cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Uswatun Hasanah
Contact Email
uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285331987888
Journal Mail Official
journal.rechtidee@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, University of Trunojoyo Madura, Indonesia Jl. Raya Telang - Kamal, Bangkalan.
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
RechtIdee
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : 19075790     EISSN : 2502762X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RechtIdee is published twice a year in June and December containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Private Law Penal Law State and Administrative Law International Law Islamic Law Customary Law Law and Human Rights Criminology Victimology Business Law Intellectual Property Rights Law Environmental Law Labor Law E-Commerce Law Banking and Financial Institution Law Competition Law Bancruptcy Law Syariah Economic Law Procedural Law Any article related of law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 202 Documents
 14   15   16   17   18 
Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat Solehoddin -
RechtIdee Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v10i1.1141

Abstract

AbstrakBelum adanya parameter yang jelas sejauh mana hak imunitas tersebutmelekat pada diri advokat menyebabkan tidak sedikit advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum.Untuk itu,perlu kejelasan dasar pentingnya hak imunitas bagi advokat dan batasan yang jelas tentang hak imunitas yangakan diberikan serta sejauhmana hak imunitas tersebut bisa dipertahankan. Advokat yang berkedudukan sebagai profesi yang terhormat (officiumnobile) dan sebagai aparat penegak hukum memerlukan hak imunitas untuk menjaga kemandirian dalam menjalankan profesinya. Awalnya, Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan, kini pengertian itu diperluas oleh MK menjadi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan asalkan advokat dalam menjalankan tugas profesinya tetap berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Hak Imunitas – UU Advokat
Studi Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Pengiriman TKI Berdasarkan UU No. 39 tahun 2004 di Madura devi rahayu
RechtIdee Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i2.2173

Abstract

Banyaknya kasus yang menimpa para TKI mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan moratorium/penghentian pengiriman TKI. Pemberlakuan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara diambil sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi TKI. Dalam ketentuan UU No 39 Tahun 2004 pasal 81 ayat (1) membenarkan kebijakan moratorium yang diambil oleh pemerintah. Kenyataannya pemberlakuan moratorium di beberapa negara ternyata semakin meningkatkan jumlah TKI ilegal dan menambah pengangguran di daerah kantong TKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengaturan kebijakan moratorium baik secara teori maunpun aturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif . Data yang  diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari studi dokumen. Sedangkan data sekunder didapat dengan menggunakan pendapat ahli hukum. Analisa data dilakukan dengan content analisis.Kata kunci : moratorium, perlindungan, pengiriman TKI
KEDUDUKAN HUKUM HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Isetyowati Andayani; Raden Besse Kartoningrat
RechtIdee Vol 17, No 1 (2022): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v17i1.11274

Abstract

Marriage is a human right that is protected by laws and regulations, the role of the state in regulating the occurrence of marriage. The marriage that occurs causes a series of legal relationships that occur both before and after the marriage. One of the objects of the legal relationship is the existence of marital property. In this study using normative research as well as a law approach and a conceptual approach. This study will examine more deeply about the position of assets from the results of sirri marriages in the legal perspective in Indonesia. If their marriage is legal then the consequences of their marital property can also be enjoyed by husband and wife so that the opposite applies if the marriage is not valid then their marital property will not benefit them. . Sirri (secret) marriages, or often sirri marriages, are known to those who are Muslim. Sirri marriages are unregistered marriages. In the Compilation of Islamic Law (KHI) the rules for those who are Muslim. Also do not know sirri marriage. KHI also regulates the obligation to register marriages, in addition to fulfilling the pillars and requirements of marriage.
Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yudi Widagdo Harimurti
RechtIdee Vol 8, No 1 (2013): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v8i1.733

Abstract

AbstrakPemerintah selaku penyelenggara negara membutuhkan lembaga negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi kekuasaan negara. Dalam praktek penye- lenggaraan negara eksistensi lembaga negara tidak hanya yang ditentukan dalam UUD 1945 (lembaga negara permanen), namun juga bermunculan lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD 1945 (lembaga negara non permanen). Menjadi problematika hukum, karena selain dasar hukum pem- bentukan juga bentuk lembaga negara non permanen sama dengan lembaga negara permanen. Kata Kunci :  Pembentukan,  Lembaga Negara
PENGUATAN REGULASI PENGHAPUSAN PENCATATAN EFEK OLEH BURSA ( FORCED DELISTING) : UPAYA MENCIPTAKAN PERDAGANGAN YANG TERATUR, WAJAR DAN EFISIEN. Lastuti Abubakar; Tri Handayani
RechtIdee Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i1.7156

Abstract

Regulasi pasar modal mengatur bahwa Bursa berkewajiban menciptakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien.  Maknanya, perdagangan dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten, dengan demikian harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatifmurah. Selain itu, salah satu tujuan regulasi pasar modal adalah perlindungan investor. Salah satunya  adalah kewenangan Bursa untuk melakukan penghapusan saham Perusahaan Tercatat dari Daftar Efek di Bursa (forced delisting) apabila Perusahaan Tercatat mengalami kondisi atau peristiwa signifikan yang berpengaruh negatif baik secara finansial maupun hukum , atau terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka. Saat ini, regulasi forced delistingdianggap belum memberikan perlindungan hukum bagi investor.  Salah satu kendalanya adalah tidak dikenalnya mekanisme pembelian saham kembali oleh Perusahaan Tercatat. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi forced delistingagar tujuan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien serta perlindungan investor dapat terpenuhi. Penguatan regulasi forced delistingperlu mengakomodasikan beberapa hal yaitu : adanya pengaturan tentang status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan (PT) setelah proses forced delisting(proses goingprivate); penghapusan saham dari Daftar Efek di KSEI, pengaturan mengenai pembelian kembali saham serta tanggung jawab dari Pemegang Saham Pengendali.     
Ideal Model of Marital Dispute Mediation in Order to Minimize Divorce Rates Turatmiyah, Sri
RechtIdee Vol 19, No 1 (2024): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v19i1.22202

Abstract

The purpose of marriage is to create an eternal and happy family based on Belief in the One and Only God, as stipulated in Article 1 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. As a legal relationship, marriage creates legal consequences for the parties, where sometimes the rights and obligations are not carried out by one of the parties. This triggers conflicts that lead to divorce. Indonesian marriage law adheres to the principle of complicating divorce which requires the parties to mediate in resolving divorce disputes. The purpose of this research is to find the ideal model of mediating divorce disputes before being registered with the court as a solution to reduce divorce rates. Normative research methods with library materials as the main legal material. analyzed by descriptive qualitative. The results of this research are divorce mediation which is regulated in Perma No. 1 of 2016 as part of the proceedings in court has not shown significant results. Even though mediation is mandatory, almost in the jurisdiction of the mediation court many failures result in husband and wife ending in divorce. Mediation is based on the meaning of marriage as miitsaqan ghalizhan as the basis for the need for renewal of marriage law in the field of divorce. This mediation model before the dispute is registered with the court on the principle of deliberation to reach a consensus with the aim of maintaining the household. If this ideal mediation fails, then it is registered in court and continued in court.
Penguatan Rancangan Good University Governance Dalam Pencegahan Korupsi di Perguruan Tinggi Qinthara, Alika Faza; Prasetyo, Handoyo
RechtIdee Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v18i2.22002

Abstract

This study aims to analyze the design of good university governance in preventing corruption at the tertiary level and the role of the internal control unit and the university senate in supervising higher education governance. This research is motivated by the rampant acts of corruption committed by officials in the world of education in Indonesia, especially in tertiary institutions. Corruptors in the world of education take advantage of loopholes to commit acts of corruption in various ways, one of which is through goods and services procurement project funds. The research methodology used is a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The novelty in this research is to complement studies conducted by previous studies which only affect student trust and influence in positive terms, without preventing acts of corruption that are often carried out by officeholders in tertiary institutions. The results of the research show that good university governance can help prevent corruption if all the principles of good university governance are implemented or implemented in universities.
Law Enforcement Against Parents Perpetrating Physical Violence Against Children Which Causes Death Yubinas, Beauty Rachmah; Lewoleba, Kayus Kayowuan
RechtIdee Vol 19, No 1 (2024): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v19i1.25612

Abstract

Prevention of The Crime Of Trafficking in Persons (TPPO) in Cases Of Illegal Sending Indonesian Migrant Workers (PPMI) Overseas as Foreign Ship Crew Aulia, Aulia
RechtIdee Vol 19, No 1 (2024): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v19i1.26279

Abstract

Human trafficking is a transnational crime in the form of human smuggling and is the third largest transnational crime in the world after drugs and weapons. Some of the contributing factors are cheap labor, low risk, high reward, and sexual demands. From 2017 World Bank data, there are 9 million Indonesians working abroad and only 4.7 million are recorded in SISKOP2MI (Indonesian Migrant Worker Protection Computer System), the remaining 4.3 million people are illegal. This is the background to which this research was conducted. It is not easy to prevent and eradicate criminal acts of trafficking in persons (TPPO) because it requires the seriousness of many parties, from the police, courts, public prosecutors to the Ministry. Human trafficking has various modes, apart from the perpetrators and victims, it must always be understood in terms of legal definitions. Without theoretical guidelines and legal norms, it would be dangerous because it could lead to wrong shots, for example in determining a suspect. This research uses secondary legal materials, a case approach and uses prescriptive analysis. It is hoped that the results of this analysis can provide input for efforts to prevent and eradicate TIP in the jurisdiction of each Regional Police/Polres.
Permohonan Isbat Nikah Bagi Poligami yang Tidak Dicatatkan Murni, Murni; Nisa, Mega Naurin
RechtIdee Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v18i2.23794

Abstract

This research aims to examine the basic reasons for the judge's consideration of granting marriage isbat requests to unregistered polygamists. Is it appropriate for a judge to grant a request for isbat for a polygamous marriage that has not yet completed the administrative requirements. Types of normative legal research with a statutory approach. The results of the research show that the judge's consideration in the Religious Court Decision Number 161/PDT.G/2014/PA.TLG in granting the request for isbat marriage to polygamy was correct, but the judge ignored the administrative requirements that must be fulfilled by applicants for marriage isbat. In terms of procedures, there is no difference between polygamous marriage isbat and non-polygamous marriage isbat. However, the polygamy agreement has additional conditions. For this reason, Religious Court judges in their considerations must look at the fulfillment of these additional conditions as a basis for granting a request for marriage isbat for polygamy.

Page 16 of 21 | Total Record : 202

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2025): DECEMBER Vol 20, No 1 (2025): JUNE Vol 19, No 2 (2024): DECEMBER Vol 19, No 1 (2024): JUNE Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER Vol 18, No 1 (2023): JUNE Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): JUNE Vol 15, No 2 (2020): Desember Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): JUNE Vol 8, No 2 (2013): DECEMBER Vol 8, No 1 (2013): JUNE Vol 3, No 1 (2008) Vol 1, No 1 (2006) More Issue