaan perkara perdata menjadi tidak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan adanya tolok ukur prinsip hukum ini, agar praktek peradilan dapat dilaksanakan dalam suatu prosedur yang baku dan transparan sehingga hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Prosedur pemeriksaan perkara perdata yang baku dan transparan akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang merupakan jami- nan pencari keadilan untuk tidak melakukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, sehingga terjadi pembatasan perkara kasasi dalam perkara perdata. Kata kunci : tolok ukur, prosedur persidangan, pembatasan perkara]]>
<![CDATA[MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA ]]>
<![CDATA[Devi Rahayu]]>;
<![CDATA[Susilah Ningwahyu]]>;
<![CDATA[Nunuk Nuswardani]]>;
<![CDATA[Boedi Mustiko]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v15i2.8520
<![CDATA[Migrasi dilakukan pekerja migran Indonesia (PMI) karena minimnya lapangan pekerja di desa dan upah yang rendah, sementara untuk jenis pekerjan yang sama di luar negeri mendapatkan upah yang lebih tinggi. Mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik menjadi alasan melakukan migrasi. Proses migrasi PMI tak pernah lepas dari permasalahan yang terjadi sejak proses pra penempatan, saat bekerja dan purna penempatan. Terdapat kasus hukuman mati PMI asal Bangkalan, yaitu Siti Zaenab dan Zainal Misli serta persoalan deportasi. Penulisan ini berfokus pada pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan dan upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap kasus-kasus yang menimpa pekerja migran. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan fakta dan kasus. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dijelaskan secara dekriptif. Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan terdapat 3 bentuk yaitu perlindungan sebelum bekerja dengan melakukan penyuluhan, selama bekerja dengan meakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan sesudah bekerja dengan melakukan pelatihan kerja. Upaya yang dilakukan persoalan deportasi dengan mencegah PMI berangkat secara non procedural, terhadap kasus-kasus meninggal ditempat kerja dan hukuman mati dilakukan dengan berkoordinasi dengan LP3TKI Surabaya.]]>
<![CDATA[Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Syafik Didin]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v11i2.2159
<![CDATA[Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahmakah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 tidaklah ideal, karena dapat menimbulkan problem hukum yang rumit, baik dari sisi filosofis, teoritis, maupun yuridis. Oleh karena itu integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh satu lembaga peradilan menjadi suatu kebutuhan konstitusional yang mendesak dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi atas dianutnya teori hirarki norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. Kata kunci: pengujian peraturan perundang-undangan, integrasi kewenangan, hirarki norma hukum.]]>
<![CDATA[KRITERIA PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Setyo Widagdo]]>;
<![CDATA[Ikaningtyas Ikaningtyas]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 17, No 1 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v17i1.11051
<![CDATA[This article discusses the criteria for international agreements that must get approval from Indonesian Legislative Assembly with focus on two problem what is the legal implications of Constitutional Court decision number 33/PUU-XVI/2018 for the criteria of international agreements that must be approved by Indonesian Legislative Assembly and how to determine the criteria of the international treaties that have broad and fundamental effects on people's lives which is related to the country’s financial burden. This is a normative legal research. The results of this study is that the legal implications of the Constitutional Court's decision for the criteria of international agreements which must have approval of Indonesian Legislative Assembly should be positive. Asides from not giving any limit of the criteria, it can also be used as a control for the government carelessness in ratifying international agreements in trading which is almost always using Presidential Regulation instrument. To determine the criteria that an international agreement has broad consequences and fundamentals related to the country’s financial burden or require establishment of regulation, is carried out through a consultation mechanism, and the results of this consultation are recommendations and respected.]]>
<![CDATA[Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ]]>
<![CDATA[Uswatun Hasanah]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 8, No 1 (2013): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v8i1.732
<![CDATA[AbstrakUU Kewarganegaraan Lama (1958) menganut asas ius sanguinis hanya dari garis ayah (patriarchal of view) dan tidak memberikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan untuk menentukan kewarganegaraan anak. Sebali- knya, UUK baru (2006) lebih memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memiliki status kewarganegaraan, menjunjung tinggi kesetaraan gender, memberikan kemudahan mendapatkan kewarganegaraan bagi seorang yang telah lahir dan tinggal di Indonesia cukup lama, memberikan perlindungan para ibu terhadap anak-anaknya dari perkawinan campuran serta berbagai masalah kewarganegaraan yang timbul akibat perkawinan campuran. Penelitian ini tentang Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya UU No12/2006 tentang Kewarganegaraan Di Kota Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sikap dan perilaku keluarga perkawinan campuran positif atas perubahan UU Kewarganegaraan. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan sikap dan perilaku keluarga perkawinan campuran adalah perbedaan bentuk keluarga (tinggal bersama atau terpisah); serta faktor pekerjaan suami. Faktor yang menjadi kendala keluarga perkaw- inan campuran menyikapi penentuan kewarganegaraan adalah kendala teknis, kendala psikis,dan kendala yuridis.Kata kunci: perilaku, perkawinan campuran, UU Kewarganegaraan 2006]]>
